# ILEGAL
Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | SEMARANG β Aksi dugaan intimidasi dan kekerasan terhadap awak media terjadi di wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tiga unit mobil yang digunakan awak media mengalami kerusakan cukup serius setelah diduga menjadi sasaran pelemparan batu oleh sekelompok orang tidak dikenal Pada Hari Rabu dini hari, Pada Tanggal 18 November 2026. Peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas penelusuran awak media terhadap praktik pengisian BBM jenis solar secara berulang di salah satu SPBU, serta dugaan penjualan solar kepada pihak pengelola galian di wilayah Semarang. Insiden bermula ketika awak media sedang beristirahat di SPBU 44.501.39 yang berlokasi di Terboyo Kulon, Jalan Yos Sudarso, Kota Semarang, Jawa Tengah. Saat berada di lokasi, para awak media jurnalistik wartawan dan Lembaga Aliansi Indonesia mendapati sejumlah mobil dump truck melakukan aktivitas pengisian solar dengan pola yang tidak biasa. Setelah menyelesaikan pengisian, kendaraan-kendaraan tersebut terlihat memarkirkan kendaraannya di halaman SPBU. Namun, berselang beberapa menit, beberapa dump truck kembali mundur menuju dispenser untuk melakukan pengisian BBM solar berikutnya. Aktivitas tersebut kemudian menjadi perhatian awak media yang berupaya meminta penjelasan kepada operator SPBU. Dalam keterangannya, operator yang mengaku bernama Hakim menjelaskan bahwa pengisian menggunakan barcode hanya dapat dilakukan satu kali. Namun, menurutnya, kapasitas pengisian juga bergantung pada kemampuan dispenser yang digunakan di SPBU tersebut. "Pengisian itu menggunakan barcode hanya bisa satu kali. Kalau kendaraan melakukan pengisian sampai 200 liter atau sekitar Rp. 1.360.000, itu tergantung dispensernya. Ada dispenser yang maksimal Rp. 990.000, ada juga yang bisa langsung Rp. 1.360.000. Jadi, kalau kapasitasnya belum mencukupi, pengisian bisa terlihat dilakukan beberapa kali," jelas operator tersebut. Operator itu juga menyampaikan bahwa pengisian berikutnya seharusnya diberikan jeda waktu apabila mengikuti SOP yang berlaku di SPBU. "Kalau sesuai SOP, pengisian berikutnya harus ada jeda sekitar satu jam. Tetapi, itu juga tergantung operatornya. Ada yang bisa langsung mengisikan dan ada juga yang tidak," tambahnya. Setelah mendapatkan penjelasan dari operator, salah satu kendaraan awak media kemudian melakukan penelusuran dengan mengikuti arah perjalanan dump truck yang sebelumnya terlihat melakukan pengisian solar. Penelusuran tersebut mengarah ke sebuah lokasi galian Ilegal di Parakan, Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Setibanya di lokasi, awak media berhasil mewawancarai salah seorang pengemudi mobil dump truck bernomor polisi B 9923 KIU. Pengemudi yang enggan menyebutkan identitasnya itu mengakui bahwa dirinya menjual BBM Bersubsidi Jenis Solar secara ILEGAL kepada pihak penambang galian ILEGAL. Dalam wawancara tersebut, pengemudi menyebutkan harga solar yang dijual mencapai Rp. 8.500 per liter. "Solar ini saya jual ke pihak galian dengan harga Rp. 8.500 per liter, " ungkap pengemudi dump truck tersebut. Namun, ketika wawancara berlangsung, seorang perempuan yang diduga sebagai koordinator di lokasi galian tiba-tiba menghentikan komunikasi antara awak media dengan pengemudi. Perempuan tersebut kemudian memberikan instruksi kepada pengemudi agar segera melanjutkan aktivitasnya. Di lokasi yang sama, awak media juga melihat keberadaan sebuah kempu atau tangki penampungan yang diduga digunakan untuk menampung BBM jenis solar dengan kapasitas mencapai ribuan liter. Situasi semakin memanas ketika seorang pria yang menggunakan sepeda motor dengan Nomor Polisi H 5752 OV mendatangi awak media. Pria tersebut mengaku bernama Roy. Roy melarang awak media melakukan dokumentasi di lokasi. Bahkan, pria tersebut sempat berupaya merampas telepon genggam milik awak media jurnalistik wartawan. Pada Hari Rabu 18 November 2026. Dalam situasi tersebut, Roy sempat menyampaikan larangan kepada awak media untuk mengambil gambar. " Kenapa Video - Video, " demikian pernyataan yang disampaikan Roy dengan nada tinggi. Merasa situasi semakin tidak kondusif, awak media akhirnya memutuskan meninggalkan lokasi untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik. Namun, perjalanan meninggalkan lokasi justru berubah menjadi insiden yang membahayakan keselamatan. Saat dalam perjalanan, sekelompok orang yang diperkirakan berjumlah belasan orang dengan menggunakan sepeda motor diduga menghadang dan mengejar kendaraan awak media. Terjadi aksi kejar-kejaran. Dalam situasi tersebut, kendaraan awak media dilempari batu hingga mengakibatkan kerusakan cukup serius, terutama pada bagian kaca belakang. Untuk menghindari situasi yang semakin membahayakan, awak media kemudian berupaya menuju Polda Jawa Tengah guna melaporkan kejadian tersebut. Namun, teror terhadap awak media ternyata tidak hanya dialami oleh satu kendaraan. Pada waktu yang bersamaan, kendaraan awak media lainnya yang sedang melakukan penelusuran di lokasi parkir puluhan dump truck di wilayah Batu Lor, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak, juga mengalami pengejaran oleh sekelompok orang tidak dikenal. Mobil tersebut turut menjadi sasaran pelemparan batu hingga kaca bagian belakang mengalami kerusakan parah. Insiden serupa kembali dialami kendaraan awak media jurnalistik wartawan yang ketiga. Saat mengetahui dua kendaraan rekannya telah mengalami kerusakan akibat aksi pengejaran dan pelemparan, awak media yang berada di kendaraan ketiga berinisiatif mengamankan diri ke Polsek Sayung. Setelah merasa situasi cukup aman, mereka bermaksud menyusul rekan-rekannya yang berada di Polda Jawa Tengah. Namun, belum lama kendaraan meninggalkan Polsek Sayung, sekelompok orang tidak dikenal kembali melakukan pengejaran. Kelompok tersebut menggunakan masker dan penutup kepala menyerupai atribut ninja. Mereka melempari kendaraan menggunakan batu dan benda yang diduga berasal dari senjata api jenis airsoft gun. Akibat kejadian tersebut, mobil ketiga mengalami kerusakan pada kaca belakang yang pecah serta spion sebelah kiri. Atas rangkaian peristiwa tersebut, awak media telah melaporkan kejadian ke Polda Jawa Tengah dan Polres Demak agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya mengungkap identitas para pelaku pelemparan dan pengejaran, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan, mengoordinasikan, ataupun berada di balik aksi tersebut. Selain dugaan kekerasan terhadap awak media, temuan aktivitas pengisian solar berulang di SPBU serta pengakuan pengemudi dump truck mengenai penjualan solar kepada pihak galian juga perlu mendapatkan perhatian dan klarifikasi dari pihak terkait. Siapa sebenarnya pihak yang merasa terganggu dengan penelusuran awak media? Dan siapa yang berada di balik aksi pengejaran serta pelemparan terhadap tiga kendaraan operasional awak media jurnalistik wartawan tersebut ..... ?. Jawabannya kini berada di tangan aparat penegak hukum di Wilayah Polda Jawa Tengah. Reporter : Redaksi
Ungkap Dugaan Penyimpangan Pertalite, Awak Media Jurnalistik Wartawan Diintimidasi, Terindikasi Kuat Polsek Cipatujah & Polres Tasikmalaya Melindungi Para Oknum Mafia BBM Ilegal
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | TASIKMALAYA β Penelusuran dugaan penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, berujung pada dugaan intimidasi dan penganiayaan terhadap sejumlah Awak Media Jurnalistik Wartawan, Pada Hari Jum'at (13/11/2026). Peristiwa tersebut bermula ketika awak media bersama LEMBAGA ALIANSI INDONESIA Badan Peneliti Aset Negara (BPAN) melakukan penelusuran di SPBU 34-46133, Kecamatan Cipatujah. Dalam penelusuran itu, awak media mendapati sebuah mobil pickup berwarna putih tanpa nomor polisi yang mengangkut puluhan jerigen berisi BBM. Kendaraan tersebut kemudian diketahui memasuki sebuah pekarangan rumah yang lokasinya tidak jauh dari SPBU. Saat dikonfirmasi, pemilik usaha mengakui bahwa jerigen tersebut berisi Pertalite yang rencananya akan didistribusikan kepada sejumlah nelayan dan sektor pertanian. Namun, dalam pemeriksaan awal, awak media menemukan sejumlah dokumen surat rekomendasi yang diduga telah habis masa berlakunya. Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai legalitas penggunaan dokumen rekomendasi sebagai dasar penyaluran BBM bersubsidi. Untuk memastikan persoalan tersebut, perwakilan awak media bersama BPAN mendatangi Polsek Cipatujah guna meminta pendampingan serta pemeriksaan terhadap kendaraan, dokumen rekomendasi, dan aktivitas distribusi BBM tersebut. Namun, kedatangan awak media justru tidak mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan. Anggota piket mengarahkan awak media untuk melakukan investigasi sendiri, meskipun awak media datang dengan maksud meminta bantuan dan pendampingan aparat kepolisian. Situasi kemudian memanas ketika perwakilan awak media kembali ke lokasi setelah meminta pendampingan dari Polsek Cipatujah. Salah seorang wartawan menjadi korban penganiayaan oleh seorang pria yang diduga memiliki keterkaitan dengan usaha tersebut. Korban mengalami tindakan kekerasan berupa penarikan tangan, dorongan, tendangan, hingga injakan pada bagian perut. Merasa keselamatan rekan-rekannya terancam, salah seorang awak media kembali mendatangi Polsek Cipatujah untuk meminta perlindungan. Menindaklanjuti permintaan tersebut, anggota piket kemudian mengarahkan personel lainnya menuju lokasi kejadian. Selanjutnya, mobil pickup yang mengangkut puluhan jerigen beserta pemiliknya diamankan ke Polsek Cipatujah. Kendaraan dan barang bukti tersebut kemudian diserahkan kepada Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Tasikmalaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Namun, persoalan tidak berhenti sampai di situ. Berdasarkan pantauan awak media, dari sekitar 20 jerigen yang sebelumnya diketahui berisi BBM saat berada di lokasi, hanya lima jerigen yang masih terisi ketika kendaraan tersebut tiba di Mapolres Tasikmalaya. Sementara itu, 15 jerigen lainnya ditemukan dalam kondisi kosong. Perbedaan jumlah tersebut memunculkan tanda tanya serius. Ke mana perginya isi 15 jerigen tersebut? Kapan dan di mana BBM itu berkurang? Serta siapa yang bertanggung jawab selama proses pemindahan dan pengamanan kendaraan maupun barang bukti? Kondisi ini perlu mendapat penjelasan resmi dan transparan dari pihak yang berwenang agar tidak menimbulkan dugaan maupun spekulasi di tengah masyarakat. Menanggapi rangkaian peristiwa tersebut, M. Rachman, Aktivis Jawa Barat, menyampaikan kritik keras terhadap respons awal Polsek Cipatujah sekaligus mendesak agar dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi di SPBU tersebut diusut secara menyeluruh. "Kami sangat menyayangkan respons Polsek Cipatujah. Kami datang membawa informasi dan meminta pendampingan untuk dilakukan pemeriksaan, tetapi justru diarahkan melakukan investigasi sendiri. Seandainya sejak awal laporan dan permintaan pendampingan ditindaklanjuti secara serius, setidaknya potensi terjadinya kekerasan terhadap awak media bisa diantisipasi," tegas Rachman. Terkait dokumen rekomendasi yang diduga telah kedaluwarsa, Rachman meminta agar aparat tidak hanya melakukan pemeriksaan secara administratif, tetapi juga menelusuri keabsahan, masa berlaku, serta penggunaannya dalam proses pengambilan BBM bersubsidi. "Kalau benar surat rekomendasi itu sudah tidak berlaku, atas dasar apa BBM bersubsidi tersebut masih didistribusikan? Jangan sampai dokumen yang sudah kedaluwarsa dijadikan alasan untuk terus memperoleh BBM bersubsidi. Persoalan ini harus ditelusuri sampai tuntas," ujarnya. Lebih lanjut, Rachman mendesak Pertamina, BPH Migas, serta instansi terkait untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penyaluran BBM bersubsidi di SPBU 34-46133 Cipatujah, Tasikmalaya Jawa Barat. Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh hanya berfokus pada kendaraan dan jerigen yang diamankan, tetapi harus mencakup seluruh proses distribusi, mulai dari data transaksi penjualan, realisasi kuota, penggunaan surat rekomendasi, hingga identitas dan jumlah penerima BBM Bersubsidi. "Kami meminta dilakukan audit terhadap seluruh penyaluran Pertalite, mulai dari data transaksi, kuota, surat rekomendasi, hingga siapa saja penerimanya. Jangan hanya memeriksa kendaraan dan jerigen, tetapi telusuri juga sumber BBM serta alur distribusinya. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas tanpa pandang bulu," tandasnya. Rachman juga menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh berhenti sebatas pengamanan kendaraan dan jerigen. Ia meminta Kapolres Tasikmalaya melakukan evaluasi terhadap respons anggota piket Polsek Cipatujah serta memastikan dugaan penganiayaan terhadap Awak Media Jurnalistik Wartawan untuk segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. "Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Kami akan mengawal persoalan ini sampai tuntas. Audit distribusi BBM harus dilakukan, dugaan penyalahgunaan harus diusut, dan dugaan kekerasan terhadap wartawan juga harus diproses. Jangan ada pembiaran, jangan ada tebang pilih, dan jangan sampai hak masyarakat atas BBM bersubsidi dikorbankan akibat lemahnya pengawasan," pungkasnya. Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya memperoleh klarifikasi resmi dari Polsek Cipatujah, Polres Tasikmalaya, maupun pihak pengelola SPBU 34-46133 terkait dugaan penyimpangan distribusi BBM, insiden kekerasan terhadap wartawan, serta perbedaan jumlah BBM dalam jerigen saat kendaraan tiba di Mapolres Tasikmalaya Jawa Barat. Reporter : Redaksi
AKHIRNYA TERKUAK JUGA ..... ! Pengisian BBM Bersubsidi Jenis Pertalite Berulang Di SPBU Ciherang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor Disorot Publik, Operator Akui Terima Kelebihan Uang Rp. 2.000 β Rp. 5.000 Dari Para Pelangsir BBM Bersubsidi
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Kabupaten Bogor - Dugaan ketidaksesuaian prosedur pelayanan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite menjadi sorotan di SPBU 34.167.17, Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada Hari Selasa (27/10/2026), sekitar pukul 23.15 WIB, aktivitas pengisian BBM Bersubsidi Jenis Pertalite menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion terpantau berlangsung dengan cara berulang kali pengisian di area SPBU. Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pelayanan, pencatatan transaksi, serta pengawasan distribusi BBM Bersubsidi di SPBU tersebut. Dalam penelusuran di lapangan, seorang operator bernama Aziz diduga melayani pengisian Pertalite terhadap kendaraan yang sama sebanyak dua kali. Saat dikonfirmasi, Aziz mengakui menerima kelebihan uang berkisar Rp. 2.000 hingga Rp. 5.000 pada setiap pengisian BBM Bersubsidi. Pengakuan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Belum diketahui secara pasti alasan pemberian uang tersebut, apakah berkaitan dengan kekeliruan transaksi, uang kembalian, atau mekanisme lain. Karena itu, pemeriksaan terhadap bukti transaksi dan keterangan para pihak diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh. Pengakuan Operator Jadi Sorotan Pengisian BBM secara berulang tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Namun, apabila ditemukan pola transaksi yang tidak sesuai prosedur atau indikasi penyaluran BBM bersubsidi untuk diperjualbelikan kembali secara tidak sah, kondisi tersebut patut ditelusuri oleh pihak berwenang. Dugaan adanya modifikasi kendaraan untuk menampung BBM dalam jumlah lebih besar juga perlu diverifikasi melalui pemeriksaan fisik kendaraan. Tanpa bukti yang memadai, dugaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sejumlah pertanyaan masih perlu dijawab, antara lain apakah pengisian tersebut tercatat sesuai sistem, apakah terdapat pembatasan pembelian yang berlaku dan dilanggar, serta apa tujuan pengisian berulang tersebut. Kejelasan mengenai hal-hal itu penting agar persoalan tidak berhenti pada dugaan, melainkan dapat diuji berdasarkan fakta dan bukti. Pengawas SPBU Janjikan Sanksi Tegas Saat dimintai keterangan, Iwan selaku pengawas SPBU menyatakan operator yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak tegas, termasuk kemungkinan dijatuhi sanksi pemecatan. Pernyataan tersebut menjadi komitmen yang perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan internal secara objektif dan transparan. Publik berkepentingan mengetahui apakah pengelola telah memeriksa aktivitas pengisian yang dipersoalkan serta mengambil langkah korektif apabila ditemukan pelanggaran. Untuk memastikan fakta, pengelola SPBU diharapkan memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV), catatan transaksi, serta keterangan operator dan pihak lain yang mengetahui kejadian tersebut. Hasil pemeriksaan juga perlu menjelaskan apakah terdapat pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan penyaluran Pertalite yang berlaku. Pakar Hukum : Unsur Pelanggaran Harus Dibuktikan Dalam perspektif hukum, dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi perlu ditelaah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang relevan. Penilaian hukum tidak cukup hanya didasarkan pada pengisian berulang atau adanya selisih uang dalam transaksi, tetapi harus memperhatikan perbuatan yang terjadi, bukti yang tersedia, serta terpenuhi atau tidaknya unsur pelanggaran. Secara umum, pakar hukum dapat menilai bahwa pemeriksaan harus difokuskan pada tujuan pengisian, pola transaksi, asal-usul dan peruntukan BBM, serta ada atau tidaknya indikasi pengangkutan maupun perdagangan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi, aparat berwenang dapat menelaah penerapan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp. 60 miliar bagi perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Meski demikian, penerapan pasal pidana harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pembuktian yang sah. Pengisian berulang saja tidak otomatis memenuhi unsur penyalahgunaan BBM bersubsidi PT. Pertamina Dan Aparat Diminta Menelusuri Temuan Dugaan ketidaksesuaian pelayanan di SPBU 34.167.17 perlu ditindaklanjuti melalui klarifikasi kepada pengelola dan pemeriksaan bukti yang relevan. Pertamina atau pihak yang berwenang mengawasi penyaluran BBM diharapkan melakukan evaluasi apabila ditemukan indikasi pelanggaran prosedur. Aparat penegak hukum juga dapat melakukan penelusuran apabila terdapat bukti awal yang mengarah pada dugaan tindak pidana. Langkah tersebut harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai ketentuan hukum. Di sisi lain, Aziz selaku operator, Iwan selaku pengawas, serta pengelola SPBU perlu diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan lengkap mengenai kejadian tersebut. Klarifikasi dari pihak terkait menjadi bagian penting dalam memenuhi prinsip keberimbangan dan hak jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik. Pertalite merupakan BBM yang penyalurannya perlu diawasi agar sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya. Setiap dugaan penyimpangan harus diperiksa secara serius, transparan, dan berdasarkan bukti. Hingga berita ini pihak Redaksi tayangkan, dugaan pelanggaran tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Redaksi membuka ruang bagi pengelola SPBU, Pertamina, operator, maupun pihak berwenang untuk memberikan klarifikasi demi menghadirkan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan dapat di pertanggung jawabkan pada mestinya. Reporter : Redaksi
Terindikasi Kuat Pembuatan Oli Palsu Di Wilayah Kosambi Belum Terjawab Inisial Chandra Adalah Dalangnya, DPD IWOI Meminta Polres Tangerang, Polda Banten & Kemenperin Turun Tangan Tangkap Terduga Pelaku ILEGAL
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | KABUPATEN TANGERANG β Munculnya gudang baru di kawasan Pergudangan Centra Kosambi, Blok D3 Nomor 20, Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, kembali menjadi sorotan. Gudang tersebut disebut-sebut digunakan untuk aktivitas yang diduga berkaitan dengan produksi, pengemasan maupun penyimpanan oli yang diduga palsu. Pada Hari Minggu 27 September 2026. Informasi yang diterima awak media menyebutkan, dugaan aktivitas serupa bukan merupakan hal baru di kawasan pergudangan tersebut. Sejumlah lokasi sebelumnya juga pernah menjadi perhatian masyarakat maupun aparat penegak hukum terkait dugaan peredaran produk oli yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kini, kemunculan gudang baru di kawasan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai aktivitas yang berlangsung di dalamnya, termasuk asal-usul produk, proses pengemasan, legalitas usaha, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pergudangan tersebut. Untuk memastikan informasi tersebut, awak media melakukan penelusuran langsung ke lokasi Pada Hari Senin, 21 September 2026. Saat berada di lokasi, awak media berupaya meminta keterangan mengenai aktivitas gudang dan produk yang berada di dalamnya. Dalam proses konfirmasi, seorang pria keluar dari pintu gudang dan memperkenalkan diri sebagai Andri Wijaya, S.H., (Security) mempertanyakan dasar awak media melakukan konfirmasi terkait dugaan oli yang diduga palsu. βSaya paham betul wartawan fungsinya. Dasarnya apa Bapak melakukan konfirmasi? Kalau memang ada yang menggugat merek tersebut ke pengadilan, baru Bapak konfirmasi,β ujar Andri. Awak jurnalistik media kemudian diarahkan kepada bagian pemasaran untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai aktivitas di dalam gudang. βSilakan Bapak ke bagian pemasaran, lebih jelasnya,β katanya. Namun, hingga proses konfirmasi berlangsung, awak media belum memperoleh penjelasan substantif mengenai dugaan aktivitas produksi, pengemasan maupun penyimpanan oli yang menjadi sorotan. Situasi tersebut semakin menarik perhatian ketika seorang petugas keamanan meminta awak media untuk menunggu pihak tertentu yang disebut akan datang memberikan penjelasan. βSudah, intinya tunggu saja, nanti ada yang datang,β ujar seorang petugas keamanan. Dalam penelusuran terbaru, awak media juga memperoleh informasi mengenai munculnya sosok baru berinisial C alias Chandra. Berdasarkan keterangan sumber yang diterima redaksi, C alias Chandra disebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas operasional pergudangan serta kerap terlibat dalam koordinasi di lapangan. Sumber menyebut, koordinasi tersebut dilakukan ketika terdapat pihak luar, termasuk awak media, yang hendak mendatangi maupun melakukan konfirmasi ke lokasi gudang. Informasi mengenai peran C alias Chandra tersebut masih terus ditelusuri. Awak media belum dapat memastikan kapasitas, kewenangan, maupun hubungan yang bersangkutan dengan pengelola gudang tanpa adanya keterangan langsung dan bukti yang dapat diverifikasi. Keberadaan gudang baru tersebut juga menjadi perhatian karena adanya informasi dari sumber mengenai dugaan aktivitas pengemasan atau penyimpanan oli yang diduga tidak sesuai dengan produk aslinya. Namun, informasi tersebut tetap membutuhkan pemeriksaan dan pembuktian dari instansi yang berwenang. Jika benar ditemukan praktik pemalsuan merek atau produk, aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen maupun pemilik merek. Karena itu, pemeriksaan terhadap legalitas usaha, asal-usul produk, penggunaan merek, proses pengemasan, serta kesesuaian mutu produk menjadi penting untuk memastikan fakta sebenarnya. Ketua DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I) Kabupaten Tangerang, Sopiyan, turut menyoroti informasi tersebut. Ia menyatakan bahwa apabila dugaan produksi atau pengemasan oli palsu terbukti melalui pemeriksaan, pihaknya siap menyampaikan laporan atau surat kepada aparat penegak hukum. βJika terbukti benar adanya kegiatan produksi atau pengemasan oli yang diduga palsu tersebut, kami akan melayangkan surat kepada Kapolda Metro Jaya hingga Mabes Polri. Kegiatan tersebut sangat merugikan masyarakat, khususnya pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat,β ujar Sopiyan. Awak meria masih terus melakukan penelusuran untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap, termasuk memastikan siapa pengelola gudang, jenis produk yang disimpan atau dikemas, legalitas kegiatan, serta hubungan C alias Cndra dengan aktivitas operasional di lokasi. Hingga berita ini diterbitkan, C alias Cndra maupun pihak pengelola gudang belum memberikan konfirmasi langsung mengenai informasi yang disampaikan sumber tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi seluas-luasnya kepada C alias Cndra, pengelola gudang, maupun pihak terkait lainnya. Seluruh informasi mengenai dugaan aktivitas tersebut masih dalam tahap penelusuran dan verifikasi, sehingga tidak dapat dianggap sebagai kesimpulan hukum sebelum adanya pemeriksaan dan penetapan dari pihak yang berwenang. Reporter : Redaksi
Dugaan Solar Bersubsidi ILEGAL Dialirkan Lewat Paralon Pipa Sampai Ke Dalam Drum Kapal Di SPBUN 6878303 Rasau Jaya, Sales Area Manager Pertamina Kubu Raya Kalimantan Barat, APH & BPH Migas Jangan Menutup Mata Dengan Kasus Ini
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | KUBU RAYA KALIMANTAN BARAT β Dugaan praktik penyelewengan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBUN) 6878303 Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, mendapat respons cepat dari PT Pertamina Patra Niaga. Pada Hari Kamis 24 September 2026. Sales Area Manager (SAM) Wilayah Kalimantan Barat PT Pertamina Patra Niaga, Widhi Tri Adhi Hidayat, secara tegas menyatakan bahwa penggunaan pipa paralon untuk penyaluran BBM tidak memenuhi standar keamanan, dan pihaknya berkomitmen untuk segera memeriksa lokasi tersebut. Modus Paralon Pipa dan Layar Dispenser Buram Tidak Jelas, Ada Apa ..... ????? Sebelumnya, berdasarkan hasil investigasi lapangan Pada Hari Senin (21/09/2026) dini hari, tim media menemukan ketidaksesuaian fatal antara dokumen administrasi dan praktik di lapangan. Surat Rekomendasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya memperuntukkan pembelian solar subsidi menggunakan wadah jerigen. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya instalasi pipa paralon putih panjang yang ditopang tangga kayu, dipasang melintasi pagar tembok beton untuk mengalirkan Bio Solar langsung ke dalam drum-drum besar di atas kapal kelotok. Selain itu, layar digital dispenser terpantau buram, meski tercatat melakukan pengisian hingga 200 liter dalam sekali jalan. Respons Tegas Sales Area Manager Pertamina Kalbar Menanggapi temuan tersebut, awak media mengonfirmasi langsung kepada Sales Area Manager Wilayah Kalimantan Barat PT Pertamina Patra Niaga, Widhi Tri Adhi Hidayat, pada Rabu (23/9/2026) siang. Menyikapi bukti awal berupa dokumentasi dari lapangan, Widhi menegaskan prinsip kepatuhan sarana dan prasarana (sarfas) penyaluran BBM yang diwajibkan oleh korporasi. "Mohon maaf foto dan videonya tidak terlalu kelihatan, namun untuk sarana dan prasarana penyimpanan dan penyaluran BBM harus sesuai standar. Kalau menggunakan paralon air, tentunya tidak sesuai standar keamanan. Terima kasih infonya, akan kami cek SPBUN-nya," tulis Widhi Tri Adhi Hidayat melalui pesan komunikasi resmi. Pernyataan ini menjadi validasi awal bahwa modus penyaluran menggunakan pipa rakitan (paralon) yang ditemukan di SPBUN 6878303 Rasau Jaya secara tegas melanggar prosedur operasional standar (SOP) keselamatan dan distribusi Pertamina. Tindakan ini tidak hanya melanggar SOP internal Pertamina, tetapi juga menabrak Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT). Aturan mewajibkan penyaluran diserahkan ke wadah yang sah sesuai rekomendasi dan tercatat transparan dalam sistem IT Pertamina (QR Code Subsidi Tepat). Jika hasil pemeriksaan lapangan membuktikan adanya kesengajaan memfasilitasi penyalahgunaan kuota subsidi, manajemen Pertamina memiliki wewenang penuh untuk menjatuhkan sanksi administratif berat, mulai dari surat peringatan, skorsing pasokan, hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) secara permanen. Secara pidana, oknum yang terlibat terancam Pasal 55 UU Migas dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda Rp60 miliar. Bantahan Pengelola dan Sikap Dinas Terkait Guna memenuhi asas keberimbangan (cover both sides), awak media telah menghubungi pihak pengelola. Abdullah, pengelola SPBUN 6878303, membantah adanya pelanggaran. "Sudah sesuai SOP dan ada surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan," ujarnya singkat. Hal senada disampaikan Ibrahim, nelayan yang juga disebut sebagai penanggung jawab distribusi, yang mengklaim telah mengurus surat rekomendasi sebanyak 10 ton di DKP Kubu Raya. Meski demikian, hingga berita ini diturunkan Pada Hari Rabu (23/09/2026), Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya, Yoga Paksi Indriyatno, A.Pi., M.Si., belum memberikan tanggapan atau konfirmasi resmi terkait legalitas penggunaan pipa paralon, wadah drum, serta validitas masa berlaku kuota tersebut di lapangan. Desakan Audit Bersama Publik dan komunitas nelayan tradisional kini mendesak agar janji pemeriksaan dari Pertamina Kalbar segera direalisasikan secara transparan. Masyarakat juga meminta BPH Migas dan Ditpolairud Polda Kalbar untuk turun tangan melakukan audit investigatif bersama. Pemeriksaan harus mencakup pencocokan dokumen rekomendasi, daftar penerima kelompok, rekaman CCTV digital, hingga riwayat transaksi elektronik. Hal ini krusial untuk memastikan hak Solar subsidi benar-benar dinikmati oleh nelayan kecil tradisional, bukan bocor dan dikomersialisasikan ke pasar gelap. Reporter : Redaksi