BREAKING
NEWS
ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT ๐Ÿ”ด AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua ๐Ÿ”ด Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia ๐Ÿ”ด Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan ๐Ÿ”ด Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini ๐Ÿ”ด ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT ๐Ÿ”ด AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua ๐Ÿ”ด Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia ๐Ÿ”ด Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan ๐Ÿ”ด Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini ๐Ÿ”ด ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT ๐Ÿ”ด AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua ๐Ÿ”ด Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia ๐Ÿ”ด Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan ๐Ÿ”ด Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini ๐Ÿ”ด
DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI •
๐Ÿ“ก BMKG LIVE • Jakarta Pusat: Cerah Berawan 27ยฐC (RH: 88%, Angin: 2.2 km/j)   ••   ๐ŸŒค๏ธ Surabaya: Cerah Berawan 33ยฐC   ••   ๐ŸŒง๏ธ Bandung: Hujan Ringan 24ยฐC   ••   โ›… Medan: Berawan 31ยฐC   ••   โ˜€๏ธ Makassar: Cerah 30ยฐC   ••   โ›ˆ๏ธ Palembang: Hujan Petir 27ยฐC     |     ๐Ÿ“ก BMKG LIVE • Jakarta Pusat: Cerah Berawan 27ยฐC (RH: 88%, Angin: 2.2 km/j)   ••   ๐ŸŒค๏ธ Surabaya: Cerah Berawan 33ยฐC   ••   ๐ŸŒง๏ธ Bandung: Hujan Ringan 24ยฐC   ••   โ›… Medan: Berawan 31ยฐC   ••   โ˜€๏ธ Makassar: Cerah 30ยฐC   ••   โ›ˆ๏ธ Palembang: Hujan Petir 27ยฐC     |    
Hukum & Kriminal

ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT

๐Ÿ•ต๏ธ Jurnalis: Aktivis Pers Indonesia  •  ๐Ÿ“… 22 November 2026

โšก LAPORAN TERAKHIR DIPERBARUI (LAST UPDATE)

ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT

๐Ÿ“… 22/11/2026  •  โฐ 00:08 WIB

Deklarasi Shenzhen dan Kembalinya Konser Kekuatan Besar: Ujian Baru Politik Bebas Aktif Indonesia

๐Ÿ“… 20/11/2026  •  โฐ 07:51 WIB

AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua

๐Ÿ“… 20/11/2026  •  โฐ 01:23 WIB

Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia

๐Ÿ“… 19/11/2026  •  โฐ 13:31 WIB

๐Ÿ“ KAT: Daerah

LIHAT SEMUA »

Diduga Dikerjakan Subkonstruksi, Proyek TRK SMPN 7 Pasarkemis Senilai Rp985 Juta Minim Pengawasan

๐Ÿ“… 17 November 2026

Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Mama Dedeh Sambut dan Meriahkan Acara Sewindu As Shofa Fest 2026

๐Ÿ“… 15 November 2026

Dosen Dan Para Mahasiswa UNPAM Memperkuat Literasi Media Serta Etika Penggunaan AI

๐Ÿ“… 11 November 2026

Mengusung " Harmoni Dalam Perbedaan", HUT Ke - 81 Tahun Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Gelar Doa Bersama Dan Ziarah Tokoh Pendiri

๐Ÿ“… 21 Oktober 2026

๐Ÿ“ KAT: Ekonomi

LIHAT SEMUA »

โ€ŽKaryawan CV Global Jaya Mendesak Wali Kota Tangerang Agar Segera Bertindak Memperhatikan Nasib Para Pekerja

๐Ÿ“… 13 Oktober 2026

๐Ÿ“ KAT: Hukum & Kriminal

LIHAT SEMUA »

ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT

๐Ÿ“… 22 November 2026

Terindikasi Kuat Adanya Pengeroyokan & Penganiayaan Terhadap Korban Berinisial IS & MR Advocate Rensis & AKTIVIS PERS INDONESIA Tidak Akan Tinggal Diam Dengan Kasus Ini

๐Ÿ“… 18 November 2026

Heboh, Penemuan Mayat di Kali Pinggir Toko Bangunan

๐Ÿ“… 17 November 2026

BPPKB HDS PANIMBANG JAYA PANDEGLANG BANTEN MELAKUKAN MUSYAWARAH MUFAKAT DAMAI SECARA KEKELUARGAAN ATAS KEJADIAN PENGANIAYAAN, ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP KORBAN BERNAMA SUKMA WARGA MASYARAKAT PANIMBANG PANDEGLANG BANTEN

๐Ÿ“… 10 November 2026

๐Ÿ“ KAT: ILEGAL

LIHAT SEMUA »

Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini

๐Ÿ“… 18 November 2026

Ungkap Dugaan Penyimpangan Pertalite, Awak Media Jurnalistik Wartawan Diintimidasi, Terindikasi Kuat Polsek Cipatujah & Polres Tasikmalaya Melindungi Para Oknum Mafia BBM Ilegal

๐Ÿ“… 13 November 2026

AKHIRNYA TERKUAK JUGA ..... ! Pengisian BBM Bersubsidi Jenis Pertalite Berulang Di SPBU Ciherang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor Disorot Publik, Operator Akui Terima Kelebihan Uang Rp. 2.000 โ€“ Rp. 5.000 Dari Para Pelangsir BBM Bersubsidi

๐Ÿ“… 28 Oktober 2026

Terindikasi Kuat Pembuatan Oli Palsu Di Wilayah Kosambi Belum Terjawab Inisial Chandra Adalah Dalangnya, DPD IWOI Meminta Polres Tangerang, Polda Banten & Kemenperin Turun Tangan Tangkap Terduga Pelaku ILEGAL

๐Ÿ“… 27 September 2026

๐Ÿ“ KAT: Kedutaan Besar Internasional

LIHAT SEMUA »

Deklarasi Shenzhen dan Kembalinya Konser Kekuatan Besar: Ujian Baru Politik Bebas Aktif Indonesia

๐Ÿ“… 20 November 2026

Memori Historis, Tanggung Jawab Negara, Dan Tuntutan Keadilan Yang Terus Berlanjut

๐Ÿ“… 27 Oktober 2026

Tonggak Sejarah Baru Maroko : Fatima Ezzahra El Mansouri Pimpin Pemerintahan Baru, Persisma Tegaskan Dukungan Berkelanjutan

๐Ÿ“… 01 Oktober 2026

HM The King Appoints Fatima Ezzahra El Mansouri As Head Of Government, Entrusts Her With Forming New Gov't

๐Ÿ“… 01 Oktober 2026

๐Ÿ“ KAT: Nasional

LIHAT SEMUA »

Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia

๐Ÿ“… 19 November 2026

Ketika Gibran Mundur Dari Wakil Presiden Republik Indonesia

๐Ÿ“… 12 November 2026

Seluruh Jajaran Keluarga Besar Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia & Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id Mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda Ke - 98 Tahun 2026, Usung Tema Patriotisme Pemuda Untuk Indonesia Maju

๐Ÿ“… 28 Oktober 2026

Jaga Marwah Profesi Insan PERS Di Tengah Industri Media Online : Demokrasi Jangan Dijadikan Alat Intimidasi & Intervensi Karena Insan PERS Jurnalistik Wartawan Adalah Pilar Ke 4 Demokrasi Indonesia

๐Ÿ“… 26 Oktober 2026

๐Ÿ“ KAT: Pemerintahan

LIHAT SEMUA »

AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua

๐Ÿ“… 20 November 2026

Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan

๐Ÿ“… 18 November 2026

ABAH RUYANI SIAP PERANG BERSAMA SELURUH KESULTANAN BANTEN, ULAMA BANTEN, JAWARA BANTEN, AKTIVIS MAHASISWA, & WARGA MASYARAKAT BANTEN : BADAK JAWA ADALAH AMANAT WARISAN DARI LELUHUR, WASPADAI NIAT TERSELUBUNG EKSPLOITASI PEMERINTAH UNTUK PEMINDAHAN BADAK

๐Ÿ“… 18 November 2026

Pengacara Internasional & Dewan Pembina Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id Erles Rareral, S.H., M.H., Siap Mendampingi Korban Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang, Hukum Harus Berjalan Segera Penjarakan Pelaku Kejahatan Pemerkosaan

๐Ÿ“… 16 November 2026

๐Ÿ“ KAT: Politik

LIHAT SEMUA »

Miliki 56 Ribu Anggota, Satlinmas Kota Tangerang Diklaim Terbesar di Indonesia

๐Ÿ“… 16 November 2026

Aliansi Masyarakat Bogor Bersatu Serukan Aksi โ€œBogor Darurat Korupsiโ€, Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi

๐Ÿ“… 18 September 2026

FABEM, MASKER PRAGI DAN PW PEMUDA MUSLIMIN SUMUT DESAK KEJAKASAAN AGUNG SEGERA USUT DUGAAN KORUPSI RENOVASI KANTOR IMIGRASI KELAS I POLONIA YANG SEMPAT TERHENTI

๐Ÿ“… 23 Juli 2026

๐Ÿ“ KAT: Presiden

LIHAT SEMUA »

Akselerasi Asta Cita Kabinet Merah Putih : Presiden Prabowo Subianto Rombak Kabinet untuk Pacu Target KPI Pembangunan

๐Ÿ“… 01 Oktober 2026

๐Ÿ“ KAT: Tindak Pidana Korupsi

LIHAT SEMUA »

WARGA MASYARAKAT " NGAMUK " & CAMAT CIBITUNG ANGKAT SUARA : TOLAK KIRIMAN PAVING BLOCK " BUDUG " PROYEK JALAN PAKET 5 PANDEGLANG SENILAI Rp. 1,4 MILIAR ANGGARAN APBD TERINDIKASI KUAT TELAH BANYAK DI KORUPSI OLEH PARA PEJABATNYA

๐Ÿ“… 09 September 2026

๐Ÿ“ KAT: TNI / POLRI

LIHAT SEMUA »

Desa Setiang Disorot Publik, Mbah Diro Sebut Siahaan Alias Aan Memiliki Sejumlah Lokasi Tambang Di Wilayah Desa Setiang Pucuk Rantau Sektor Polsek Kuantan Mudik, Ada Apa Dengan Pihak APH Polsek & Polres Kuansing Sampai Tidak Bisa Memberantas PETI ILEGAL

๐Ÿ“… 18 November 2026

Polda Banten Tindak Lanjuti Arahan Langsung Dari Kapolri Soal Larangan Vape, Seluruh Personel Diminta Patuhi Aturan Serta Perintah Langsung Dari Kapolri

๐Ÿ“… 02 November 2026

POLSEK BESERTA KORAMIL TALISAYAN BERAU MENGHADIRI PEMBUKAAN PORSENI DI KAMPUNG CAMPUR SARI KECAMATAN TALISAYAN KABUPATEN BERAU, WUJUD SINERGITAS TNI - POLRI DUKUNG KREATIVITAS PEMUDA

๐Ÿ“… 02 November 2026

Polda Banten Menghimbau Kepada The Jakmania Patuhi Sanksi Komdis PSSI, Tidak Hadir Di BIS Saat Dewa United Hadapi Persija

๐Ÿ“… 31 Oktober 2026

๐Ÿ“ฐ INFRASTRUKTUR INFORMASI REGULER

LIVE STREAM
Hukum & Kriminal

ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT

Sempat Diwarnai Adu Argumen Cukup Panjang Upaya Pengambilan Paksa Kendaraan Akhirnya Batal. Berti Tegaskan Mobil Tidak Boleh Dibawa Sebelum Ahmad Dihadirkan dan Persoalan Utang Piutang Diselesaikan ..... !!!!! Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | BEKASI โ€“ Suasana di kawasan Perumahan Villa Nusa Indah mendadak memanas setelah seorang pria yang mengaku berpangkat Kolonel, didampingi dua orang yang disebut sebagai anggota Polisi Militer (PM), diduga hendak melakukan pengambilan paksa atau eksekusi sebuah kendaraan milik keluarga Berti. Peristiwa tersebut sempat diwarnai keributan dan adu argumentasi antara pihak yang hendak mengambil kendaraan dengan keluarga yang mempertahankan mobil tersebut. Berti, selaku pihak keluarga yang keberatan atas upaya pengambilan kendaraan, dengan tegas menolak mobil dibawa sebelum Ahmad dihadirkan untuk menyelesaikan persoalan yang menurutnya masih memiliki sangkutan dengan dirinya. "Silakan hadirkan dulu si Ahmad, baru mobil silakan dibawa. Selagi Ahmad tidak bisa dihadirkan, mohon maaf, mobil jangan coba-coba diambil paksa. Ahmad itu masih ada sangkutan dengan saya, nilainya lebih dari mobil ini," tegas Berti. Dalam perdebatan tersebut, Berti juga mempertanyakan kehadiran seorang pria yang mengaku berpangkat Kolonel dan diduga mendampingi proses pengambilan kendaraan. "Bapak lagi malu-maluin aja. Berpangkat Kolonel tapi nyambi seperti matel (mata elang)," sindir Berti. Menanggapi pernyataan tersebut, pria yang mengaku Kolonel itu membantah dirinya bertindak sebagai penagih kendaraan. "Bukan, Bang. Saya hanya menemani dikarenakan ini masih keluarga saya," jawab pria tersebut. Namun, Berti menegaskan bahwa persoalan utamanya bukan sekadar pengakuan atau alasan kehadiran pria tersebut, melainkan fakta bahwa dirinya menyaksikan seseorang yang mengaku sebagai Kolonel datang bersama dua orang yang disebut anggota Polisi Militer dalam upaya pengambilan kendaraan. Pada Hari Sabtu 21 November 2026. "Entahlah Bapak mau beralibi apa. Pada intinya malam ini Bapak mengakui sebagai Kolonel dan didampingi dua anggota PM," lanjut Berti. PERTANYAKAN KEWENANGAN APARAT DALAM PENARIKAN KENDARAAN Hingga perdebatan berlangsung, kendaraan tersebut akhirnya tidak jadi dibawa. Upaya pengambilan paksa yang dipersoalkan keluarga pun tidak berlanjut pada malam itu. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan serius mengenai batas kewenangan aparat TNI, khususnya apabila terdapat anggota militer yang hadir dalam persoalan penarikan kendaraan terkait hubungan utang-piutang atau pembiayaan. Pada prinsipnya, tugas prajurit TNI adalah menjalankan fungsi pertahanan negara serta tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan bertindak sebagai eksekutor penarikan kendaraan untuk kepentingan privat. Apabila benar terdapat anggota TNI yang terlibat atau menggunakan atribut maupun kewenangannya dalam proses penarikan kendaraan, hal tersebut perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan kesan adanya intimidasi atau penyalahgunaan institusi. Penarikan kendaraan yang berkaitan dengan pembiayaan juga harus mengikuti ketentuan hukum, termasuk persyaratan eksekusi jaminan fidusia apabila kendaraan tersebut menjadi objek jaminan. DESAK KLARIFIKASI DAN PEMERIKSAAN Atas kejadian tersebut, pihak terkait, termasuk satuan tempat pria yang mengaku Kolonel dan dua orang yang disebut anggota PM bertugas, perlu memberikan penjelasan terbuka. Beberapa hal yang patut diklarifikasi antara lain : 1. Apa kapasitas dan tujuan kehadiran pria yang mengaku ada Oknum TNI dengan berpangkat Kolonel ..... ?. 2. Benarkah dua orang yang mendampinginya merupakan anggota Polisi Militer aktif ..... ?. 3. Apakah kehadiran mereka dalam persoalan penarikan kendaraan atas perintah kedinasan atau murni urusan keluarga ..... ?. 4. Apa dasar hukum dan dokumen yang digunakan untuk mengambil kendaraan tersebut ..... ?. 5. Mengapa Ahmad, yang menurut Berti masih memiliki sangkutan dengan keluarga, tidak dihadirkan untuk menyelesaikan persoalan? Jangan sampai kewenangan dan kehormatan institusi TNI justru terseret ke dalam persoalan privat yang semestinya diselesaikan melalui mekanisme hukum. Kehadiran aparat negara seharusnya memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat, bukan menimbulkan ketakutan ataupun kesan bahwa persoalan perdata dapat diselesaikan dengan tekanan kekuasaan. Warta Sidik akan membuka ruang klarifikasi bagi pihak Kolonel yang bersangkutan, anggota Polisi Militer, Ahmad, maupun pihak pembiayaan agar persoalan ini dapat diberitakan secara utuh, objektif, dan berimbang. Reporter : Redaksi

๐Ÿ“… 22 November 2026  •  ๐Ÿ‘๏ธ 200 Views KRONOLOGI »
Kedutaan Besar Internasional

Deklarasi Shenzhen dan Kembalinya Konser Kekuatan Besar: Ujian Baru Politik Bebas Aktif Indonesia

JAKARTA - Pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Shenzhen, Tiongkok, pada 19 November 2026, menjadi salah satu peristiwa diplomatik paling penting dalam perkembangan politik internasional kontemporer. Berlangsung di sela Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), pertemuan tersebut mempertemukan tiga kekuatan besar yang selama ini menentukan arah persaingan geopolitik dunia. Ketiganya menghasilkan dokumen bertajuk Heads of State Declaration toward Peace. Deklarasi tersebut menyampaikan komitmen menjaga stabilitas internasional, tetapi sekaligus memunculkan pertanyaan mendasar: apakah dunia sedang bergerak menuju perdamaian yang lebih stabil atau justru memasuki era baru ketika nasib negara-negara kecil ditentukan melalui kesepakatan antarkekuatan besar? Ironisnya, sebagaimana dilaporkan kantor berita Associated Press, deklarasi perdamaian tersebut tidak secara khusus menyebut perang Rusia-Ukraina maupun perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran. Belum terdapat pula terobosan konkret untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan antara retorika perdamaian dan kenyataan geopolitik. Dialog antarpemimpin memang dapat mengurangi risiko konfrontasi, tetapi belum tentu menghasilkan penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan. Bagi Indonesia, Deklarasi Shenzhen bukan sekadar peristiwa diplomatik internasional. Pertemuan itu merupakan ujian terhadap relevansi politik luar negeri bebas aktif ketika multilateralisme menghadapi tekanan dan kepentingan negara besar semakin mendominasi pengambilan keputusan global. *Empat Kesepakatan dan Persoalan yang Tersisa.* Deklarasi Shenzhen memuat empat komitmen utama yang mencerminkan kepentingan strategis Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia (The White House, 2026). Pertama, ketiganya menyepakati pentingnya reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya peningkatan efektivitas organisasi tersebut dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Namun, deklarasi tidak menjelaskan bentuk reformasi, termasuk kemungkinan pembatasan hak veto maupun penambahan anggota tetap Dewan Keamanan. Kedua, ketiga negara berencana meningkatkan produksi dan pasokan produk minyak bumi olahan untuk menjaga stabilitas energi global. Komitmen ini menunjukkan bahwa keamanan energi telah menjadi bagian penting dari diplomasi geopolitik, terutama ketika konflik Timur Tengah mengganggu jalur perdagangan dan meningkatkan ketidakpastian pasar. Ketiga, deklarasi menekankan prinsip persetujuan negara dan penghormatan terhadap kekebalan pejabat negara serta mengingatkan agar Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) tidak menyalahgunakan yurisdiksinya. Butir ketiga menjadi yang paling kontroversial karena berpotensi menimbulkan ketegangan dengan prinsip akuntabilitas hukum internasional. Pasal 27 Statuta Roma justru menegaskan bahwa jabatan resmi, termasuk kepala negara, tidak dengan sendirinya membebaskan seseorang dari tanggung jawab pidana internasional. Keempat, ketiganya menyatakan bahwa perang nuklir tidak dapat dimenangkan dan tidak boleh terjadi. Mereka berkomitmen membuka dialog untuk mengurangi risiko nuklir serta mencegah proliferasi senjata nuklir. Komitmen tersebut muncul setelah berakhirnya perjanjian pengendalian senjata nuklir New START pada 5 Februari 2026. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI, 2026) mengingatkan bahwa berakhirnya perjanjian itu meningkatkan ketidakpastian mengenai persenjataan strategis Amerika Serikat dan Rusia. Dengan demikian, empat kesepakatan Shenzhen lebih merupakan pernyataan mengenai kepentingan bersama daripada arsitektur keamanan internasional yang memiliki mekanisme pelaksanaan jelas. Kembalinya Konser Kekuatan Besar Deklarasi Shenzhen mengingatkan dunia pada konsep concert of great powers, yaitu pengelolaan stabilitas internasional melalui koordinasi sejumlah negara berkekuatan dominan. Dalam sejarah diplomasi, pendekatan tersebut pernah berkembang melalui Concert of Europe setelah Kongres Wina 1815. Pola serupa terlihat dalam perundingan kekuatan Sekutu menjelang berakhirnya Perang Dunia II, termasuk Konferensi Yalta 1945. Namun, Shenzhen tidak identik dengan Yalta. Pertemuan Yalta membahas pengaturan konkret tatanan pascaperang, sedangkan Deklarasi Shenzhen belum menghasilkan rancangan kelembagaan baru, pembagian tanggung jawab keamanan yang terukur, ataupun kesepakatan penyelesaian konflik tertentu. Perkembangan ini justru memperlihatkan kecenderungan diplomasi transaksional, yakni hubungan antarnegara yang semakin ditentukan oleh keuntungan langsung, daya tawar ekonomi, serta kalkulasi keamanan. Max Yoeli dari Chatham House (2026) sebelumnya menjelaskan bahwa hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok lebih diarahkan pada pengelolaan persaingan daripada penyelesaian pertentangan struktural. Washington cenderung mengutamakan hasil praktis jangka pendek, sedangkan Beijing menempatkan stabilitas hubungan dalam perhitungan strategis jangka panjang. Pertemuan Shenzhen memperluas kecenderungan itu dengan melibatkan Rusia dalam satu forum trilateral. Ada manfaat potensial dari komunikasi langsung tersebut, terutama untuk mencegah salah perhitungan militer dan eskalasi nuklir. Akan tetapi, diplomasi kekuatan besar menjadi bermasalah apabila kesepakatan mereka mengabaikan kedaulatan negara lain, prinsip hukum internasional, atau mekanisme penyelesaian sengketa multilateral. Risiko terbesarnya adalah munculnya hierarki internasional yang semakin tajam: negara besar menetapkan agenda, sementara negara kecil dan menengah hanya menyesuaikan diri dengan keputusan yang dibuat tanpa keterlibatan mereka. *Peluang Indonesia Mendorong Reformasi PBB* Bagi Indonesia, pernyataan mengenai reformasi PBB merupakan peluang diplomatik yang perlu dimanfaatkan secara serius. Struktur Dewan Keamanan PBB masih mencerminkan konfigurasi kekuatan setelah Perang Dunia II. Lima anggota tetap memiliki hak veto, sedangkan keterwakilan negara-negara berkembang, termasuk Afrika dan sejumlah kawasan Asia, belum sebanding dengan perkembangan politik internasional. Indonesia dapat mendorong reformasi yang meningkatkan keterwakilan geografis, memperkuat transparansi keputusan, dan membatasi penggunaan veto dalam situasi kekejaman massal. Namun, Jakarta tidak boleh menganggap komitmen tiga negara di Shenzhen otomatis menunjukkan kesediaan mereka mengurangi keistimewaan sebagai pemegang hak veto. Reformasi yang hanya memperbesar legitimasi anggota tetap tanpa memperbaiki representasi justru berisiko mempertahankan ketimpangan lama. Diplomasi Indonesia perlu memanfaatkan forum PBB, ASEAN, G20, dan kerja sama Global South untuk membangun dukungan lintas kawasan. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS juga dapat digunakan sebagai saluran konsultasi, sepanjang tidak mengurangi independensi diplomatik Indonesia. *Sentralitas ASEAN di Tengah Diplomasi Adidaya* Tantangan berikutnya adalah kemungkinan semakin berkurangnya pengaruh ASEAN dalam menentukan arsitektur keamanan Indo-Pasifik. Selama beberapa dekade, ASEAN mengembangkan berbagai mekanisme dialog, termasuk ASEAN Regional Forum dan East Asia Summit. Forum-forum tersebut memberikan kesempatan kepada negara-negara Asia Tenggara untuk berpartisipasi dalam pembahasan keamanan bersama kekuatan besar. Namun, apabila Washington, Beijing, dan Moskow semakin mengutamakan kesepakatan langsung, posisi ASEAN sebagai penggerak utama diplomasi regional dapat terdesak. Laporan Lowy Institute (2026), Can ASEAN Agree on a Playbook for Indo-Pacific Security?, menunjukkan bahwa sentralitas ASEAN menghadapi tekanan akibat persaingan kekuatan besar, konflik Laut Tiongkok Selatan, krisis Myanmar, serta kelemahan koordinasi penanganan krisis regional. Sementara itu, Melinda Martinus (2026) dari ISEASโ€“Yusof Ishak Institute menemukan bahwa kalangan pengambil keputusan dan pembentuk opini Indonesia tetap memandang ASEAN sebagai instrumen penting untuk mempertahankan otonomi strategis di tengah persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok. Artinya, Indonesia perlu memperjuangkan sentralitas ASEAN melalui kemampuan nyata, bukan sekadar pernyataan diplomatik. Kesatuan sikap dalam isu keamanan maritim, penyelesaian konflik, dan ketahanan rantai pasok akan menentukan apakah ASEAN tetap relevan. Indonesia juga perlu memastikan bahwa perbedaan orientasi politik luar negeri antaranggota tidak dimanfaatkan kekuatan eksternal untuk melemahkan posisi tawar kawasan. Politik Bebas Aktif yang Lebih Strategis Menghadapi perubahan tersebut, politik bebas aktif tidak cukup lagi dipahami sebagai sikap tidak memihak Amerika Serikat, Tiongkok, ataupun Rusia. Prinsip bebas berarti mempertahankan kemandirian dalam menentukan keputusan berdasarkan kepentingan nasional dan hukum internasional. Sementara itu, prinsip aktif menuntut Indonesia berinisiatif membentuk agenda perdamaian dan kerja sama internasional. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang memperkuat pendekatan tersebut melalui diplomasi yang lebih lincah, multidimensi, dan berorientasi hasil. Pertama, Indonesia perlu memperkuat koalisi negara menengah atau middle powers, termasuk melalui kerja sama dengan Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Brasil, dan negara-negara ASEAN. Koalisi ini tidak harus menjadi blok baru, tetapi dapat dibangun berdasarkan kepentingan bersama pada isu tertentu. Kedua, Jakarta perlu mengembangkan diplomasi lintas forum dengan tetap menempatkan ASEAN sebagai landasan regional. Keterlibatan dalam BRICS, G20, dan kemitraan bilateral harus saling melengkapi, bukan menciptakan komitmen strategis yang bertentangan. Ketiga, Indonesia perlu memperjuangkan konsistensi penerapan hukum internasional, termasuk dalam konflik Ukraina, Palestina, dan sengketa Laut Tiongkok Selatan. Prinsip kedaulatan, perlindungan penduduk sipil, dan penyelesaian damai harus diberlakukan tanpa standar ganda. Keempat, kapasitas diplomasi ekonomi dan keamanan energi harus diperkuat agar Indonesia tidak mudah terpengaruh oleh kesepakatan sepihak negara besar. Pada akhirnya, Deklarasi Shenzhen memperlihatkan bahwa diplomasi internasional sedang memasuki masa ketika komunikasi langsung antarkekuatan besar semakin penting, tetapi belum tentu memperkuat keadilan tata kelola global. Indonesia tidak perlu menolak dialog tersebut. Sebaliknya, Jakarta harus memastikan bahwa diplomasi kekuatan besar tetap berada dalam kerangka penghormatan terhadap kedaulatan, hukum internasional, dan kepentingan negara-negara yang tidak duduk di meja perundingan. Politik bebas aktif akan tetap relevan bukan karena Indonesia berhasil menjaga jarak yang sama terhadap semua kekuatan besar, melainkan karena mampu mempertahankan kemandirian sekaligus membentuk aturan dan keputusan internasional. Dalam dunia yang semakin transaksional, tantangan diplomasi Indonesia bukan sekadar memilih mitra, tetapi memastikan bahwa masa depan tatanan internasional tidak hanya ditentukan oleh mereka yang memiliki kekuatan terbesar. *** Penulis: Dr Asep Setiawan Dosen Program Doktor Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta (Red)*

๐Ÿ“… 20 November 2026  •  ๐Ÿ‘๏ธ 121 Views KRONOLOGI »
Pemerintahan

AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Pandeglang Banten - Audiensi antara BPPKB dan Aktivis Masyarakat Peduli Ujung Kulon dengan pihak Yayasan Badak Indonesia (YABI) berlangsung pada Kamis, 19 November 2026. Audiensi ini menjadi forum terbuka untuk menyampaikan pandangan masyarakat terhadap wacana pemindahan Badak Jawa ke luar Ujung Kulon. Pada Hari Kamis 19 November 2026. Koordinator Audiensi : *Ahmad Fauzi Aceng, Arnan, dan Boyaudin.* *Boyaudin: Kami Datang Karena Peduli, Bukan Melawan* Dalam pembukaannya, Boyaudin menyampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Aktivis Peduli Ujung Kulon. > "Kami datang bukan untuk melawan pemerintah ataupun yayasan swasta yang bergerak di bidang konservasi. Kami datang karena kami peduli. Karena Badak Jawa ini bukan sekadar satwa. Ini identitas Banten. Ini warisan Ujung Kulon yang sudah kami jaga selama puluhan tahun," ujar Boyaudin. *Jejak Sejarah : Wacana Habitat Kedua Bukan Barang Baru* Boyaudin memaparkan, wacana pemindahan Badak Jawa ke luar Ujung Kulon bukanlah ide yang muncul tiba-tiba. Jika menelusuri jejak Yayasan Badak Indonesia (YABI), terlihat jelas bahwa upaya mencari rumah kedua bagi satwa langka ini adalah agenda yang sudah dirancang sejak lama. Gagasan ini bukan barang baru. Pada 2009, YABI menyusun proposal Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) sebagai langkah awal menuju habitat kedua. Setahun berselang, laporan YABI mencatat agenda resmi di Kementerian Kehutanan mengenai penentuan lokasi tersebut. Pada 2018, Ketua YABI saat itu, Widodo Ramono, menyatakan kepada BBC bahwa seluruh populasi badak tidak bisa hanya bertumpu di Ujung Kulon. Kala itu, lokasi yang sempat dibidik adalah Cikepuh, Halimun Salak, dan Gunung Honje. Namun, ada fakta yang jauh lebih mendasar. Sejatinya, usulan habitat baru dan translokasi ini telah diinisiasi sejak 1989. Acuan konservasinya tertuang dalam Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Badak Jawa melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2007. Dalam regulasi yang berlaku pada 2007 hingga 2017 itu, tercantum tiga mandat aksi strategis : meningkatkan populasi sebesar 20 persen, membangun habitat kedua, dan mendirikan suaka Badak Jawa. Artinya, membangun habitat kedua bukanlah wacana liar. Itu adalah perintah regulasi yang sudah berumur lebih dari satu dekade. Hingga 2017, dua dari tiga mandat tersebut telah dijalankan, yakni upaya peningkatan populasi dan pembangunan suaka badak. Sebaliknya, mandat membangun habitat kedua justru jalan di tempat tanpa titik terang. *Pertanyaan Kritis : Mengapa Tiba-Tiba Alas Purwo?* Bagian paling krusial dari catatan sejarah ini adalah pergeseran pilihan lokasi. Laporan Mongabay pada 2017 mencatat bahwa WWF telah melakukan kajian parsial di Pulau Jawa. Hasilnya, ada lima kawasan yang dinilai memenuhi kriteria ekologis: Taman Nasional Halimun Salak, Cagar Alam Rawa Danau, Suaka Margasatwa Cikepuh, Cagar Alam Cikeusih, dan Cagar Alam Sancang. Dari daftar tersebut, Suaka Margasatwa Cikepuh dipilih sebagai kandidat terkuat karena kemiripan karakteristiknya dengan Ujung Kulon. Rencana bloking zonasi pengelolaan kawasan pun sudah disusun matang, dengan mengalokasikan Zona 1 seluas 4.000 hektare sebagai calon rumah kedua badak. Sayangnya, Cikepuh tersandung persoalan tata ruang yang pelik. Kawasan tersebut tumpang tindih dengan area latihan tempur Kostrad sekaligus masuk dalam skema pengembangan Geopark Ciletuh. Alhasil, bertahun-tahun berlalu, Cikepuh tak kunjung terwujud sebagai suaka baru. > "Jika Cikepuh sudah melalui kajian ilmiah dan direkomendasikan secara resmi, mengapa yang kini digaungkan ke panggung global justru Alas Purwo, sebuah wilayah di ujung timur Pulau Jawa yang sama sekali tidak masuk dalam peta rekomendasi kajian historis WWF maupun YABI ..... ?" tanya Boyaudin. *YABI dan WWF Adalah Mitra Strategis Pemerintah* Dalam audiensi ini, Boyaudin menyampaikan, YABI dan WWF Indonesia adalah mitra strategis pemerintah. Walaupun sekarang yang didengar kontrak PKS untuk WWF sudah dihentikan oleh Kementerian Kehutanan, tapi dulu kedua lembaga ini pernah menyusun proposal tersebut dan mengusulkan harus ada tempat kedua bagi populasi Badak Jawa. Namun skema lama ini tiba-tiba terguncang Pada Tanggal 12 November 2026. Dalam forum internasional COP31, Hashim Djojohadikusumo justru menyampaikan gagasan pemindahan badak ke Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur dengan alasan ancaman tsunami serta tawaran investasi melalui skema TFFF. > "Sebagai pejabat tinggi negara, sangat tidak mungkin bagi Hashim untuk membuat pernyataan sebesar itu di forum internasional tanpa memiliki data atau dasar rujukan di bawahnya. Dari mana data itu berasal? Dugaan kami, Hashim mendapatkan informasi tersebut dari YABI atau dari WWF Indonesia yang sejak dulu ingin menggas soal ini?" ujar Boyaudin. > "Jika TNUK sebagai otoritas lapangan menegaskan badak aman dan Kementerian Kehutanan menyatakan Alas Purwo belum terverifikasi, lantas mengapa Hashim justru tampil di forum internasional dengan narasi yang sama dengan skema dulu yang pernah digagas dua lembaga swasta ini ..... ?" lanjutnya. *Klarifikasi YABI : Tidak Ada Rencana Pindahkan Badak ke Alas Purwo* Pihak YABI menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas berbagai perhatian, masukan, saran, serta kepedulian masyarakat terhadap masa depan Badak Jawa di Indonesia. YABI memandang bahwa keterlibatan masyarakat, akademisi, pemerhati lingkungan, organisasi konservasi, serta seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan upaya konservasi Badak Jawa. > "Kami perlu sampaikan bahwa YABI tidak memiliki konsep, proposal, maupun rencana program untuk memindahkan Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo. YABI merupakan mitra kerja Pemerintah Indonesia dalam mendukung upaya konservasi Badak Jawa dan Badak Sumatera di Indonesia, khususnya melalui kerja sama dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia," ujar pihak YABI. YABI menegaskan, bersama Balai TNUK, penyusunan program dan kegiatan dilakukan dan dibahas secara bersama, tidak berdiri sendiri dalam mendukung upaya pelestarian Badak Jawa oleh TNUK. Salah satu upaya penting ke depan adalah pengembangan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di TNUK. Kawasan ini masih berada di dalam TNUK yang dirancang oleh pemerintah untuk mendukung pelaksanaan program pengembangbiakan beberapa individu Badak Jawa secara terstruktur dan terkelola. *TUNTUTAN BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON:* *1. TOLAK KERAS RELOKASI BADAK JAWA KE ALAS PURWO, JAWA TIMUR* *2. LIBATKAN MASYARAKAT ADAT DAN WARGA UJUNG KULON DALAM SETIAP KEPUTUSAN TENTANG BADAK JAWA DAN MEMINTA KEPADA PIHAK YABI DAN TNUK SIAPA DALANG YANG MEMBERIKAN RUJUKAN KEPADA HASHIM DI FORUM INTERNASIONAL* *3. PERKUAT PERLINDUNGAN DI UJUNG KULON, BUKAN MEMINDAHKAN BADAKNYA - HENTIKAN PERBURUAN LIAR* *Ujung Kulon, Kamis 19 November 2026* Sumber : *Aliansi Aktivis Masyarakat Peduli Ujung Kulon Bersama BPPKB - Selatan / SUMUR* *Koordinator Audiensi : AHMAD FAUZI ACENG - ARNAN - BOYAUDIN* Reporter : Asep Kurniawan Kaperwil Redaksi Provinsi Banten

๐Ÿ“… 20 November 2026  •  ๐Ÿ‘๏ธ 204 Views KRONOLOGI »
Nasional

Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Jakarta โ€“ Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO), Ir. Soegiharto Santoso, S.H., (Hocky) menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada Syamsul Bahri atas terpilihnya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) periode 2026โ€“2031. Syamsul Bahri terpilih melalui Musyawarah Nasional (Munas) II Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) yang diselenggarakan di Kota Tangerang Pada Tanggal 10 November 2026. Hocky yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS), Sekretaris Jenderal Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Wakil Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), serta Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Forum Bela Negara Republik Indonesia (FBN RI) DKI Jakarta, berharap kepemimpinan baru GWI dapat membawa organisasi semakin solid, profesional, independen, dan berintegritas. Menurutnya, Pers memiliki peran strategis dalam kehidupan demokrasi, tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi publik, pengawasan sosial, serta penguatan kesadaran masyarakat terhadap berbagai perkembangan nasional. "Di tengah pesatnya transformasi digital dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), tantangan dunia pers semakin kompleks. Kecepatan penyebaran informasi harus diimbangi dengan akurasi, verifikasi, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik. Pers harus tetap menjadi sumber informasi yang kredibel dan dapat dipercaya masyarakat," ujar Hocky. Ia menambahkan, perkembangan teknologi informasi membuka peluang besar bagi industri media dan insan pers untuk meningkatkan kualitas pemberitaan, memperluas jangkauan informasi, serta beradaptasi dengan ekosistem digital. Namun, pemanfaatan teknologi juga harus disertai pemahaman terhadap aspek hukum, keamanan informasi, perlindungan data, dan etika profesi para awak media jurnalistik wartawan. "Dari perspektif organisasi teknologi informasi, advokat teknologi informasi, maupun organisasi pers, saya memandang bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi semakin penting. Kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan penguatan integritas, profesionalisme, dan perlindungan terhadap kebebasan pers yang bertanggung jawab," tegasnya. Lebih lanjut, Hocky berharap GWI di bawah kepemimpinan Syamsul Bahri dapat terus membangun komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai organisasi pers, asosiasi industri teknologi, pemerintah, aparat penegak hukum, serta seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan untuk mendorong terciptanya ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital, menangkal penyebaran informasi yang tidak benar, serta memperkuat peran pers dalam mendukung pembangunan bangsa. "Selamat dan sukses kepada Bapak Syamsul Bahri atas amanah sebagai Ketua Umum DPP Gabungnya Wartawan Indonesia periode 2026โ€“2031. Semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, membawa GWI semakin maju dan solid, serta terus berkontribusi bagi kemajuan dunia pers, masyarakat, dan bangsa Indonesia," tutup Hocky.

๐Ÿ“… 19 November 2026  •  ๐Ÿ‘๏ธ 116 Views KRONOLOGI »
Pemerintahan

Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Ujung Kulon Pandeglang Banten - Wacana pemerintah untuk pemindahan Badak Cula Satu dari habitatnya di Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, mendapatkan penolakan keras dari ketua DPAC Sukaresmi. BPPKB HDS, Tatang ( KOMBES ), putra daerah asli, dan warga masyarakat Ujung Kulon Banten. Penolakan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPAC BPPKB HDS Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi, *Tatang (KOMBES)*, putra daerah asli Pandeglang, Banten. Ia menyatakan sangat keberatan atas isu wacana pemerintah tersebut. Pada Hari Rabu 18 November 2026. Menurut Tatang (KOMBES), Badak bukan sekedar satwa. Badak adalah simbol marwah dan identitas tanah leluhur Pandeglang, Banten, yang sudah menyatu dengan Ujung Kulon sejak ratusan tahun. *Badak Adalah Marwah, Bukan Sekadar Satwa* Ketua DPAC BPPKB HDS Sidamukti, Tatang (KOMBES), menegaskan, bagi masyarakat Pandeglang, khususnya masyarakat selatan kulon, Badak Cula Satu adalah warisan Sang Maha Pencipta yang dititipkan untuk menjadi penghuni Taman Nasional Ujung Kulon. > "Badak Cula Satu adalah warisan Sang Maha Pencipta yang dititipkan untuk menjadi penghuni Taman Nasional Ujung Kulon," ujar Tatang (KOMBES) kepada awak media jurnalistik wartawan. Keberadaan Badak cula satu. di Ujung Kulon bukan hanya soal konservasi, tetapi juga soal harga diri, sejarah, dan identitas leluhur yang sudah hidup berdampingan dengan alam Ujung Kulon selama ratusan tahun. Memindahkan Badak dari tanah kelahirannya, menurut Tatang (KOMBES), sama saja dengan mencabut marwah dan memutus sejarah masyarakat Pandeglang dengan tanah leluhurnya. *Apapun Alasannya, Tolak Keras* Tatang (KOMBES) menegaskan sikapnya dengan tegas dan tidak bisa ditawar. > "Apapun alasannya, kami menolak keras. Badak tetap harus di Ujung Kulon," tegasnya. Ia menilai, tidak ada alasan yang cukup kuat untuk memindahkan Badak Cula Satu ke luar habitat aslinya. Justru yang harus dilakukan pemerintah adalah memperkuat perlindungan, penjagaan kawasan, dan pelestarian habitat Badak di Ujung Kulon. * Bukti Sejarah: Ujung Kulon Tetap Aman * Ketua DPAC BPPKB HDS Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi, Tatang (KOMBES), juga mengingatkan bukti sejarah yang tidak bisa dibantah. Tragedi tsunami tahun 1883 di era penjajahan hingga Indonesia merdeka, sampai tragedi tsunami Desember 2018, Badak Jawa masih aman dan terjaga di kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Ujung Kulon Banten. Fakta sejarah tersebut, menurutnya, membuktikan bahwa Ujung Kulon adalah rumah yang paling aman dan paling tepat bagi Badak Cula Satu. Melalui kesempatan ini, Tatang (KOMBES) mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu. Tokoh adat, tokoh agama, pemuda, ormas, mahasiswa, hingga masyarakat selatan kulon, diminta berdiri dalam satu barisan menolak keras wacana relokasi Badak BerCula Satu ke Alas Purwo. Dengan pernyataan sikap ini, Ketua DPAC BPPKB HDS Sidamukti, Tatang (KOMBES), berharap pemerintah segera membatalkan wacana relokasi Badak Cula Satu dan lebih fokus pada upaya pelestarian Badak di habitat aslinya, Taman Nasional Ujung Kulon Banten. > "Mending urus tuh para koruptor dan para mafia yang menghabiskan uang negara. Jangan ngurusin tanah leluhur kami. Dan saya mohon sekali lagi, tolong batalkan wacana tersebut wahai pemerintah," tutup Tatang (KOMBES) kepada para awak media jurnalistik wartawan. Reporter : Asep Kurniawan Kepala Perwakilan Wilayah Provinsi Banten Redaksi

๐Ÿ“… 18 November 2026  •  ๐Ÿ‘๏ธ 273 Views KRONOLOGI »
ILEGAL

Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | SEMARANG โ€“ Aksi dugaan intimidasi dan kekerasan terhadap awak media terjadi di wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tiga unit mobil yang digunakan awak media mengalami kerusakan cukup serius setelah diduga menjadi sasaran pelemparan batu oleh sekelompok orang tidak dikenal Pada Hari Rabu dini hari, Pada Tanggal 18 November 2026. Peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas penelusuran awak media terhadap praktik pengisian BBM jenis solar secara berulang di salah satu SPBU, serta dugaan penjualan solar kepada pihak pengelola galian di wilayah Semarang. Insiden bermula ketika awak media sedang beristirahat di SPBU 44.501.39 yang berlokasi di Terboyo Kulon, Jalan Yos Sudarso, Kota Semarang, Jawa Tengah. Saat berada di lokasi, para awak media jurnalistik wartawan dan Lembaga Aliansi Indonesia mendapati sejumlah mobil dump truck melakukan aktivitas pengisian solar dengan pola yang tidak biasa. Setelah menyelesaikan pengisian, kendaraan-kendaraan tersebut terlihat memarkirkan kendaraannya di halaman SPBU. Namun, berselang beberapa menit, beberapa dump truck kembali mundur menuju dispenser untuk melakukan pengisian BBM solar berikutnya. Aktivitas tersebut kemudian menjadi perhatian awak media yang berupaya meminta penjelasan kepada operator SPBU. Dalam keterangannya, operator yang mengaku bernama Hakim menjelaskan bahwa pengisian menggunakan barcode hanya dapat dilakukan satu kali. Namun, menurutnya, kapasitas pengisian juga bergantung pada kemampuan dispenser yang digunakan di SPBU tersebut. "Pengisian itu menggunakan barcode hanya bisa satu kali. Kalau kendaraan melakukan pengisian sampai 200 liter atau sekitar Rp. 1.360.000, itu tergantung dispensernya. Ada dispenser yang maksimal Rp. 990.000, ada juga yang bisa langsung Rp. 1.360.000. Jadi, kalau kapasitasnya belum mencukupi, pengisian bisa terlihat dilakukan beberapa kali," jelas operator tersebut. Operator itu juga menyampaikan bahwa pengisian berikutnya seharusnya diberikan jeda waktu apabila mengikuti SOP yang berlaku di SPBU. "Kalau sesuai SOP, pengisian berikutnya harus ada jeda sekitar satu jam. Tetapi, itu juga tergantung operatornya. Ada yang bisa langsung mengisikan dan ada juga yang tidak," tambahnya. Setelah mendapatkan penjelasan dari operator, salah satu kendaraan awak media kemudian melakukan penelusuran dengan mengikuti arah perjalanan dump truck yang sebelumnya terlihat melakukan pengisian solar. Penelusuran tersebut mengarah ke sebuah lokasi galian Ilegal di Parakan, Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Setibanya di lokasi, awak media berhasil mewawancarai salah seorang pengemudi mobil dump truck bernomor polisi B 9923 KIU. Pengemudi yang enggan menyebutkan identitasnya itu mengakui bahwa dirinya menjual BBM Bersubsidi Jenis Solar secara ILEGAL kepada pihak penambang galian ILEGAL. Dalam wawancara tersebut, pengemudi menyebutkan harga solar yang dijual mencapai Rp. 8.500 per liter. "Solar ini saya jual ke pihak galian dengan harga Rp. 8.500 per liter, " ungkap pengemudi dump truck tersebut. Namun, ketika wawancara berlangsung, seorang perempuan yang diduga sebagai koordinator di lokasi galian tiba-tiba menghentikan komunikasi antara awak media dengan pengemudi. Perempuan tersebut kemudian memberikan instruksi kepada pengemudi agar segera melanjutkan aktivitasnya. Di lokasi yang sama, awak media juga melihat keberadaan sebuah kempu atau tangki penampungan yang diduga digunakan untuk menampung BBM jenis solar dengan kapasitas mencapai ribuan liter. Situasi semakin memanas ketika seorang pria yang menggunakan sepeda motor dengan Nomor Polisi H 5752 OV mendatangi awak media. Pria tersebut mengaku bernama Roy. Roy melarang awak media melakukan dokumentasi di lokasi. Bahkan, pria tersebut sempat berupaya merampas telepon genggam milik awak media jurnalistik wartawan. Pada Hari Rabu 18 November 2026. Dalam situasi tersebut, Roy sempat menyampaikan larangan kepada awak media untuk mengambil gambar. " Kenapa Video - Video, " demikian pernyataan yang disampaikan Roy dengan nada tinggi. Merasa situasi semakin tidak kondusif, awak media akhirnya memutuskan meninggalkan lokasi untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik. Namun, perjalanan meninggalkan lokasi justru berubah menjadi insiden yang membahayakan keselamatan. Saat dalam perjalanan, sekelompok orang yang diperkirakan berjumlah belasan orang dengan menggunakan sepeda motor diduga menghadang dan mengejar kendaraan awak media. Terjadi aksi kejar-kejaran. Dalam situasi tersebut, kendaraan awak media dilempari batu hingga mengakibatkan kerusakan cukup serius, terutama pada bagian kaca belakang. Untuk menghindari situasi yang semakin membahayakan, awak media kemudian berupaya menuju Polda Jawa Tengah guna melaporkan kejadian tersebut. Namun, teror terhadap awak media ternyata tidak hanya dialami oleh satu kendaraan. Pada waktu yang bersamaan, kendaraan awak media lainnya yang sedang melakukan penelusuran di lokasi parkir puluhan dump truck di wilayah Batu Lor, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak, juga mengalami pengejaran oleh sekelompok orang tidak dikenal. Mobil tersebut turut menjadi sasaran pelemparan batu hingga kaca bagian belakang mengalami kerusakan parah. Insiden serupa kembali dialami kendaraan awak media jurnalistik wartawan yang ketiga. Saat mengetahui dua kendaraan rekannya telah mengalami kerusakan akibat aksi pengejaran dan pelemparan, awak media yang berada di kendaraan ketiga berinisiatif mengamankan diri ke Polsek Sayung. Setelah merasa situasi cukup aman, mereka bermaksud menyusul rekan-rekannya yang berada di Polda Jawa Tengah. Namun, belum lama kendaraan meninggalkan Polsek Sayung, sekelompok orang tidak dikenal kembali melakukan pengejaran. Kelompok tersebut menggunakan masker dan penutup kepala menyerupai atribut ninja. Mereka melempari kendaraan menggunakan batu dan benda yang diduga berasal dari senjata api jenis airsoft gun. Akibat kejadian tersebut, mobil ketiga mengalami kerusakan pada kaca belakang yang pecah serta spion sebelah kiri. Atas rangkaian peristiwa tersebut, awak media telah melaporkan kejadian ke Polda Jawa Tengah dan Polres Demak agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya mengungkap identitas para pelaku pelemparan dan pengejaran, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan, mengoordinasikan, ataupun berada di balik aksi tersebut. Selain dugaan kekerasan terhadap awak media, temuan aktivitas pengisian solar berulang di SPBU serta pengakuan pengemudi dump truck mengenai penjualan solar kepada pihak galian juga perlu mendapatkan perhatian dan klarifikasi dari pihak terkait. Siapa sebenarnya pihak yang merasa terganggu dengan penelusuran awak media? Dan siapa yang berada di balik aksi pengejaran serta pelemparan terhadap tiga kendaraan operasional awak media jurnalistik wartawan tersebut ..... ?. Jawabannya kini berada di tangan aparat penegak hukum di Wilayah Polda Jawa Tengah. Reporter : Redaksi

๐Ÿ“… 18 November 2026  •  ๐Ÿ‘๏ธ 333 Views KRONOLOGI »

KONTEN MULTIMEDIA REDAKSI

Jejaring Sosial Terverifikasi

โ–ถ YOUTUBE

Resmi Terima SK DPW Jawa Barat DPW DKI Jakarta LSM Harimau Bersama Ketua Umum DPP LSM Harimau

๐ŸŽต TIKTOK VIRAL

๐Ÿ“ธ IG REELS