NIB RUMAH PIJAT, BRAND SPA, MASSAGE TELAH LAMA BEROPERASI : DI LAPANGAN TELAH DITEMUKAN TERINDIKASI KUAT ADANYA DUGAAN PRAKTIK PROSTITUSI SEKSUAL BERBAYAR, SIAPA YANG MENGAWASI DAN SIAPA YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB ?
Foto: Dok. AKTIVIS PERS - INDONESIA
Satu Gedung Beroperasi Sebagai SPA, Bar, Karaoke Hingga Event DJ : Legalitas Dipertanyakan, Pemkab Tangerang Didesak Membuka Hasil Pengawasan
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | KABUPATEN TANGERANG – Media Aktivis Pers – Indonesia.Co.Id & Redaksi Media Bangkit News.Com, telah menyoroti sejumlah usaha SPA, pijat, dan refleksi di Kecamatan Kelapa Dua, khususnya kawasan Gading Serpong, Kabupaten Tangerang Banten.
Penelusuran lapangan menemukan materi promosi yang memuat istilah layanan seperti Threesome, 2X Jackpot, Double Jackpot, Double HJ, Happy Ending Massage, Happy Ending Combo, Happy Ending Express, Single BJ, Double BJ, Single FJ, Double FJ, Full Service, Double Crot, dan Triple Crot. Istilah tersebut mengindikasikan dugaan penawaran layanan seksual berbayar yang perlu diverifikasi oleh instansi berwenang. Pada Hari Selasa 10 November 2026.
Media Aktivis Pers Indonesia juga menemukan usaha dengan NIB berkategori KBLI Rumah Pijat, tetapi menggunakan merek SPA dalam operasionalnya. Kesesuaian izin dengan kegiatan sebenarnya perlu diperiksa. Selain itu, terdapat dokumentasi sertifikat pemeriksaan HIV terhadap puluhan terapis melalui Puskesmas Kelapa Dua.
Sorotan lain tertuju pada satu gedung yang berdasarkan dokumentasi lapangan digunakan untuk aktivitas SPA, bar, karaoke, hingga acara DJ. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai legalitas setiap kegiatan, pihak pengelola, dan kewajiban pajak daerah. Siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang menikmati manfaat ekonominya ?.
SURAT DISAMPAIKAN, TINDAK LANJUT DIPERTANYAKAN
Pada Tanggal 25 September 2026, Media Aktivis Pers Indonesia menyampaikan surat Nomor 0027/MAP-I/IX/2026 kepada Bupati Tangerang Banten dan sejumlah perangkat daerah untuk meminta klarifikasi serta verifikasi. Surat tersebut tercatat mendapat disposisi Sekda Nomor 2957 Pada Tanggal 06 Oktober 2026.
Dalam komunikasi dengan DPMPTSP pada 15 Oktober 2026, Pak Kholid memberikan kontak Pak Adil untuk meneruskan pengaduan. Setelah itu, nomor WhatsApp Media Aktivis Pers diblokir oleh Pak Kholid.
Pada 16 Oktober 2026, Pak Adil menyampaikan, “Saya teruskan ke pimpinan saya. Semoga 1 minggu kedepan sudah ada jawabannya pak. Makasih.”
Namun, komunikasi berikutnya tidak lagi mendapat respons. DPMPTSP menerbitkan surat Nomor B/500.16.7/4447/X/DPMPTSP/2026 tanggal 20 Oktober 2026, diterima 23 Oktober 2026. Surat tersebut menjelaskan ketentuan KBLI dan OSS-RBA serta kemungkinan koordinasi dengan Satpol PP dan OPD teknis apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Media Aktivis Pers Indonesia mempertanyakan apakah penerbitan surat jawaban sudah dianggap menyelesaikan persoalan, sementara hasil verifikasi lapangan belum disampaikan.
KEPUTUSAN DISKOMINFO : MENGAPA INFORMASI DIKECUALIKAN ?
Media Aktivis Pers juga menyoroti Keputusan Kepala Diskominfo Kabupaten Tangerang Nomor 048/Kep.70-DISKOMINFO/2022 Pada Tanggal 07 Maret 2022 yang dijadikan dasar pengecualian informasi terkait SPA, pijat, dan refleksi.
Pasal 2 dan Pasal 19 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP menegaskan prinsip keterbukaan informasi dan kewajiban uji konsekuensi sebelum informasi dikecualikan.
Karena itu, Diskominfo dan PPID didesak menjelaskan dasar hukum, hasil uji konsekuensi, serta alasan pengecualian tersebut. Apa kepentingan yang dilindungi dan siapa yang diuntungkan ketika akses informasi publik dibatasi ?.
JANGAN SAMPAI KEWENANGAN JABATAN DISALAHGUNAKAN
Keberadaan NIB dan dokumen administrasi usaha seharusnya menjadi dasar verifikasi dan pengawasan, bukan sekadar jawaban administratif.
Media Aktivis Pers - Indonesia mendesak penelusuran atas kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, dan pihak yang diuntungkan.
Jika ditemukan unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan jabatan, serta kerugian negara, aparat penegak hukum patut menguji penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Media tidak menyimpulkan telah terjadi korupsi, tetapi setiap indikasi harus diperiksa secara objektif dan transparan.
DESAKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
Media Aktivis Pers mendesak Bupati Tangerang melalui Sekda mengoordinasikan DPMPTSP, Disporabudpar, Satpol PP, Dinas Kesehatan, DLH, dan Bapenda untuk memverifikasi legalitas, kesesuaian operasional, aspek kesehatan dan lingkungan, serta kewajiban pajak usaha yang menjadi sorotan.
Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut harus disampaikan secara tertulis.
Jangan sampai yang solid justru sikap diam ketika masyarakat meminta pertanggungjawaban. Jika tidak ada pelanggaran, tunjukkan hasil pengawasannya. Jika ditemukan pelanggaran, tindak tegas tanpa tebang pilih dan tanpa perlakuan istimewa.
Reporter : Adi Prasetyo Kadiv : Intelijen, Investigasi & Monitoring Redaksi
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | KABUPATEN TANGERANG – Media Aktivis Pers – Indonesia.Co.Id & Redaksi Media Bangkit News.Com, telah menyoroti sejumlah usaha SPA, pijat, dan refleksi di Kecamatan Kelapa Dua, khususnya kawasan Gading Serpong, Kabupaten Tangerang Banten.
Penelusuran lapangan menemukan materi promosi yang memuat istilah layanan seperti Threesome, 2X Jackpot, Double Jackpot, Double HJ, Happy Ending Massage, Happy Ending Combo, Happy Ending Express, Single BJ, Double BJ, Single FJ, Double FJ, Full Service, Double Crot, dan Triple Crot. Istilah tersebut mengindikasikan dugaan penawaran layanan seksual berbayar yang perlu diverifikasi oleh instansi berwenang. Pada Hari Selasa 10 November 2026.
Media Aktivis Pers Indonesia juga menemukan usaha dengan NIB berkategori KBLI Rumah Pijat, tetapi menggunakan merek SPA dalam operasionalnya. Kesesuaian izin dengan kegiatan sebenarnya perlu diperiksa. Selain itu, terdapat dokumentasi sertifikat pemeriksaan HIV terhadap puluhan terapis melalui Puskesmas Kelapa Dua.
Sorotan lain tertuju pada satu gedung yang berdasarkan dokumentasi lapangan digunakan untuk aktivitas SPA, bar, karaoke, hingga acara DJ. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai legalitas setiap kegiatan, pihak pengelola, dan kewajiban pajak daerah. Siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang menikmati manfaat ekonominya ?.
SURAT DISAMPAIKAN, TINDAK LANJUT DIPERTANYAKAN
Pada Tanggal 25 September 2026, Media Aktivis Pers Indonesia menyampaikan surat Nomor 0027/MAP-I/IX/2026 kepada Bupati Tangerang Banten dan sejumlah perangkat daerah untuk meminta klarifikasi serta verifikasi. Surat tersebut tercatat mendapat disposisi Sekda Nomor 2957 Pada Tanggal 06 Oktober 2026.
Dalam komunikasi dengan DPMPTSP pada 15 Oktober 2026, Pak Kholid memberikan kontak Pak Adil untuk meneruskan pengaduan. Setelah itu, nomor WhatsApp Media Aktivis Pers diblokir oleh Pak Kholid.
Pada 16 Oktober 2026, Pak Adil menyampaikan, “Saya teruskan ke pimpinan saya. Semoga 1 minggu kedepan sudah ada jawabannya pak. Makasih.”
Namun, komunikasi berikutnya tidak lagi mendapat respons. DPMPTSP menerbitkan surat Nomor B/500.16.7/4447/X/DPMPTSP/2026 tanggal 20 Oktober 2026, diterima 23 Oktober 2026. Surat tersebut menjelaskan ketentuan KBLI dan OSS-RBA serta kemungkinan koordinasi dengan Satpol PP dan OPD teknis apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Media Aktivis Pers Indonesia mempertanyakan apakah penerbitan surat jawaban sudah dianggap menyelesaikan persoalan, sementara hasil verifikasi lapangan belum disampaikan.
KEPUTUSAN DISKOMINFO : MENGAPA INFORMASI DIKECUALIKAN ?
Media Aktivis Pers juga menyoroti Keputusan Kepala Diskominfo Kabupaten Tangerang Nomor 048/Kep.70-DISKOMINFO/2022 Pada Tanggal 07 Maret 2022 yang dijadikan dasar pengecualian informasi terkait SPA, pijat, dan refleksi.
Pasal 2 dan Pasal 19 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP menegaskan prinsip keterbukaan informasi dan kewajiban uji konsekuensi sebelum informasi dikecualikan.
Karena itu, Diskominfo dan PPID didesak menjelaskan dasar hukum, hasil uji konsekuensi, serta alasan pengecualian tersebut. Apa kepentingan yang dilindungi dan siapa yang diuntungkan ketika akses informasi publik dibatasi ?.
JANGAN SAMPAI KEWENANGAN JABATAN DISALAHGUNAKAN
Keberadaan NIB dan dokumen administrasi usaha seharusnya menjadi dasar verifikasi dan pengawasan, bukan sekadar jawaban administratif.
Media Aktivis Pers - Indonesia mendesak penelusuran atas kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, dan pihak yang diuntungkan.
Jika ditemukan unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan jabatan, serta kerugian negara, aparat penegak hukum patut menguji penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Media tidak menyimpulkan telah terjadi korupsi, tetapi setiap indikasi harus diperiksa secara objektif dan transparan.
DESAKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
Media Aktivis Pers mendesak Bupati Tangerang melalui Sekda mengoordinasikan DPMPTSP, Disporabudpar, Satpol PP, Dinas Kesehatan, DLH, dan Bapenda untuk memverifikasi legalitas, kesesuaian operasional, aspek kesehatan dan lingkungan, serta kewajiban pajak usaha yang menjadi sorotan.
Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut harus disampaikan secara tertulis.
Jangan sampai yang solid justru sikap diam ketika masyarakat meminta pertanggungjawaban. Jika tidak ada pelanggaran, tunjukkan hasil pengawasannya. Jika ditemukan pelanggaran, tindak tegas tanpa tebang pilih dan tanpa perlakuan istimewa.
Reporter : Adi Prasetyo Kadiv : Intelijen, Investigasi & Monitoring Redaksi
📰 Baca Juga Berita Terkait
AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua
Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan
ABAH RUYANI SIAP PERANG BERSAMA SELURUH KESULTANAN BANTEN, ULAMA BANTEN, JAWARA BANTEN, AKTIVIS MAHASISWA, & WARGA MASYARAKAT BANTEN : BADAK JAWA ADALAH AMANAT WARISAN DARI LELUHUR, WASPADAI NIAT TERSELUBUNG EKSPLOITASI PEMERINTAH UNTUK PEMINDAHAN BADAK
Pengacara Internasional & Dewan Pembina Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id Erles Rareral, S.H., M.H., Siap Mendampingi Korban Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang, Hukum Harus Berjalan Segera Penjarakan Pelaku Kejahatan Pemerkosaan
💬 0 Komentar Pembaca
Tinggalkan Balasan
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!