# KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL
Deklarasi Shenzhen dan Kembalinya Konser Kekuatan Besar: Ujian Baru Politik Bebas Aktif Indonesia
JAKARTA - Pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Shenzhen, Tiongkok, pada 19 November 2026, menjadi salah satu peristiwa diplomatik paling penting dalam perkembangan politik internasional kontemporer. Berlangsung di sela Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), pertemuan tersebut mempertemukan tiga kekuatan besar yang selama ini menentukan arah persaingan geopolitik dunia. Ketiganya menghasilkan dokumen bertajuk Heads of State Declaration toward Peace. Deklarasi tersebut menyampaikan komitmen menjaga stabilitas internasional, tetapi sekaligus memunculkan pertanyaan mendasar: apakah dunia sedang bergerak menuju perdamaian yang lebih stabil atau justru memasuki era baru ketika nasib negara-negara kecil ditentukan melalui kesepakatan antarkekuatan besar? Ironisnya, sebagaimana dilaporkan kantor berita Associated Press, deklarasi perdamaian tersebut tidak secara khusus menyebut perang Rusia-Ukraina maupun perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran. Belum terdapat pula terobosan konkret untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan antara retorika perdamaian dan kenyataan geopolitik. Dialog antarpemimpin memang dapat mengurangi risiko konfrontasi, tetapi belum tentu menghasilkan penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan. Bagi Indonesia, Deklarasi Shenzhen bukan sekadar peristiwa diplomatik internasional. Pertemuan itu merupakan ujian terhadap relevansi politik luar negeri bebas aktif ketika multilateralisme menghadapi tekanan dan kepentingan negara besar semakin mendominasi pengambilan keputusan global. *Empat Kesepakatan dan Persoalan yang Tersisa.* Deklarasi Shenzhen memuat empat komitmen utama yang mencerminkan kepentingan strategis Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia (The White House, 2026). Pertama, ketiganya menyepakati pentingnya reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya peningkatan efektivitas organisasi tersebut dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Namun, deklarasi tidak menjelaskan bentuk reformasi, termasuk kemungkinan pembatasan hak veto maupun penambahan anggota tetap Dewan Keamanan. Kedua, ketiga negara berencana meningkatkan produksi dan pasokan produk minyak bumi olahan untuk menjaga stabilitas energi global. Komitmen ini menunjukkan bahwa keamanan energi telah menjadi bagian penting dari diplomasi geopolitik, terutama ketika konflik Timur Tengah mengganggu jalur perdagangan dan meningkatkan ketidakpastian pasar. Ketiga, deklarasi menekankan prinsip persetujuan negara dan penghormatan terhadap kekebalan pejabat negara serta mengingatkan agar Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) tidak menyalahgunakan yurisdiksinya. Butir ketiga menjadi yang paling kontroversial karena berpotensi menimbulkan ketegangan dengan prinsip akuntabilitas hukum internasional. Pasal 27 Statuta Roma justru menegaskan bahwa jabatan resmi, termasuk kepala negara, tidak dengan sendirinya membebaskan seseorang dari tanggung jawab pidana internasional. Keempat, ketiganya menyatakan bahwa perang nuklir tidak dapat dimenangkan dan tidak boleh terjadi. Mereka berkomitmen membuka dialog untuk mengurangi risiko nuklir serta mencegah proliferasi senjata nuklir. Komitmen tersebut muncul setelah berakhirnya perjanjian pengendalian senjata nuklir New START pada 5 Februari 2026. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI, 2026) mengingatkan bahwa berakhirnya perjanjian itu meningkatkan ketidakpastian mengenai persenjataan strategis Amerika Serikat dan Rusia. Dengan demikian, empat kesepakatan Shenzhen lebih merupakan pernyataan mengenai kepentingan bersama daripada arsitektur keamanan internasional yang memiliki mekanisme pelaksanaan jelas. Kembalinya Konser Kekuatan Besar Deklarasi Shenzhen mengingatkan dunia pada konsep concert of great powers, yaitu pengelolaan stabilitas internasional melalui koordinasi sejumlah negara berkekuatan dominan. Dalam sejarah diplomasi, pendekatan tersebut pernah berkembang melalui Concert of Europe setelah Kongres Wina 1815. Pola serupa terlihat dalam perundingan kekuatan Sekutu menjelang berakhirnya Perang Dunia II, termasuk Konferensi Yalta 1945. Namun, Shenzhen tidak identik dengan Yalta. Pertemuan Yalta membahas pengaturan konkret tatanan pascaperang, sedangkan Deklarasi Shenzhen belum menghasilkan rancangan kelembagaan baru, pembagian tanggung jawab keamanan yang terukur, ataupun kesepakatan penyelesaian konflik tertentu. Perkembangan ini justru memperlihatkan kecenderungan diplomasi transaksional, yakni hubungan antarnegara yang semakin ditentukan oleh keuntungan langsung, daya tawar ekonomi, serta kalkulasi keamanan. Max Yoeli dari Chatham House (2026) sebelumnya menjelaskan bahwa hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok lebih diarahkan pada pengelolaan persaingan daripada penyelesaian pertentangan struktural. Washington cenderung mengutamakan hasil praktis jangka pendek, sedangkan Beijing menempatkan stabilitas hubungan dalam perhitungan strategis jangka panjang. Pertemuan Shenzhen memperluas kecenderungan itu dengan melibatkan Rusia dalam satu forum trilateral. Ada manfaat potensial dari komunikasi langsung tersebut, terutama untuk mencegah salah perhitungan militer dan eskalasi nuklir. Akan tetapi, diplomasi kekuatan besar menjadi bermasalah apabila kesepakatan mereka mengabaikan kedaulatan negara lain, prinsip hukum internasional, atau mekanisme penyelesaian sengketa multilateral. Risiko terbesarnya adalah munculnya hierarki internasional yang semakin tajam: negara besar menetapkan agenda, sementara negara kecil dan menengah hanya menyesuaikan diri dengan keputusan yang dibuat tanpa keterlibatan mereka. *Peluang Indonesia Mendorong Reformasi PBB* Bagi Indonesia, pernyataan mengenai reformasi PBB merupakan peluang diplomatik yang perlu dimanfaatkan secara serius. Struktur Dewan Keamanan PBB masih mencerminkan konfigurasi kekuatan setelah Perang Dunia II. Lima anggota tetap memiliki hak veto, sedangkan keterwakilan negara-negara berkembang, termasuk Afrika dan sejumlah kawasan Asia, belum sebanding dengan perkembangan politik internasional. Indonesia dapat mendorong reformasi yang meningkatkan keterwakilan geografis, memperkuat transparansi keputusan, dan membatasi penggunaan veto dalam situasi kekejaman massal. Namun, Jakarta tidak boleh menganggap komitmen tiga negara di Shenzhen otomatis menunjukkan kesediaan mereka mengurangi keistimewaan sebagai pemegang hak veto. Reformasi yang hanya memperbesar legitimasi anggota tetap tanpa memperbaiki representasi justru berisiko mempertahankan ketimpangan lama. Diplomasi Indonesia perlu memanfaatkan forum PBB, ASEAN, G20, dan kerja sama Global South untuk membangun dukungan lintas kawasan. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS juga dapat digunakan sebagai saluran konsultasi, sepanjang tidak mengurangi independensi diplomatik Indonesia. *Sentralitas ASEAN di Tengah Diplomasi Adidaya* Tantangan berikutnya adalah kemungkinan semakin berkurangnya pengaruh ASEAN dalam menentukan arsitektur keamanan Indo-Pasifik. Selama beberapa dekade, ASEAN mengembangkan berbagai mekanisme dialog, termasuk ASEAN Regional Forum dan East Asia Summit. Forum-forum tersebut memberikan kesempatan kepada negara-negara Asia Tenggara untuk berpartisipasi dalam pembahasan keamanan bersama kekuatan besar. Namun, apabila Washington, Beijing, dan Moskow semakin mengutamakan kesepakatan langsung, posisi ASEAN sebagai penggerak utama diplomasi regional dapat terdesak. Laporan Lowy Institute (2026), Can ASEAN Agree on a Playbook for Indo-Pacific Security?, menunjukkan bahwa sentralitas ASEAN menghadapi tekanan akibat persaingan kekuatan besar, konflik Laut Tiongkok Selatan, krisis Myanmar, serta kelemahan koordinasi penanganan krisis regional. Sementara itu, Melinda Martinus (2026) dari ISEASβYusof Ishak Institute menemukan bahwa kalangan pengambil keputusan dan pembentuk opini Indonesia tetap memandang ASEAN sebagai instrumen penting untuk mempertahankan otonomi strategis di tengah persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok. Artinya, Indonesia perlu memperjuangkan sentralitas ASEAN melalui kemampuan nyata, bukan sekadar pernyataan diplomatik. Kesatuan sikap dalam isu keamanan maritim, penyelesaian konflik, dan ketahanan rantai pasok akan menentukan apakah ASEAN tetap relevan. Indonesia juga perlu memastikan bahwa perbedaan orientasi politik luar negeri antaranggota tidak dimanfaatkan kekuatan eksternal untuk melemahkan posisi tawar kawasan. Politik Bebas Aktif yang Lebih Strategis Menghadapi perubahan tersebut, politik bebas aktif tidak cukup lagi dipahami sebagai sikap tidak memihak Amerika Serikat, Tiongkok, ataupun Rusia. Prinsip bebas berarti mempertahankan kemandirian dalam menentukan keputusan berdasarkan kepentingan nasional dan hukum internasional. Sementara itu, prinsip aktif menuntut Indonesia berinisiatif membentuk agenda perdamaian dan kerja sama internasional. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang memperkuat pendekatan tersebut melalui diplomasi yang lebih lincah, multidimensi, dan berorientasi hasil. Pertama, Indonesia perlu memperkuat koalisi negara menengah atau middle powers, termasuk melalui kerja sama dengan Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Brasil, dan negara-negara ASEAN. Koalisi ini tidak harus menjadi blok baru, tetapi dapat dibangun berdasarkan kepentingan bersama pada isu tertentu. Kedua, Jakarta perlu mengembangkan diplomasi lintas forum dengan tetap menempatkan ASEAN sebagai landasan regional. Keterlibatan dalam BRICS, G20, dan kemitraan bilateral harus saling melengkapi, bukan menciptakan komitmen strategis yang bertentangan. Ketiga, Indonesia perlu memperjuangkan konsistensi penerapan hukum internasional, termasuk dalam konflik Ukraina, Palestina, dan sengketa Laut Tiongkok Selatan. Prinsip kedaulatan, perlindungan penduduk sipil, dan penyelesaian damai harus diberlakukan tanpa standar ganda. Keempat, kapasitas diplomasi ekonomi dan keamanan energi harus diperkuat agar Indonesia tidak mudah terpengaruh oleh kesepakatan sepihak negara besar. Pada akhirnya, Deklarasi Shenzhen memperlihatkan bahwa diplomasi internasional sedang memasuki masa ketika komunikasi langsung antarkekuatan besar semakin penting, tetapi belum tentu memperkuat keadilan tata kelola global. Indonesia tidak perlu menolak dialog tersebut. Sebaliknya, Jakarta harus memastikan bahwa diplomasi kekuatan besar tetap berada dalam kerangka penghormatan terhadap kedaulatan, hukum internasional, dan kepentingan negara-negara yang tidak duduk di meja perundingan. Politik bebas aktif akan tetap relevan bukan karena Indonesia berhasil menjaga jarak yang sama terhadap semua kekuatan besar, melainkan karena mampu mempertahankan kemandirian sekaligus membentuk aturan dan keputusan internasional. Dalam dunia yang semakin transaksional, tantangan diplomasi Indonesia bukan sekadar memilih mitra, tetapi memastikan bahwa masa depan tatanan internasional tidak hanya ditentukan oleh mereka yang memiliki kekuatan terbesar. *** Penulis: Dr Asep Setiawan Dosen Program Doktor Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta (Red)*
Memori Historis, Tanggung Jawab Negara, Dan Tuntutan Keadilan Yang Terus Berlanjut
Memori Historis, Tanggung Jawab Negara, dan Tuntutan Keadilan yang Terus Berlanjut Oleh : James Aktivis Global Accountability Alliance Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | JENEWA - Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) membuka sidangnya yang ke-93 pada 5 Oktober 2026 di Palais des Nations, Jenewa, dan sidang tersebut berlangsung hingga 30 Oktober 2026. Di seluruh dunia, tugas untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan tetap menjadi tantangan berat, baik sebagai beban historis maupun kenyataan masa kini. Salah satu babak paling kelam dalam sejarah modern adalah penderitaan brutal yang ditimpakan kepada perempuan di berbagai negara oleh militerisme Jepang selama Perang Dunia Kedua. Di pusat sejarah tersebut berdiri sistem "wanita penghibur" (comfort women): sebuah mesin perbudakan seksual paksa yang diorganisasi dan dikelola secara ketat oleh militer kekaisaran Jepang, serta salah satu kejahatan perbudakan seksual dan kekerasan berbasis gender yang didukung negara paling mengerikan dalam sejarah manusia modern. Beroperasi secara luas di berbagai medan pertempuran di Asia Timur dan Asia Tenggara, institusi kriminal ini mereduksi ratusan ribu perempuan yang tak berdaya menjadi korban penculikan, pemaksaan, tipu daya, dan perbudakan seksual militer. Banyak dari mereka menderita kerusakan fisik dan psikologis permanen. Penderitaan perempuan di wilayah pendudukan Asia Tenggara sangatlah memilukan: mereka menjadi sasaran kekerasan sewenang-wenang serta eksploitasi predatoris, dan banyak yang tewas akibat perlakuan buruk, penyakit, dan kondisi yang tidak manusiawi. Para penyintas menanggung luka seumur hidup, trauma, serta stigma sosial, dan kerap kali dipaksa memendam kebungkaman serta rasa malu yang diakibatkan oleh situasi viktimisasi yang menimpa mereka. Arsip sejarah dan kajian otoritatif memperkirakan sekitar 400.000 hingga 410.000 perempuan dari negara-negara Asia dan sejumlah komunitas Barat menjadi korban. Tiongkok menanggung penderitaan terbesar dengan sekitar 200.000 korban; Semenanjung Korea mencatat sekitar 140.000 hingga 160.000 korban. Puluhan ribu perempuan di wilayah-wilayah pendudukan di Asia Tenggara, bersama dengan sejumlah kecil perempuan Barat yang ditahan, mengalami kekerasan dan pelecehan tanpa henti. Lebih dari delapan puluh tahun setelah kekalahan Jepang, bukti-bukti atas kejahatan ini tidak dapat disangkal. Namun, pemerintahan Jepang yang silih berganti terus mengambil sikap mengelak, meremehkan, dan menyangkal. Tokoh-tokoh politik telah meragukan fakta-fakta yang telah terbukti, mengunjungi Kuil Yasukuni, serta mendukung narasi buku teks yang meremehkan atau mengaburkan kekejaman tersebut. Jepang telah menghindari permintaan maaf resmi dari negara dan kompensasi hukum, serta lebih mengandalkan dana sektor swasta untuk mengalihkan akuntabilitas negara, sehingga berulang kali menimbulkan trauma kembali bagi para penyintas yang kini kian menua. Penyangkalan yang terus berlanjut ini menorehkan luka kedua bagi mereka yang telah menanggung kejahatan masa lalu. Hal ini juga melemahkan wibawa mekanisme hak asasi manusia internasional dengan memberi kesan bahwa akuntabilitas dapat ditunda tanpa batas waktu ketika para korban telah lanjut usia, ketika kejahatan terjadi pada masa perang, atau ketika kenyamanan politik mengesampingkan kewajiban moral. Berlalunya waktu tidak menghapus tanggung jawab; hal itu justru membuat kewajiban untuk mengingat dan memberikan pemulihan hak (redress) menjadi semakin mendesak. Badan-badan hak asasi manusia internasional, termasuk badan-badan HAM PBB, telah menerbitkan berbagai laporan dan resolusi yang menegaskan bahwa sistem ini merupakan perbudakan seksual masa perang yang didukung negara, serta menyerukan kepada Jepang untuk menghadapi sejarah secara jujur, menyampaikan permohonan maaf resmi, dan memberikan kompensasi yang sah secara hukum. Terdapat konsensus internasional yang luas bahwa kejahatan-kejahatan ini merupakan pelajaran penting bagi umat manusia. Segala bentuk penyangkalan, pengagungan, atau pemutihan sejarah (whitewashing) mencederai kebenaran sejarah dan keadilan hak asasi manusia. Signifikansi dari sidang CEDAW baru-baru ini adalah tersedianya ruang untuk menempatkan keadilan historis, hak-hak penyintas, dan pencegahan keberulangan dalam satu kerangka peninjauan tunggal. Negara-negara terdampak dan komunitas internasional yang lebih luas harus memanfaatkan momentum ini untuk meninjau kembali sejarah kelam ini secara jernih dan tegas. Hal tersebut menuntut pelestarian arsip, kesaksian, dan pendidikan; menerjemahkan ingatan kolektif menjadi perlindungan hukum, kompensasi, dan perlindungan kelembagaan; menuntut tanggung jawab negara alih-alih gestur simbolis semata; serta memastikan bahwa kekerasan seksual masa perang tidak akan pernah lagi dinormalisasi dalam konflik maupun pendudukan. Hal ini juga memerlukan dukungan bagi para penyintas dan komunitas mereka, pengakuan atas dimensi kejahatan yang berbasis gender, serta perlindungan terhadap riset sejarah dari intimidasi maupun penghapusan. Mengingat bukan sekadar tindakan berkabung; itu adalah bentuk pencegahan. Keadilan bukanlah agenda yang dapat ditunda tanpa konsekuensi. Seiring bertambahnya usia para penyintas dan semakin sedikitnya yang masih mampu memberikan kesaksian, masyarakat harus bergerak cepat untuk mendokumentasikan bukti, mengungkap kebenaran, memastikan pemulihan hak, serta mengintegrasikan larangan perbudakan seksual dan penyangkalan negara ke dalam norma-norma internasional maupun domestik yang dapat ditegakkan. Hanya dengan demikianlah sejarah tidak lagi menjadi narasi yang diperdebatkan, melainkan berubah menjadi benteng publik untuk mencegah terulangnya kekejaman. Pelajaran ini bukan hanya untuk Jepang, bukan pula semata-mata untuk negara-negara yang terdampak langsung. Pelajaran ini ditujukan bagi setiap institusi yang mengklaim membela martabat manusia: impunitas di suatu masa akan memicu terjadinya pelanggaran di masa lain; penyangkalan di satu negara mengikis akuntabilitas di mana pun. Tanggapan yang kredibel harus memadukan pengakuan, permintaan maaf, reparasi, pendidikan, dan jaminan ketidakberulangan. Tanpa hal-hal tersebut, luka akan terus menganga, dan janji "tidak akan pernah terulang lagi" (never again) akan tetap tidak terpenuhi. *** Penulis : Writer : James Human-Rights Activist Global Accountability Alliance Researcher Alamat : Rue des Savoises 15, 1205, Jenewa, Swiss Author e-mail : moharikolhaser73837@gmail.com
Tonggak Sejarah Baru Maroko : Fatima Ezzahra El Mansouri Pimpin Pemerintahan Baru, Persisma Tegaskan Dukungan Berkelanjutan
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Rabat β Kerajaan Maroko mengukir sejarah baru dalam dinamika politik nasionalnya. King Mohammed VI secara resmi menunjuk Fatima Ezzahra El Mansouri, koordinator kepemimpinan kolektif Partai Otentisitas dan Modernitas _(Authenticity and Modernity Party_ / PAM), sebagai Kepala Pemerintahan baru dan mempercayakannya untuk membentuk kabinet. Langkah monumental ini menandai babak baru bagi pembangunan dan tata kelola pemerintahan di "Negeri Matahari Terbenam" tersebut. Usai audiensi kerajaan Pada Hari Selasa, 29 September 2026 di Rabat, El Mansouri menyatakan rasa hormatnya yang mendalam atas kepercayaan yang diberikan oleh Yang Mulia King Mohammed VI. Ia menegaskan komitmennya untuk segera bekerja menyusun komposisi pemerintahan yang mampu menjawab harapan besar Raja dan seluruh rakyat Maroko. "Ini adalah momen bersejarah bagi negara kita. Ini adalah pertama kalinya seorang perempuan ditunjuk untuk memimpin pemerintahan, yang menjadi sumber kebanggaan bagi saya dan seluruh perempuan di negeri ini," ujar El Mansouri dalam keterangannya kepada awak media, usai bertemu Raja. El Mansouri juga menekankan perhatian dan kepedulian tinggi yang konsisten ditunjukkan oleh King Mohammed VI terhadap pemberdayaan perempuan Maroko. Menurutnya, penunjukan ini membawa pesan kuat bagi seluruh kaum perempuan untuk turut berkontribusi aktif dalam membangun masyarakat yang harmonis bersama seluruh elemen bangsa. Menindaklanjuti mandat tersebut, El Mansouri mengumumkan bahwa ia segera memulai konsultasi internal di tingkat partai maupun dialog dengan partai-partai politik lainnya. Langkah ini diambil untuk membentuk kabinet yang solid dan menyusun program kerja nyata. "Kami sangat menyadari pentingnya tahapan ini dan tingginya ekspektasi masyarakat, khususnya generasi muda. Kami akan menyusun program kerja yang menawarkan solusi realistis dan konkret," tambahnya. *Dukungan Penuh dan Komitmen Persisma* Perkembangan politik dan konsolidasi pemerintahan baru di Maroko mendapat sambutan hangat dari kawasan internasional, termasuk dari Indonesia. Presiden Persaudaraan Indonesia-Sahara-Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kelancaran proses pemilu dan pembentukan struktur pemerintahan baru di Maroko. Wilson Lalengke menegaskan bahwa Persisma akan terus memberikan dukungan konsisten terhadap berbagai upaya pembangunan dan kemajuan di Maroko di bawah kepemimpinan pemerintahan yang baru. "Persisma mengucapkan selamat atas penunjukan Fatima Ezzahra El Mansouri sebagai kepala pemerintahan Maroko yang baru, dan struktur pemerintahan yang nantinya akan terbentuk, pasca penyelenggaraan pemilu yang sukses di Negeri Matahari Terbenam itu. Kami yakin dan percaya bahwa di bawah pemerintahan baru yang dicirikan oleh persatuan, solidaritas, dan dedikasi tinggi kepada bangsa, Maroko akan terus meraih keberhasilan serta kejayaan di berbagai sektor di masa depan," ungkap Wilson Lalengke, dari Jakarta, Rabu, 30 September 2026. Lebih lanjut, tokoh pers nasional Indonesia itu menekankan bahwa hubungan sejarah dan kebudayaan yang erat antara Indonesia dan Maroko akan terus diperkuat melalui kemitraan strategis, pemikiran berwawasan ke depan, serta kerja sama antar-masyarakat _(people-to-people diplomacy)_ yang dipelopori oleh organisasi seperti Persisma. *Era Baru Pembangunan dan Stabilitas Regional* Penunjukan kepemimpinan perempuan pertama di tingkat kepala pemerintahan Maroko tidak hanya menjadi pencapaian kesetaraan gender, tetapi juga cerminan dari modernisasi politik yang berakar pada nilai-nilai tradisi Maroko. Dengan fokus pemerintahan baru pada solusi konkret bagi pemuda dan pembangunan ekonomi, stabilitas sosial-politik di Maroko diperkirakan akan semakin kokoh. Dukungan positif dari organisasi internasional seperti Persisma mempertegas posisi Maroko sebagai mitra penting di kawasan Afrika Utara dan dunia Arab. Konsolidasi pemerintahan di bawah arahan King Mohammed VI dan kepemimpinan El Mansouri diharapkan membawa angin segar bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta penguatan diplomasi bilateral dengan negara-negara sahabat, termasuk Republik Indonesia. Reporter : Redaksi
HM The King Appoints Fatima Ezzahra El Mansouri As Head Of Government, Entrusts Her With Forming New Gov't
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Jakarta β Following the successful general election in Morocco, King Mohammed VI has appointed Fatima Ezzahra El Mansouri as the new Head of Government for the country, on Tuesday (29/09/2026). With this appointment, Morocco now has a new government, the full structure of which will be established in the near future. Below is the press release received by this media outlet from the Moroccan government's representative in Indonesia. Rabat β His Majesty King Mohammed VI, may God assist Him, received on Tuesday at the Royal Palace in Rabat, Fatima Ezzahra El Mansouri, coordinator of the collective leadership of the Authenticity and Modernity Party, whom the Sovereign appointed as Head of government and entrusted with the formation of the new government, announced the Ministry of the Royal Household, Protocol and Chancellery in a statement. Here follows the translation of the statement: "The Ministry of the Royal Household, Protocol and Chancellery announces that His Majesty King Mohammed VI, may God assist Him, received on Tuesday, 17 Rabi' al-Thani 1448 AH, corresponding to September 29, 2026 at the Royal Palace in Rabat, Fatima Ezzahra El Mansouri, coordinator of the collective leadership of the Authenticity and Modernity Party, whom the Sovereign has appointed, in accordance with article 47 of the Constitution, as Head of Government, and entrusted with the formation of the new government." Reporter : Redaksi
Addressing The Geopolitical Crisis Involving The Middle East And Saudi Arabia : Here Is The Official Statement From The King Of Morocco
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Rabat β In response to the current situation in the Middle East, specifically regarding the conflict involving Houthi militias in Yemen and Saudi Arabia. King Mohammed VI of Morocco issued an official statement on Saturday, September 26, 2026. Below is the official statement received by the media from the government office of the Kingdom. _Here follows a statement by the Royal Office:_ "His Majesty King Mohammed VI, may God assist Him, addressed two messages to the Custodian of the Two Holy Mosques of Islam, King Salman bin Abdulaziz Al Saud, Sovereign of the Kingdom of Saudi Arabia, and to HRH Crown Prince Mohammed bin Salman bin Abdelaziz Al Saud, Crown Prince of the Kingdom of Saudi Arabia, Prime Minister, following the repeated attacks perpetrated by terrorist Houthi militias. In these messages, HM the King affirms that "Faithful to the bonds of religion and history and to our shared destiny, as well as to the solid bonds of brotherhood that unite us personally, along with our two Families and our two brotherly peoples, I address You in this delicate circumstance that your dear country is going through, whose historical responsibility, religious values, and strategic considerations require that We all stand united to defend the right, sovereignty, security, and sacred sites of the nation." The Sovereign expressed His deep concern and preoccupation regarding the repeated ignoble attacks perpetrated by the terrorist Houthi militias against the brotherly Kingdom of Saudi Arabia, which targeted civilian and economic facilities, vital infrastructure, as well as cities and residential areas, reaffirming that what amplifies the feelings of condemnation is the fact that these attacks went beyond targeting facilities and civilians to engage in desperate, despicable, and heinous attempts aimed at the Holiest places on Earth and the most sacred in the heart of every Muslim: Mecca and Medina. These ignoble attacks and desperate attempts aimed at undermining the security, stability, and well-being of the valiant Saudi people do not merely constitute an aggression against the brotherly Kingdom of Saudi Arabia, its generous people, and its residents, but also constitute a flagrant aggression against the sentiments of over one billion eight hundred million Muslims across the four corners of the world, affirmed the Sovereign, adding that it is also a flagrant violation of the values and principles of the Holy Islamic religion, which advocates peace, tolerance, and the sacred nature of blood, honor, and holy sites. His Majesty the King expresses, on His own behalf and on behalf of the entire Moroccan people, to the Sovereign and the Crown Prince of the Kingdom of Saudi Arabia, "Our condemnation of these criminal acts, for which the terrorist Houthi militias and those who support, fund, and arm them bear full responsibility, as We hold them all accountable before God, history, and international law, and subject to the resulting international sanctions." The Sovereign emphasizes that "the security and stability of the Kingdom of Saudi Arabia, like the security of the rest of the Gulf Cooperation Council countries, is inseparable from the security of the Kingdom of Morocco, and any aggression against Saudi Arabia is an aggression against Morocco, because We consider support for Our brothers in the Kingdom of Saudi Arabia and the brotherly Arab Gulf countries as support for right and legitimacy, and the defense of their supreme interests as a defense of Our common strategic interests." His Majesty the King also affirms that Morocco always stands alongside the Kingdom of Saudi Arabia in the face of the dangers it confronts following the actions of terrorist and separatist militias and the regional powers that support them, which target the security of its neighbors and its regional environment with a short-sighted and destructive vision aimed at undermining the security of the entire region, harming the stability enjoyed by its countries, and threatening vital maritime routes, which are of paramount importance both for the global economy and for the security of international maritime navigation. The Sovereign continues: "In sharing this strategic assessment with you, We reaffirm that the continuation of these aggressions constitutes a flagrant violation of international law and relevant UN resolutions, notably Resolution 2216 (2015), which demands the withdrawal of militias, the handover of weapons, and the cessation of violence, and Resolution 2722 (2024), which demands that they immediately cease attacks against maritime navigation. Likewise, the targeting of civilian areas, economic infrastructure, and holy sites constitutes a flagrant violation of international humanitarian law and international conventions and customs, and cannot go unpunished.β Reporter : Redaksi