# HUKUM & KRIMINAL
ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT
Sempat Diwarnai Adu Argumen Cukup Panjang Upaya Pengambilan Paksa Kendaraan Akhirnya Batal. Berti Tegaskan Mobil Tidak Boleh Dibawa Sebelum Ahmad Dihadirkan dan Persoalan Utang Piutang Diselesaikan ..... !!!!! Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | BEKASI β Suasana di kawasan Perumahan Villa Nusa Indah mendadak memanas setelah seorang pria yang mengaku berpangkat Kolonel, didampingi dua orang yang disebut sebagai anggota Polisi Militer (PM), diduga hendak melakukan pengambilan paksa atau eksekusi sebuah kendaraan milik keluarga Berti. Peristiwa tersebut sempat diwarnai keributan dan adu argumentasi antara pihak yang hendak mengambil kendaraan dengan keluarga yang mempertahankan mobil tersebut. Berti, selaku pihak keluarga yang keberatan atas upaya pengambilan kendaraan, dengan tegas menolak mobil dibawa sebelum Ahmad dihadirkan untuk menyelesaikan persoalan yang menurutnya masih memiliki sangkutan dengan dirinya. "Silakan hadirkan dulu si Ahmad, baru mobil silakan dibawa. Selagi Ahmad tidak bisa dihadirkan, mohon maaf, mobil jangan coba-coba diambil paksa. Ahmad itu masih ada sangkutan dengan saya, nilainya lebih dari mobil ini," tegas Berti. Dalam perdebatan tersebut, Berti juga mempertanyakan kehadiran seorang pria yang mengaku berpangkat Kolonel dan diduga mendampingi proses pengambilan kendaraan. "Bapak lagi malu-maluin aja. Berpangkat Kolonel tapi nyambi seperti matel (mata elang)," sindir Berti. Menanggapi pernyataan tersebut, pria yang mengaku Kolonel itu membantah dirinya bertindak sebagai penagih kendaraan. "Bukan, Bang. Saya hanya menemani dikarenakan ini masih keluarga saya," jawab pria tersebut. Namun, Berti menegaskan bahwa persoalan utamanya bukan sekadar pengakuan atau alasan kehadiran pria tersebut, melainkan fakta bahwa dirinya menyaksikan seseorang yang mengaku sebagai Kolonel datang bersama dua orang yang disebut anggota Polisi Militer dalam upaya pengambilan kendaraan. Pada Hari Sabtu 21 November 2026. "Entahlah Bapak mau beralibi apa. Pada intinya malam ini Bapak mengakui sebagai Kolonel dan didampingi dua anggota PM," lanjut Berti. PERTANYAKAN KEWENANGAN APARAT DALAM PENARIKAN KENDARAAN Hingga perdebatan berlangsung, kendaraan tersebut akhirnya tidak jadi dibawa. Upaya pengambilan paksa yang dipersoalkan keluarga pun tidak berlanjut pada malam itu. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan serius mengenai batas kewenangan aparat TNI, khususnya apabila terdapat anggota militer yang hadir dalam persoalan penarikan kendaraan terkait hubungan utang-piutang atau pembiayaan. Pada prinsipnya, tugas prajurit TNI adalah menjalankan fungsi pertahanan negara serta tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan bertindak sebagai eksekutor penarikan kendaraan untuk kepentingan privat. Apabila benar terdapat anggota TNI yang terlibat atau menggunakan atribut maupun kewenangannya dalam proses penarikan kendaraan, hal tersebut perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan kesan adanya intimidasi atau penyalahgunaan institusi. Penarikan kendaraan yang berkaitan dengan pembiayaan juga harus mengikuti ketentuan hukum, termasuk persyaratan eksekusi jaminan fidusia apabila kendaraan tersebut menjadi objek jaminan. DESAK KLARIFIKASI DAN PEMERIKSAAN Atas kejadian tersebut, pihak terkait, termasuk satuan tempat pria yang mengaku Kolonel dan dua orang yang disebut anggota PM bertugas, perlu memberikan penjelasan terbuka. Beberapa hal yang patut diklarifikasi antara lain : 1. Apa kapasitas dan tujuan kehadiran pria yang mengaku ada Oknum TNI dengan berpangkat Kolonel ..... ?. 2. Benarkah dua orang yang mendampinginya merupakan anggota Polisi Militer aktif ..... ?. 3. Apakah kehadiran mereka dalam persoalan penarikan kendaraan atas perintah kedinasan atau murni urusan keluarga ..... ?. 4. Apa dasar hukum dan dokumen yang digunakan untuk mengambil kendaraan tersebut ..... ?. 5. Mengapa Ahmad, yang menurut Berti masih memiliki sangkutan dengan keluarga, tidak dihadirkan untuk menyelesaikan persoalan? Jangan sampai kewenangan dan kehormatan institusi TNI justru terseret ke dalam persoalan privat yang semestinya diselesaikan melalui mekanisme hukum. Kehadiran aparat negara seharusnya memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat, bukan menimbulkan ketakutan ataupun kesan bahwa persoalan perdata dapat diselesaikan dengan tekanan kekuasaan. Warta Sidik akan membuka ruang klarifikasi bagi pihak Kolonel yang bersangkutan, anggota Polisi Militer, Ahmad, maupun pihak pembiayaan agar persoalan ini dapat diberitakan secara utuh, objektif, dan berimbang. Reporter : Redaksi
Terindikasi Kuat Adanya Pengeroyokan & Penganiayaan Terhadap Korban Berinisial IS & MR Advocate Rensis & AKTIVIS PERS INDONESIA Tidak Akan Tinggal Diam Dengan Kasus Ini
PLAJU PALEMBANG SUMATERA SELATAN - Dugaan tindakan kekerasan yang melibatkan oknum penyidik Polrestabes Palembang menjadi sorotan setelah dua tersangka berinisial SI (53) dan MR (22) dilaporkan mengalami luka fisik serius saat menjalani proses penangkapan dan pemeriksaan terkait perkara keributan yang dipicu persoalan lahan di kawasan Pertanahan, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Pada Hari Minggu ( 08 NOVEMBER 2026 ). Sudah dikabarkan oleh pihak kepolisian telah menangkap SI dan MR di kediamannya. Berdasarkan keterangan Istri, keluarga dan pengakuan kedua tersangka tersebut, keduanya mengalami sejumlah luka serius yang diduga akibat tindakan kekerasan selama proses penanganan perkara pidana tersebut. SI disebut mengalami luka serius yang mengakibatkan patah tulang pada tangan bagian kiri dan bahu kanan, lebam di bagian perut, terutama ulu hati, serta sejumlah luka lebam di wajah dan goresan pada kaki. Bahkan, berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada pihak keluarga, dokter yang menangani menyebut kondisi tangan SI mengalami kerusakan serius. Sementara itu, MR dilaporkan mengalami gangguan penglihatan pada kedua mata dan penurunan kemampuan pendengaran pada kedua telinga. Ia juga disebut mengalami luka robek di bagian pelipis serta memar di dada akibat dugaan pemukulan berulang. Dalam keterangan yang disampaikan, MR mengaku mengalami pemukulan menggunakan bola biliar. Namun, seluruh dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan medis, visum et repertum, keterangan saksi, dan penyelidikan yang objektif. Pihak Keluarga SI sebelumnya juga mengungkapkan bahwa korban dalam kondisi sehat ketika dijemput dari rumahnya Korban. Mereka mempertanyakan prosedur penangkapan karena menurut keterangan istri SI, petugas yang datang juga disinyalir tidak memperlihatkan surat penangkapan. Atas kejadian tersebut, keluarga kedua tersangka tengah menyiapkan langkah hukum, baik melalui laporan dugaan tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oknum penyidik maupun pengaduan kepada Kepala Divisi Propam Polri dan Propam Polda Sumatera Selatan. Kuasa hukum Istri SI, Wendi Apriyanto, SH menegaskan bahwa status tersangka tidak menghilangkan hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan manusiawi. Menurutnya, kewenangan penyidik dalam melakukan penangkapan dan pemeriksaan bukanlah kewenangan tanpa batas. Setiap tindakan aparat harus berdasarkan hukum, mengikuti prosedur, serta menghormati hak asasi manusia. "Status tersangka tidak menghilangkan hak seseorang atas perlindungan diri, integritas fisik, dan kepastian hukum. Tidak ada satu pun status hukum yang dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan penyiksaan, intimidasi, ataupun tindakan yang merendahkan martabat manusia," tegas Wendi, Pada Hari Minggu (15/11/2026). Ia menegaskan, apabila dugaan penganiayaan terbukti memenuhi unsur tindak pidana, oknum anggota kepolisian yang terlibat harus tetap diproses secara hukum tanpa memandang pangkat maupun jabatan. Wendi juga mendorong agar penanganan perkara dilakukan melalui tiga jalur pertanggungjawaban, yakni proses pidana, pemeriksaan Propam, serta Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Menurutnya, mekanisme internal kepolisian tidak boleh menjadi pengganti proses pidana apabila ditemukan dugaan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anggota. "Jangan sampai perkara yang seharusnya diuji melalui proses peradilan pidana justru hanya diselesaikan melalui mekanisme internal institusi. Jika terdapat dugaan tindak pidana, maka harus ada proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan," ujarnya. Praktisi hukum Rensis Oktaviani Kandouw, S.H., C.Med., turut menyoroti pentingnya mengusut persoalan tersebut secara menyeluruh. Ia juga mendesak Kapolda Sumsel dan Kapolrestabes Palembang berani mengusut masalah ini dan melakukan pemeriksaan kepada oknum anggotanya yang diduga melanggar hukum tanpa harus adanya aduan dari pihak keluarga ataupun korban. Pada Hari Rabu 18 November 2026. Rensis mendorong pemeriksaan rekaman CCTV sebelum dan ketika keributan berlangsung, termasuk mengumpulkan keterangan para saksi untuk memastikan rangkaian peristiwa yang sebenarnya. Semua pihak-pihak yang terlibat dalam keributan lahan dan akar persoalan yang melatarbelakangi konflik harus diperiksa, termaksud alas hak dan bukti kepemilikan lahan atau dasar hukum penguasaan lahan. βPerkara lahan di kawasan Pertanahan, Kecamatan Plaju, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sudah berlarut-larut dan tidak ada kepastian hukum dari pihak penyidik hingga berakhir bentrok fisik. Kapolda Sumatera Selatan dan Kapolrestabes Palembang diminta memberikan penjelasan resmi terkait prosedur penangkapan, yang sudah melukai mencederai korban MR, kondisi kesehatan kedua tersangka, serta adanya dugaan kekerasan, penganiayaan dan pengeroyokan termasuk pemicu bentrokan ini bisa terjadi,β tegas Ibu Advocate Rensis. Reporter : Redaksi
Heboh, Penemuan Mayat di Kali Pinggir Toko Bangunan
KABUPATEN TANGERANG - Warga Desa Patra Manggala mendadak heboh dengan penemuan mayat di kali samping Toko Bangunan di Jl. Ir. Sutami, Desa Patra Manggala, Kecamatan Kemiri, Tangerang, Banten pada Selasa (17/11/2026) Sore. Terlihat jalanan di lokasi sekitar lokasi warga terlihat berjubel penasaran dengan penemuan mayat yang tadinya dalam kondisi tengkurap di kali. Menurut keterangan warga yang menyaksikan di lokasi mengatakan bahwa kondisinya laki-laki paruh baya usia masih membawa tak hitam terkalung di lehernya. "Tadi warga sempat penasaran mengalihkan posisi yang dalam keadaan tengkurap agar bisa dikenali wajahnya dengan menggunakan kayu. Tapi tidak ada warga sekitar sini yang mengenali," ujar warga di lokasi. Lebih lanjut warga mengatakan bahwa orang tersebut membawa gerobak yang diparkir tak jauh dari lokasi kali. "Kemungkinan orang itu sedang buang air kecil/besar. Karena kondisinya masih mengalungi tas hitam kecil di lehernya," ungkap Agus warga di lokasi. Mendapatkan laporan, Polsek Mauk bergerak cepat mengevakuasi temuan mayat di kali samping Toko Bangunan tersebut. "Mayat kami bawa ke RSUD Balaraja untuk dilakukan identifikasi," pungkas anggota Satuan Reskrim Polsek Mauk. (Red/Ims/Jon)*
BPPKB HDS PANIMBANG JAYA PANDEGLANG BANTEN MELAKUKAN MUSYAWARAH MUFAKAT DAMAI SECARA KEKELUARGAAN ATAS KEJADIAN PENGANIAYAAN, ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP KORBAN BERNAMA SUKMA WARGA MASYARAKAT PANIMBANG PANDEGLANG BANTEN
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Pandeglang Banten - Warga Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, atas nama *Sukma* mengadukan permasalahan yang dialaminya kepada awak media Kepada awak media, Sukma mengaku menjadi korban dugaan ancaman dan kekerasan. Aduan tersebut disampaikan agar mendapat perhatian dan penyelesaian secara kekeluargaan. Menindaklanjuti aduan tersebut, organisasi *BPPKB HDS Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang* turun langsung memediasi kedua belah pihak. Mediasi dilakukan secara terbuka, kekeluargaan, dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Alhamdulillah, hasil mediasi tersebut membuahkan hasil. Kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk berdamai. > "Alhamdulillah saya telah berdamai masalah diancam dan kekerasan," ujar Sukma kepada awak media Pada Hari Selasa (10/11/2026). Sebagai bentuk komitmen perdamaian, kedua belah pihak kemudian membuat *Surat Pernyataan / Perjanjian Perdamaian* yang dibuatkan oleh pak tarayana biro BPKB HDS.dan disaksikan oleh organisasi BPPKB HDS Panimbang Jaya. Di dalam surat pernyataan / perjanjian tersebut dengan tegas menyatakan, apabila pihak pertama mengulangi kembali perbuatan berupa pengancaman, kekerasan, maupun perbuatan yang merugikan pihak kedua, maka pihak pertama *siap untuk diproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.* Dengan adanya surat pernyataan tersebut, diharapkan kedua belah pihak dapat saling menghormati, menjaga ketertiban, dan tidak lagi mengulangi perbuatan yang dapat merugikan orang lain. BPPKB HDS Panimbang Jaya menegaskan, kehadirannya di tengah masyarakat adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan warga secara kekeluargaan, menjaga kondusifitas kamtibmas, serta menjadi jembatan perdamaian di wilayah Kecamatan Panimbang. Permasalahan ini dinyatakan selesai secara musyawarah mufakat kekeluargaan. Reporter : Asep Kurniawan
Terindikasi Dokumen Pengangkutan Belum Lengkap, Armada Mobil Transportir Pengangkut BBM PT. PNER Telah Diamankan Polres Gunungkidul Polda DIY Yogyakarta
Aktivis Pers - Indonesia Co.Id | Gunung Kidul - Sebuah kendaraan mobil transportir milik PT. Putra Nagamas Energi Raya (PNER) yang diduga mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis solar diamankan aparat kepolisian di wilayah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pada Hari Senin (26/10/2026). Kendaraan tersebut kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh Satreskrim Polres Gunungkidul DIY Yogyakarta. Kendaraan itu sebelumnya ditemukan terparkir di tepi Jalan PlanjanβBaron, tepatnya di kawasan Ngresik, Kalurahan Kanigoro, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul. Petugas kepolisian mendatangi lokasi setelah menerima laporan yang disampaikan melalui Call Center Polri 110, menyusul informasi awal dari sejumlah Awak Media Jurnalistik Wartawan & Lembaga Aliansi Indonesia. Saat dikonfirmasi di lokasi, seorang pria yang mengaku sebagai pengemudi bernama Bronto menunjukkan dokumen berupa Delivery Note (DN) yang diterbitkan PT. Putra Nagamas Energi Raya. Berdasarkan dokumen yang ditunjukkan, tercantum tanggal 25 Oktober 2026 dengan nomor DN 039/INV/PT-PNER/X/2026. Dokumen tersebut menyebutkan tujuan pengiriman kepada PT. Widodo Merak Unggas/Unit RPA Giritontro, dengan jenis muatan tertulis βSolar Industriβ sebanyak 5.000 Liter. Dokumen itu juga memuat identitas pengemudi, nomor kendaraan AB 8178 FC, serta nomor segel (seal) pada muatan. Namun, dokumen yang diperlihatkan kepada awak media tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kelengkapan administrasi dan legalitas pengangkutan BBM yang dibawa. Untuk memastikan persoalan tersebut, diperlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen pendukung, asal muatan, tujuan pengiriman, serta kesesuaian antara dokumen dan kondisi kendaraan di lapangan. Menindaklanjuti laporan yang masuk, anggota Polsek Saptosari mendatangi lokasi dan melakukan pemeriksaan awal terhadap kendaraan beserta dokumen yang dibawa. Setelah itu, kendaraan diserahkan kepada Satreskrim Polres Gunungkidul untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Menunggu Penjelasan Resmi Kepolisian Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Kapolres Gunungkidul AKBP Rosana Albertina Labobar, S.I.K., M.Si., mengenai status hukum kendaraan tersebut, hasil pemeriksaan dokumen, maupun kepastian terkait muatan BBM yang diangkut. Keterangan resmi dari kepolisian diperlukan untuk menjelaskan dasar pemeriksaan, kelengkapan administrasi yang telah diverifikasi, serta apakah ditemukan indikasi pelanggaran dalam kegiatan pengangkutan tersebut. Sisi lain, PT. Putra Nagamas Energi Raya juga perlu memberikan klarifikasi mengenai kelengkapan dokumen pengangkutan, asal BBM, dasar pengiriman, dan tujuan distribusi sebagaimana tercantum dalam Delivery Note. Konfirmasi juga diperlukan dari PT. Widodo Merak Unggas/Unit RPA Giritontro untuk memastikan apakah benar terdapat pemesanan atau penerimaan BBM jenis Solar Industri sebanyak 5.000 liter sebagaimana tertulis dalam dokumen pengiriman tersebut. Pemeriksaan Satreskrim Polres Gunungkidul menjadi penting untuk mengungkap duduk perkara secara terang, termasuk memastikan kesesuaian dokumen dengan identitas kendaraan, muatan, asal pengiriman, dan pihak penerima. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau dugaan pelanggaran, kepolisian diharapkan menyampaikan hasil pemeriksaan secara resmi, termasuk langkah hukum yang akan diambil berdasarkan bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila seluruh dokumen dan kegiatan pengangkutan dinyatakan sesuai ketentuan, penjelasan resmi dari aparat penegak hukum juga penting disampaikan kepada publik agar tidak berkembang spekulasi maupun kesimpangsiuran informasi. Redaksi membuka ruang bagi pihak kepolisian, PT. Putra Nagamas Energi Raya, PT. Widodo Merak Unggas, serta pihak terkait lainnya untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Reporter : Redaksi
Proyek Drainase Kutabumi β Kutabaru Disorot, DPD SWI Kabupaten Tangerang Adukan Dugaan Masalah Safety Fisrt Keselamatan K3 & Lebih Transparansi
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | KABUPATEN TANGERANG β DPD Sekretariat Wartawan Indonesia (SWI) Kabupaten Tangerang mengadukan pelaksanaan proyek pembangunan saluran drainase U-Ditch di Jalan Raya Kutabumi β Kutabaru, khususnya RW 06, Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, kepada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang. Pengaduan bernomor 001/DPD-SWI/KAB.TNG/X/2026 tertanggal 13 Oktober 2026 itu menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari papan informasi proyek yang belum ditemukan saat pemantauan, dugaan belum optimalnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga informasi dugaan kecelakaan lalu lintas di sekitar lokasi pekerjaan. Dalam suratnya, DPD SWI Kabupaten Tangerang juga meminta pemeriksaan teknis terhadap pemasangan U-Ditch dan fungsi saluran penghubung dari permukiman warga menuju drainase utama. Minta Inspeksi dan Klarifikasi Tertulis DPD SWI Kabupaten Tangerang meminta dinas terkait memeriksa langsung kondisi lapangan, termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD), pemasangan rambu dan barikade pengaman, serta kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan dokumen kontrak. Organisasi tersebut juga meminta klarifikasi mengenai nilai anggaran, pelaksana proyek, konsultan pengawas, jadwal, dan progres pekerjaan. Dalam surat pengaduan disebutkan, seseorang yang diduga mewakili pelaksana pernah mengirimkan foto papan proyek disertai penjelasan bahwa pencetakannya terlambat akibat hari Sabtu dan Minggu. Namun, tanggapan tersebut dinilai belum menjawab seluruh persoalan yang dipertanyakan. Ketua DPD SWI Kabupaten Tangerang meminta agar dugaan insiden kecelakaan diverifikasi terlebih dahulu. "Tim Investigasi SWI saat melakukan liputan di lokasi proyek melihat kecelakaan motor akibat tersenggol kendaraan ekskavator karena tidak diberikan rambu batas dan penjaga," ungkap Ketua DPD SWI Kabupaten Tangerang, Bang Joni. Buka Ruang Klarifikasi Surat pengaduan tersebut ditembuskan kepada Bupati Tangerang, Inspektur Kabupaten Tangerang, Camat Pasar Kemis, dan Lurah Kutabaru. Ketua DPD SWI Kabupaten Tangerang berharap dinas terkait memberikan jawaban tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak surat diterima, apabila memungkinkan, atau sesuai mekanisme pengaduan yang berlaku. "Pengaduan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial untuk mendorong transparansi pembangunan, keselamatan masyarakat, dan kualitas infrastruktur, pungkas Karjoni. DPD SWI Kabupaten Tangerang menegaskan bahwa laporan tersebut bukan kesimpulan adanya pelanggaran, melainkan permintaan pemeriksaan dan verifikasi kepada instansi berwenang. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi dinas terkait, pelaksana proyek, serta konsultan pengawas. Reporter : Imam Suwandi Dewan Redaksi
Kapolda Sulawesi Selatan & Kapolres Pinrang, Cepat Tangkap, Penjarakan Terhadap Pelaku Iwan & Darwis Terindikasi Kuat Kasus Kriminalisasi Penganiayaan, Pengeroyokan Brutal Di Wilayah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Terhadap Korban Ibu ST Hajar
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | PINRANG SULAWESI SELATAN - Dugaan penganiayaan brutal disertai pemaksaan penandatanganan surat pengakuan utang menimpa ST Hajar, seorang perempuan di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Korban mengaku mengalami tindakan kekerasan di rumahnya sebelum diduga dibawa paksa ke rumah Kepala Lingkungan Salo 1 untuk menandatangani surat utang dalam kondisi tubuh lemas dan mengalami luka yang serius akibat penganiayaan yang di lakukan oleh tersangka terhadap korban. Peristiwa tersebut disebut terjadi Pada Hari Rabu, 13 Mei 2026, sekitar pukul 12.00 WITA, di rumah korban, Salo 1, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Dua nama yang disebut dalam laporan, yakni Iwan dan Darwis, diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Kasus ini telah dilaporkan kepada Polres Pinrang melalui Laporan Polisi Nomor STT/LP/B/272/V/2026/SKPT/Polres Pinrang, tertanggal Pada 16 Mei 2026. Korban Diduga Mengalami Kekerasan di Dalam Rumah Berdasarkan keterangan yang disampaikan korban kepada Awak Media Jurnalistik Pada Tanggal 14 September 2026, ST Hajar mengaku mengalami penganiayaan di dalam rumahnya sendiri. Korban menyebut tubuhnya dibolak-balik, diinjak pada sejumlah bagian tubuh, ditelanjangi secara paksa, hingga mengalami dugaan tindakan kekerasan pada bagian vital. Peristiwa tersebut disebut disaksikan langsung oleh orang tua korban. Keterangan itu disampaikan korban dengan suara terbata-bata yang dikaitkan dengan trauma akibat kejadian yang dialaminya. Korban menuturkan pengalaman tersebut kepada media sebagai bagian dari upaya memperoleh perhatian dan kejelasan hukum atas perkara yang dilaporkannya. Diduga Dipaksa Menandatangani Surat Pengakuan Utang Setelah dugaan penganiayaan berlangsung, korban bersama ibu kandungnya disebut dibawa paksa ke rumah Kepala Lingkungan Salo 1. Dalam kondisi yang disebut lemas, bengkak, dan sempoyongan, korban mengaku dipaksa menandatangani surat pengakuan utang. Dugaan pemaksaan tersebut menjadi bagian penting dalam perkara yang perlu diusut secara menyeluruh. Kepolisian perlu memeriksa bagaimana proses penandatanganan berlangsung, siapa saja yang hadir, serta apakah terdapat ancaman atau tekanan terhadap korban. Pada Hari Minggu 11 Oktober 2026. Keterangan korban dan orang tua korban diharapkan dapat menjadi bahan pemeriksaan bersama bukti medis, dokumen, dan keterangan saksi lainnya, jelasnya. Laporan Polisi Telah Diajukan, Keluarga Menunggu Kepastian Hukum Laporan polisi telah diterbitkan pada 16 Mei 2026. Namun, hingga pertengahan September 2026, keluarga korban menyatakan belum memperoleh informasi mengenai penangkapan maupun perkembangan proses hukum lanjutan terhadap pihak yang dilaporkan. Keluarga meminta Polres Pinrang memberikan penjelasan terkait perkembangan penanganan perkara tersebut. Mereka berharap laporan yang telah disampaikan tidak berhenti pada tahap administrasi, melainkan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Keluarga juga mendesak agar seluruh dugaan kekerasan dan pemaksaan diperiksa secara objektif, tanpa mengabaikan hak serta keselamatan korban. Dugaan Kekerasan terhadap Perempuan Perlu Diusut Tuntas Dugaan penganiayaan yang disertai tindakan merendahkan martabat dan pemaksaan penandatanganan surat utang merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan hukum secara profesional. Penerapan pasal pidana harus ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan, alat bukti, dan unsur hukum yang terpenuhi. Ketentuan mengenai penganiayaan, pemaksaan, atau kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat diterapkan secara otomatis tanpa memastikan fakta serta hubungan hukum para pihak. Keluarga korban berharap Polres Pinrang segera memberikan kepastian mengenai langkah penanganan laporan, termasuk pemeriksaan terhadap korban, terlapor, dan saksi-saksi yang mengetahui kejadian. Pewarta Ifa menegaskan, dugaan kekerasan terhadap ST Hajar harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Korban berhak mendapatkan perlindungan, pemeriksaan yang objektif, dan informasi yang jelas mengenai perkembangan laporannya. Proses hukum diharapkan berjalan transparan berdasarkan bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga seluruh rangkaian dugaan penganiayaan dan pemaksaan dapat diungkap secara terang serta memberikan kepastian hukum bagi korban dan keluarganya, pungkasnya. Reporter : Redaksi
Advocate Dari Alm. Dr. H. Zakiruddin Djamin, S.H, M.H, M.M, M.BA, Meminta Menteri Hukum RI Serta Kapolri Segera Periksa, Tangkap, Penjarakan Mafia Notaris HJ. Sri Dewi, S.H. & Mafia Tanah Hen - Hen Agar Mengembalikan 20 Aset Sertifikat Kepada Ahli Waris
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Tangerang - Dr. M. Edward Toruan, SH, MH, Kuasa Hukum Keluarga dari Alm. Dr. H. Zakiruddin Dajmin, SH. MH. MM. MBA bersama para ahli waris (Bapak Alex dan Bapak Rian) menggelar konferensi pers di Pengadilan Negeri Tangerang Pada Hari Rabu, 07 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, pihak kuasa hukum mendesak Menteri Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) untuk turun tangan memeriksa seorang oknum notaris yang diduga menggelapkan puluhan sertifikat tanah dan akta milik keluarga ahli waris. Penguasaan Dokumen Tanpa Kejelasan: Oknum notaris tersebut dituding menguasai kurang lebih 20 sertifikat hak milik (SHM) serta tiga akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) milik ahli waris selama bertahun-tahun tanpa pernah menunjukkan minuta atau kejelasan dokumennya. Dugaan Keterangan Palsu: Pihak kuasa hukum menyebutkan bahwa terlapor pernah memberikan keterangan tidak benar di hadapan majelis hakim pada persidangan sebelumnya di Pengadilan Negeri Tangerang, yang kemudian dilaporkan atas dugaan pemberian keterangan palsu di bawah sumpah (Pasal 242 KUHP). Bantahan Resmi Bareskrim: Terlapor sempat berdalih bahwa seluruh berkas dan akta tersebut telah disita oleh Bareskrim Polri terkait kasus pembobolan Bank BSI dan BSM Bogor. Namun, setelah dilakukan koordinasi, Bareskrim Polri mengeluarkan surat pernyataan resmi yang menegaskan bahwa mereka tidak pernah menyita berkas-berkas asli milik ahli waris tersebut. Upaya Hukum dan Laporan Polisi : Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Bogor Kota dengan sangkaan penggelapan (Pasal 372 KUHP). Kendati demikian, pihak keluarga menyayangkan lambatnya penanganan perkara yang dinilai tidak menunjukkan kemajuan signifikan meski telah berjalan selama empat tahun. Gugatan Perdata yang Diabaikan: Pihak keluarga juga telah melayangkan gugatan perdata baru di Pengadilan Negeri Tangerang. Namun, terlapor disebut telah mangkir sebanyak sembilan kali panggilan sidang meski surat panggilan telah disampaikan secara patut melalui kantornya maupun melalui pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) Cabang Bogor. Tuntutan dan Harapan Keluarga Ahli Waris : Dalam pernyataan penutupnya, Bapak Edward selaku kuasa hukum menegaskan bahwa keluarga tidak berniat memperkeruh keadaan, melainkan hanya menuntut transparansi, kejujuran, serta pengembalian hak-hak keperdataan kliennya. βYang kami minta itu sederhana saja: tunjukkan di mana PPJB yang mereka buat, di mana minutanya, dan kembalikan 20 sertifikat milik ahli waris. Kalau memang akta itu ada dan sah, tunjukkan kepada kami. Jika terbukti benar, saya pribadi sebagai kuasa hukum siap mundur,β ujar Edward. Pihak keluarga juga menyampaikan permohonan khusus kepada Kapolri yang baru untuk memberikan atensi terhadap penegakan hukum kasus ini, serta kepada Menteri Hukum dan Dirjen AHU agar segera memanggil dan memeriksa oknum notaris tersebut. Penasehat Hukum berpesan kepada Pak Kapolri dan Pak Menteri Hukum : Kepada Pak Kapolri βsaya bangga dengan Pak Kapolri baru bahwa ada statement beliau mengatakan Polri adalah untuk masyarakat. Oleh karena itu, insyaallah semoga Pak Kapolri yang baru amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai Kapolri untuk hari yang akan datangβ. Kepada Pak Menteri Hukum dan Jajaranya βsupaya tolong dibantu ahli waris ini untuk memanggil notaris Sri Dewi untuk diperiksa dan mengeluarkan PPJB, akta jual beli, minuta, dan dua puluh (20) sertifikat yang dia kuasai sampai hari iniβ. Akibat berlarut-larutnya persoalan hukum yang memakan waktu belasan tahun ini, pihak keluarga mengaku mengalami tekanan psikologis berat, yang berdampak buruk pada kondisi kesehatan orang tua dan anggota keluarga ahli waris. Reporter : Redaksi