PRESTASI MTQ LIMA KALI JUARA UMUM, PENGAWASAN MORAL DAN PERIZINAN JUSTRU DIPERTANYAKAN : BUPATI TANGERANG HARUS TAHU APA YANG TERJADI DI KELAPA DUA GADING SERPONG KABUPATEN TANGERANG BANTEN
Foto: Dok. AKTIVIS PERS - INDONESIA
AKTIVIS PERS – INDONESIA.CO.ID | KABUPATEN TANGERANG — Prestasi Kabupaten Tangerang meraih juara umum MTQ lima kali berturut-turut patut diapresiasi. Namun, di tengah prestasi tersebut, pengawasan pemerintah daerah terhadap aktivitas usaha Massage / spa Bar & Lounge di Kecamatan Kelapa Dua Gading Serpong justru menjadi pertanyaan serius.
Penelusuran Media Aktivis Pers menemukan materi promosi, penawaran paket Dugaan layanan seksual Berbayar, dokumentasi fasilitas, serta istilah-istilah dalam dugaan penawaran seksual yang patut diklarifikasi, di antaranya “ Paket Threesome”, “2x Jackpot”, “Happy Ending”, PM, HJ, BJ, FJ, dan CK. Istilah tersebut ditemukan dalam materi yang dihimpun dan perlu diuji konteks serta praktik sebenarnya melalui verifikasi pihak berwenang. Pada Hari Selasa 10 November 2026.
Persoalan ini bukan hanya menyangkut moralitas, tetapi juga perizinan, pengawasan usaha, kesehatan, lingkungan, ketertiban umum, dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Apakah Bupati Tangerang telah mengetahui secara utuh informasi yang disampaikan Media Aktivis Pers, atau laporan tersebut justru berhenti di tengah birokrasi?
SURAT MASUK SEJAK 25 SEPTEMBER, AUDIENSI BELUM JELAS
Pada 25 September 2026, Media Aktivis Pers menyampaikan surat Nomor 0027/MAP-I/IX/2026 kepada Bupati Tangerang dan jajaran pemerintah daerah terkait, berisi permintaan klarifikasi, pemeriksaan, serta verifikasi lapangan.
Namun, berdasarkan komunikasi dengan Sekretaris Pribadi Bupati pada 6 Oktober 2026, disampaikan:
"Suratnya baru turun tadi ke Pak Sekda. Nanti dicek saja ke Pak Firza, staf Pak Sekda."
Dalam komunikasi tersebut diperoleh referensi disposisi Sekda – 2957 – 06/10/2026.
Pada 20 Oktober 2026, Media Aktivis Pers kembali meminta jadwal audiensi terbatas dengan Bupati melalui Sekpri Bapak Mustofa. Hingga 26 Oktober belum ada kepastian. Pada tanggal yang sama, Sekpri menyampaikan bahwa surat telah didisposisikan kepada Kepala DPMPTSP.
Rangkaian komunikasi ini memunculkan pertanyaan: apakah Bupati telah menerima dan memahami substansi laporan secara utuh?
ADA JEJAK BEBERAPA USAHA SPA/MASSAGE BAR, BELASAN TAHUN, PENGAWASAN MASIH DIPERTANYAKAN
Penelusuran arsip digital menemukan jejak dokumentasi usaha spa dan massage di kawasan Gading Serpong sejak sekitar 2013–2015. Artinya, usaha sejenis telah memiliki jejak dokumentasi publik selama kurang lebih 11–13 tahun hingga November 2026.
Temuan ini bukan bukti bahwa satu usaha tertentu beroperasi terus-menerus atau seluruh usaha melakukan pelanggaran. Namun, patut dipertanyakan bagaimana pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah selama bertahun-tahun.
Belasan tahun bukan waktu yang singkat. Mengapa persoalan pengawasan masih terus dipertanyakan hingga sekarang?
DOKUMEN DAN MATERI PENDUKUNG
Media Aktivis Pers telah menghimpun dokumen SKDU, NIB, dokumen lingkungan, dokumentasi fasilitas usaha, materi promosi, daftar harga dan paket layanan, sertifikat hasil pemeriksaan HIV terhadap puluhan terapis oleh Puskesmas Kelapa Dua, serta ribuan dokumentasi foto dan video terapis yang berkaitan dengan penelusuran aktivitas usaha tersebut.
BERANIKAH BUPATI MEMBUKA PEMERIKSAAN DAN AUDIT?
Media Aktivis Pers mendesak Bupati Tangerang membuka pemeriksaan menyeluruh atas pengawasan usaha dan potensi kebocoran PAD, termasuk dugaan pembiaran, kurang tagih, maupun penerimaan yang tidak masuk ke kas daerah. Dokumen yang dihimpun patut menjadi petunjuk awal bagi pihak berwenang untuk melakukan verifikasi dan audit.
JANGAN SAMPAI JAJARAN PEMERINTAHAN KOMPAK DALAM DIAM
Hingga kini, belum ada hasil verifikasi lapangan yang dapat dikonfirmasi. Kondisi ini menimbulkan kesan jajaran pemerintah daerah kompak dalam diam. Bupati harus memastikan disposisi berujung tindakan, bukan berhenti di birokrasi. Jangan sampai Bupati menanggung sorotan publik akibat lemahnya koordinasi jajarannya.
PERTANYAAN TERBUKA UNTUK BUPATI TANGERANG
Media Aktivis Pers Indonesia mempertanyakan apakah Bupati telah menerima dan membaca surat Nomor 0027/MAP-I/IX/2026, memerintahkan pemeriksaan lapangan, serta bersedia membuka pemeriksaan menyeluruh terhadap pengawasan usaha dan potensi PAD.
Bagaimana pengawasan selama bertahun-tahun dijalankan, dan apakah setiap indikasi penyimpangan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum ? Kapan Bupati bersedia menerima audiensi terbatas Media Aktivis Pers Indonesia ?
PRESTASI MTQ HARUS SEJALAN DENGAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHAN
Lima kali juara umum MTQ merupakan kebanggaan Kabupaten Tangerang. Namun, prestasi harus sejalan dengan nilai agama, moralitas, dan tanggung jawab pemerintahan. Media Aktivis Pers tidak mencari kesalahan Bupati, tetapi mendorong keterbukaan dan tindakan nyata atas laporan masyarakat.
Bupati Tangerang harus tahu apa yang terjadi di Kelapa Dua Gading Serpong. Jangan hanya berhenti pada disposisi surat. Setiap laporan harus ditindaklanjuti, setiap dugaan harus diuji, dan setiap penyimpangan yang terbukti harus dipertanggungjawabkan.
Media Aktivis Pers Indonesia membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Bupati Tangerang serta seluruh pihak pemerintah terkait demi memenuhi prinsip keberimbangan dan kepentingan informasi publik.
Kabupaten Tangerang Gemilang, benarkah ?, Rapat paripurna DPRD dan slogan Tangerang Gemilang terus digaungkan. Namun, apakah predikat gemilang benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan jika persoalan pengawasan usaha dan potensi kebocoran PAD masih menyisakan pertanyaan ?
Jangan hanya gemilang dalam slogan, tetapi harus terbukti dalam tata kelola pemerintahan.
Reporter : Adi Prasetyo Kadiv : Intelijen, Investigasi, & Monitoring Redaksi
Penelusuran Media Aktivis Pers menemukan materi promosi, penawaran paket Dugaan layanan seksual Berbayar, dokumentasi fasilitas, serta istilah-istilah dalam dugaan penawaran seksual yang patut diklarifikasi, di antaranya “ Paket Threesome”, “2x Jackpot”, “Happy Ending”, PM, HJ, BJ, FJ, dan CK. Istilah tersebut ditemukan dalam materi yang dihimpun dan perlu diuji konteks serta praktik sebenarnya melalui verifikasi pihak berwenang. Pada Hari Selasa 10 November 2026.
Persoalan ini bukan hanya menyangkut moralitas, tetapi juga perizinan, pengawasan usaha, kesehatan, lingkungan, ketertiban umum, dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Apakah Bupati Tangerang telah mengetahui secara utuh informasi yang disampaikan Media Aktivis Pers, atau laporan tersebut justru berhenti di tengah birokrasi?
SURAT MASUK SEJAK 25 SEPTEMBER, AUDIENSI BELUM JELAS
Pada 25 September 2026, Media Aktivis Pers menyampaikan surat Nomor 0027/MAP-I/IX/2026 kepada Bupati Tangerang dan jajaran pemerintah daerah terkait, berisi permintaan klarifikasi, pemeriksaan, serta verifikasi lapangan.
Namun, berdasarkan komunikasi dengan Sekretaris Pribadi Bupati pada 6 Oktober 2026, disampaikan:
"Suratnya baru turun tadi ke Pak Sekda. Nanti dicek saja ke Pak Firza, staf Pak Sekda."
Dalam komunikasi tersebut diperoleh referensi disposisi Sekda – 2957 – 06/10/2026.
Pada 20 Oktober 2026, Media Aktivis Pers kembali meminta jadwal audiensi terbatas dengan Bupati melalui Sekpri Bapak Mustofa. Hingga 26 Oktober belum ada kepastian. Pada tanggal yang sama, Sekpri menyampaikan bahwa surat telah didisposisikan kepada Kepala DPMPTSP.
Rangkaian komunikasi ini memunculkan pertanyaan: apakah Bupati telah menerima dan memahami substansi laporan secara utuh?
ADA JEJAK BEBERAPA USAHA SPA/MASSAGE BAR, BELASAN TAHUN, PENGAWASAN MASIH DIPERTANYAKAN
Penelusuran arsip digital menemukan jejak dokumentasi usaha spa dan massage di kawasan Gading Serpong sejak sekitar 2013–2015. Artinya, usaha sejenis telah memiliki jejak dokumentasi publik selama kurang lebih 11–13 tahun hingga November 2026.
Temuan ini bukan bukti bahwa satu usaha tertentu beroperasi terus-menerus atau seluruh usaha melakukan pelanggaran. Namun, patut dipertanyakan bagaimana pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah selama bertahun-tahun.
Belasan tahun bukan waktu yang singkat. Mengapa persoalan pengawasan masih terus dipertanyakan hingga sekarang?
DOKUMEN DAN MATERI PENDUKUNG
Media Aktivis Pers telah menghimpun dokumen SKDU, NIB, dokumen lingkungan, dokumentasi fasilitas usaha, materi promosi, daftar harga dan paket layanan, sertifikat hasil pemeriksaan HIV terhadap puluhan terapis oleh Puskesmas Kelapa Dua, serta ribuan dokumentasi foto dan video terapis yang berkaitan dengan penelusuran aktivitas usaha tersebut.
BERANIKAH BUPATI MEMBUKA PEMERIKSAAN DAN AUDIT?
Media Aktivis Pers mendesak Bupati Tangerang membuka pemeriksaan menyeluruh atas pengawasan usaha dan potensi kebocoran PAD, termasuk dugaan pembiaran, kurang tagih, maupun penerimaan yang tidak masuk ke kas daerah. Dokumen yang dihimpun patut menjadi petunjuk awal bagi pihak berwenang untuk melakukan verifikasi dan audit.
JANGAN SAMPAI JAJARAN PEMERINTAHAN KOMPAK DALAM DIAM
Hingga kini, belum ada hasil verifikasi lapangan yang dapat dikonfirmasi. Kondisi ini menimbulkan kesan jajaran pemerintah daerah kompak dalam diam. Bupati harus memastikan disposisi berujung tindakan, bukan berhenti di birokrasi. Jangan sampai Bupati menanggung sorotan publik akibat lemahnya koordinasi jajarannya.
PERTANYAAN TERBUKA UNTUK BUPATI TANGERANG
Media Aktivis Pers Indonesia mempertanyakan apakah Bupati telah menerima dan membaca surat Nomor 0027/MAP-I/IX/2026, memerintahkan pemeriksaan lapangan, serta bersedia membuka pemeriksaan menyeluruh terhadap pengawasan usaha dan potensi PAD.
Bagaimana pengawasan selama bertahun-tahun dijalankan, dan apakah setiap indikasi penyimpangan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum ? Kapan Bupati bersedia menerima audiensi terbatas Media Aktivis Pers Indonesia ?
PRESTASI MTQ HARUS SEJALAN DENGAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHAN
Lima kali juara umum MTQ merupakan kebanggaan Kabupaten Tangerang. Namun, prestasi harus sejalan dengan nilai agama, moralitas, dan tanggung jawab pemerintahan. Media Aktivis Pers tidak mencari kesalahan Bupati, tetapi mendorong keterbukaan dan tindakan nyata atas laporan masyarakat.
Bupati Tangerang harus tahu apa yang terjadi di Kelapa Dua Gading Serpong. Jangan hanya berhenti pada disposisi surat. Setiap laporan harus ditindaklanjuti, setiap dugaan harus diuji, dan setiap penyimpangan yang terbukti harus dipertanggungjawabkan.
Media Aktivis Pers Indonesia membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Bupati Tangerang serta seluruh pihak pemerintah terkait demi memenuhi prinsip keberimbangan dan kepentingan informasi publik.
Kabupaten Tangerang Gemilang, benarkah ?, Rapat paripurna DPRD dan slogan Tangerang Gemilang terus digaungkan. Namun, apakah predikat gemilang benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan jika persoalan pengawasan usaha dan potensi kebocoran PAD masih menyisakan pertanyaan ?
Jangan hanya gemilang dalam slogan, tetapi harus terbukti dalam tata kelola pemerintahan.
Reporter : Adi Prasetyo Kadiv : Intelijen, Investigasi, & Monitoring Redaksi
📰 Baca Juga Berita Terkait
AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua
Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan
ABAH RUYANI SIAP PERANG BERSAMA SELURUH KESULTANAN BANTEN, ULAMA BANTEN, JAWARA BANTEN, AKTIVIS MAHASISWA, & WARGA MASYARAKAT BANTEN : BADAK JAWA ADALAH AMANAT WARISAN DARI LELUHUR, WASPADAI NIAT TERSELUBUNG EKSPLOITASI PEMERINTAH UNTUK PEMINDAHAN BADAK
Pengacara Internasional & Dewan Pembina Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id Erles Rareral, S.H., M.H., Siap Mendampingi Korban Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang, Hukum Harus Berjalan Segera Penjarakan Pelaku Kejahatan Pemerkosaan
💬 0 Komentar Pembaca
Tinggalkan Balasan
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!