BREAKING
NEWS
ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT 🔴 AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua 🔴 Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia 🔴 Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan 🔴 Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini 🔴 ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT 🔴 AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua 🔴 Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia 🔴 Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan 🔴 Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini 🔴 ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT 🔴 AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua 🔴 Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia 🔴 Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan 🔴 Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini 🔴
DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI •
📡 BMKG LIVE • Jakarta Pusat: Cerah Berawan 27°C (RH: 88%, Angin: 2.2 km/j)   ••   đŸŒ¤ī¸ Surabaya: Cerah Berawan 33°C   ••   đŸŒ§ī¸ Bandung: Hujan Ringan 24°C   ••   ⛅ Medan: Berawan 31°C   ••   â˜€ī¸ Makassar: Cerah 30°C   ••   â›ˆī¸ Palembang: Hujan Petir 27°C     |     📡 BMKG LIVE • Jakarta Pusat: Cerah Berawan 27°C (RH: 88%, Angin: 2.2 km/j)   ••   đŸŒ¤ī¸ Surabaya: Cerah Berawan 33°C   ••   đŸŒ§ī¸ Bandung: Hujan Ringan 24°C   ••   ⛅ Medan: Berawan 31°C   ••   â˜€ī¸ Makassar: Cerah 30°C   ••   â›ˆī¸ Palembang: Hujan Petir 27°C     |    

TERINDIKASI KUAT ADANYA LAYANAN PROSTITUSI SEKSUAL BERBAYAR BERKEDOK SPA / MASSAGE BAR & LOUNGE DI WILAYAH KELAPA DUA - GADING SERPONG BAPENDA KABUPATEN TANGERANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB ATAS HUTANG PIUTANG PAJAK SEBESAR Rp. 881,74 MILIAR RUPIAH ... ???

Laporan Jurnalis: Aktivis Pers Indonesia
Terbit: 10 Nov 2026, 19:49 WIB • Dibaca 977 kali
TERINDIKASI KUAT ADANYA LAYANAN PROSTITUSI SEKSUAL BERBAYAR BERKEDOK SPA / MASSAGE BAR & LOUNGE DI WILAYAH KELAPA DUA - GADING SERPONG BAPENDA KABUPATEN TANGERANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB ATAS HUTANG PIUTANG PAJAK SEBESAR Rp. 881,74 MILIAR RUPIAH ... ???
Foto: Dok. AKTIVIS PERS - INDONESIA
Happy Ending, Double HJ, Double BJ hingga Threesome Double Platinum Dalam Materi Promosi Dipertanyakan. Riwayat Pengawasan Dan Potensi Kebocoran PAD Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Ikut Disorot Publik.



Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | KABUPATEN TANGERANG — Pihak Redaksi Media Aktivis Pers Indonesia & Media Bangkit News, menyoroti dugaan penawaran layanan prostitusi seksual berbayar berkedok SPA / Massage, Bar Lounge, di wilayah Kecamatan Kelapa Dua dan kawasan Gading Serpong, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

Dalam materi promosi yang ditelusuri redaksi ditemukan istilah Happy Ending, Double HJ, Double BJ, Threesome Double Platinum, Estafet Platinum, Single BJ, Double FJ, Full Service, Double Crot hingga Triple Crot.

Istilah tersebut memunculkan dugaan adanya penawaran layanan seksual berbayar yang perlu diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan dan penelusuran transaksi. Materi promosi merupakan petunjuk awal, bukan bukti bahwa seluruh layanan benar-benar dilakukan.

BAPENDA DIMINTA TELUSURI TRANSAKSI DAN POTENSI PAJAK!

Bapenda Kabupaten Tangerang didorong memeriksa pendataan wajib pajak, klasifikasi usaha, omzet, transaksi, serta riwayat kewajiban perpajakan sejak masing-masing usaha beroperasi.

Pemeriksaan perlu mencakup kemungkinan kewajiban PBJT dan Pajak Air Tanah sesuai karakter kegiatan usaha dan ketentuan yang berlaku.

Materi promosi juga mencantumkan fasilitas Bathtub, Shower, Hot Pool, Cold Pool, Whirlpool, Sauna, Springbed dan fasilitas lainnya.

Kondisi tersebut perlu menjadi bahan verifikasi lintas-OPD terkait NIB, PBG/SLF, dokumen lingkungan, serta sumber penggunaan air.

Jangan sampai aktivitas usaha berjalan, transaksi berlangsung, tetapi pendataan dan pengawasan penerimaan daerah justru tidak optimal.

DUA MANTAN CAMAT NAIK JABATAN, PENGAWASAN MASIH TANDA TANYA!

Pada 2016, H. Yayat Rohiman ketika menjabat Camat Kelapa Dua pernah menyampaikan adanya pendataan SPA dan panti pijat di kawasan Gading Serpong. Kini ia menjabat Kepala DPMPD.

Sementara H. Dadan Gandana, yang menandatangani izin Pijat Kesehatan dan Tradisional pada 2018 ketika menjabat Camat Kelapa Dua, kini menjabat Kepala Bapenda.

Wah, mantan Camatnya naik kelas, tetapi jangan sampai pengawasan SPA justru tinggal kenangan ..... !!!!!.

Pihak Redaksi Media Aktivis Pers Indonesia dan Media Bangkit News meminta keduanya menjelaskan riwayat pendataan, pengawasan, dan tindak lanjut sesuai periode kewenangan masing-masing. Pada Hari Selasa 10 November 2026.

USAHA BELASAN TAHUN, BAPENDA BARU MAU KOORDINASI ?

Pada Tanggal 02 November 2026, Media Aktivis Pers Indonesia meminta kepastian pemeriksaan. Atas Nama Nur dari Subbidang PBJT menyampaikan perlunya koordinasi dengan bidang lain dan OPD terkait yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

Koordinasi memang diperlukan. Namun, pertanyaannya: selama usaha beroperasi, bagaimana pendataan dan pengawasan kewajiban pajaknya.....?.

Usaha sudah eksis belasan tahun, Bapenda baru sibuk koordinasi sekarang, kemarin kemana saja ..... ?????.

Jangan sampai koordinasi menjadi jawaban rutin, sementara pemeriksaan konkret belum terlihat.

TERINDIKASI KUAT ADANYA HUTANG PIUTANG PAJAK MENCAPAI RP. 881,74 MILIAR RUPIAH, BAPENDA JANGAN TIDUR & MENUTUP MATA !!!!!.

Dokumen yang menjadi perhatian redaksi mencantumkan saldo piutang pajak daerah Kabupaten Tangerang sekitar Rp881,74 miliar. Angka tersebut perlu dicermati berdasarkan periode pencatatan, komposisi piutang, rekonsiliasi, dan catatan pemeriksaan BPK Provinsi Banten dan BPK RI.

Cukup fantastis! Masyarakat kecil dituntut patuh terhadap kewajiban PBB-P2, sementara persoalan piutang pajak ratusan miliar masih menjadi pekerjaan rumah.

Jangan sampai Bapenda lebih cepat menagih masyarakat kecil daripada membenahi kelemahan pendataan dan pengawasan penerimaan daerah!

PAD bukan sekadar angka dalam laporan. Penerimaan daerah dibutuhkan untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan.

Pegawai juga membutuhkan kepastian anggaran untuk menjalankan tugasnya. Karena itu, optimalisasi penerimaan daerah harus menjadi pekerjaan serius, bukan sekadar wacana koordinasi.

APH DAN OPD DIMINTA TURUN TANGAN !

Media Aktivis Pers mendorong Bapenda, Satpol PP, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, DLH, dan Inspektorat melakukan verifikasi sesuai kewenangannya.

APH juga didorong menelaah dokumentasi dugaan penawaran layanan prostitusi seksual dan kemungkinan pelanggaran hukum. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, penanganan harus berdasarkan pemeriksaan dan alat bukti yang sah.

Kabupaten Tangerang Provinsi Banten ingin gemilang. Namun, bagaimana bisa gemilang jika pengawasan hanya garang kepada masyarakat kecil tidak kepada para pengusaha ilegal & pengusaha prostitusi, sementara dugaan persoalan di sektor usaha masih menunggu koordinasi ..... ?????.

Media Aktivis Pers Indonesia membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Bapenda, DPMPD, Satpol PP, OPD terkait, H. Yayat Rohiman, H. Dadan Gandana, serta pengelola usaha yang menjadi objek penelusuran.

PENGAWASAN BUKAN SEKADAR KOORDINASI. PAD BUKAN SEKADAR ANGKA. BAPENDA JANGAN TIDUR & JANGAN TUTUP MATA TERUS MENERUS, KARENA KEPENTINGAN PUBLIK HARUS DIUTAMAKAN !









Reporter : Adi Prasetyo Kadiv : Intelijen, Investigasi & Monitoring Redaksi

📰 Baca Juga Berita Terkait

đŸ’Ŧ 0 Komentar Pembaca

Tinggalkan Balasan

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!