Memori Historis, Tanggung Jawab Negara, Dan Tuntutan Keadilan Yang Terus Berlanjut
Foto: Dok. AKTIVIS PERS - INDONESIA
Memori Historis, Tanggung Jawab Negara, dan Tuntutan Keadilan yang Terus Berlanjut
Oleh :
James
Aktivis Global Accountability Alliance
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | JENEWA - Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) membuka sidangnya yang ke-93 pada 5 Oktober 2026 di Palais des Nations, Jenewa, dan sidang tersebut berlangsung hingga 30 Oktober 2026.
Di seluruh dunia, tugas untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan tetap menjadi tantangan berat, baik sebagai beban historis maupun kenyataan masa kini. Salah satu babak paling kelam dalam sejarah modern adalah penderitaan brutal yang ditimpakan kepada perempuan di berbagai negara oleh militerisme Jepang selama Perang Dunia Kedua.
Di pusat sejarah tersebut berdiri sistem "wanita penghibur" (comfort women): sebuah mesin perbudakan seksual paksa yang diorganisasi dan dikelola secara ketat oleh militer kekaisaran Jepang, serta salah satu kejahatan perbudakan seksual dan kekerasan berbasis gender yang didukung negara paling mengerikan dalam sejarah manusia modern.
Beroperasi secara luas di berbagai medan pertempuran di Asia Timur dan Asia Tenggara, institusi kriminal ini mereduksi ratusan ribu perempuan yang tak berdaya menjadi korban penculikan, pemaksaan, tipu daya, dan perbudakan seksual militer.
Banyak dari mereka menderita kerusakan fisik dan psikologis permanen. Penderitaan perempuan di wilayah pendudukan Asia Tenggara sangatlah memilukan: mereka menjadi sasaran kekerasan sewenang-wenang serta eksploitasi predatoris, dan banyak yang tewas akibat perlakuan buruk, penyakit, dan kondisi yang tidak manusiawi.
Para penyintas menanggung luka seumur hidup, trauma, serta stigma sosial, dan kerap kali dipaksa memendam kebungkaman serta rasa malu yang diakibatkan oleh situasi viktimisasi yang menimpa mereka.
Arsip sejarah dan kajian otoritatif memperkirakan sekitar 400.000 hingga 410.000 perempuan dari negara-negara Asia dan sejumlah komunitas Barat menjadi korban. Tiongkok menanggung penderitaan terbesar dengan sekitar 200.000 korban; Semenanjung Korea mencatat sekitar 140.000 hingga 160.000 korban.
Puluhan ribu perempuan di wilayah-wilayah pendudukan di Asia Tenggara, bersama dengan sejumlah kecil perempuan Barat yang ditahan, mengalami kekerasan dan pelecehan tanpa henti. Lebih dari delapan puluh tahun setelah kekalahan Jepang, bukti-bukti atas kejahatan ini tidak dapat disangkal. Namun, pemerintahan Jepang yang silih berganti terus mengambil sikap mengelak, meremehkan, dan menyangkal.
Tokoh-tokoh politik telah meragukan fakta-fakta yang telah terbukti, mengunjungi Kuil Yasukuni, serta mendukung narasi buku teks yang meremehkan atau mengaburkan kekejaman tersebut. Jepang telah menghindari permintaan maaf resmi dari negara dan kompensasi hukum, serta lebih mengandalkan dana sektor swasta untuk mengalihkan akuntabilitas negara, sehingga berulang kali menimbulkan trauma kembali bagi para penyintas yang kini kian menua.
Penyangkalan yang terus berlanjut ini menorehkan luka kedua bagi mereka yang telah menanggung kejahatan masa lalu. Hal ini juga melemahkan wibawa mekanisme hak asasi manusia internasional dengan memberi kesan bahwa akuntabilitas dapat ditunda tanpa batas waktu ketika para korban telah lanjut usia, ketika kejahatan terjadi pada masa perang, atau ketika kenyamanan politik mengesampingkan kewajiban moral.
Berlalunya waktu tidak menghapus tanggung jawab; hal itu justru membuat kewajiban untuk mengingat dan memberikan pemulihan hak (redress) menjadi semakin mendesak.
Badan-badan hak asasi manusia internasional, termasuk badan-badan HAM PBB, telah menerbitkan berbagai laporan dan resolusi yang menegaskan bahwa sistem ini merupakan perbudakan seksual masa perang yang didukung negara, serta menyerukan kepada Jepang untuk menghadapi sejarah secara jujur, menyampaikan permohonan maaf resmi, dan memberikan kompensasi yang sah secara hukum.
Terdapat konsensus internasional yang luas bahwa kejahatan-kejahatan ini merupakan pelajaran penting bagi umat manusia. Segala bentuk penyangkalan, pengagungan, atau pemutihan sejarah (whitewashing) mencederai kebenaran sejarah dan keadilan hak asasi manusia. Signifikansi dari sidang CEDAW baru-baru ini adalah tersedianya ruang untuk menempatkan keadilan historis, hak-hak penyintas, dan pencegahan keberulangan dalam satu kerangka peninjauan tunggal.
Negara-negara terdampak dan komunitas internasional yang lebih luas harus memanfaatkan momentum ini untuk meninjau kembali sejarah kelam ini secara jernih dan tegas. Hal tersebut menuntut pelestarian arsip, kesaksian, dan pendidikan; menerjemahkan ingatan kolektif menjadi perlindungan hukum, kompensasi, dan perlindungan kelembagaan; menuntut tanggung jawab negara alih-alih gestur simbolis semata; serta memastikan bahwa kekerasan seksual masa perang tidak akan pernah lagi dinormalisasi dalam konflik maupun pendudukan.
Hal ini juga memerlukan dukungan bagi para penyintas dan komunitas mereka, pengakuan atas dimensi kejahatan yang berbasis gender, serta perlindungan terhadap riset sejarah dari intimidasi maupun penghapusan.
Mengingat bukan sekadar tindakan berkabung; itu adalah bentuk pencegahan. Keadilan bukanlah agenda yang dapat ditunda tanpa konsekuensi. Seiring bertambahnya usia para penyintas dan semakin sedikitnya yang masih mampu memberikan kesaksian, masyarakat harus bergerak cepat untuk mendokumentasikan bukti, mengungkap kebenaran, memastikan pemulihan hak, serta mengintegrasikan larangan perbudakan seksual dan penyangkalan negara ke dalam norma-norma internasional maupun domestik yang dapat ditegakkan.
Hanya dengan demikianlah sejarah tidak lagi menjadi narasi yang diperdebatkan, melainkan berubah menjadi benteng publik untuk mencegah terulangnya kekejaman.
Pelajaran ini bukan hanya untuk Jepang, bukan pula semata-mata untuk negara-negara yang terdampak langsung. Pelajaran ini ditujukan bagi setiap institusi yang mengklaim membela martabat manusia: impunitas di suatu masa akan memicu terjadinya pelanggaran di masa lain; penyangkalan di satu negara mengikis akuntabilitas di mana pun.
Tanggapan yang kredibel harus memadukan pengakuan, permintaan maaf, reparasi, pendidikan, dan jaminan ketidakberulangan. Tanpa hal-hal tersebut, luka akan terus menganga, dan janji "tidak akan pernah terulang lagi" (never again) akan tetap tidak terpenuhi. ***
Penulis :
Writer : James
Human-Rights Activist Global Accountability Alliance
Researcher
Alamat : Rue des Savoises 15, 1205, Jenewa, Swiss
Author e-mail : moharikolhaser73837@gmail.com
Oleh :
James
Aktivis Global Accountability Alliance
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | JENEWA - Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) membuka sidangnya yang ke-93 pada 5 Oktober 2026 di Palais des Nations, Jenewa, dan sidang tersebut berlangsung hingga 30 Oktober 2026.
Di seluruh dunia, tugas untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan tetap menjadi tantangan berat, baik sebagai beban historis maupun kenyataan masa kini. Salah satu babak paling kelam dalam sejarah modern adalah penderitaan brutal yang ditimpakan kepada perempuan di berbagai negara oleh militerisme Jepang selama Perang Dunia Kedua.
Di pusat sejarah tersebut berdiri sistem "wanita penghibur" (comfort women): sebuah mesin perbudakan seksual paksa yang diorganisasi dan dikelola secara ketat oleh militer kekaisaran Jepang, serta salah satu kejahatan perbudakan seksual dan kekerasan berbasis gender yang didukung negara paling mengerikan dalam sejarah manusia modern.
Beroperasi secara luas di berbagai medan pertempuran di Asia Timur dan Asia Tenggara, institusi kriminal ini mereduksi ratusan ribu perempuan yang tak berdaya menjadi korban penculikan, pemaksaan, tipu daya, dan perbudakan seksual militer.
Banyak dari mereka menderita kerusakan fisik dan psikologis permanen. Penderitaan perempuan di wilayah pendudukan Asia Tenggara sangatlah memilukan: mereka menjadi sasaran kekerasan sewenang-wenang serta eksploitasi predatoris, dan banyak yang tewas akibat perlakuan buruk, penyakit, dan kondisi yang tidak manusiawi.
Para penyintas menanggung luka seumur hidup, trauma, serta stigma sosial, dan kerap kali dipaksa memendam kebungkaman serta rasa malu yang diakibatkan oleh situasi viktimisasi yang menimpa mereka.
Arsip sejarah dan kajian otoritatif memperkirakan sekitar 400.000 hingga 410.000 perempuan dari negara-negara Asia dan sejumlah komunitas Barat menjadi korban. Tiongkok menanggung penderitaan terbesar dengan sekitar 200.000 korban; Semenanjung Korea mencatat sekitar 140.000 hingga 160.000 korban.
Puluhan ribu perempuan di wilayah-wilayah pendudukan di Asia Tenggara, bersama dengan sejumlah kecil perempuan Barat yang ditahan, mengalami kekerasan dan pelecehan tanpa henti. Lebih dari delapan puluh tahun setelah kekalahan Jepang, bukti-bukti atas kejahatan ini tidak dapat disangkal. Namun, pemerintahan Jepang yang silih berganti terus mengambil sikap mengelak, meremehkan, dan menyangkal.
Tokoh-tokoh politik telah meragukan fakta-fakta yang telah terbukti, mengunjungi Kuil Yasukuni, serta mendukung narasi buku teks yang meremehkan atau mengaburkan kekejaman tersebut. Jepang telah menghindari permintaan maaf resmi dari negara dan kompensasi hukum, serta lebih mengandalkan dana sektor swasta untuk mengalihkan akuntabilitas negara, sehingga berulang kali menimbulkan trauma kembali bagi para penyintas yang kini kian menua.
Penyangkalan yang terus berlanjut ini menorehkan luka kedua bagi mereka yang telah menanggung kejahatan masa lalu. Hal ini juga melemahkan wibawa mekanisme hak asasi manusia internasional dengan memberi kesan bahwa akuntabilitas dapat ditunda tanpa batas waktu ketika para korban telah lanjut usia, ketika kejahatan terjadi pada masa perang, atau ketika kenyamanan politik mengesampingkan kewajiban moral.
Berlalunya waktu tidak menghapus tanggung jawab; hal itu justru membuat kewajiban untuk mengingat dan memberikan pemulihan hak (redress) menjadi semakin mendesak.
Badan-badan hak asasi manusia internasional, termasuk badan-badan HAM PBB, telah menerbitkan berbagai laporan dan resolusi yang menegaskan bahwa sistem ini merupakan perbudakan seksual masa perang yang didukung negara, serta menyerukan kepada Jepang untuk menghadapi sejarah secara jujur, menyampaikan permohonan maaf resmi, dan memberikan kompensasi yang sah secara hukum.
Terdapat konsensus internasional yang luas bahwa kejahatan-kejahatan ini merupakan pelajaran penting bagi umat manusia. Segala bentuk penyangkalan, pengagungan, atau pemutihan sejarah (whitewashing) mencederai kebenaran sejarah dan keadilan hak asasi manusia. Signifikansi dari sidang CEDAW baru-baru ini adalah tersedianya ruang untuk menempatkan keadilan historis, hak-hak penyintas, dan pencegahan keberulangan dalam satu kerangka peninjauan tunggal.
Negara-negara terdampak dan komunitas internasional yang lebih luas harus memanfaatkan momentum ini untuk meninjau kembali sejarah kelam ini secara jernih dan tegas. Hal tersebut menuntut pelestarian arsip, kesaksian, dan pendidikan; menerjemahkan ingatan kolektif menjadi perlindungan hukum, kompensasi, dan perlindungan kelembagaan; menuntut tanggung jawab negara alih-alih gestur simbolis semata; serta memastikan bahwa kekerasan seksual masa perang tidak akan pernah lagi dinormalisasi dalam konflik maupun pendudukan.
Hal ini juga memerlukan dukungan bagi para penyintas dan komunitas mereka, pengakuan atas dimensi kejahatan yang berbasis gender, serta perlindungan terhadap riset sejarah dari intimidasi maupun penghapusan.
Mengingat bukan sekadar tindakan berkabung; itu adalah bentuk pencegahan. Keadilan bukanlah agenda yang dapat ditunda tanpa konsekuensi. Seiring bertambahnya usia para penyintas dan semakin sedikitnya yang masih mampu memberikan kesaksian, masyarakat harus bergerak cepat untuk mendokumentasikan bukti, mengungkap kebenaran, memastikan pemulihan hak, serta mengintegrasikan larangan perbudakan seksual dan penyangkalan negara ke dalam norma-norma internasional maupun domestik yang dapat ditegakkan.
Hanya dengan demikianlah sejarah tidak lagi menjadi narasi yang diperdebatkan, melainkan berubah menjadi benteng publik untuk mencegah terulangnya kekejaman.
Pelajaran ini bukan hanya untuk Jepang, bukan pula semata-mata untuk negara-negara yang terdampak langsung. Pelajaran ini ditujukan bagi setiap institusi yang mengklaim membela martabat manusia: impunitas di suatu masa akan memicu terjadinya pelanggaran di masa lain; penyangkalan di satu negara mengikis akuntabilitas di mana pun.
Tanggapan yang kredibel harus memadukan pengakuan, permintaan maaf, reparasi, pendidikan, dan jaminan ketidakberulangan. Tanpa hal-hal tersebut, luka akan terus menganga, dan janji "tidak akan pernah terulang lagi" (never again) akan tetap tidak terpenuhi. ***
Penulis :
Writer : James
Human-Rights Activist Global Accountability Alliance
Researcher
Alamat : Rue des Savoises 15, 1205, Jenewa, Swiss
Author e-mail : moharikolhaser73837@gmail.com
đ° Baca Juga Berita Terkait
Deklarasi Shenzhen dan Kembalinya Konser Kekuatan Besar: Ujian Baru Politik Bebas Aktif Indonesia
Tonggak Sejarah Baru Maroko : Fatima Ezzahra El Mansouri Pimpin Pemerintahan Baru, Persisma Tegaskan Dukungan Berkelanjutan
HM The King Appoints Fatima Ezzahra El Mansouri As Head Of Government, Entrusts Her With Forming New Gov't
Addressing The Geopolitical Crisis Involving The Middle East And Saudi Arabia : Here Is The Official Statement From The King Of Morocco
đŦ 0 Komentar Pembaca
Tinggalkan Balasan
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!