# HUKUM & KRIMINAL
KETUA DPD BP2 TIPIKOR KALIMANTAN TIMUR AMBIL TINDAKAN TEGAS MENGENAI DUGAAN MARK UP ANGGARAN PAJAK PROYEK RT Rp. 50 JUTA RUPIAH DI CAMPUR SARI ATURAN 12,5%, KAMPUNG POTONG 15% GLOBAL, WARGA MASYARAKAT MINTA AUDIT DAN COPOT PEJABAT YANG KORUPSI DANA ANGGAR
Aktivispers-indonesia.co.id -Berau Talisayant Kalimantan Timur - Kampung Campur Sari, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur menyoroti mekanisme pemotongan pajak dana proyek RT senilai Rp. 50.000.000 yang dipotong sebesar 15% oleh staf Pemerintah Kampung, Pada Hari Rabu [02/07/2026]. Salah satu Ketua RT di Campur Sari yang enggan disebutkan namanya, menjelaskan saat dikonfirmasi awak media. Ia mengaku dana RT Rp50 juta dipotong pajak secara global sebesar 15%. "Jujur saja, dari anggaran RT yang Rp. 50 juta itu dipotong pajaknya sekitar 15% secara global, bukan per aitem bahan kegiatan proyek. Bahkan dana operasional kami juga diambil dari dana yang Rp50 juta itu," ucapnya. Sementara itu, Kepala Kampung Campur Sari, Silfanuddin, saat dikonfirmasi via WhatsApp terkait keluhan masyarakat dan beberapa RT, memberikan penjelasan. "Kalau potongan pajak dana Rp50 juta/RT itu sesuai ketentuan regulasi dan ditambah 3% untuk TPK. TPK-nya adalah RT sendiri," tuturnya. Menanggapi hal itu, Muhammad Sail Ketua DPD dari BP2 Tipikor Provinsi Kalimantan Timur, menegaskan bahwa berdasarkan aturan perpajakan, pemotongan pajak untuk proyek fisik desa seharusnya sebesar 12,5% dan dihitung per aitem dari bahan kegiatan proyek, bukan dari total pagu anggaran, Pimpinan Redaksi & Ketua Umum Dari Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia Serta Media Aktivis Indonesia Hery Setiawan S.H, C.B.j, C.E.J menyampaikan sikap tegas, jika Pemerintah setempat menyalahi aturan segera Tangkap dan Penjarakan Oknum-oknum tersebut. "Saya berharap pemotongan pajak harus benar-benar dilakukan sesuai aturan main perpajakan. Tapi kalau benar sesuai yang dikatakan salah satu RT Campur Sari, saya pastikan potongan pajaknya over atau kelebihan," ucap Muhammad Sail. Lebih lanjut, Sail meminta Inspektorat Berau, Camat Talisayan, dan BPKP segera melakukan audit dan klarifikasi terkait perhitungan pajak proyek di Kampung Campur Sari. Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kampung Campur Sari belum memberikan klarifikasi resmi terkait metode perhitungan pajak 15% tersebut. Reporter : Redaksi
Anak Bupati Berau Diduga Miliki Perusahaan Sawit PT Sinar Pesona Batiwakkal, Distribusi Cangkang Sawit Disorot karena Diduga Tak Memiliki Jetty Sendiri
BERAU Kalimantan Timur β Dugaan penyimpangan aktivitas bongkar muat cangkang sawit di kawasan Logpond Tubaan, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, kembali menjadi sorotan Pada Hari Jumat (26/06/2026). Persoalan ini tak lagi hanya menyangkut dugaan pelanggaran izin operasional pelabuhan, tetapi juga menyeret dugaan keterkaitan dengan perusahaan yang disebut dimiliki anak Bupati Berau. Sorotan tersebut bermula dari keterangan pihak agen kapal PT Hamparan Samudera Abadi (HSA) yang dimuat infoberauku.com. Dalam keterangannya, perusahaan mengaku menjalankan kegiatan berdasarkan dokumen perizinan dan titik koordinat jetty milik PT. Sinar Pesona Batiwakkal (SPB). βInilah titik koordinat yang kami pegang. Silakan cross check. Apabila titik koordinat tersebut tidak sesuai dengan lokasi kegiatan, silakan laporkan kepada pihak yang berwajib,β ujar perwakilan perusahaan sebagaimana dikutip dari Redaksi Media infoberauku.com. Tim Aktivis β Indonesia.Co.Id kemudian melakukan penelusuran terhadap legalitas perusahaan melalui situs Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum. Berdasarkan data yang diperoleh, PT Pesona Group dan PT Sinar Pesona Batiwakkal (SPB) tercatat dalam sistem AHU dengan nama Muhammad Hafiduddin Ramdhani sebagai pemilik perusahaan. Namun, di balik aktivitas distribusi cangkang sawit tersebut, muncul persoalan lain. Berdasarkan informasi yang dihimpun tim it.news.id, PT. Pesona Group maupun PT. Sinar Pesona Batiwakkal (SPB) diduga tidak memiliki fasilitas jetty sendiri untuk kegiatan distribusi cangkang sawit. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai legalitas fasilitas bongkar muat yang digunakan dalam operasional perusahaan. Di sisi lain, fasilitas jetty yang menjadi dasar dokumen operasional juga tengah menjadi sorotan karena diduga digunakan tidak sesuai dengan peruntukan izin yang dimiliki. Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, tim dari Redaksi Media Aktivis β Indonesia.Co.Id telah berupaya meminta konfirmasi kepada Muhammad Hafiduddin Ramdhani selaku pemilik PT Pesona Group melalui pesan WhatsApp. Konfirmasi juga disampaikan kepada pihak Human Resources (HR) PT. Pesona Group. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari kedua pihak. Tim Redaksi Media Aktivis β Indonesia.Co.Id juga menghimpun keterangan dari warga yang tinggal di sekitar kantor PT. Pesona Group. Sejumlah warga menyebut perusahaan tersebut merupakan milik Muhammad Hafiduddin Ramdhani yang merupakan putra Bupati Berau, Sri Juniarsih. βItu punyanya anaknya Ibu Bupati, Ibu Sri. Nama anaknya Mas Hafid. PT. Pesona Group itu punya dia,β ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Warga tersebut juga menyebut sejumlah aset di kawasan perusahaan, termasuk fasilitas penunjang, berada dalam satu pengelolaan. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan PT. Sinar Pesona Batiwakkal (SPB) merupakan perusahaan yang berada di bawah PT. Pesona Group. Nama perusahaan tersebut pula yang disebut digunakan dalam dokumen perizinan aktivitas bongkar muat cangkang sawit di kawasan Tubaan yang kini menjadi polemik. Dugaan keterkaitan tersebut memicu desakan dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Berau yang sebelumnya telah melayangkan surat kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Tanjung Redeb. Mereka meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap dugaan ketidaksesuaian titik koordinat operasional dengan izin yang dimiliki PT Sinar Pesona Batiwakkal (SPB). Sebelumnya, Kepala KUPP Kelas II Tanjung Redeb, Lister Martupa Gurning, menyatakan bahwa saat ini sudah tidak terdapat aktivitas penumpukan cangkang sawit di salah satu jetty di wilayah Tabalar. βInformasi bahwa saat ini tidak ada kegiatan penumpukan cangkang sawit pada salah satu jetty di Tabalar,β ujarnya saat dikonfirmasi pada 6 April 2026. Meski demikian, berbagai dugaan yang mencuat membuat publik menunggu hasil penelusuran dan langkah aparat maupun instansi berwenang untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan perizinan serta penggunaan fasilitas kepelabuhanan, termasuk dugaan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan lingkaran kekuasaan di Kabupaten Berau. Reporter : Redaksi
Polsek Metro Kebayoran Baru dan Brimob Patra Gelar Razia Dini Hari, 11 Sepeda Motor Diamankan dalam Operasi Cipta Kondis
AKTIVISPERS-INDONESIA.CO.ID // JAKARTA SELATAN β Upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) terus diperkuat jajaran Polsek Metro Kebayoran Baru melalui pelaksanaan razia cipta kondisi yang menyasar potensi kejahatan jalanan dan aksi tawuran. β Bersama personel Brimob Patra, aparat kepolisian menggelar operasi gabungan pada Minggu (21/6/2026) dini hari di kawasan Traffic Light (TL) Al-Azhar, Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. β Kegiatan tersebut difokuskan untuk mengantisipasi tindak kriminal 3C, yakni pencurian dengan pemberatan (Curat), pencurian dengan kekerasan (Curas), dan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), sekaligus mencegah balap liar serta aksi tawuran yang kerap terjadi pada malam hingga dini hari. β Sebelum razia dimulai, seluruh personel mengikuti apel kesiapan pada pukul 01.10 WIB yang dipimpin Kanit Samapta Polsek Metro Kebayoran Baru, AKP M. Wagimin. Dalam arahannya, ia menekankan agar seluruh petugas menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan tetap mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat. β Memasuki pukul 01.30 WIB, petugas gabungan mulai melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda dua maupun pengendaranya yang melintas di lokasi. Pemeriksaan difokuskan pada kelengkapan administrasi kendaraan, surat izin mengemudi, penggunaan helm, serta upaya mendeteksi potensi pelanggaran maupun indikasi tindak kriminal. β Hasil operasi menunjukkan masih adanya pelanggaran administrasi oleh sejumlah pengendara. Petugas mengamankan sebanyak 11 unit sepeda motor karena pemiliknya tidak dapat menunjukkan dokumen kelengkapan kendaraan yang sah. Selain itu, beberapa pengendara juga diberikan teguran karena tidak mengenakan helm serta tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM). β Meski demikian, seluruh proses pemeriksaan berlangsung secara tertib tanpa menimbulkan gangguan terhadap arus lalu lintas maupun aktivitas masyarakat. Petugas juga memberikan edukasi kepada para pengendara mengenai pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas demi keselamatan bersama. β Operasi ini merupakan bagian dari langkah preventif kepolisian dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat, terutama pada jam-jam rawan yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan jalanan maupun kelompok yang hendak melakukan aksi tawuran. β Sebanyak 20 personel diterjunkan dalam kegiatan tersebut, terdiri atas 10 personel Polsek Metro Kebayoran Baru yang dipimpin AKP M. Wagimin dan 10 personel Brimob Patra di bawah komando Aipda Aditya. Sinergi kedua unsur tersebut menjadi bentuk kesiapsiagaan aparat dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. β Razia berakhir sekitar pukul 02.00 WIB dengan situasi yang tetap aman, tertib, dan kondusif. Tidak ditemukan adanya hambatan berarti selama pelaksanaan kegiatan. β Melalui kegiatan rutin seperti ini, kepolisian berharap dapat menekan angka kejahatan jalanan, meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat di wilayah Kebayoran Baru. β Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk selalu membawa kelengkapan surat kendaraan, mematuhi peraturan lalu lintas, serta turut berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dengan melaporkan setiap potensi gangguan Kamtibmas kepada pihak kepolisian. β
Kejati Sumbar Tetapkan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jembatan
Padang - Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi mega proyek pembangunan jembatan. Kerugian negara ditaksir mencapai miliaran rupiah.Penyelidikan mendalam terus dilakukan guna menyeret oknum-oknum lain yang diduga ikut menikmati aliran dana haram tersebut.