BREAKING
NEWS
ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT ๐Ÿ”ด AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua ๐Ÿ”ด Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia ๐Ÿ”ด Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan ๐Ÿ”ด Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini ๐Ÿ”ด ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT ๐Ÿ”ด AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua ๐Ÿ”ด Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia ๐Ÿ”ด Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan ๐Ÿ”ด Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini ๐Ÿ”ด ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT ๐Ÿ”ด AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua ๐Ÿ”ด Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia ๐Ÿ”ด Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan ๐Ÿ”ด Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini ๐Ÿ”ด
DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI •
๐Ÿ“ก BMKG LIVE • Jakarta Pusat: Cerah Berawan 27ยฐC (RH: 88%, Angin: 2.2 km/j)   ••   ๐ŸŒค๏ธ Surabaya: Cerah Berawan 33ยฐC   ••   ๐ŸŒง๏ธ Bandung: Hujan Ringan 24ยฐC   ••   โ›… Medan: Berawan 31ยฐC   ••   โ˜€๏ธ Makassar: Cerah 30ยฐC   ••   โ›ˆ๏ธ Palembang: Hujan Petir 27ยฐC     |     ๐Ÿ“ก BMKG LIVE • Jakarta Pusat: Cerah Berawan 27ยฐC (RH: 88%, Angin: 2.2 km/j)   ••   ๐ŸŒค๏ธ Surabaya: Cerah Berawan 33ยฐC   ••   ๐ŸŒง๏ธ Bandung: Hujan Ringan 24ยฐC   ••   โ›… Medan: Berawan 31ยฐC   ••   โ˜€๏ธ Makassar: Cerah 30ยฐC   ••   โ›ˆ๏ธ Palembang: Hujan Petir 27ยฐC     |    
KUMPULAN ARSIP LIPUTAN

# HUKUM & KRIMINAL

Menampilkan total populasi 28 laporan berita terverifikasi

Kapolda Jawa Barat, Kapolres Bogor & Kapolsek Gunung Putri Jangan Menutup Mata Atau Membackup Pengoplosan Gas 3 KG BerSubsidi Secara Ilegal, Segera Tangkap & Penjarakan Oknum Mafia GAS Ilegal

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | KABUPATEN BOGOR - Dugaan praktik penyelewengan dan dugaan penyuntikan gas LPG subsidi 3kg kembali mencuat di wilayah hukum Polres Bogor. Sebuah mobil bak kedapatan mengangkut ratusan tabung gas subsidi lintas wilayah sebelum akhirnya dibawa kabur oleh sekelompok orang tak dikenal. Pada Hari Jumat, (18/09/2026). Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, sebuah mobil Suzuki Carry pick up berwarna putih dengan nomor polisi B 9441 TVA ditemukan membawa muatan sekitar 300 tabung gas LPG 3kg. Tabung tersebut memiliki segel berwarna kuning bertuliskan PT Ashaigas Sejahtera Berenergi. Diketahui muatan tersebut dibawa dari wilayah Jakarta Barat, dengan tujuan pengiriman ke wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor Jawa Barat. Terindikasi dugaan, gas bersubsidi tersebut akan di suntikkan ke tabung gas non-subsidi 12kg/50kg. Saat dikonfirmasi di lokasi, pengemudi mobil tersebut enggan memberikan keterangan secara rinci dan enggan menyebutkan nama. Ia mengaku hanya bertugas sebagai supir yang diperintahkan oleh bosnya. โ€‹"Saya hanya disuruh untuk mengantarkan saja oleh bos ke wilayah Cileungsi. Ini bos mau berbicara melalui telepon, jika tidak mau komunikasi tidak apa-apa, nanti akan ada orang yang ke sini," ujar pengemudi tersebut kepada awak media. Atas temuan Investigasi tersebut, Team awak media jurnalistik wartawan segera melapor kepada pihak Aparat Berwajib melalui layanan Call Center 110. Laporan tersebut diterima oleh Call Center Polres Bogor, kemudian diteruskan ke Polsek Gunung Putri. Awak media telah memberikan kronologi lengkap beserta titik koordinat lokasi kejadian, dengan harapan aparat segera menindaklanjuti atas temuan tersebut. Namun di saat menunggu kedatangan pihak kepolisian, sekelompok orang tak dikenal mendatangi lokasi. Salah satu dari mereka mengaku sebagai pemilik kendaraan dan muatan tersebut. โ€‹"Saya pemilik mobil. Itu hanya kesalahan administrasi, silakan laporkan pangkalannya. Sudah jalan kalian, bawa mobilnya." ujar pria yang mengaku bernama Jhon tersebut. Keterlambatan penanganan dipertanyakan oleh awak media, dan segera mendatangi Mako Polsek Gunung Putri, mengingat standar waktu tanggap layanan darurat kepolisian idealnya berada di bawah rentang waktu tersebut. Menanggapi hal ini, pihak Polsek Gunung Putri menyatakan adanya kendala teknis saat pengerahan personel. โ€‹"Kami harus mengumpulkan personel terlebih dahulu, dan tadi ada kendala macet di jalan. Tetapi anggota tadi sudah tiba di lokasi, dan sudah tidak ada apa-apa," ujar salah satu anggota Polsek Gunung Putri. Insiden hilangnya barang bukti dan adanya intimidasi dari sekelompok orang tersebut memicu desakan dari berbagai pihak. Harapan kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Jawa Barat dan Polres Bogor, didesak untuk segera melakukan pengecekan dan melakukan tindakan tegas terhadap maraknya dugaan praktik penyuntikan gas ilegal di wilayah hukumnya. Dugaan serupa bukan lagi hal yang tabu dikalangan masyarakat, dikarenakan telah beberapa kali mencuat di media online, salah satunya menunjuk pada sebuah lokasi yang diduga menjadi tempat penyuntikan gas ilegal yakni di Kampung Kirab, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Kemudian desakan juga ditujukan kepada PT Pertamina dan BPH Migas untuk melakukan investigasi, serta menjatuhkan sanksi tegas kepada pangkalan atau agen yang terlibat. Temuan pengiriman gas LPG 3 kg subsidi ke luar wilayah edar resmi (lintas provinsi/kabupaten) merupakan pelanggaran berat terhadap peraturan distribusi barang bersubsidi yang sudah banyak merugikan Negara Republik Indonesia. Pemberitaan ini diterbitkan dengan menjunjung tinggi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik. Redaksi juga membuka ruang Hak Jawab, Hak Koreksi, dan Klarifikasi bagi pihak-pihak terkait guna menjaga prinsip pemberitaan yang berimbang. Reporter : Imam Suwandi Dewan Redaksi

โœ๏ธ Aktivis Pers Indonesia  •  ๐Ÿ“… 19 September 2026 BACA ANALISIS »

Terindikasi Kabel TELKOM Di Gasak Aktivis Tangerang Bob Falah Angkat Bicara, Meminta Kapolsek Jatiuwung Ungkap Siapa Dalang Di Baliknya

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | TANGERANG โ€” Dugaan pembongkaran dan pengambilan kabel tembaga milik PT Telkom Indonesia kembali menjadi sorotan. Kali ini, aktivitas yang diduga menyasar aset jaringan Telkom tersebut disebut berlangsung secara terbuka pada siang hari di Jalan Utama Purati, Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Pada Hari Rabu (16/09/2026). Kabel tembaga yang sudah tidak lagi digunakan dalam jaringan telekomunikasi setelah secara bertahap digantikan teknologi serat optik (fiber optic) tetap merupakan aset perusahaan. Karena itu, keberadaan kabel yang sudah tidak aktif bukan berarti dapat dibongkar, diambil, atau dipindahkan oleh pihak lain tanpa kewenangan maupun izin resmi. Informasi mengenai dugaan pembongkaran tersebut diterima redaksi dari sejumlah sumber yang mengaku mengetahui aktivitas di lokasi. Mereka menyebut penarikan kabel diduga dilakukan secara terbuka dan dilakukan oleh sejumlah orang. Salah seorang sumber bahkan menyebut adanya seseorang berinisial A yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut. Namun, informasi mengenai identitas maupun peran A tersebut masih berupa keterangan sumber dan belum mendapatkan verifikasi resmi dari pihak berwenang. "Iya benar, pelaku atau bosnya berinisial A. Dia yang main, Bang," ungkap sumber kepada redaksi. Sumber lain yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan juga menyebut bahwa kabel Telkom tersebut diduga ditarik tanpa izin. "Ya betul kabel Telkom ditarik secara ilegal hari ini. Alamatnya itu sudah saya share lokasi. Coba konfirmasi ke Polsek Jatiuwung biar ketahuan siapa pelakunya," ujarnya. Informasi tersebut kemudian mendapat perhatian dari Bob Fallah aktivis muda sekaligus pemuda gembor Ia meminta aparat kepolisian tidak berhenti pada pemeriksaan di lapangan, tetapi juga menelusuri pihak yang memerintahkan, mengoordinasikan, maupun menerima hasil pembongkaran apabila nantinya ditemukan adanya unsur tindak pidana. "Kami meminta pihak Polsek Jatiuwung untuk melakukan penyelidikan dan memburu para terduga pelaku, karena yang mereka ambil itu diduga merupakan aset Telkom. Jadi, sudah semestinya aparat penegak hukum bertindak tegas apabila ditemukan adanya unsur pidana," ujar Bob Falah. Menurut Bob dugaan aktivitas pembongkaran aset secara terbuka perlu segera diklarifikasi. Polisi dinilai perlu memastikan apakah pihak yang melakukan pembongkaran memiliki izin, siapa pemilik atau pengelola kegiatan tersebut, serta ke mana kabel yang dibongkar kemudian dibawa. "Jangan sampai aset yang sudah tidak digunakan dalam jaringan justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan secara ilegal. Kami meminta persoalan ini diusut secara terang agar tidak menimbulkan dugaan adanya pembiaran," tegasnya. Selain itu, ia mendorong aparat untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat apabila hasil penyelidikan menemukan bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara terorganisir. Penelusuran tidak hanya penting untuk mengetahui pelaku lapangan, tetapi juga untuk mengungkap asal-usul kabel, tujuan pengangkutan, hingga pihak yang diduga menerima atau menampung material tersebut. Redaksi juga menilai klarifikasi dari pihak Telkom penting dilakukan untuk memastikan status aset kabel yang dibongkar, apakah benar merupakan aset perusahaan, apakah terdapat pekerjaan resmi di lokasi, serta apakah kegiatan pembongkaran tersebut memiliki surat tugas atau izin dari pihak yang berwenang. Hingga berita ini diterbitkan, Kapolsek Jatiuwung maupun pihak Telkom Indonesia belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pembongkaran dan pengambilan kabel tersebut. Reporter : Imam Suwandi Dewan Redaksi

โœ๏ธ Aktivis Pers Indonesia  •  ๐Ÿ“… 18 September 2026 BACA ANALISIS »

Tokoh Aktivis Indonesia Pertanyakan Langkah Tegas KAPOLRES TANGERANG SELATAN, Terhadap Penyalahgunaan Peredaran Obat Terlarang Type G Jenis Tramadol & Exymer, Apakah Seluruh OKNUM APH Tangerang Selatan Menerima Atensi Dari Para Bos Mafia Obat Terlarang

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | TANGERANG SELATAN โ€” Dugaan maraknya peredaran obat keras tertentu, termasuk tramadol dan eximer, di wilayah Tangerang Selatan kembali menjadi sorotan. Informasi mengenai dugaan penjualan obat-obatan tersebut yang beredar di media sosial memicu keprihatinan sejumlah aktivis yang menilai persoalan tersebut harus segera mendapat perhatian serius dari pihak aparat penegak hukum. Aktivis muda Tangerang Raya sekaligus mahasiswa Universitas Tangerang, Bob Fallah, mempertanyakan langkah aparat menyikapi informasi yang telah ramai diperbincangkan di media sosial tersebut. Menurut Bob, apabila dugaan peredaran obat keras itu benar terjadi dan menyasar kalangan remaja maupun generasi muda, dampaknya berpotensi membahayakan masa depan masyarakat, khususnya anak-anak muda di Tangerang Selatan. โ€œPadahal sudah viral di media sosial. Kenapa tidak ada langkah untuk menindak penjualan obat itu? Kalau memang terbukti ada penjualan obat keras secara ilegal, tentu harus segera ditindak,โ€ ujar Bob, Pada Hari Selasa (15/09/2026). Ia menilai aparat tidak seharusnya menunggu sampai muncul korban akibat penyalahgunaan obat-obatan tersebut. Menurutnya, langkah pencegahan dan penindakan harus dilakukan secara cepat apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum. โ€œKalau pemuda di Tangerang Selatan mengonsumsi obat-obatan seperti itu, tentu sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai nanti ada korban atau bahkan meninggal dunia baru kemudian semua pihak bergerak. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab?โ€ tegasnya. Bob pun mendesak Kapolda Metro Jaya dan Kapolres Tangerang Selatan untuk melakukan langkah konkret dengan menelusuri dugaan peredaran obat keras tersebut, termasuk mengungkap pihak-pihak yang berada di balik aktivitas penjualan apabila memang ditemukan adanya jaringan yang melanggar hukum. โ€œSaya mendesak Kapolda Metro Jaya dan Kapolres Tangerang Selatan untuk menindak tegas dan menutup lokasi-lokasi yang terbukti menjual obat keras secara ilegal. Kalau memang ada pihak yang menjadi dalang atau pemasoknya, harus diusut sampai tuntas,โ€ katanya. Ia juga menegaskan bahwa masyarakat dan kelompok masyarakat sipil memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap persoalan tersebut. Namun, ia berharap langkah penegakan hukum tetap dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di tempat terpisah, Wakil Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Tangerang, Daniel, turut memberikan perhatian terhadap dugaan maraknya peredaran obat keras di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Daniel meminta jajaran Polres Tangerang Selatan tidak mengabaikan informasi dan keresahan masyarakat terkait dugaan peredaran obat keras yang disebut semakin mengkhawatirkan generasi muda. โ€œKami mengecam keras apabila benar masih terjadi peredaran obat keras secara ilegal yang menyasar anak-anak muda. Aparat harus segera melakukan penyelidikan dan penindakan secara profesional,โ€ ujar Daniel. Lebih lanjut, Daniel juga meminta agar setiap informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktik tersebut diperiksa secara objektif dan transparan. Ia menyoroti adanya tudingan mengenai dugaan oknum anggota kepolisian yang menerima upeti dari pihak yang disebut sebagai mafia atau bos kartel obat tramadol. Namun, menurutnya, tudingan tersebut harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. โ€œKalau memang ada dugaan oknum anggota yang menerima upeti, jangan hanya menjadi isu. Harus diperiksa dan dibuktikan. Jika terbukti, tentu harus diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku,โ€ tegasnya. Daniel berharap Polres Tangerang Selatan bersama Polda Metro Jaya dapat segera melakukan langkah penegakan hukum apabila ditemukan bukti adanya tindak pidana, sekaligus melakukan pengawasan terhadap potensi peredaran obat keras di wilayah tersebut. โ€œJangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena ada kesan pembiaran. Kami mendorong aparat mengusut dari tingkat penjual, pemasok, hingga pihak yang diduga menjadi pengendali jaringan apabila memang terbukti ada,โ€ pungkasnya. Hingga berita ini diturunkan, dugaan mengenai maraknya penjualan obat keras serta tudingan keterlibatan oknum aparat sebagaimana disampaikan narasumber masih memerlukan verifikasi dan pembuktian dari pihak berwenang. Konfirmasi dari Polres Tangerang Selatan maupun Polda Metro Jaya penting untuk memberikan kejelasan mengenai langkah penanganan atas informasi tersebut. Reporter : Imam Suwandi Dewan Redaksi

โœ๏ธ Aktivis Pers Indonesia  •  ๐Ÿ“… 17 September 2026 BACA ANALISIS »

ADVOCATE DI BOGOR TERINDIKASI KUAT TELAH DIANIAYA, TERSANGKA SUDAH DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA NAMUN BELUM DITAHAN & DI MASUKAN KEDALAM RUTAN

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | BOGOR โ€” Penanganan perkara dugaan penganiayaan terhadap advokat Titin Hartati, S.H., M.Kn., menjadi sorotan. Meski Siti Saripah telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 15 Maret 2026, hingga kini yang bersangkutan belum ditahan di Rumah Tahanan Negara ( R U T A N ). Pada Hari Selasa 08 September 2026. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat, 19 Desember 2025 sekitar pukul 19.00 WIB. Siti Saripah disebut datang ke sebuah rumah di Bogor bersama sekitar 30 orang. Kelompok tersebut diduga memaksa masuk dengan mendorong dan mendobrak pintu hingga mengalami kerusakan. Di dalam rumah, Siti Saripah diduga melakukan pemukulan terhadap Titin Hartati yang saat itu menjalankan tugas berdasarkan kuasa untuk menjaga, menempati, merawat, dan menguasai secara fisik rumah milik Hartono Kusnan. Berdasarkan keterangan yang diterima korban, Siti Saripah juga disebut bersikap arogan dan sombong serta mengeluarkan ucapan yang terkesan merasa kebal hukum. Pernyataan tersebut dinilai semakin menambah kekhawatiran korban terhadap proses penegakan hukum dalam perkara ini. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka memar dan patah salah satu jari kaki. Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke Polsek Babakan Madang pada 20 Desember 2025 melalui laporan Nomor STPP/173/XII/2025/Jbr/Res Bgr/Sek Bbk Madang. Dampak yang dirasakan korban hingga kini antara lain trauma akibat peristiwa tersebut, serta luka patah pada jari kaki yang belum sembuh. Selain berdampak secara fisik dan psikis, korban menilai peristiwa tersebut juga merupakan bentuk pelecehan terhadap organisasi profesi advokat yang sedang menjalankan tugas berdasarkan amanat Undang-Undang Advokat. Setelah proses pemeriksaan dan pemeriksaan sejumlah saksi, penyidik menetapkan Siti Saripah sebagai tersangka melalui Surat Ketetapan Nomor S.Tap/08/III/2026/Reskrim tertanggal 15 Maret 2026. Namun, pertanyaan publik kini mengarah pada alasan tersangka tidak ditahan. Pihak penyidik sebelumnya menyatakan Siti Saripah dinilai kooperatif. Hingga 6 Agustus 2026, perkara disebut telah diserahkan kepada Kejaksaan Cibinong, tetapi tersangka masih berstatus tahanan kota berdasarkan informasi yang diterima korban. Titin Hartati menyatakan keberatan dan meminta aparat penegak hukum memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar pertimbangan tidak dilakukannya penahanan di Rutan. Korban juga menyebut adanya dugaan ancaman dan intimidasi serta dugaan tindakan terhadap aset milik ahli waris H. Abdul Wahab di sejumlah lokasi. Selain itu, Siti Saripah disebut masih berstatus terlapor dalam perkara lain di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara berdasarkan LP/B/124/SPKT/Polres Metro Jakut/Polda Metro Jaya tertanggal 23 Januari 2026. Korban meminta hukum tidak boleh tajam kepada masyarakat kecil tetapi tumpul terhadap pihak yang sedang berhadapan dengan proses hukum. Karena itu, korban mendesak Kepolisian dan Kejaksaan memastikan seluruh proses perkara berjalan transparan, objektif, dan memberikan rasa keadilan serta perlindungan kepada korban. โ€œKami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya meminta proses hukum berjalan transparan dan adil. Jika seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka, publik berhak mengetahui apa dasar hukum dan pertimbangan sehingga yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan di Rutan,โ€ ujar Titin Hartati. Korban berharap kasus ini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda dalam penegakan hukum. Narasumber : TITIN HARTATI, S.H., M.Kn. Korban / Advocate.

โœ๏ธ Aktivis Pers Indonesia  •  ๐Ÿ“… 08 September 2026 BACA ANALISIS »

Investigasi SWI : Dugaan Penimbunan Dan Distribusi Solar Ilegal Di Sindang Jaya, โ€œ Truck Helikopter & TRANSPORTIR โ€ Ikut Disorot

Aktivis Pers - Indonesia.Co. Id | KABUPATEN TANGERANG โ€” Tim Investigasi DPD Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Kabupaten Tangerang menelusuri dugaan aktivitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di wilayah Desa Sindang Jaya, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Penelusuran dilakukan Pada Hari Jumat ( 14 / 08 / 2026 ). Di salah satu lokasi, tim melihat puluhan truk berwarna putih yang pada bagian pintunya terdapat tulisan yang mengindikasikan keterkaitan dengan koperasi. Terlihat pula kendaraan tangki berwarna biru-putih yang secara visual menyerupai kendaraan pengangkut BBM. Seorang sumber di sekitar lokasi menyebut kendaraan tersebut merupakan kendaraan Pertamina dari Lampung. ยซโ€œItu kendaraan truk Pertamina biru putih dari Lampung,โ€ ujar sumber tersebut.ยป Saat dimintai keterangan, seorang pria yang mengaku bernama โ€œWerโ€ dan menyebut dirinya sebagai penjaga gudang mengarahkan awak media untuk meminta penjelasan ke kantor terkait. ยซโ€œSebaiknya rekan-rekan media bisa langsung menuju ke kantor saja agar mendapatkan keterangan kegiatan,โ€ katanya.ยป *Pengelola Klaim Kegiatan Berizin* Di kantor yang dimaksud, tim bertemu seseorang bernama John. Ia mengaku bertugas menjaga bengkel truk dan menyarankan konfirmasi kepada pihak bernama Boby. ยซโ€œSilakan konfirmasi dengan Bang Boby saja karena saya hanya menjaga bengkel truk di sini,โ€ ujar John.ยป Mengenai legalitas kegiatan, John mengatakan bahwa berdasarkan pengetahuannya operasional di lokasi telah memiliki izin. ยซโ€œSetahu saya, kita operasional di sini sudah ada izin dan diketahui pihak terkait,โ€ katanya.ยป Namun, hingga berita ini ditulis, SWI belum memperoleh dokumen resmi yang dapat memverifikasi pernyataan tersebut, termasuk legalitas kegiatan penyimpanan, pengangkutan maupun niaga BBM. *Pengelola Bantah Ada Penimbunan* Pihak yang disebut sebagai pengelola membantah adanya praktik penimbunan solar. Melalui komunikasi WhatsApp, ia menyatakan kegiatan usahanya telah sesuai dengan perizinan dan prosedur. ยซโ€œSaya tidak menimbun solar seperti yang diberitakan oleh media. Bahkan dari kepolisian juga pernah berkunjung ke lokasi,โ€ ujarnya.ยป Ia juga mempersilakan apabila aktivitas tersebut diperiksa maupun diberitakan. ยซโ€œSilakan saja mau diberitakan apa. Bahkan pihak kepolisian setempat saja sudah pernah kemari dan tidak ada masalah,โ€ tambahnya.ยป Pernyataan tersebut menjadi bagian dari hak jawab pihak pengelola. Namun, legalitas kegiatan masih membutuhkan verifikasi melalui dokumen resmi dan pemeriksaan instansi berwenang. * Informasi โ€œTruck Helikopter Pelangsir Solar โ€ di Pasar Kemis* Selain aktivitas di Sindang Jaya, SWI memperoleh informasi mengenai kendaraan pengangkut solar yang oleh sumber lapangan disebut sebagai โ€œtruk helikopterโ€. Informasi awal menyebut kendaraan tersebut diduga mengambil solar di salah satu SPBU wilayah Pasar Kemis, sekitar kawasan PT . Chingluh. Aktivitas itu disebut berlangsung pada waktu tertentu, termasuk sekitar Magrib dan kembali sekitar pukul 01.00 WIB. Solar tersebut kemudian disebut didistribusikan kepada pihak tertentu. Namun, informasi tersebut masih bersifat dugaan dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta yang terbukti. Untuk memastikan informasi tersebut, aparat perlu memeriksa rekaman CCTV, data transaksi SPBU, nomor polisi kendaraan, volume dan frekuensi pengisian, identitas pembeli serta tujuan distribusi BBM. *Potensi Pelanggaran UU Migas* Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya kegiatan pengangkutan, penyimpanan atau niaga BBM tanpa perizinan yang dipersyaratkan, maka aktivitas tersebut berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 23 UU Migas mengatur bahwa kegiatan usaha hilir, termasuk pengangkutan, penyimpanan dan niaga, dilakukan oleh badan usaha setelah memperoleh izin usaha. Sementara itu, Pasal 53 UU Migas memuat ketentuan pidana terhadap kegiatan usaha hilir tanpa izin. Untuk pengangkutan tanpa izin, ancamannya dapat berupa pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling tinggi Rp40 miliar. Untuk penyimpanan tanpa izin, ancamannya paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi Rp. 30 miliar. Demikian pula niaga tanpa izin dapat dikenai pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi Rp. 30 miliar. Namun, penerapan pasal tersebut tetap bergantung pada jenis kegiatan, status badan usaha, dokumen perizinan serta terpenuhinya unsur pidana berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. *Jika Solar Bersubsidi, Pasal 55 Perlu Diperiksa* Aspek lain yang tidak kalah penting adalah status solar yang diduga diangkut dan didistribusikan. Apabila BBM tersebut terbukti merupakan BBM yang disubsidi pemerintah dan ditemukan adanya penyalahgunaan dalam pengangkutan dan/atau niaga, maka Pasal 55 UU Migas menjadi salah satu ketentuan yang relevan untuk diperiksa. Pasal tersebut mengatur ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara dan denda paling tinggi Rp60 miliar terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah. Karena itu, aparat perlu memastikan terlebih dahulu apakah solar yang menjadi objek transaksi merupakan BBM subsidi atau nonsubsidi. *Potensi Ketentuan Lain yang Perlu Diperiksa* Selain UU Migas, aparat juga perlu memeriksa ketentuan pelaksanaan kegiatan usaha hilir, termasuk PP Nomor 36 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Regulasi tersebut mengatur kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga serta mekanisme perizinannya. Dengan demikian, pemeriksaan tidak cukup hanya melihat keberadaan kendaraan atau gudang, tetapi harus menelusuri dokumen perizinan, asal-usul BBM, transaksi, volume, tujuan distribusi dan pihak yang menerima BBM. *SWI Dorong Aparat Turun Tangan* DPD SWI Kabupaten Tangerang mendorong aparat penegak hukum dan instansi terkait melakukan pemeriksaan secara objektif. โ€œKami mendorong agar informasi ini diperiksa berdasarkan data dan dokumen. Jika seluruh kegiatan legal, tentu harus dijelaskan secara terbuka. Namun, apabila ditemukan pelanggaran, aparat harus mengambil tindakan sesuai hukum,โ€ ujar perwakilan SWI Kabupaten Tangerang. Pemeriksaan antara lain perlu mencakup legalitas badan usaha, asal-usul dan status BBM, dokumen transaksi, izin pengangkutan dan penyimpanan, identitas kendaraan, data transaksi serta CCTV SPBU Pasar Kemis. *Menunggu Klarifikasi Resmi* SWI menegaskan bahwa laporan investigasi ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan penelusuran awal, bukan vonis terhadap pihak tertentu. Informasi mengenai dugaan penyimpanan solar di Sindang Jaya maupun aktivitas โ€œtruk helikopterโ€ di Pasar Kemis masih menunggu verifikasi resmi dari aparat dan instansi terkait. SWI membuka ruang hak jawab bagi pengelola lokasi, pengelola SPBU, Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan kegiatan tersebut legal, klarifikasi akan menjadi bagian dari pemberitaan. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, SWI berharap aparat melakukan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. SWI akan terus menelusuri informasi tersebut dengan mengedepankan prinsip verifikasi, keberimbangan, praduga tak bersalah dan kepentingan publik. Reporter : Redaksi

โœ๏ธ Aktivis Pers Indonesia  •  ๐Ÿ“… 18 Agustus 2026 BACA ANALISIS »

Kapolda Riau Diminta Turun Tangan Segera Tangkap & Penjarakan Para Mafia Tambang Yang Sudah Melakukan Pengerukan Serta Pengerusakan Lingkungan ..... ! Excavator Keruk Sungai Batang Kumu Diduga Ilegal, Erosi Mengancam Kerusakan Lingkungan

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Rokan Hulu Riau - Aktivitas pengerukan material pasir dan kerikil menggunakan excavator di aliran Sungai Batang Kumu, tepatnya di RT 07/ RW 03, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau terindikasi penuh berlangsung tanpa izin dan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat karena dinilai berpotensi merusak lingkungan serta mengancam fungsi sungai sebagai sumber daya air. Tim Investigasi Tipikorinvestigasinews.id bersama warga setempat mendesak Kapolda Riau agar segera menginstruksikan jajaran Polres Rokan Hulu dan Polsek Tambusai Utara untuk menghentikan aktivitas tersebut serta melakukan penegakan hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran. Berdasarkan hasil investigasi lapangan Pada Hari Kamis, 31 Juli 2026, terlihat satu unit excavator beroperasi di badan Sungai Batang Kumu mengeruk pasir dan kerikil. Material hasil pengerukan kemudian ditumpuk di sekitar lokasi sebelum diangkut menggunakan puluhan dump truk yang diduga untuk diperjualbelikan. Saat dikonfirmasi di lokasi, seorang pekerja perempuan yang mengaku sebagai juru tulis hanya menyebut nama โ€œAndiโ€ sebagai pemilik kegiatan tersebut. Hingga berita ini diterbitkan, identitas lengkap maupun legalitas usaha yang bersangkutan belum dapat diverifikasi. Sementara isu yang beredar mengenai dugaan kedekatan pemilik dengan aparat juga masih memerlukan pembuktian dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Lokasi aktivitas tersebut hanya berjarak sekitar 300 meter dari Polsek Tambusai Utara. Namun, berdasarkan pantauan tim investigasi, hingga kini belum terlihat adanya tindakan penghentian terhadap aktivitas yang diduga ilegal tersebut. Akibat pengerukan di badan sungai, tepian Sungai Batang Kumu dilaporkan mengalami abrasi dan pengikisan sehingga membentuk tebing terbuka yang rawan longsor. Warga khawatir kondisi itu akan memicu erosi, mengubah alur sungai, serta mengganggu fungsi sumber daya air yang selama ini menjadi penopang kehidupan masyarakat. Temuan Lapangan Satu unit excavator beroperasi di badan Sungai Batang Kumu. Terdapat tumpukan pasir dan kerikil hasil pengerukan. Tepian sungai mengalami pengikisan yang berpotensi menyebabkan longsor, erosi, dan perubahan alur sungai. Hingga saat investigasi dilakukan, pihak yang berada di lokasi belum dapat menunjukkan dokumen legalitas berupa IUP, persetujuan lingkungan, maupun dokumen angkut material. Tim Investigasi Tipikorinvestigasinews.id bersama warga mendesak Kapolda Riau untuk segera memerintahkan jajaran melakukan inspeksi mendadak (sidak), menghentikan aktivitas, menyita alat berat apabila ditemukan pelanggaran, serta mengusut dugaan adanya pihak yang membekingi kegiatan tersebut jika terdapat bukti yang cukup. Selain itu, aparat penegak hukum diminta memeriksa: Legalitas IUP dan WIUP. Persetujuan lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL). Kesesuaian titik koordinat kegiatan dengan izin yang dimiliki. Dokumen pengangkutan material serta pemenuhan kewajiban Pajak MBLB. Apabila terbukti melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin atau melanggar ketentuan lingkungan hidup, pelaku dapat diproses sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan pembuktian sesuai proses hukum. Sungai Batang Kumu merupakan salah satu sumber kehidupan masyarakat di wilayah Tambusai Utara. Karena itu, warga berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas agar dugaan kerusakan lingkungan tidak semakin meluas dan seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melanggar hukum. Reporter : Redaksi

โœ๏ธ Aktivis Pers Indonesia  •  ๐Ÿ“… 05 Agustus 2026 BACA ANALISIS »

Terindikasi Kuat Adanya Penimbunan Solar Subsidi Ilegal Di Warung Depan SPBU Kilo Lima, Aparat Diminta Lakukan Penindakan Segera Tangkap Penjarakan Oknum Mafia BBM Bersubsidi Ilegal Yang Merugikan Masyarakat & Negara

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Berau Kalimantan Timur โ€“ Aktivitas yang diduga merupakan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di sebuah warung yang berada di depan SPBU Kilo Lima, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, menjadi sorotan awak media. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan Pada Hari Rabu (05/08/2026), terlihat sejumlah kendaraan keluar masuk SPBU Kilo Lima untuk mengisi BBM Bersubsidi. Setelah melakukan pengisian, kendaraan tersebut diduga menuju sebuah warung yang berada di depan SPBU untuk menurunkan atau menampung BBM Bersubsidi buat masyarakat yang telah dibeli. Aktivitas tersebut menimbulkan dugaan adanya penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. Jika terbukti, praktik tersebut berpotensi merugikan masyarakat yang berhak memperoleh BBM bersubsidi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Awak media Jurnalistik wartawan juga meminta Divisi Humas Polri, Kapolda Kalimantan Timur, Kapolres Berau, serta aparat penegak hukum yang berwenang untuk segera melakukan penyelidikan dan penindakan apabila ditemukan adanya unsur pelanggaran hukum segera tangkap dan penjarakan para Mafia BBM Bersubsidi Ilegal. Dasar Hukum Dugaan penimbunan maupun penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dapat dikenakan sanksi pidana. Pelaku yang terbukti melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Awak media berharap aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan secara profesional dan transparan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum dalam aktivitas tersebut. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak SPBU maupun aparat kepolisian terkait dugaan tersebut. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Reporter : Redaksi

โœ๏ธ Aktivis Pers Indonesia  •  ๐Ÿ“… 05 Agustus 2026 BACA ANALISIS »

Pengakuan Dari Penjual Obat Keras Pil Koplo Soal Dugaan " Setoran Ke APH " Telah Mengguncang Cianjur, Gubernur Jawa Barat Bapak Deddi Mulyadi Mulai Bergerak, Seluruh Publik Tagih Ketegasan Polda Jawa Barat Segera Tangkap & Penjarakan Seluruh Mafia Obat Ke

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | CIANJUR JAWA BARAT โ€“ Maraknya peredaran obat keras daftar G tanpa izin edar yang dikenal luas sebagai "pil koplo" di wilayah Kabupaten Cianjur kembali menjadi perhatian publik. Praktik tersebut dinilai telah meresahkan masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan generasi muda. Dalam penelusuran yang dilakukan awak redaksi, seorang penjual obat keras di wilayah Cijedil, Kecamatan Cugenang, mengaku berani menjalankan usahanya karena adanya dugaan pemberian uang setoran secara rutin. "Ya bang, kami ada setoran tiap bulannya ke Bang 'A'. Biasa bos langsung yang setor arisan ke atas bang kepihak Polres maupun Polda Jabar," ujar penjual kepada para awak media jurnalistik wartawan, Pada Hari Rabu ( 05 Agustus 2026 ). Pernyataan tersebut merupakan pengakuan narasumber yang masih memerlukan pembuktian melalui penyelidikan aparat penegak hukum. Karena itu, dugaan adanya aliran setoran maupun pihak-pihak yang disebut dalam pengakuan tersebut perlu ditelusuri secara profesional dan independen. Munculnya pengakuan tersebut mendorong desakan agar aparat melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap kemungkinan adanya jaringan terorganisir yang melindungi peredaran obat keras daftar G tanpa izin edar resmi. Apabila terdapat bukti yang mengarah pada pelanggaran yang melibatkan oknum aparat, penanganannya diharapkan dilakukan secara transparan sesuai ketentuan hukum dan kode etik yang berlaku. Publik juga menilai Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri perlu mendalami setiap informasi yang mengindikasikan dugaan pelanggaran disiplin maupun kode etik oleh anggota Polri. Pemeriksaan yang objektif dinilai penting untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam pemberantasan peredaran obat keras ilegal, khususnya di wilayah hukum Polres Cianjur, Polda Jawa Barat. Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) sebelumnya menyatakan dukungannya terhadap upaya pemberantasan peredaran obat keras tanpa izin edar. Salah satu langkah yang diambil adalah mengajak masyarakat berpartisipasi melalui program sayembara bagi pihak yang dapat memberikan informasi yang membantu aparat mengungkap jaringan peredaran obat keras ilegal. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempersempit ruang gerak para pelaku sekaligus memperkuat pengawasan masyarakat. Sejumlah warga juga berharap Polda Jawa Barat meningkatkan langkah-langkah penegakan hukum terhadap jaringan peredaran obat keras daftar G tanpa legalitas. Mengingat peredaran obat keras tanpa izin edar merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang kesehatan, masyarakat menantikan penindakan yang tegas, transparan, dan menyeluruh terhadap siapa pun yang terbukti terlibat. Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dan tanggapan dari Polda Jawa Barat, Polres Cianjur, serta pihak-pihak terkait mengenai pengakuan penjual dan dugaan adanya praktik setoran tersebut. Hak jawab dan klarifikasi akan dimuat sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Reporter : Redaksi

โœ๏ธ Aktivis Pers Indonesia  •  ๐Ÿ“… 05 Agustus 2026 BACA ANALISIS »