# POLITIK
Aliansi Masyarakat Bogor Bersatu Serukan Aksi “Bogor Darurat Korupsi”, Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | BOGOR — Aliansi Masyarakat Bogor Bersatu menyerukan aksi massa bertajuk “Bogor Darurat Korupsi” yang dijadwalkan berlangsung Pada Hari Jumat, 18 September 2026. Aksi tersebut ditujukan untuk mendorong pengawasan masyarakat terhadap penanganan berbagai dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Bogor Jawa Barat. Dalam seruan resminya, aliansi mengajak mahasiswa, pemuda, serta masyarakat umum untuk bersama-sama mengawal proses penegakan hukum dan mendorong agar setiap dugaan korupsi ditangani secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Zainuddin Arsyad, Ketua Umum Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa menyatakan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan keterlibatan masyarakat serta proses hukum yang terbuka dan akuntabel. "Kami menyerukan agar penanganan perkara dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum, tanpa intervensi pihak mana pun," ujar Zainuddin Arsyad. *Empat Tuntutan Utama* Dalam aksi tersebut, Aliansi Masyarakat Bogor Bersatu menyampaikan empat tuntutan utama. Pertama, mengusut tuntas dugaan korupsi di wilayah Bogor secara transparan dan menyeluruh. Kedua, mendorong penegakan hukum secara tegas terhadap pihak-pihak yang berdasarkan proses hukum dan alat bukti dinyatakan bersalah. Ketiga, menolak segala bentuk intervensi politik maupun tekanan yang dapat memengaruhi proses penanganan perkara korupsi. Keempat, mendorong pengungkapan dugaan jaringan korupsi serta meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti dugaan perkara yang menjadi perhatian masyarakat berdasarkan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Herry Setiawan, SH, Ketua Aktivis Pers Indonesia juga menyampaikan dugaan adanya keterkaitan antara unsur pemerintah daerah dan pihak lain yang mereka sebut sebagai elit nasional. "Dugaan tersebut merupakan bagian dari seruan aksi dan masih memerlukan pembuktian melalui proses penegakan hukum," ungkap Herry. *Aksi Dijadwalkan di Kantor Bupati Bogor* Aksi “Bogor Darurat Korupsi” direncanakan berlangsung dengan rincian: - Hari/Tanggal: Jumat, 18 September 2026 - Waktu: 13.00 WIB hingga selesai - Lokasi: Kantor Bupati Bogor Melalui aksi tersebut, Aliansi Masyarakat Bogor Bersatu berharap penanganan dugaan korupsi di wilayah Bogor dapat dilakukan secara transparan, profesional, dan sesuai mekanisme hukum. Seruan ini sekaligus menjadi ajakan kepada masyarakat untuk turut mengawasi proses pemberantasan korupsi dengan tetap mengedepankan penyampaian aspirasi secara damai dan tertib. Reporter : Imam Suwandi Dewan Redaksi
FABEM,MASKER PRAGI DAN PW PEMUDA MUSLIMIN SUMUT DESAK KEJAKASAAN AGUNG SEGERA USUT DUGAAN KORUPSI RENOVASI KANTOR IMIGRASI KELAS I POLONIA YANG SEMPAT TERHENTI
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Medan Sumatera Utara - Renovasi Gedung Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia Medan dimulai dan berlangsung di bawah kepemimpinan Kepala Kantor Arsi Aditya, dilanjutkan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Makmum, dan diselesaikan hingga tahap akhir (mencapai 98%–100%) serta siap digunakan di masa kepemimpinan Kepala Kantor yang baru, Ridha Sah Putra. Kronologi Kepemimpinan Selama Renovasi Inisiasi & Pemindahan Layanan (Oktober 2024): Proses renovasi total gedung utama di Jalan Mangkubumi dimulai di bawah kepemimpinan Arsi Aditya. Pada 28 Oktober 2024, seluruh operasional pelayanan publik dipindahkan sementara ke lantai 5 Yanglim Plaza, Medan. Masa Transisi (Awal 2025): Kelanjutan proyek fisik diawasi oleh Makmum selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor. Tahap Penyelesaian & Peresmian (Maret 2025 – Selesai): Struktur kepemimpinan resmi beralih kepada Ridha Sah Putra yang ditunjuk menjadi Kepala Kantor definitif. Pada pertengahan Maret 2025, ia langsung meninjau progres renovasi yang telah mencapai 98% hingga akhirnya seluruh pegawai siap melayani kembali dari gedung baru yang selesai dipugar. Ada nya dugaan korupsi terhadap renovasi kantor Imigrasi Kelas I polonia medan bernilai 13 M yang di demo berulang kali oleh beberapa organisasi,Ketua DPW FABEM (Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa) Sumatera Utara Rinno Hadinata kepada media di Medan Pada Hari Rabu Tanggal 22/07/2026 menuturkan Kejaksaan Agung RI untuk segera menindaklanjuti nya,karena prosew penyidikan perkara ini belum ada proges agar tidak terjadi polemik dan terganggu nya pelayanan publik masyarakat yang mengurus paspor. Kordinator Masker Pragi (Masyarakat sipil Kritis Pengawal Prabowo Gibran) Sumatera Utara Y.Tama menuturkan Progres renovasi bangunan Kantor Imigrasi Kelas I Polonia belum sepenuh nya selesai,terutama di lantai 3 meskipun sudah beropersional,masih ada bangunan yang belum di cat sempurna.pihak pihak terkait sudah pernah dipanggil oleh kejaksaan tinggi sumatera utara,progres pemeriksaan belum optimal. Redaksi : Reporter