# HUKUM & KRIMINAL
Aliansi Pemuda Bogor Timur Minta Polsek Gunung Putri Tindak Tegas Dugaan Penganiayaan Pedagang Pasar Griya Bukit Jaya Wilayah Kabupaten Bogor
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Kabupaten BOGOR - Video yang memperlihatkan seorang pria mengenakan pakaian hitam dan topi mengamuk di kawasan Pasar Griya Bukit Jaya, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, viral di media sosial, Pada Hari Senin (05/10/2026). Dalam rekaman video tersebut, terlihat adanya tindakan yang diduga berupa penganiayaan terhadap seseorang pedagang serta perusakan barang milik pedagang tersebut. Peristiwa tersebut menjadi perhatian masyarakat dan mendapat sorotan dari Aliansi Pemuda Bogor Timur. Ketua Aliansi Pemuda Bogor Timur, **Juhari Sasmita**, meminta pihak **Polsek Gunung Putri** segera melakukan penyelidikan secara serius dan mengambil langkah hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana. > “Jika benar terjadi penganiayaan dan perusakan barang sebagaimana terlihat dalam rekaman video yang beredar, tentu hal tersebut tidak boleh dibiarkan. Aparat kepolisian harus segera bertindak dan memastikan korban mendapatkan perlindungan serta keadilan,” ujar Juhari Sasmita. Menurut Juhari, masyarakat, khususnya para pedagang kecil, harus mendapatkan rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ia menegaskan bahwa setiap dugaan tindak kekerasan harus diproses sesuai hukum dan tidak boleh ada pihak yang merasa kebal terhadap hukum. “Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban tindakan kekerasan ataupun intimidasi. Kami mendukung Polsek Gunung Putri untuk bertindak tegas, profesional, dan tanpa pandang bulu sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya. Juhari juga mendukung kepolisian untuk segera mengklarifikasi peristiwa tersebut, mengumpulkan bukti serta keterangan para saksi, dan memastikan apabila terdapat unsur pidana maka proses hukum dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur. ** Juhari berharap penanganan perkara ini dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Pasar Griya Bukit Jaya, Gunung Putri, Kabupaten Bogor **. Namun jika polsek gunung putri menjalankan proses hukum secara tidak adil serta menyampingkan prinsip hukum, Aliansi Pemuda Bogor Timur akan melaksanakan aksi unjuk rasa. Narasumber : Yogi FABEM Jawa Barat Reporter : Redaksi
Aktivis Pers - Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Dengan Kasus Ini, Terindikasi Kuat Adanya Penyalahgunaan Pertalite Tak Sesuai Peruntukan Di SPBN Wilayah Cikahuripan Sukabumi Jawa Barat Berujung Mengintimidasi Para Awak Media Jurnalistik Wartawan
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Sukabumi — Aktivitas distribusi Pertalite di SPBN 38.43301, Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menjadi sorotan setelah sejumlah awak media melakukan investigasi terkait informasi dugaan penyaluran, penyalahgunaan BBM Bersubsidi yang tidak sesuai untuk peruntukannya, Pada Hari Kamis Malam (01/10/2026). Informasi tersebut diperoleh dari seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Sumber menyebut adanya dugaan Pertalite yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan nelayan justru berpotensi dialihkan untuk kepentingan komersial, di perjual belikan kembali BBM Bersubsidinya untuk kepentingan pribadi. Untuk menelusuri menindaklanjuti informasi tersebut, awak media jurnalistik wartawan yang bertugas mendatangi lokasi untuk melakukan investigasi penelusuran sekaligus meminta konfirmasi klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Di lokasi, awak media mendapati sebuah mobil pikap putih bernomor polisi F 8507 TN tengah melakukan pengisian Pertalite ke puluhan jerigen. Seorang pria yang berada di lokasi menyebut jumlah jeriken tersebut mencapai sekitar 60 buah. “Semua ada 60 jerigen dengan kapasitas 35 liter per jeriken dan ini semua milik nelayan,” ujar pria tersebut. Jika keterangan tersebut benar, 60 jerigen berkapasitas 35 liter berarti mencapai sekitar 2.100 liter Pertalite. Pengisian dalam jumlah tersebut tentu membutuhkan penjelasan mengenai mekanisme penyaluran, identitas penerima, pencatatan distribusi, serta kesesuaiannya dengan ketentuan penyaluran BBM untuk nelayan. Saat peliputan awak media jurnalistik wartawan, hendak meminta penjelasan konfirmasi kepada pria berinisial T, yang disebut sejumlah sumber memiliki keterkaitan dengan aktivitas distribusi BBM di wilayah tersebut, jawaban yang diterima justru bernada tinggi. “Nanti para nelayan ke sini, silakan tanyakan langsung,” ujar T. Tak lama berselang, beberapa orang yang mengaku sebagai nelayan datang ke lokasi dan membenarkan bahwa jerigen yang berada di kendaraan tersebut berjumlah sekitar 60 buah. Sebelum menemukan kendaraan tersebut melakukan pengisian, awak media juga mendapati sebuah mobil pickup berwarna hitam yang membawa BBM jenis Pertalite dan terindikasi dugaan akan menyuplai BBM tersebut ke sejumlah Pertamini. Informasi yang diterima awak media Jurnalistik menyebut BBM tersebut diduga berasal dari SPBN 38.43301 Cikahuripan. Situasi di lokasi kemudian memanas ketika awak media menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk melakukan konfirmasi atas informasi mengenai dugaan aktivitas jual beli Pertalite yang disebut-sebut melibatkan Oknum Anggota Polri Aktif yang berinisial T. Sejumlah sumber bahkan menyebut T telah lama dikenal dalam aktivitas perdagangan BBM di wilayah Pelabuhan Ratu Namun, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak yang bersangkutan. Lebih jauh, awak media juga menerima informasi yang menyebut T merupakan anggota aktif kepolisian. Ketegangan semakin meningkat setelah T disebut memanggil salah seorang warga untuk masuk ke sebuah ruangan. Tidak lama kemudian, warga tersebut keluar dan situasi di lokasi semakin tegang. Suasana bahkan nyaris berujung bentrokan ketika seorang warga menggeber sepeda motor di tengah kerumunan. Beruntung, aparat yang berada di lokasi segera turun tangan sehingga situasi dapat diredam. Ketegangan kembali terjadi setelah seorang pria yang mengaku sebagai adik T berada di lokasi dan bersikap keras terhadap awak media yang tengah menjalankan tugas jurnalistik. Yang menjadi perhatian serius, awak media mengaku mengalami tindakan intimidasi saat melakukan peliputan. Salah seorang jurnalis mengaku didorong, dihalangi tugas fungsionalnya sebagai jurnalis, serta mendapat tekanan intervensi ketika hendak merekam situasi di lokasi. Tindakan tersebut bukan sekadar persoalan adu argumen. Penghalangan atau intimidasi terhadap wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik merupakan persoalan serius yang perlu dicermati dan diklarifikasi berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku. Rangkaian temuan tersebut membuat awak media meminta Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi memberikan perhatian dan memastikan informasi yang menyeret nama T diperiksa secara objektif. Terlebih apabila informasi mengenai status T sebagai anggota kepolisian benar, maka dugaan keterlibatan dalam aktivitas distribusi BBM yang tidak sesuai ketentuan perlu ditelusuri melalui mekanisme pemeriksaan yang berlaku, termasuk aspek etik maupun disiplin apabila memang ditemukan indikasi pelanggaran. Siapa sebenarnya pemilik atau penerima 60 jerigen tersebut ..... ? Dari mana asal Pertalite yang dibawa mobil pickup hitam? Apakah seluruh BBM tersebut benar-benar disalurkan kepada nelayan? Bagaimana pencatatan dan mekanisme distribusinya? Dan apabila ada pihak yang terlibat dalam distribusi di luar peruntukan, siapa yang harus bertanggung jawab ..... ?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak seharusnya dijawab dengan tekanan terhadap wartawan. BBM untuk nelayan adalah kebutuhan masyarakat. Jika distribusinya benar, buka datanya. Jika sesuai aturan, tunjukkan mekanismenya. Tetapi jika terdapat penyimpangan, jangan biarkan fakta berhenti di balik pintu SPBN. Publik berhak mengetahui apakah BBM yang diperuntukkan bagi nelayan benar-benar sampai kepada nelayan atau justru menjadi komoditas yang diperdagangkan kembali. Pengawasan terhadap distribusi BBM bukan ancaman bagi pihak yang menjalankan prosedur dengan benar. Sebaliknya, pengawasan justru menjadi bagian penting untuk memastikan hak masyarakat tidak disalahgunakan. Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola SPBN 38.43301 maupun Oknum Anggota berinisial T yang disebut dalam informasi tersebut belum memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai temuan pengisian puluhan jerigen Pertalite, dugaan distribusi BBM ke Pertamini, maupun dugaan intimidasi terhadap awak media. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada T, pengelola SPBN, para nelayan, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini. Setiap klarifikasi yang disampaikan akan diberitakan secara proporsional sesuai prinsip jurnalistik wartawan. Reporter : Redaksi
TIDAK ADA HASIL TITIK TEMU HASIL KESEPAKATAN MEDIASI PARKIR RUKO BH–BJ, PT SECURINDO PACKATAMA INDONESIA DIMINTA KLARIFIKASI YANG JELAS “KOLONIAL MODERN” DAN “LONDO IRENG” MENJADI PERTANYAAN DI TENGAH KELUHAN WARGA
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | TANGERANG BANTEN - Persoalan pengelolaan parkir di Ruko BH–BJ, Pakulonan Barat, Kabupaten Tangerang, menjadi perhatian setelah pemilik dan penyewa ruko menyampaikan keberatan terhadap sistem parkir Secure Parking/PT Securindo Packtama Indonesia. Pada Hari Selasa 29 September 2026. Menurut keterangan Lurah Pakulonan Barat yang diterima redaksi, persoalan tersebut telah dimediasi sebanyak tiga kali. Warga Masyarakat menginginkan sistem parkir manual, sedangkan pihak Secure Parking disebut tetap mempertahankan sistem berdasarkan prosedur perusahaan. Hingga mediasi ketiga, menurut keterangan tersebut, belum tercapai kesepakatan. Redaksi juga menerima informasi bahwa lokasi tersebut berkaitan dengan lahan pemerintah daerah/BMD yang disebut berasal dari penyerahan PSU oleh pengembang. Status dan dasar pemanfaatan lahan tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi pemerintah. MATERI KEBERATAN WARGA Warga menyampaikan antara lain: “KAMI PEMILIK DAN PENYEWA RUKO BAYAR IPL TAPI KAMI DI DZOLIMI OLEH PIHAK PARKIR.” “EFEK PARKIR DIRUGIKAN WARGA RUKO DIRUGIKAN.” “KAMI DUKUNG PEMDA TIDAK MENDUKUNG SISTEM PARKIR PAKSA.” “BISNIS DI RUKO BH DAN BJ HANCUR AKIBAT PARKIR PAKSA.” Kutipan tersebut merupakan pernyataan/keberatan warga dan tidak diposisikan redaksi sebagai kesimpulan hukum. KUTIPAN PIHAK SECURE PARKING Dalam komunikasi dengan pihak terkait Secure Parking, redaksi memperoleh pernyataan: “Baik pak, seluruh informasi dari bapak, saya sampaikan ke pimpinan.” “Izin pak, bapak juga bisa meminta informasi ke pihak pemda terkait ini.” “Itu lahan Pemda pak, shg Pemda lah yg berhak utk memberikan klarifikasi.” Pernyataan tersebut dicatat sebagai bagian dari proses konfirmasi. Mengenai status lahan sebagai lahan Pemda, redaksi tetap meminta pembuktian melalui dokumen resmi. PERNYATAAN HERRY SETIAWAN HERRY SETIAWAN, S.H., C.BJ., C.EJ. PEMIMPIN/PENANGGUNG JAWAB REDAKSI & KETUA UMUM ALIANSI CYBER PERS AKTIVIS INDONESIA “Yang kami soroti bukan sekadar parkir, tetapi bagaimana tata kelola pemerintah berjalan ketika ada keberatan warga. Jika benar sudah tiga kali mediasi, publik berhak mengetahui hasil dan tindak lanjutnya.” “Jika lahan benar aset Pemda, dasar pemanfaatan, kewenangan pihak ketiga, perjanjian dan pengawasan perlu dijelaskan secara terbuka. Kami meminta transparansi, bukan keberpihakan.” PERNYATAAN ADI PRASETYO ADI PRASETYO KEPALA DIVISI INTELIJEN, INVESTIGASI DAN MONITORING “Kami menelusuri rantai kewenangan: dasar, dokumen, pemberi kewenangan, pengawasan dan bagaimana keberatan warga diproses.” “Jika benar tiga kali mediasi telah dilakukan, kami akan melihat hasil, berita acara, rekomendasi dan tindak lanjutnya. Jika lahan benar BMD, mekanisme pemanfaatannya juga akan ditelusuri.” “Kesimpulan akan mengikuti data, dokumen, keterangan para pihak dan fakta lapangan.” PERTANYAAN REDAKSI Redaksi meminta klarifikasi mengenai dasar pengelolaan parkir, status dan pemanfaatan lahan apabila benar BMD/PSU, kewenangan pihak ketiga, perjanjian dan pengawasan, serta hasil dan tindak lanjut tiga kali mediasi. Termasuk bagaimana keberatan warga dicatat, dipertimbangkan dan dijawab oleh pihak berwenang. “KOLONIAL MODERN” DAN “LONDO IRENG” Istilah “kolonial modern” ditempatkan sebagai pertanyaan kritis atas keresahan warga, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi praktik kolonial. “Londo Ireng” juga bukan tuduhan redaksi kepada Pemda, Secure Parking maupun pihak tertentu. Pertanyaan jurnalistiknya sederhana: dalam persoalan Ruko BH–BJ, bagaimana suara warga dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan? RUANG KLARIFIKASI Pemberitaan ini merupakan laporan penelusuran dan konfirmasi, bukan vonis terhadap pihak mana pun. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemkab Tangerang, UPT, Secure Parking/PT Securindo Packatama Indonesia, pengelola kawasan maupun pihak terkait. Jika seluruh proses telah sesuai ketentuan, dasar dan dokumennya dapat dijelaskan kepada publik. Reporter : Adi Prasetyo Kepala Divisi - Intelijen, Investigasi, & Monitoring Redaksi
Gelombang Perlawanan Masyarakat Adat Tanah Moi : Jeritan Keadilan Di Bawah Bayang - Bayang Perampasan Tanah Adat
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Sorong Papua Barat Daya — Ratusan warga masyarakat adat Tanah Moi menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Pengadilan Negeri (PN) Sorong pada Senin, 28 September 2026. Aksi ini dipicu oleh kemarahan mendalam atas dugaan praktik perampasan tanah adat yang dilakukan oleh oknum mafia tanah berkewarganegaraan Malaysia, Paulus George Hung (alias Ting-Ting Ho atau Mr. Hung). Tanah Moi, yang menjadi pusat ruang hidup masyarakat adat di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan sekitarnya di Provinsi Papua Barat Daya, kini terancam teralienasi dari pemilik sahnya yang telah mendiami wilayah tersebut selama berabad-abad. Para pengunjuk rasa, yang dikawal ketat oleh puluhan personil kepolisian dari Polresta Sorong Kota dan Polda Papua Barat Daya, menyampaikan empat poin tuntutan dan pernyataan sikap. Poin-poin tersebut diterima langsung oleh Ketua PN Sorong, Helmin Somalay, S.H., M.H., yang didampingi oleh jajarannya. Dalam kesempatan itu, Helmin Somalay menegaskan komitmen pihaknya untuk menjalankan kewenangan pengadilan secara objektif, khususnya dalam menangani sidang perkara yang melibatkan oknum mafia tanah Mr. Hung. *Empat Tuntutan Utama Aliansi Kaum Proletar dan Masyarakat Adat* Massa aksi yang dikoordinasikan oleh Yohan Kondororit selaku Korlap, Aten Gifelem selaku Seklap, serta Yeheskel Kalasuat, Nimbrot Yeum, dan Ronal Ijehido sebagai Jenderal Lapangan, menegaskan sikap tegas mereka melalui empat tuntutan utama. 1. Mendesak Kapolda Papua Barat Daya dan Kapolres Sorong Kota untuk segera menangkap mafia tanah Paulus George Hung (Mr. Ting). 2. Mendesak Ketua Pengadilan Negeri Sorong dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara praperadilan Paulus George Hung (Mr. Ting) untuk menolak permohonan perkara a-quo. 3. Menolak izin reklamasi pantai seluas 24 hektare yang diklaim oleh Paulus George Hung (Mr. Ting) dan PT Bagus Jaya Abadi di Distrik Maladumes, Kelurahan Suprau, Kota Sorong (samping Dermaga Vitas). 4. Meminta Pemerintah Kota Sorong dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk meninjau kembali izin reklamasi pantai yang diduga palsu milik Paulus George Hung (Mr. Ting) dan PT Bagus Jaya Abadi di Distrik Maladumes sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Aksi ini juga memantulkan kegelisahan mendalam masyarakat adat Papua yang kerap merasa diperlakukan bagaikan "penumpang di tanah airnya sendiri" – sebuah ironi pahit yang pernah disinggung oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa'ad. *Wilson Lalengke: "Jangan Jadikan Hukum Sekadar Formalitas Hampa"* Isu perampasan tanah adat Papua ini memicu reaksi keras dari Wilson Lalengke, aktivis Pembela Hak Asasi Manusia dan hak-hak masyarakat adat Papua yang juga merupakan paman dari dua pemuda adat Papua, Salam Gombo dan Kristian Gombo. Dengan nada mengecam, alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu melontarkan kritik pedas terhadap praktik ekspropriasi (tindakan pengambilalihan) tanah yang dinilainya sebagai bentuk penjajahan gaya baru di Tanah Papua. "Sungguh sebuah kejahatan kemanusiaan yang tak terampuni ketika warga asing dan mafia tanah bergerak leluasa merampas tanah Udaya yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat adat Papua! Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak boleh diam membisu atau justru menjadi fasilitator bagi para perampas ini," tegas Wilson Lalengke dalam pernyataan pers-nya di Jakarta, Pada Hari Senin, 28 September 2026. Petisioner HAM PBB tahun 2025 itu mendesak seluruh pemerintah daerah di seantero Papua untuk berdiri tegak melindungi warganya dan memblokir setiap upaya peralihan hak atas tanah adat yang menopang penghidupan masyarakat lokal. Secara khusus, ia melayangkan peringatan keras kepada aparat penegak hukum, terutama badan peradilan di Papua. "Hukum tidak boleh ditegakkan sekadar sebagai prosedur administratif dan formalitas tekstual yang kaku! Hakim dan jaksa harus menghadirkan keadilan substantif (substantive justice) bagi masyarakat adat Papua – pemilik sah warisan leluhur yang telah menghuni dan merawat tanah ini selama beribu-ribu tahun. Menafikan hak historis mereka demi kepentingan kapitalis asing adalah pengkhianatan terhadap konstitusi dan rasa keadilan universal!" *Tinjauan Filosofis: Hak Alami, Keadilan, dan Perampasan Ruang Hidup* Kasus perampasan tanah adat di Tanah Moi mencerminkan krisis filsafat hukum dan politik yang mendasar. Pemikiran filsuf Abad Pencerahan Inggris, John Locke (1632-1794), dalam karya monumentalnya Two Treatises of Government, menegaskan bahwa hak atas milik (property), yang mencakup kehidupan, kebebasan, dan tanah, adalah hak alami (natural right) yang mendahului keberadaan negara. Menurut Locke, seseorang memperoleh hak atas tanah melalui kerja dan pengelolaan yang dilakukannya. Masyarakat adat Papua telah mengelola dan menyatu dengan tanah leluhurnya selama ribuan tahun; oleh karena itu, pengabaian terhadap hak komunal ini merupakan pelanggaran mendasar atas kontrak sosial. Lebih jauh, filsuf Jerman Immanuel Kant (1724-1804) menekankan pentingnya perlakuan terhadap manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri (end in itself), bukan sekadar alat (means). Ketika tanah adat dijadikan komoditas transaksi manipulatif oleh mafia tanah demi keuntungan finansial, masyarakat adat direduksi menjadi korban eksploitasi—sebuah tindakan yang bertentangan secara diametral dengan imperatif kategoris Kantian. Dari sudut pandang teori keadilan modern, John Rawls (1921-2002) melalui karyanya A Theory of Justice mengingatkan bahwa tata hukum yang adil wajib memprioritaskan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang paling rentan (the least advantaged). Penegakan hukum yang hanya berpatokan pada kelengkapan dokumen administratif formalitas semata, tanpa melihat ketimpangan relasi kuasa antara masyarakat adat dan mafia tanah, hanya akan melahirkan apa yang disebut oleh filsuf hukum Gustav Radbruch sebagai legal unjustice (ketidakadilan yang berbaju hukum). Pengadilan Negeri Sorong dan pemerintah daerah Papua Barat Daya kini berada di persimpangan sejarah: apakah mereka akan berpihak pada formalisme hukum yang memihak pemilik modal, ataukah berani menegakkan keadilan substantif demi menjaga martabat dan keberlangsungan hidup masyarakat adat Tanah Moi. Reporter : Redaksi
Menjaga Kerukunan Dan Kepastian Hukum Dalam Persoalan Tempat Ibadah Di Rajeg Kabupaten Tangerang
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | RAJEG TANGERANG — Persoalan tempat ibadah di tengah masyarakat merupakan isu yang sensitif karena bersinggungan langsung dengan kehidupan beragama, hak masyarakat, ketertiban umum, serta hubungan sosial antar warga. Karena itu, setiap persoalan terkait tempat ibadah di wilayah Rajeg sebaiknya tidak ditempatkan semata-mata sebagai persoalan antara kelompok masyarakat yang berbeda keyakinan. Persoalan tersebut perlu dilihat secara utuh dari aspek hak konstitusional warga negara, ketentuan hukum, administrasi pemerintahan, tata ruang, ketertiban lingkungan, serta semangat kerukunan antar umat beragama. Pada Hari Jum'at 25 September 2026. * Jangan Sampai Persoalan Administratif Menjadi Konflik Sosial *. Pemerintah dan seluruh pihak perlu membedakan antara persoalan perizinan atau persyaratan administratif dengan persoalan hak masyarakat untuk menjalankan ibadah. Jika terdapat persyaratan yang belum terpenuhi, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme hukum dan administratif yang transparan. Pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai persyaratan yang harus dipenuhi, tahapan penyelesaian, serta pihak yang bertanggung jawab. Sebaliknya, masyarakat juga perlu menghindari tindakan main hakim sendiri, intimidasi, provokasi, maupun tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal. *Pemerintah Harus Hadir sebagai Mediator* Dalam persoalan seperti ini, pemerintah daerah memiliki posisi strategis untuk menjadi mediator dan fasilitator bagi semua pihak. Pemerintah Kecamatan Rajeg bersama Pemerintah Kabupaten Tangerang, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), unsur Kementerian Agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga perlu duduk bersama mencari solusi. Dialog hendaknya tidak sekadar menjadi forum seremonial, tetapi menghasilkan langkah konkret, antara lain: 1. Memastikan fakta dan status hukum tempat ibadah secara terbuka. 2. Memeriksa kelengkapan administrasi dan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Mendengar aspirasi warga sekitar maupun pihak pengelola tempat ibadah. 4. Menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. 5. Menyusun mekanisme penyelesaian apabila terdapat persyaratan yang belum terpenuhi. 6. Menjamin keamanan dan ketertiban selama proses penyelesaian berlangsung. 7. Mencegah munculnya tindakan diskriminatif maupun intimidasi terhadap warga. *Rajeg Harus Menjadi Contoh Kerukunan* Rajeg merupakan wilayah dengan masyarakat yang beragam. Keberagaman tersebut seharusnya menjadi kekuatan sosial, bukan sumber pertentangan. Perbedaan keyakinan tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan komunikasi antarmasyarakat. Sebaliknya, persoalan yang muncul harus menjadi momentum untuk memperkuat budaya dialog dan membangun mekanisme penyelesaian konflik secara dewasa. Dalam negara hukum, penyelesaian persoalan harus dikembalikan kepada aturan yang berlaku, proses yang transparan, dan prinsip keadilan. Tidak boleh ada pihak yang merasa dapat menentukan sendiri siapa yang boleh atau tidak boleh beribadah di suatu wilayah tanpa melalui mekanisme hukum dan kewenangan yang sah. *PERNYATAAN SIKAP DPD SWI KABUPATEN TANGERANG* Atas persoalan tempat ibadah di wilayah Rajeg, kami menyampaikan sikap sebagai berikut: Pertama, menghormati kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kedua, mendukung penyelesaian persoalan tempat ibadah melalui mekanisme hukum, dialog, musyawarah, dan mediasi yang melibatkan seluruh pihak terkait. Ketiga, meminta pemerintah daerah memberikan kepastian hukum dan informasi yang transparan mengenai status serta persyaratan tempat ibadah yang menjadi persoalan. Keempat, menolak segala bentuk intimidasi, kekerasan, provokasi, maupun tindakan main hakim sendiri yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat. Kelima, meminta seluruh pihak menghormati ketentuan mengenai pendirian dan penggunaan tempat ibadah, sekaligus memastikan bahwa penerapan aturan dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak diskriminatif. Keenam, mendorong FKUB, Kementerian Agama, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur keamanan untuk memperkuat komunikasi dan mediasi agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik horizontal. Ketujuh, mengajak masyarakat Rajeg menjaga persaudaraan, keamanan, dan ketenteraman lingkungan serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Penutup Persoalan tempat ibadah bukan sekadar persoalan bangunan. Di dalamnya terdapat persoalan hak warga negara, kepastian hukum, toleransi, tata kelola pemerintahan, dan masa depan hubungan sosial masyarakat. Karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan dengan kepala dingin. Hukum harus menjadi panglima, dialog menjadi jalan penyelesaian, dan kerukunan masyarakat menjadi tujuan bersama. Rajeg tidak membutuhkan konflik. Rajeg membutuhkan kepastian hukum, keadilan, dan kedewasaan dalam menyelesaikan perbedaan. Narasumber : Karjoni, S.E. Ketua DPD SWI Kabupaten Tangerang Banten Reporter : Imam Suwandi Dewan Redaksi
Terindikasi Kuat Tindak Pidana Terduga Pelaku Pelecehan Terhadap Profesi Advocate, Belum Ada Tindakan Hukum Yang Jelas Di Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor, Ada Apa Dengan PN, Kejaksaan, & Polres Kabupaten Bogor Terhadap Kasus Ini ..... ?????
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Kabupaten Bogor — Advokat Titin Hartati, S.H., M.Kn., mempertanyakan belum ditahannya Terdakwa Siti Saripah di Rumah Tahanan Negara (Rutan), meski perkara dugaan penganiayaan terhadap dirinya telah memasuki persidangan. Perkara tersebut telah menjalani kurang lebih empat kali persidangan. Korban menyebut pada sidang pertama dirinya tidak mendapat pemberitahuan mengenai agenda persidangan dan baru diinformasikan untuk hadir pada sidang kedua, agenda saksi korban. Pada Hari Rabu 23 September 2026. Kasus ini bermula Pada Tanggal 19 Desember 2025 sekitar pukul 19.00 WIB. Berdasarkan keterangan korban, terdakwa Siti Saripah datang ke sebuah rumah di Bogor bersama sekitar 30 orang. Mereka diduga memaksa masuk hingga menyebabkan kerusakan pintu, dengan cara premanisme dan arogan. Di dalam rumah, Terdakwa Siti Saripah diduga melakukan pemukulan dan mencakar terhadap Titin Hartati yang saat itu berada di lokasi berdasarkan kuasa khusus untuk menjaga dan menempati rumah milik Hartono Kusnan, yang diperoleh hasil pembelian yang sah secara hukum dari pemilik sebelumnya H. A. Wahab. Akibat kejadian tersebut, korban mengaku mengalami luka memar dan patah pada salah satu jari kaki. Peristiwa itu dilaporkan ke Polsek Babakan Madang pada 20 Desember 2025 dengan Nomor STPP/173/XII/2025/Jbr/Res Bgr/Sek Bbk Madang. Pada 15 Maret 2026, Siti Saripah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/08/III/2026/Reskrim. Namun, korban menyebut tersangka tidak ditahan dengan alasan dinilai kooperatif dan kemudian menjalani status tahanan kota, ada apa dengan pihak penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor, kenapa di perlakukan istimewa sebagai Terdakwa, ada apa sebenarnya ..... ? Ujar korban. Korban mempertanyakan dasar pertimbangan tersebut, terutama karena menurut keterangannya terdapat dugaan ancaman dan intimidasi serta laporan lain di Polresta Jakarta Utara dugaan perbuatan pidana lainnya yang dilakukan oleh terlapor terdakwa Siti Saripah. “Kami meminta aparat penegak hukum memberikan penjelasan secara terbuka dan memastikan proses hukum berjalan objektif, transparan, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jangan adanya perlakuan istimewa terhadap terdakwa, ujar korban Titin Hartati. Korban juga meminta agar proses persidangan dan penanganan perkara dilakukan secara adil serta memberikan kepastian hukum bagi korban, dan korban memintak kepada Majlis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong agar Terdakwa Siti Saripah segera ditahan dirumah tahanan Rutan, karena akan memberikan efek jera kepada terdakwa yang telah melecehkan profesi Advokat dan memberikan efek jera kepada terdakwa yang bersumber kebal hukum tidak bisa ditangkap, maka harapan korban Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor, harus segera bersikap tegas dan tidak adanya kongkalikong serta tegas terhadap terdakwa Siti Saripah. Bahwa selanjutnya juga, Kuasa Hukum Korban Advokat Drs. Taufiq, SH, MH, dan rekan mempertanyakan, kenapa proses hukum terhadap korban seperti mendapatkan perlakuan istimewa, berstatus terdakwa tidak ditahan, ada apa dengan pihak Kejaksaan dan ada apa dengan Pihak Pengadilan Negeri Cibinong, kami telah melaporkan peristiwa ini dengan Pihak Jaksa Pengawas Jaksa Agung RI di Jakarta dan juga Ke Komisi Yudisia R.I., agar perkara ini dipantau dan diawasi oleh mereka, sehingga tidak terkesan APH yang menangani perkara ini tidak masuk angin, dan apabila dalam waktu dekat tetap tidak dilakukan tahanan Rutan, maka kami akan turun melakukan Aksi Damai memintak dan mendesak Pengadilan utk Menahan Terdakwa Siti Saripah di tahan Rutan negara, ujar Kuasa Hukum Korban. NARASUMBER : Titin Hartati, S.H., M.Kn. Korban / Advokat & ZAINUDDIN ARSYAD KETUA UMUM FABEM Reporter : Redaksi
Unit Tipidter Polres Tasikmalaya Polda Jawa Barat Segera Ambil Alih Penyelidikan BBM Ilegal, APH Jangan Sampai Menutup Mata Dengan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Di Wilayah Tasikmalaya
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | TASIKMALAYA – Praktik ilegal penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite kembali berhasil diungkap. Keberhasilan ini merupakan hasil investigasi dan kolaborasi dari gabungan Investigasi dari Awak Media Jurnalistik Wartawan bersama dengan Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara ( BPAN ), yang kemudian di tindaklanjuti dengan cepat oleh jajaran Polsek Karangnunggal Polres Tasikmalaya Polda Jawa Barat. Penggerebekan lokasi penimbunan tersebut berlangsung di wilayah Karangnunggal, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 46186. Terungkapnya kasus ini berawal dari penelusuran dan investigasi mendalam yang dilakukan oleh tim gabungan media dan anggota BPAN Lembaga Aliansi Indonesia. Setelah mendapati adanya aktivitas pelangsiran dan penimbunan BBM Bersubsidi yang mencurigakan, tim gabungan Investigasi langsung berkoordinasi dan melaporkan temuan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum Polres Tasikmalaya (APH) setempat. Merespons laporan tersebut, pihak Polsek Karangnunggal langsung bergerak cepat dan sigap meluncur ke titik lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan dan penindakan. Menyadari kedatangan tim gabungan dan petugas kepolisian, terduga pelaku (pelangsir) sempat panik dan berupaya menghilangkan jejak kejahatannya. Pelaku bergegas memindahkan dan menyembunyikan timbunan BBM tersebut agar tidak terendus oleh petugas yang tiba di lokasi. Namun, upaya tersebut sia-sia. Berkat kejelian tim di lapangan yang melakukan penyisiran menyeluruh di area Tempat Kejadian Perkara (TKP), barang bukti yang coba dihilangkan itu akhirnya ditemukan. Penimbunan BBM tersebut ternyata disembunyikan secara rahasia di area belakang rumah pelaku. Dari lokasi persembunyian, tim gabungan dan kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa alat tampung BBM, yaitu: • 65 buah galon (bekas Le Minerale) • 3 buah jerigen • 2 buah kompan Setelah barang bukti berhasil ditemukan dan tidak bisa mengelak lagi, pihak APH dari Polsek Karangnunggal langsung mengamankan terduga pelaku di lokasi kejadian. Guna proses penyidikan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, pelaku beserta seluruh barang bukti yang disita langsung dibawa ke Polres Tasikmalaya. Sinergi antara masyarakat, media, aliansi Indonesia dan kepolisian ini diharapkan dapat terus memberantas mafia dan penyalahgunaan niaga BBM bersubsidi yang sangat merugikan masyarakat luas. Fakta Tambahan Warga: Menurut kesaksian masyarakat setempat, pelaku diduga telah menjalankan aktivitas ilegal ini selama kurang lebih 4 tahun penjara. Reporter : Redaksi
Perselisihan Paham Kegiatan Ibadah GKPI Di Wilayah Rajeg Kabupaten Tangerang Banten Berakhir Dengan Damai, Kedua Belah Pihak Sepakati Penyelesaian Secara Perdamaian Kekeluargaan
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | TANGERANG — Perselisihan yang berkaitan dengan kegiatan ibadah jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Kampung Periuk, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, berakhir melalui kesepakatan damai. Penyelesaian persoalan tersebut ditempuh melalui musyawarah dan mediasi yang melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tangerang, Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tangerang, unsur Muspika Rajeg, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta para pihak yang berkepentingan. Pertemuan berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Rajeg, Pada Hari Minggu Malam (20/09/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Tangerang Maesyal Rasyid, Staf Khusus Kementerian Agama Bidang Kerukunan Gugun Gumilar, Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah, serta unsur terkait lainnya. Musyawarah digelar sebagai tindak lanjut atas peristiwa yang sebelumnya terjadi di lokasi kegiatan ibadah jemaat GKPI di Kampung Periuk, Desa Mekarsari. Dalam proses mediasi, kedua pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan dan tidak memperpanjang permasalahan. Kesepakatan tersebut menjadi langkah bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta kerukunan masyarakat di Kecamatan Rajeg. Perwakilan jemaat GKPI, Hadi Sucipto, menyatakan pihaknya menerima penyelesaian yang telah disepakati melalui musyawarah. "Kami menerima penyelesaian secara damai dan tidak akan mempermasalahkan persoalan ini lebih lanjut," ujar Hadi. Sementara itu, perwakilan masyarakat, Todo Nainggolan, mengapresiasi proses mediasi yang telah dilakukan. Ia juga menyambut baik permohonan maaf yang disampaikan pihak yang terlibat dalam peristiwa sebelumnya. Todo berharap kesepakatan tersebut dapat menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk kembali membangun komunikasi dan menjaga kerukunan antarumat beragama di lingkungan masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Aji Cahyono menyampaikan permohonan maaf kepada jemaat GKPI atas peristiwa yang terjadi sebelumnya. Ia mengakui adanya kekhilafan dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya. Sebagai bentuk penyelesaian, kedua pihak kemudian membuat dan menandatangani surat pernyataan kesepakatan secara bersama-sama. Selain kesepakatan damai, pemerintah daerah juga akan memfasilitasi pencarian tempat sementara yang dapat digunakan untuk kegiatan ibadah jemaat GKPI sambil menunggu proses perizinan. Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah mengapresiasi seluruh pihak yang memilih menyelesaikan persoalan melalui dialog dan musyawarah. "Yang paling utama adalah menjaga kerukunan dan keamanan masyarakat," kata Indra Waspada. Menurutnya, penyelesaian melalui dialog merupakan langkah penting agar persoalan yang terjadi tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Indra Waspada menegaskan, kepolisian akan terus mengedepankan pendekatan persuasif serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, FKUB, dan seluruh unsur terkait untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). "Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga ketenangan, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas, serta menghormati kesepakatan yang telah dicapai bersama," ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keberagaman sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, komunikasi dan sikap saling menghormati menjadi unsur penting dalam menyelesaikan setiap perbedaan yang muncul di tengah masyarakat. Indra Waspada menegaskan bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. "Polri akan terus hadir untuk menjaga keamanan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan memastikan setiap persoalan dapat diselesaikan dengan cara-cara yang mengedepankan persatuan, kerukunan, dan kedamaian," katanya. Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, kedua pihak menyatakan tidak akan memperpanjang persoalan dan berkomitmen menjaga kondusivitas lingkungan. Pemerintah daerah bersama unsur terkait juga akan melanjutkan koordinasi guna memastikan situasi keamanan serta kerukunan antarumat beragama di wilayah Kecamatan Rajeg tetap terjaga. Reporter : Imam Suwandi Dewan Redaksi