AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua
Foto: Dok. AKTIVIS PERS - INDONESIA
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Pandeglang Banten - Audiensi antara BPPKB dan Aktivis Masyarakat Peduli Ujung Kulon dengan pihak Yayasan Badak Indonesia (YABI) berlangsung pada Kamis, 19 November 2026. Audiensi ini menjadi forum terbuka untuk menyampaikan pandangan masyarakat terhadap wacana pemindahan Badak Jawa ke luar Ujung Kulon. Pada Hari Kamis 19 November 2026.
Koordinator Audiensi : *Ahmad Fauzi Aceng, Arnan, dan Boyaudin.*
*Boyaudin: Kami Datang Karena Peduli, Bukan Melawan*
Dalam pembukaannya, Boyaudin menyampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Aktivis Peduli Ujung Kulon.
> "Kami datang bukan untuk melawan pemerintah ataupun yayasan swasta yang bergerak di bidang konservasi. Kami datang karena kami peduli. Karena Badak Jawa ini bukan sekadar satwa. Ini identitas Banten. Ini warisan Ujung Kulon yang sudah kami jaga selama puluhan tahun," ujar Boyaudin.
*Jejak Sejarah : Wacana Habitat Kedua Bukan Barang Baru*
Boyaudin memaparkan, wacana pemindahan Badak Jawa ke luar Ujung Kulon bukanlah ide yang muncul tiba-tiba. Jika menelusuri jejak Yayasan Badak Indonesia (YABI), terlihat jelas bahwa upaya mencari rumah kedua bagi satwa langka ini adalah agenda yang sudah dirancang sejak lama.
Gagasan ini bukan barang baru. Pada 2009, YABI menyusun proposal Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) sebagai langkah awal menuju habitat kedua. Setahun berselang, laporan YABI mencatat agenda resmi di Kementerian Kehutanan mengenai penentuan lokasi tersebut.
Pada 2018, Ketua YABI saat itu, Widodo Ramono, menyatakan kepada BBC bahwa seluruh populasi badak tidak bisa hanya bertumpu di Ujung Kulon. Kala itu, lokasi yang sempat dibidik adalah Cikepuh, Halimun Salak, dan Gunung Honje.
Namun, ada fakta yang jauh lebih mendasar. Sejatinya, usulan habitat baru dan translokasi ini telah diinisiasi sejak 1989. Acuan konservasinya tertuang dalam Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Badak Jawa melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2007.
Dalam regulasi yang berlaku pada 2007 hingga 2017 itu, tercantum tiga mandat aksi strategis : meningkatkan populasi sebesar 20 persen, membangun habitat kedua, dan mendirikan suaka Badak Jawa.
Artinya, membangun habitat kedua bukanlah wacana liar. Itu adalah perintah regulasi yang sudah berumur lebih dari satu dekade. Hingga 2017, dua dari tiga mandat tersebut telah dijalankan, yakni upaya peningkatan populasi dan pembangunan suaka badak. Sebaliknya, mandat membangun habitat kedua justru jalan di tempat tanpa titik terang.
*Pertanyaan Kritis : Mengapa Tiba-Tiba Alas Purwo?*
Bagian paling krusial dari catatan sejarah ini adalah pergeseran pilihan lokasi.
Laporan Mongabay pada 2017 mencatat bahwa WWF telah melakukan kajian parsial di Pulau Jawa. Hasilnya, ada lima kawasan yang dinilai memenuhi kriteria ekologis: Taman Nasional Halimun Salak, Cagar Alam Rawa Danau, Suaka Margasatwa Cikepuh, Cagar Alam Cikeusih, dan Cagar Alam Sancang.
Dari daftar tersebut, Suaka Margasatwa Cikepuh dipilih sebagai kandidat terkuat karena kemiripan karakteristiknya dengan Ujung Kulon. Rencana bloking zonasi pengelolaan kawasan pun sudah disusun matang, dengan mengalokasikan Zona 1 seluas 4.000 hektare sebagai calon rumah kedua badak.
Sayangnya, Cikepuh tersandung persoalan tata ruang yang pelik. Kawasan tersebut tumpang tindih dengan area latihan tempur Kostrad sekaligus masuk dalam skema pengembangan Geopark Ciletuh. Alhasil, bertahun-tahun berlalu, Cikepuh tak kunjung terwujud sebagai suaka baru.
> "Jika Cikepuh sudah melalui kajian ilmiah dan direkomendasikan secara resmi, mengapa yang kini digaungkan ke panggung global justru Alas Purwo, sebuah wilayah di ujung timur Pulau Jawa yang sama sekali tidak masuk dalam peta rekomendasi kajian historis WWF maupun YABI ..... ?" tanya Boyaudin.
*YABI dan WWF Adalah Mitra Strategis Pemerintah*
Dalam audiensi ini, Boyaudin menyampaikan, YABI dan WWF Indonesia adalah mitra strategis pemerintah. Walaupun sekarang yang didengar kontrak PKS untuk WWF sudah dihentikan oleh Kementerian Kehutanan, tapi dulu kedua lembaga ini pernah menyusun proposal tersebut dan mengusulkan harus ada tempat kedua bagi populasi Badak Jawa.
Namun skema lama ini tiba-tiba terguncang Pada Tanggal 12 November 2026. Dalam forum internasional COP31, Hashim Djojohadikusumo justru menyampaikan gagasan pemindahan badak ke Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur dengan alasan ancaman tsunami serta tawaran investasi melalui skema TFFF.
> "Sebagai pejabat tinggi negara, sangat tidak mungkin bagi Hashim untuk membuat pernyataan sebesar itu di forum internasional tanpa memiliki data atau dasar rujukan di bawahnya. Dari mana data itu berasal? Dugaan kami, Hashim mendapatkan informasi tersebut dari YABI atau dari WWF Indonesia yang sejak dulu ingin menggas soal ini?" ujar Boyaudin.
> "Jika TNUK sebagai otoritas lapangan menegaskan badak aman dan Kementerian Kehutanan menyatakan Alas Purwo belum terverifikasi, lantas mengapa Hashim justru tampil di forum internasional dengan narasi yang sama dengan skema dulu yang pernah digagas dua lembaga swasta ini ..... ?" lanjutnya.
*Klarifikasi YABI : Tidak Ada Rencana Pindahkan Badak ke Alas Purwo*
Pihak YABI menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas berbagai perhatian, masukan, saran, serta kepedulian masyarakat terhadap masa depan Badak Jawa di Indonesia.
YABI memandang bahwa keterlibatan masyarakat, akademisi, pemerhati lingkungan, organisasi konservasi, serta seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan upaya konservasi Badak Jawa.
> "Kami perlu sampaikan bahwa YABI tidak memiliki konsep, proposal, maupun rencana program untuk memindahkan Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo. YABI merupakan mitra kerja Pemerintah Indonesia dalam mendukung upaya konservasi Badak Jawa dan Badak Sumatera di Indonesia, khususnya melalui kerja sama dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia," ujar pihak YABI.
YABI menegaskan, bersama Balai TNUK, penyusunan program dan kegiatan dilakukan dan dibahas secara bersama, tidak berdiri sendiri dalam mendukung upaya pelestarian Badak Jawa oleh TNUK.
Salah satu upaya penting ke depan adalah pengembangan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di TNUK. Kawasan ini masih berada di dalam TNUK yang dirancang oleh pemerintah untuk mendukung pelaksanaan program pengembangbiakan beberapa individu Badak Jawa secara terstruktur dan terkelola.
*TUNTUTAN BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON:*
*1. TOLAK KERAS RELOKASI BADAK JAWA KE ALAS PURWO, JAWA TIMUR*
*2. LIBATKAN MASYARAKAT ADAT DAN WARGA UJUNG KULON DALAM SETIAP KEPUTUSAN TENTANG BADAK JAWA DAN MEMINTA KEPADA PIHAK YABI DAN TNUK SIAPA DALANG YANG MEMBERIKAN RUJUKAN KEPADA HASHIM DI FORUM INTERNASIONAL*
*3. PERKUAT PERLINDUNGAN DI UJUNG KULON, BUKAN MEMINDAHKAN BADAKNYA - HENTIKAN PERBURUAN LIAR*
*Ujung Kulon, Kamis 19 November 2026*
Sumber :
*Aliansi Aktivis Masyarakat Peduli Ujung Kulon Bersama BPPKB - Selatan / SUMUR*
*Koordinator Audiensi : AHMAD FAUZI ACENG - ARNAN - BOYAUDIN*
Reporter : Asep Kurniawan Kaperwil Redaksi Provinsi Banten
Koordinator Audiensi : *Ahmad Fauzi Aceng, Arnan, dan Boyaudin.*
*Boyaudin: Kami Datang Karena Peduli, Bukan Melawan*
Dalam pembukaannya, Boyaudin menyampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Aktivis Peduli Ujung Kulon.
> "Kami datang bukan untuk melawan pemerintah ataupun yayasan swasta yang bergerak di bidang konservasi. Kami datang karena kami peduli. Karena Badak Jawa ini bukan sekadar satwa. Ini identitas Banten. Ini warisan Ujung Kulon yang sudah kami jaga selama puluhan tahun," ujar Boyaudin.
*Jejak Sejarah : Wacana Habitat Kedua Bukan Barang Baru*
Boyaudin memaparkan, wacana pemindahan Badak Jawa ke luar Ujung Kulon bukanlah ide yang muncul tiba-tiba. Jika menelusuri jejak Yayasan Badak Indonesia (YABI), terlihat jelas bahwa upaya mencari rumah kedua bagi satwa langka ini adalah agenda yang sudah dirancang sejak lama.
Gagasan ini bukan barang baru. Pada 2009, YABI menyusun proposal Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) sebagai langkah awal menuju habitat kedua. Setahun berselang, laporan YABI mencatat agenda resmi di Kementerian Kehutanan mengenai penentuan lokasi tersebut.
Pada 2018, Ketua YABI saat itu, Widodo Ramono, menyatakan kepada BBC bahwa seluruh populasi badak tidak bisa hanya bertumpu di Ujung Kulon. Kala itu, lokasi yang sempat dibidik adalah Cikepuh, Halimun Salak, dan Gunung Honje.
Namun, ada fakta yang jauh lebih mendasar. Sejatinya, usulan habitat baru dan translokasi ini telah diinisiasi sejak 1989. Acuan konservasinya tertuang dalam Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Badak Jawa melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2007.
Dalam regulasi yang berlaku pada 2007 hingga 2017 itu, tercantum tiga mandat aksi strategis : meningkatkan populasi sebesar 20 persen, membangun habitat kedua, dan mendirikan suaka Badak Jawa.
Artinya, membangun habitat kedua bukanlah wacana liar. Itu adalah perintah regulasi yang sudah berumur lebih dari satu dekade. Hingga 2017, dua dari tiga mandat tersebut telah dijalankan, yakni upaya peningkatan populasi dan pembangunan suaka badak. Sebaliknya, mandat membangun habitat kedua justru jalan di tempat tanpa titik terang.
*Pertanyaan Kritis : Mengapa Tiba-Tiba Alas Purwo?*
Bagian paling krusial dari catatan sejarah ini adalah pergeseran pilihan lokasi.
Laporan Mongabay pada 2017 mencatat bahwa WWF telah melakukan kajian parsial di Pulau Jawa. Hasilnya, ada lima kawasan yang dinilai memenuhi kriteria ekologis: Taman Nasional Halimun Salak, Cagar Alam Rawa Danau, Suaka Margasatwa Cikepuh, Cagar Alam Cikeusih, dan Cagar Alam Sancang.
Dari daftar tersebut, Suaka Margasatwa Cikepuh dipilih sebagai kandidat terkuat karena kemiripan karakteristiknya dengan Ujung Kulon. Rencana bloking zonasi pengelolaan kawasan pun sudah disusun matang, dengan mengalokasikan Zona 1 seluas 4.000 hektare sebagai calon rumah kedua badak.
Sayangnya, Cikepuh tersandung persoalan tata ruang yang pelik. Kawasan tersebut tumpang tindih dengan area latihan tempur Kostrad sekaligus masuk dalam skema pengembangan Geopark Ciletuh. Alhasil, bertahun-tahun berlalu, Cikepuh tak kunjung terwujud sebagai suaka baru.
> "Jika Cikepuh sudah melalui kajian ilmiah dan direkomendasikan secara resmi, mengapa yang kini digaungkan ke panggung global justru Alas Purwo, sebuah wilayah di ujung timur Pulau Jawa yang sama sekali tidak masuk dalam peta rekomendasi kajian historis WWF maupun YABI ..... ?" tanya Boyaudin.
*YABI dan WWF Adalah Mitra Strategis Pemerintah*
Dalam audiensi ini, Boyaudin menyampaikan, YABI dan WWF Indonesia adalah mitra strategis pemerintah. Walaupun sekarang yang didengar kontrak PKS untuk WWF sudah dihentikan oleh Kementerian Kehutanan, tapi dulu kedua lembaga ini pernah menyusun proposal tersebut dan mengusulkan harus ada tempat kedua bagi populasi Badak Jawa.
Namun skema lama ini tiba-tiba terguncang Pada Tanggal 12 November 2026. Dalam forum internasional COP31, Hashim Djojohadikusumo justru menyampaikan gagasan pemindahan badak ke Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur dengan alasan ancaman tsunami serta tawaran investasi melalui skema TFFF.
> "Sebagai pejabat tinggi negara, sangat tidak mungkin bagi Hashim untuk membuat pernyataan sebesar itu di forum internasional tanpa memiliki data atau dasar rujukan di bawahnya. Dari mana data itu berasal? Dugaan kami, Hashim mendapatkan informasi tersebut dari YABI atau dari WWF Indonesia yang sejak dulu ingin menggas soal ini?" ujar Boyaudin.
> "Jika TNUK sebagai otoritas lapangan menegaskan badak aman dan Kementerian Kehutanan menyatakan Alas Purwo belum terverifikasi, lantas mengapa Hashim justru tampil di forum internasional dengan narasi yang sama dengan skema dulu yang pernah digagas dua lembaga swasta ini ..... ?" lanjutnya.
*Klarifikasi YABI : Tidak Ada Rencana Pindahkan Badak ke Alas Purwo*
Pihak YABI menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas berbagai perhatian, masukan, saran, serta kepedulian masyarakat terhadap masa depan Badak Jawa di Indonesia.
YABI memandang bahwa keterlibatan masyarakat, akademisi, pemerhati lingkungan, organisasi konservasi, serta seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan upaya konservasi Badak Jawa.
> "Kami perlu sampaikan bahwa YABI tidak memiliki konsep, proposal, maupun rencana program untuk memindahkan Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo. YABI merupakan mitra kerja Pemerintah Indonesia dalam mendukung upaya konservasi Badak Jawa dan Badak Sumatera di Indonesia, khususnya melalui kerja sama dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia," ujar pihak YABI.
YABI menegaskan, bersama Balai TNUK, penyusunan program dan kegiatan dilakukan dan dibahas secara bersama, tidak berdiri sendiri dalam mendukung upaya pelestarian Badak Jawa oleh TNUK.
Salah satu upaya penting ke depan adalah pengembangan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di TNUK. Kawasan ini masih berada di dalam TNUK yang dirancang oleh pemerintah untuk mendukung pelaksanaan program pengembangbiakan beberapa individu Badak Jawa secara terstruktur dan terkelola.
*TUNTUTAN BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON:*
*1. TOLAK KERAS RELOKASI BADAK JAWA KE ALAS PURWO, JAWA TIMUR*
*2. LIBATKAN MASYARAKAT ADAT DAN WARGA UJUNG KULON DALAM SETIAP KEPUTUSAN TENTANG BADAK JAWA DAN MEMINTA KEPADA PIHAK YABI DAN TNUK SIAPA DALANG YANG MEMBERIKAN RUJUKAN KEPADA HASHIM DI FORUM INTERNASIONAL*
*3. PERKUAT PERLINDUNGAN DI UJUNG KULON, BUKAN MEMINDAHKAN BADAKNYA - HENTIKAN PERBURUAN LIAR*
*Ujung Kulon, Kamis 19 November 2026*
Sumber :
*Aliansi Aktivis Masyarakat Peduli Ujung Kulon Bersama BPPKB - Selatan / SUMUR*
*Koordinator Audiensi : AHMAD FAUZI ACENG - ARNAN - BOYAUDIN*
Reporter : Asep Kurniawan Kaperwil Redaksi Provinsi Banten
đ° Baca Juga Berita Terkait
Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan
ABAH RUYANI SIAP PERANG BERSAMA SELURUH KESULTANAN BANTEN, ULAMA BANTEN, JAWARA BANTEN, AKTIVIS MAHASISWA, & WARGA MASYARAKAT BANTEN : BADAK JAWA ADALAH AMANAT WARISAN DARI LELUHUR, WASPADAI NIAT TERSELUBUNG EKSPLOITASI PEMERINTAH UNTUK PEMINDAHAN BADAK
Pengacara Internasional & Dewan Pembina Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id Erles Rareral, S.H., M.H., Siap Mendampingi Korban Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang, Hukum Harus Berjalan Segera Penjarakan Pelaku Kejahatan Pemerkosaan
KETUA PK KNPI CIGEULIS SAEFUL RAHMAN MENOLAK KERAS WACANA TRANSLOKASI BADAK JAWA UJUNG KULON KE ALAS PURWO DENGAN ALASAN TSUNAMI AKTIFNYA GUNUNG KRAKATAU
đŦ 0 Komentar Pembaca
Tinggalkan Balasan
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!