# PEMERINTAHAN
FABEM & Redaksi Media Aktivis Pers Indonesia Kaperwil Sumatera Utara Menyerahkan Bantuan Kursi Roda Dalam Menyambut Hari Pahlawan Nasional
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Medan Sumatera Utara - Dalam menyambut hari pahlawan nasional 10 November 2026, DPW Fabem ( Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa ) Sumatera Utara melaksanakan kegiatan sosial dengan Tema " Gerakan Solidaritas Bersama, berbagi Kursi Roda Dalam Menyambut Hari Pahlawan Nasional". Ketua DPW Fabem (Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa) Sumatera Utara Rinno Hadinata S.sos yang juga cucu pejuang kemerdekaan RI 1945 "Pertempuran Medan Area" dan juga Kaperwil media aktivispers indonesia sumatera utara menuturkan keguatan sosial ini merupakan gerakan solidaritas bersama dalam meringankan beban masyarakat yang membutuhkan kursi roda. Semangat kebersamaan sebagai bentuk cintah kasih,rasa persaudaraan harus kita jaga utuh dalam setiap individu. Rinno juga mengucapkan tetima kasih kepada para donatur kegiatan ini,para sahabat, senior seperti Ridha saputra, bang samsuar sinaga, Dr.Ir.mulyono S.T, Fery Situmeang, Eko Basuki Wibowo, Fugo dan yang lain nya. Rinno menegaskan bantuan kursi roda ini diserahkan di jln.medan area selatan kel.sukaramai I Kec.medan Area. Pada Hari Minggu 02 November 2026. Masih ada beberapa kursi roda yang akan diberikan sampai dengan 10 November 2026 di beberapa lokasi.semoga kegiatan ini bermanfaat.amiin Mbah Suri (70) mengucapkan terima kasi kepada para donatur yang telah memberikan bantuan kursi roda ini.semoga Allah WT senantiasa memberikan nikmat rezeki,kesehatan,keselamatan serta dipermudah dalam setiap langkah. Reporter : Rinno Hadinata, S.sos. Kaperwil Sumatera Utara
Pimpinan MPGI SUDOMO Desak OTT PERUMDAM Bengkayang Kalimantan Barat Segera Diusut Tuntas : Dua Tersangka Sudah Ditahan, Siapa Aktor Dibaliknya ..... ?
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT โ Penetapan dan penahanan dua tersangka dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan suap terkait audit Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kabupaten Bengkayang oleh Polda Kalimantan Barat menjadi pintu masuk untuk membongkar persoalan yang lebih luas. Publik kini menanti, apakah penyidikan akan berhenti pada dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, atau berani menelusuri seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut?. Dua tersangka berinisial HR, yang disebut sebagai oknum pejabat Perumdam, dan DN, yang disebut sebagai oknum auditor BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat, telah ditahan. Dalam operasi tersebut, turut ditemukan uang sebesar Rp400 juta yang diduga berkaitan dengan praktik suap dalam proses audit. CEO Media Partners Group Indonesia (MPGI), Sudomo, secara tegas mengimbau penyidik Tipidkor Polda Kalbar agar tidak berhenti pada penetapan dua tersangka. Menurutnya, penyidikan harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan profesional untuk mengungkap asal-usul uang, tujuan pemberian, pihak yang memperoleh manfaat, serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. DUA TERSANGKA BUKAN AKHIR PENGUSUTAN Sudomo menilai, perkara dengan nilai uang yang mencapai Rp400 juta tersebut menyimpan sejumlah pertanyaan mendasar yang wajib dijawab melalui proses penyidikan. Siapa yang menyediakan uang tersebut? Dari mana sumber dananya? Untuk kepentingan siapa uang itu disiapkan? Apakah tindakan kedua tersangka merupakan keputusan pribadi, atau terdapat pihak lain yang diduga berperan dalam proses pengondisian audit? "Jangan sampai penanganan perkara ini hanya menyentuh pihak yang berada di permukaan. Dua tersangka yang sudah ditahan harus menjadi pintu masuk untuk membongkar seluruh rangkaian peristiwa. Penyidik harus menelusuri siapa yang memberi perintah, siapa yang menyediakan dana, siapa yang menikmati keuntungan, dan apakah ada pihak lain yang ikut bermain. Jika ditemukan bukti keterlibatan aktor lain, jangan ada yang dilindungi," tegas Sudomo. Pada Hari Jum'at 30 Oktober 2026. Menurutnya, penyidik perlu melakukan penelusuran aliran dana secara menyeluruh, termasuk memeriksa sumber anggaran, komunikasi antarpihak, hubungan antara pemberi dan penerima, serta dokumen yang berkaitan dengan proses audit Perumdam Tirta Bengkayang. Dari sisi penerima, penyidik juga perlu mendalami apakah DN bertindak sendiri atau terdapat pihak lain yang diduga mengetahui, memfasilitasi, maupun memperoleh manfaat dari transaksi tersebut. MPGI turut mendorong agar pemeriksaan dilakukan terhadap pihak-pihak yang relevan, termasuk jajaran manajemen Perumdam dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, sepanjang terdapat keterkaitan berdasarkan alat bukti dan hasil penyidikan. PENEGAKAN HUKUM JANGAN BERHENTI PADA PIHAK YANG TERTANGKAP Sudomo menegaskan, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabar penangkapan dan penahanan tersangka. Publik membutuhkan kepastian bahwa seluruh dugaan keterlibatan pihak lain benar-benar ditelusuri berdasarkan hukum dan alat bukti. Kasus ini juga menjadi ujian bagi komitmen pemberantasan korupsi, khususnya ketika dugaan praktik suap berkaitan dengan proses audit lembaga pemeriksa keuangan negara. Jangan sampai pengusutan hanya menyisakan dua nama, sementara pertanyaan mengenai sumber uang, kepentingan di balik transaksi, dan kemungkinan adanya pihak lain tidak pernah terjawab. Masyarakat Kalimantan Barat berhak mengetahui bagaimana perkara ini diproses. Transparansi penyidikan, pengungkapan aliran dana, serta pertanggungjawaban setiap pihak yang terbukti terlibat merupakan bagian penting dalam memulihkan kepercayaan publik. MPGI MENDESAK POLDA KALBAR MEMBUKA SELURUH TABIR PERKARA INI. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa, tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, dan tidak boleh ada ruang bagi praktik saling melindungi. Sebab, keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya diukur dari berapa orang yang berhasil ditangkap, tetapi juga dari keberanian penyidik mengungkap seluruh rangkaian perkara hingga tuntas berdasarkan fakta dan bukti hukum. Dua tersangka sudah ditahan. Kini publik menunggu jawaban yang lebih besar: apakah penyidikan berani mengungkap seluruh pihak yang berada di balik perkara OTT Perumdam Bengkayang? Catatan redaksi: Seluruh pihak yang disebut tetap berhak atas asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Reporter : Redaksi
Ketua DPW Fabem & Kaperwil Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia Sumatera Utara Menyoroti Perpres No 107 Tahun 2026 Yang Belum Bisa Diakses Publik, Mendesak Pihak Pemerintah Segera Buka Dokumen Resmi
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Medan Sumatera Utara - DPW Fabem (Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa) Sumatera Utara menyoroti belum mudahnya masyarakat memperoleh akses informasi mengenai dokumen lengkap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026, yang mengatur pengadaan minyak bumi, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) untuk ketahanan energi nasional sebagai perubahan atas Perpres Nomor 26 Tahun 2026. Ketua DPW Fabem Sumatera Utara, Rinno Hadinata, Pada Hari Selasa (27/10/2026) menuturkan, ketersediaan dokumen peraturan pemerintah secara terbuka merupakan bagian penting dari transparansi publik terhadap kebijakan pemerintah. Masyarakat perlu memperoleh akses terhadap naskah resmi agar dapat mengetahui ketentuan yang berlaku, memahami perubahan kebijakan, serta mengawasi pelaksanaannya. โKetika sebuah peraturan telah ditetapkan dan diumumkan pemerintah, masyarakat perlu mendapatkan akses yang mudah terhadap naskah resminya. Jangan sampai informasi mengenai kebijakan sudah disampaikan kepada publik, tetapi dokumen resmi hukum sulit ditemukan atau diunduh,โ tutur Rinno. Rinno menegaskan,keterbukaan dokumen menjadi semakin penting ketika peraturan menyangkut pengadaan minyak mentah, BBM dan LPG. Kebijakan di sektor tersebut berkaitan dengan ketahanan energi nasional serta kepentingan masyarakat dan industri sebagai pengguna energi. Dokumen hukum harus tersedia dan mudah diakses publik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melalui siaran pers Nomor 056.Pers/04/SJI/2026 tertanggal 26 Oktober 2026, telah mengumumkan terbitnya Perpres Nomor 107 Tahun 2026. Kementerian ESDM menjelaskan bahwa aturan tersebut mengubah mekanisme pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG dari pola antarbadan usaha menjadi skema kerja sama antarpemerintah (government-to-government atau G2G) dan antara pemerintah dengan badan usaha (government-to-business atau G2B). Pengumuman resmi tersebut menunjukkan bahwa substansi kebijakan telah disampaikan pemerintah. Namun, berdasarkan penelusuran keberadaan tautan unduhan naskah lengkap Perpres Nomor 107 Tahun 2026 belum dapat dipastikan pada kanal dokumentasi hukum yang diperiksa. Menurut Rinno, penyampaian siaran pers mengenai suatu kebijakan tidak dapat menggantikan fungsi naskah peraturan sebagai rujukan hukum utama. โPublik membutuhkan dokumen resmi yang dapat di akses,dibaca, disimpan, dan diperiksa secara langsung. Informasi berupa ringkasan atau penjelasan pejabat pemerintah memang membantu, tetapi masyarakat tetap membutuhkan naskah autentik untuk mengetahui rumusan pasal, ketentuan peralihan, serta hubungan aturan baru dengan peraturan sebelumnya,โ tutur Rinno. Keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari akuntabilitas Lebih lanjut rinno menegaskan, kewajiban pemerintah untuk membuka akses terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan dengan prinsip pembentukan dan pengundangan peraturan serta keterbukaan informasi publik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah, mengatur aspek pengundangan dan penyebarluasan peraturan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu landasan bagi akses masyarakat terhadap informasi yang dikuasai badan publik, dengan tetap memperhatikan pengecualian yang ditentukan undang-undang. Dalam konteks Perpres Nomor 107 Tahun 2026, menurut Rinno DPW Fabem (Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa) sumatera utara mendorong agar instansi yang berwenang segera memastikan dokumen naskah resmi tersedia dalam format digital yang dapat diakses dan diunduh publik. "DPW Fabem (Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa) Sumatera Utara juga meminta agar pemerintah menyediakan informasi yang jelas mengenai nomor, judul, tanggal penetapan, tanggal pengundangan, status keberlakuan, serta dokumen yang diubah atau dicabut oleh peraturan tersebut," ujar rinno. Menurut rinno kejelasan informasi itu diperlukan agar publik pelaku dunia usaha, peneliti, akademisi,media dan pemangku kepentingan sektor energi tidak bergantung semata-mata pada pemberitaan atau keterangan lisan ketika menelaah kebijakan pemerintah. โPrinsipnya sederhana, jika pemerintah menghendaki masyarakat memahami dan mematuhi suatu peraturan, pemerintah juga perlu memastikan naskah resminya dapat ditemukan dan diakses dengan mudah. Keterbukaan dokumen akan membantu mengurangi perbedaan penafsiran dan memperkuat akuntabilitas pelaksanaan kebijakan,โ. Reporter : Redaksi
DPW FABEM JAWA TIMUR & AKTIVIS PERS INDONESIA, Mendesak Gubernur Jawa Timur Beserta Walikota Surabaya, Agar Segera Menegur Keras PT. PLN Agar Lebih Maksimalkan Pelayanan Terhadap Konsumen Warga Masyarakat
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | SURABAYA โ Forum Aspirasi dan Berita Masyarakat (FABEM) Jawa Timur mengecam lambannya penanganan gangguan listrik di wilayah Surabaya Barat, khususnya di Jalan Kendung. Gangguan yang dilaporkan terjadi sejak Senin, 26 Oktober 2026, pukul 19 : 30 WIB tersebut disebut belum mendapatkan penanganan yang memadai hingga Pada Hari Selasa Pagi, Tanggal 27 Oktober 2026. Berdasarkan laporan warga yang diterima FABEM Jatim, pemadaman listrik tersebut telah mengganggu aktivitas masyarakat. Sejumlah warga mengaku telah menyampaikan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile sejak pukul 19.30 WIB. Namun, hingga sekitar pukul 05.00 WIB, mereka mengeluhkan belum adanya respons maupun tindakan perbaikan yang dirasakan di lokasi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pelayanan pengaduan dan kecepatan respons petugas dalam menangani gangguan kelistrikan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. DPW FABEM Jawa Timur menilai pelayanan kelistrikan seharusnya mengedepankan prinsip responsif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan pelanggan. Sebab, listrik merupakan kebutuhan mendasar yang menopang kegiatan rumah tangga, usaha kecil, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. DPW FABEM Jawa Timur : Pelayanan Harus Seimbang dengan Kewajiban Pelanggan DPW FABEM Jawa Timur menegaskan bahwa pelayanan PT. PLN tidak semestinya hanya berorientasi pada kewajiban pelanggan untuk membayar tagihan listrik, tetapi juga harus diimbangi dengan tanggung jawab penyedia layanan dalam merespons setiap pengaduan secara cepat dan transparan. Dampak pemadaman tersebut dirasakan pula oleh masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari usaha kecil. Salah satunya pedagang yang mulai mempersiapkan dagangan sekitar tengah malam untuk dijual pada dini hari. Bagi pedagang kecil, gangguan listrik dalam waktu berjam-jam berpotensi menghambat persiapan usaha, mengganggu aktivitas produksi, bahkan menimbulkan kerugian ekonomi. Situasi ini tentu menjadi persoalan serius bagi warga yang setiap hari berjuang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. DPW FABEM Jawa Timur memandang bahwa keluhan masyarakat harus menjadi perhatian serius pihak PLN, terutama ketika gangguan berlangsung cukup lama dan pengaduan telah disampaikan melalui saluran resmi. Desak Evaluasi Pelayanan dan Pemberian Kompensasi Atas kejadian tersebut, DPW FABEM Jawa Timur mendesak PLN wilayah Surabaya agar segera memberikan penjelasan mengenai penyebab gangguan listrik di Jalan Kendung dan sekitarnya, sekaligus memastikan penanganan dilakukan secara cepat dan tuntas. DPW FABEM Jawa Timur juga meminta PLN mengevaluasi mekanisme penerimaan dan tindak lanjut pengaduan pelanggan agar laporan yang masuk melalui PLN Mobile tidak berhenti sebatas pencatatan administratif, melainkan segera ditindaklanjuti sesuai tingkat urgensi gangguan. Selain itu, DPW FABEM Jawa Timur mendorong PLN memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak apabila memenuhi ketentuan yang berlaku. Evaluasi kompensasi tersebut perlu dilakukan secara transparan dengan mempertimbangkan durasi gangguan, standar tingkat mutu pelayanan, serta ketentuan perlindungan konsumen ketenagalistrikan. Menurut DPW FABEM Jawa Timur, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai penanganan gangguan, perkiraan waktu pemulihan, serta mekanisme pengaduan apabila mengalami kerugian akibat pelayanan yang tidak sesuai standar. Jangan Abaikan Keluhan Warga Masyarakat. DPW FABEM Jawa Timur menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata tentang padamnya aliran listrik, melainkan juga menyangkut kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap penyedia tenaga listrik. Respons yang lambat, apabila terbukti terjadi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi pihak terkait. Pelayanan publik harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata, terutama ketika gangguan berdampak terhadap penghidupan warga kecil. DPW FABEM Jawa Timur berharap PLN segera menindaklanjuti laporan warga Surabaya Barat, menyampaikan keterangan resmi mengenai gangguan tersebut, dan memastikan adanya perbaikan sistem pelayanan agar kejadian serupa tidak terus berulang. Hingga berita ini disusun, informasi mengenai penyebab gangguan, tindak lanjut petugas, dan tanggapan resmi PLN masih perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait. Catatan Redaksi : Berita ini disusun berdasarkan laporan warga masyarakat dan pernyataan Dari DPW FABEM Jawa Timur. Konfirmasi kepada PLN serta verifikasi mengenai penyebab gangguan dan kelayakan kompensasi diperlukan untuk memperoleh informasi yang berimbang. Reporter : Redaksi
Ketua Umum DPP. Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia Beserta Humas Tegaskan : Jangan Jadikan Stempel โ Wartawan Bodrex โ Sebagai Alat Untuk Mendiskreditkan Marwah Profesi Pers Indonesia
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | JAKARTA โ Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia (ACPAI) menegaskan pentingnya menjaga kemerdekaan pers sekaligus meningkatkan profesionalisme wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Penggunaan istilah โwartawan bodrexโ perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak menjadi stigma yang merugikan wartawan yang bekerja berdasarkan fakta, etika, dan kepentingan publik. Ketua Umum Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia, Herry Setiawan, S.H., C.B.J., C.E.J., bersama Humas ACPAI, Ziqro Fernando C.Par., C.ILJ, menekankan bahwa penyalahgunaan profesi wartawan harus dibedakan secara tegas dari kegiatan jurnalistik yang dilakukan secara sah dan bertanggung jawab, Pada Hari Selasa 27 Oktober 2026. Ketua Umum Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia Herry Setiawan, menyampaikan bahwa profesi pers memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, penilaian terhadap wartawan perlu didasarkan pada fakta, perilaku, dan pelaksanaan tugas jurnalistik, bukan sekadar stigma atau label yang belum terbukti. โJangan sampai istilah โwartawan bodrexโ digunakan secara sembarangan untuk menggeneralisasi atau mendiskreditkan insan pers. Jika ada pihak yang menyalahgunakan profesi wartawan, silakan tindak lanjuti berdasarkan bukti dan ketentuan hukum. Namun, wartawan yang menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional tidak boleh begitu saja dicap negatif hanya karena mengajukan pertanyaan kritis,โ tegas Herry Setiawan. Menurutnya, kritik yang disampaikan pers merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Pejabat publik, institusi pemerintah, pelaku usaha, dan pihak lainnya perlu memberikan ruang bagi wartawan untuk mencari informasi serta meminta klarifikasi mengenai persoalan yang menyangkut kepentingan warga masyarakat. โPers bukan musuh pihak mana pun. Pers merupakan bagian penting dari demokrasi yang memiliki tanggung jawab menyampaikan fakta dan menjalankan fungsi pengawasan. Jika ada pemberitaan yang dianggap tidak benar, gunakan mekanisme klarifikasi, hak jawab, dan hak koreksi. Jangan membangun stigma tanpa dasar yang jelas,โ tambahnya. Humas DPP. Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia : Kritik Harus Dijawab kan dengan Data serta Fakta yang lengkap di lapangan. Humas DPP. Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia, Ziqro Fernando C.Par., C.ILJ, menegaskan bahwa penyalahgunaan profesi wartawan harus dibedakan dari kegiatan jurnalistik yang dilakukan secara profesional, karena Pers Indonesia adalah Pilar Ke 4 Demokrasi Indonesia. Apabila terdapat pihak yang mengatasnamakan wartawan untuk melakukan pemerasan, intimidasi, atau tindakan melanggar hukum, persoalan tersebut harus ditangani berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, pertanyaan kritis, permintaan klarifikasi, dan peliputan terhadap persoalan publik tidak seharusnya secara otomatis dijadikan alasan untuk memberikan cap negatif kepada wartawan. โJangan sampai istilah โwartawan bodrexโ menjadi tameng untuk menghindari pertanyaan jurnalistik atau menutup ruang pengawasan publik. Kritik dan pertanyaan pers yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat semestinya dijawab dengan data, fakta, dan klarifikasi, bukan dengan stigma,โ ujar Humas DPP. Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia Zikro Fernando. Ia menambahkan bahwa wartawan juga memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas sesuai dengan kode etik jurnalistik, melakukan verifikasi, menjaga keberimbangan pemberitaan, menghormati asas praduga tak bersalah, serta memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan tanggapan fakta di lapangan. UU Pers Menjamin Fungsi Kontrol Sosial Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan landasan bagi kemerdekaan pers di Indonesia. Pasal 3 UU Pers menegaskan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Sementara itu, Pasal 6 menyebutkan peran pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dengan demikian, kegiatan wartawan dalam meminta klarifikasi kepada pejabat publik, instansi pemerintah, pelaku usaha, maupun pihak terkait lainnya merupakan bagian dari proses jurnalistik sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kode etik yang berlaku. Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia menilai keterbukaan terhadap pertanyaan media menjadi salah satu unsur penting dalam membangun tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan serta akuntabel. Tolak Penyalahgunaan Profesi dan Pelabelan Tanpa Dasar Ketua Umum Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia juga menegaskan tidak membenarkan penyalahgunaan profesi pers untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum dan etika Pers Jurnalistik Wartawan, " imbuh Herry Setiawan Ketua Umum Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia. Pada saat yang sama, tuduhan terhadap wartawan harus didasarkan pada fakta yang dapat diperiksa. Penilaian terhadap profesionalitas seseorang seharusnya mempertimbangkan tindakan, bukti, dan proses jurnalistik yang dilakukan, bukan semata-mata label yang diberikan pihak lain. Apabila terdapat keberatan terhadap suatu pemberitaan, penyelesaian hendaknya mengedepankan komunikasi, klarifikasi, hak jawab, hak koreksi, serta mekanisme pengaduan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia juga mendorong seluruh insan pers untuk terus meningkatkan kompetensi, menjaga independensi, dan memperkuat kepercayaan publik melalui pemberitaan yang faktual serta dapat dipertanggungjawabkan. โPeran Penting PERS profesional adalah mitra pengawasan publik, bukan musuh kekuasaan. Kemerdekaan pers harus dijaga, penyalahgunaan profesi harus ditindak berdasarkan bukti, dan setiap kritik harus dijawab secara proporsional. Demokrasi yang sehat membutuhkan pers yang bertanggung jawab dan pihak-pihak yang terbuka terhadap pengawasan,โ tutup Ketua Umum Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia, Herry Setiawan, S.H., C.B.J., C.E.J. Tentang ALIANSI CYBER PERS AKTIVIS INDONESIA Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia (ACPAI) mendorong penguatan profesionalisme pers, tanggung jawab jurnalistik, keterbukaan informasi, dan pengawasan publik yang berlandaskan fakta serta ketentuan hukum. Reporter : Redaksi
Dua Orang Anak Menteri Jadi Tenaga Ahli, DPP FABEM Mendesak Prabowo Subianto Pecat Menteri Haji Dan Umrah Dari Kursi Menteri Republik Indonesia
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Jakarta - Ketua Umum Forum Alumni BEM (FABEM), Zainuddin Arsyad, meminta Presiden Prabowo Subianto memecat Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menyusul polemik pengangkatan dua anak menteri tersebut sebagai tenaga ahli di kementerian yang dipimpinnya. Zainuddin Arsyad menilai pengangkatan anggota keluarga ke posisi tenaga ahli di lingkungan kementerian menimbulkan persoalan serius mengenai profesionalitas, transparansi, dan etika pejabat publik. Menurut dia, jabatan di pemerintahan semestinya diberikan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi, bukan karena kedekatan keluarga dengan pejabat yang memiliki kewenangan. โIni menyalahi semangat profesionalitas. Ada dugaan unsur nepotisme yang harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,โ demikian sikap Zainuddin sebagaimana disampaikan dalam pernyataannya, Sabtu (24/10/2026). Menurut Zainuddin, Presiden Prabowo perlu menunjukkan sikap tegas apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa pengangkatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ketegasan diperlukan agar jabatan publik tidak menimbulkan kesan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga. Polemik ini mencuat setelah beredarnya dokumen yang disebut sebagai lampiran Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Menteri Haji dan Umrah. Sejumlah media, termasuk Suara.com dan RMOL, memberitakan bahwa dua putra Gus Irfan, Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz, tercantum dalam daftar tenaga ahli tersebut. Suara.com melaporkan pada Jumat, 23 Oktober 2026, bahwa dokumen tersebut memuat sembilan nama tenaga ahli. Sementara itu, RMOL memberitakan bahwa informasi pengangkatan kedua putra menteri tersebut turut memicu kritik dari sejumlah tokoh publik. Bagi Zainuddin Arsyad, persoalan tersebut tidak cukup dijawab dengan alasan bahwa seorang menteri memiliki kewenangan menunjuk tenaga ahlinya. Kewenangan administratif, menurut argumentasi yang disampaikannya, tetap harus disertai pertanggungjawaban mengenai kompetensi, proses penetapan, serta kepentingan yang mendasari keputusan. Sebab, jabatan tenaga ahli di kementerian memiliki fungsi untuk membantu pelaksanaan tugas pemerintahan. Karena itu, publik patut mengetahui apakah orang yang ditunjuk memiliki keahlian yang sesuai dengan pekerjaan yang diberikan. Hubungan keluarga tidak otomatis membuktikan terjadinya pelanggaran hukum. Namun, ketika anggota keluarga inti seorang pejabat mendapatkan posisi di lembaga yang dipimpin pejabat tersebut, transparansi mengenai proses pengangkatan menjadi semakin penting. Zainuddin Arsyad juga meminta kalangan DPR RI bersuara dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Menurut dia, persoalan ini menyangkut standar etika penyelenggara negara dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. "DPR tidak seharusnya hanya menunggu polemik mereda, tetapi perlu meminta penjelasan resmi mengenai dasar pengangkatan kedua tenaga ahli tersebut," paparnya. Ada sejumlah hal yang menurutnya perlu dijelaskan kepada publik, mulai dari kualifikasi pendidikan dan pengalaman profesional, tugas masing-masing tenaga ahli, mekanisme penetapan, hingga status dan pembiayaan jabatan mereka. Penjelasan itu penting agar masyarakat dapat menilai apakah pengangkatan dilakukan berdasarkan kebutuhan kementerian dan kompetensi yang relevan. DPR juga dapat meminta Kementerian Haji dan Umrah menjelaskan mekanisme pengawasan untuk mencegah konflik kepentingan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran aturan, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang berwenang. Bagi Zainuddin, pengawasan semacam ini penting untuk memastikan bahwa jabatan di lingkungan pemerintahan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau keluarga pejabat. Di tengah kritik tersebut, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf telah memberikan penjelasan mengenai keterlibatan kedua anaknya. Diberitakan Portal MetroTV pada 23 Oktober 2026, Gus Irfan mengatakan bahwa kedua anaknya bersama sejumlah santrinya pernah membantu proses awal pembentukan Badan Penyelenggara Haji pada akhir 2024. Menurut penjelasan Gus Irfan, bantuan tersebut diberikan selama sekitar tiga hingga empat bulan tanpa menerima gaji maupun fasilitas. Setelah lembaga berjalan, sebagian orang yang sebelumnya membantu kemudian diangkat menjadi tenaga ahli, sedangkan sebagian lainnya kembali menjalankan aktivitas masing-masing. Gus Irfan juga menjelaskan bahwa dirinya memiliki hak untuk menetapkan tiga staf khusus dan lima tenaga ahli. Namun, ia menyebut hanya menggunakan satu posisi staf khusus dan empat posisi tenaga ahli. Penjelasan tersebut menjadi bagian penting yang perlu diperhitungkan dalam menilai polemik ini. Meski demikian, alasan bahwa seseorang pernah membantu pembentukan lembaga belum dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan mengenai kualifikasi jabatan, prosedur pengangkatan, serta pengelolaan potensi konflik kepentingan. Persoalan ini juga perlu dilihat dari sudut pandang tata kelola pemerintahan. Dalam jabatan publik, kepatuhan terhadap prosedur administratif merupakan hal mendasar, tetapi kepercayaan masyarakat juga bergantung pada transparansi dan kemampuan pejabat menjelaskan keputusan yang diambilnya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur persoalan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan dan tindakan pejabat pemerintahan. Ketentuan tersebut relevan untuk menjadi salah satu rujukan pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan fakta dan unsur hukum yang harus dibuktikan. "Artinya, pengangkatan anggota keluarga tidak dapat langsung dinyatakan sebagai tindak nepotisme hanya berdasarkan hubungan kekerabatan. Pemeriksaan perlu melihat kewenangan pengambil keputusan, mekanisme penetapan, aturan yang berlaku, dan apakah kepentingan pribadi memengaruhi keputusan tersebut," tegas Zainuddin. Namun, dari sisi etika publik, keterbukaan tetap diperlukan. Pejabat harus mampu menunjukkan bahwa penunjukan tenaga ahli dilakukan untuk mendukung pekerjaan kementerian, dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkara ini, Presiden Prabowo dan DPR memiliki ruang untuk memastikan persoalan tersebut dijelaskan secara transparan. "Evaluasi yang objektif diperlukan agar kritik tidak berhenti sebagai perdebatan politik, tetapi menghasilkan kejelasan mengenai tata kelola pemerintahan," tegasnya. Reporter : Redaksi
FABEM BOGOR RAYA & AKTIVIS PERS INDONESIA : MENDESAK PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI, WAKIL BUPATI, BESERTA KAPOLRES & SELURUH APH ATAS BERBAGAI KASUS HUKUM DI KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | BOGOR โ Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Bogor Raya menggelar Aksi Jilid III di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong Kabupaten Bogor, Pada Hari Rabu (21/10/2026). Massa mendesak pertanggungjawaban politik dan administratif Bupati Rudy Susmanto, Wakil Bupati Ade Ruhandi alias Jaro Ade, serta meminta aparat penegak hukum (APH) KAPOLRES BOGOR mengusut tuntas berbagai dugaan pelanggaran hukum di Kabupaten Bogor secara transparan dan tanpa tebang pilih, hukum harus di tegakkan jangan hukum tumpul ke atas tajam dia kebawah. FABEM Bogor Raya menyoroti sejumlah perkara yang menjadi perhatian publik, di antaranya: 1. Dugaan pemotongan insentif/upah pungut Bappenda. KPK menyidik dugaan penyimpangan insentif periode JanuariโJuli 2026. Informasi yang beredar menyebut potongan lebih dari Rp17 miliar dan penyitaan uang Rp1,5 miliar. Aliran dana serta pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diungkap berdasarkan bukti. 2. Dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa (PBJ). KPK melakukan penggeledahan di sejumlah kantor perangkat daerah Pemkab Bogor pada Agustus 2026 untuk kepentingan penyidikan. Proses pengadaan dan dugaan keterkaitan pihak-pihak terkait harus dibuka secara akuntabel. 3. Perkara pembangunan RSUD Bogor Utara/RSUD Parung. Informasi yang beredar menyebut seorang ASN berinisial BAP ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan kerugian negara Rp9,17 miliar. Perkembangan perkara dan hasil proses hukumnya perlu disampaikan secara terbuka. 4. Isu dugaan jual beli jabatan. FABEM mendesak pemeriksaan yang objektif atas setiap laporan dan indikasi penyimpangan dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Bogor. Koordinator aksi, Yogi Ariananda, menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh diam ketika muncul persoalan hukum yang menyangkut tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik. โKami mendesak KPK dan seluruh aparat penegak hukum bekerja profesional, mengusut setiap dugaan sampai tuntas, membuka perkembangan perkara kepada publik, serta menindak siapa pun yang terbukti terlibat tanpa pandang jabatan dan kekuasaan.โ FABEM Bogor Raya menuntut penegakan hukum yang transparan, pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait berdasarkan alat bukti, pengungkapan aliran dana, serta pertanggungjawaban pejabat sesuai kewenangan dan ketentuan hukum. Dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah, bukan dihentikan oleh kepentingan atau tekanan politik. Pesan FABEM Bogor Raya jelas: jangan biarkan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Bongkar dugaan penyimpangan, selamatkan uang rakyat, dan pulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan serta penegak hukum di Kabupaten Bogor. FABEM BOGOR RAYA โ KAWAL HUKUM KEADILAN, LAWAN KORUPSI, BELA KEPENTINGAN RAKYAT INDONESIA REPORTER : REDAKSI
DPP FABEM : DARURAT NASIONAL HUTAN TERBAKAR DI PULAU KALIMANTAN !, PRESIDEN HARUS BERTINDAK TEGAS TANGANI PERSOALAN KEBAKARAN HUTAN DI PULAU PROVINSI KALIMANTAN, ZAINUDDIN ARSYAD DESAK PRABOWO SUBIANTO AGAR PECAT SEMUA PEJABAT YANG TIDAK BISA BEKERJA
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Jakarta - Dewan Pengurus Pusat Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (DPP FABEM) menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar bencana lingkungan, melainkan ancaman serius terhadap kesehatan rakyat, ekonomi nasional, stabilitas politik, dan hubungan diplomatik Indonesia. Pada Hari Senin 19 Oktober 2026. PERSOALAN KEBAKARAN HUTAN, PECAT PEJABAT YANG GAGAL ! Hutan Terbakar, Rakyat Terdampak, Ekonomi Terancam, Hubungan Antarnegara Dipertaruhkan ! DATA DARURAT KARHUTLA: - 2.458 penerbangan domestik terdampak sejak 11 Agustus hingga 17 Oktober 2026; sebanyak 1.324 penerbangan dibatalkan atau ditunda.( sumber Kementerian Perhubungan mencatat ) - 283.270 kasus ISPA dilaporkan dalam data yang beredar terkait dampak polusi dan karhutla.(Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat ) - Kabut asap lintas batas mengancam kawasan Asia Tenggara. ASMC juga melaporkan aktivasi peringatan Level 3 untuk kawasan ASEAN bagian selatan. ( sumber Pusat Meteorologi Khusus ASEAN (ASMC) ) Karhutla menghancurkan habitat satwa, merusak ekosistem, mengganggu aktivitas ekonomi, serta berpotensi memperburuk hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga. Negara tidak boleh kalah oleh pembakaran hutan dan kelalaian penanganan! DPP FABEM ( Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa ) MENUNTUT: 1. Presiden RI segera mengambil komando nasional dan mengerahkan seluruh sumber daya untuk memadamkan api. 2. Usut tuntas dan hukum berat pelaku pembakaran, termasuk korporasi maupun pihak yang terbukti melindungi kejahatan tersebut. Ganti rugi perusahaan jika terbukti membakar hutan Indonesia kepada negara dan di kompensasi ganti rugi tsb kepada rakyat terdampak kebakaran di atur oleh pemerintah daerah. 3. Evaluasi dan pecat pejabat kementerian terkait / oknum Pejabat daerah yang terbukti lalai atau tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya, sesuai ketentuan hukum. 4. Buka pengawasan publik secara independen dan libatkan masyarakat, mahasiswa, pemuda, media, serta organisasi lingkungan. 5. Buka kerja sama bantuan internasional apabila diperlukan untuk mempercepat pemadaman dan pemulihan lingkungan 6. Departemen Kesehatan ikut serta dalam Penanganan segera menurunkan dokter - dokter dampak dari kesehatan masyarakat yang menjadi korban sakit diderita dari kebakaran hutan dan dibuat rumah sakit darurat disetiap posko posko wilayah dari dampak kebakaran hutan , pelayanan kesehatan distribusi obat obatan, bantuan oksigen dan infrastruktur kesehatan terjangkau oleh masyarakat. DPP FABEM mengingatkan, pembiaran terhadap karhutla dapat memperbesar kerugian ekonomi, memperdalam krisis kepercayaan publik, dan memicu ketegangan politik maupun diplomatik. Negara tidak boleh tunduk kepada mafia pembakaran hutan! Keselamatan rakyat, kelestarian alam, dan kedaulatan negara harus menjadi prioritas utama. HORMAT KAMI, DEWAN PENGURUS PUSAT FORUM ALUMNI BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DPP FABEM) Ketua Umum DPP FABEM Zaenuddin Arsyad , S.ip Wakil ketua Umum DPP FABEM Bidang Hukum , Antar Lembaga Penegak HukUm dan Pemerintah - Tody Ardiansyah Prabu, S.H Reporter : Redaksi