FABEM BOGOR RAYA & AKTIVIS PERS INDONESIA : MENDESAK PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI, WAKIL BUPATI, BESERTA KAPOLRES & SELURUH APH ATAS BERBAGAI KASUS HUKUM DI KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT
Foto: Dok. AKTIVIS PERS - INDONESIA
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | BOGOR — Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Bogor Raya menggelar Aksi Jilid III di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong Kabupaten Bogor, Pada Hari Rabu (21/10/2026). Massa mendesak pertanggungjawaban politik dan administratif Bupati Rudy Susmanto, Wakil Bupati Ade Ruhandi alias Jaro Ade, serta meminta aparat penegak hukum (APH) KAPOLRES BOGOR mengusut tuntas berbagai dugaan pelanggaran hukum di Kabupaten Bogor secara transparan dan tanpa tebang pilih, hukum harus di tegakkan jangan hukum tumpul ke atas tajam dia kebawah.
FABEM Bogor Raya menyoroti sejumlah perkara yang menjadi perhatian publik, di antaranya:
1. Dugaan pemotongan insentif/upah pungut Bappenda. KPK menyidik dugaan penyimpangan insentif periode Januari–Juli 2026. Informasi yang beredar menyebut potongan lebih dari Rp17 miliar dan penyitaan uang Rp1,5 miliar. Aliran dana serta pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diungkap berdasarkan bukti.
2. Dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa (PBJ). KPK melakukan penggeledahan di sejumlah kantor perangkat daerah Pemkab Bogor pada Agustus 2026 untuk kepentingan penyidikan. Proses pengadaan dan dugaan keterkaitan pihak-pihak terkait harus dibuka secara akuntabel.
3. Perkara pembangunan RSUD Bogor Utara/RSUD Parung. Informasi yang beredar menyebut seorang ASN berinisial BAP ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan kerugian negara Rp9,17 miliar. Perkembangan perkara dan hasil proses hukumnya perlu disampaikan secara terbuka.
4. Isu dugaan jual beli jabatan. FABEM mendesak pemeriksaan yang objektif atas setiap laporan dan indikasi penyimpangan dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Bogor.
Koordinator aksi, Yogi Ariananda, menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh diam ketika muncul persoalan hukum yang menyangkut tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik.
“Kami mendesak KPK dan seluruh aparat penegak hukum bekerja profesional, mengusut setiap dugaan sampai tuntas, membuka perkembangan perkara kepada publik, serta menindak siapa pun yang terbukti terlibat tanpa pandang jabatan dan kekuasaan.”
FABEM Bogor Raya menuntut penegakan hukum yang transparan, pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait berdasarkan alat bukti, pengungkapan aliran dana, serta pertanggungjawaban pejabat sesuai kewenangan dan ketentuan hukum. Dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah, bukan dihentikan oleh kepentingan atau tekanan politik.
Pesan FABEM Bogor Raya jelas: jangan biarkan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Bongkar dugaan penyimpangan, selamatkan uang rakyat, dan pulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan serta penegak hukum di Kabupaten Bogor.
FABEM BOGOR RAYA — KAWAL HUKUM KEADILAN, LAWAN KORUPSI, BELA KEPENTINGAN RAKYAT INDONESIA
REPORTER : REDAKSI
FABEM Bogor Raya menyoroti sejumlah perkara yang menjadi perhatian publik, di antaranya:
1. Dugaan pemotongan insentif/upah pungut Bappenda. KPK menyidik dugaan penyimpangan insentif periode Januari–Juli 2026. Informasi yang beredar menyebut potongan lebih dari Rp17 miliar dan penyitaan uang Rp1,5 miliar. Aliran dana serta pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diungkap berdasarkan bukti.
2. Dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa (PBJ). KPK melakukan penggeledahan di sejumlah kantor perangkat daerah Pemkab Bogor pada Agustus 2026 untuk kepentingan penyidikan. Proses pengadaan dan dugaan keterkaitan pihak-pihak terkait harus dibuka secara akuntabel.
3. Perkara pembangunan RSUD Bogor Utara/RSUD Parung. Informasi yang beredar menyebut seorang ASN berinisial BAP ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan kerugian negara Rp9,17 miliar. Perkembangan perkara dan hasil proses hukumnya perlu disampaikan secara terbuka.
4. Isu dugaan jual beli jabatan. FABEM mendesak pemeriksaan yang objektif atas setiap laporan dan indikasi penyimpangan dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Bogor.
Koordinator aksi, Yogi Ariananda, menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh diam ketika muncul persoalan hukum yang menyangkut tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik.
“Kami mendesak KPK dan seluruh aparat penegak hukum bekerja profesional, mengusut setiap dugaan sampai tuntas, membuka perkembangan perkara kepada publik, serta menindak siapa pun yang terbukti terlibat tanpa pandang jabatan dan kekuasaan.”
FABEM Bogor Raya menuntut penegakan hukum yang transparan, pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait berdasarkan alat bukti, pengungkapan aliran dana, serta pertanggungjawaban pejabat sesuai kewenangan dan ketentuan hukum. Dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah, bukan dihentikan oleh kepentingan atau tekanan politik.
Pesan FABEM Bogor Raya jelas: jangan biarkan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Bongkar dugaan penyimpangan, selamatkan uang rakyat, dan pulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan serta penegak hukum di Kabupaten Bogor.
FABEM BOGOR RAYA — KAWAL HUKUM KEADILAN, LAWAN KORUPSI, BELA KEPENTINGAN RAKYAT INDONESIA
REPORTER : REDAKSI
📰 Baca Juga Berita Terkait
AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua
Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan
ABAH RUYANI SIAP PERANG BERSAMA SELURUH KESULTANAN BANTEN, ULAMA BANTEN, JAWARA BANTEN, AKTIVIS MAHASISWA, & WARGA MASYARAKAT BANTEN : BADAK JAWA ADALAH AMANAT WARISAN DARI LELUHUR, WASPADAI NIAT TERSELUBUNG EKSPLOITASI PEMERINTAH UNTUK PEMINDAHAN BADAK
Pengacara Internasional & Dewan Pembina Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id Erles Rareral, S.H., M.H., Siap Mendampingi Korban Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang, Hukum Harus Berjalan Segera Penjarakan Pelaku Kejahatan Pemerkosaan
💬 0 Komentar Pembaca
Tinggalkan Balasan
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!