BREAKING
NEWS
ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT 🔴 AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua 🔴 Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia 🔴 Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan 🔴 Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini 🔴 ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT 🔴 AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua 🔴 Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia 🔴 Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan 🔴 Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini 🔴 ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT 🔴 AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua 🔴 Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia 🔴 Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan 🔴 Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini 🔴
DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI •
📡 BMKG LIVE • Jakarta Pusat: Cerah Berawan 27°C (RH: 88%, Angin: 2.2 km/j)   ••   🌤️ Surabaya: Cerah Berawan 33°C   ••   🌧️ Bandung: Hujan Ringan 24°C   ••   ⛅ Medan: Berawan 31°C   ••   ☀️ Makassar: Cerah 30°C   ••   ⛈️ Palembang: Hujan Petir 27°C     |     📡 BMKG LIVE • Jakarta Pusat: Cerah Berawan 27°C (RH: 88%, Angin: 2.2 km/j)   ••   🌤️ Surabaya: Cerah Berawan 33°C   ••   🌧️ Bandung: Hujan Ringan 24°C   ••   ⛅ Medan: Berawan 31°C   ••   ☀️ Makassar: Cerah 30°C   ••   ⛈️ Palembang: Hujan Petir 27°C     |    

Terindikasi Kuat Adanya Penimbunan Solar Subsidi Ilegal Di Warung Depan SPBU Kilo Lima, Aparat Diminta Lakukan Penindakan Segera Tangkap Penjarakan Oknum Mafia BBM Bersubsidi Ilegal Yang Merugikan Masyarakat & Negara

Laporan Jurnalis: Aktivis Pers Indonesia
Terbit: 05 Aug 2026, 14:47 WIB • Dibaca 114 kali
Terindikasi Kuat Adanya Penimbunan Solar Subsidi Ilegal Di Warung Depan SPBU Kilo Lima, Aparat Diminta Lakukan Penindakan Segera Tangkap Penjarakan Oknum Mafia BBM Bersubsidi Ilegal Yang Merugikan Masyarakat & Negara
Foto: Dok. AKTIVIS PERS - INDONESIA
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Berau Kalimantan Timur – Aktivitas yang diduga merupakan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di sebuah warung yang berada di depan SPBU Kilo Lima, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, menjadi sorotan awak media.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan Pada Hari Rabu (05/08/2026), terlihat sejumlah kendaraan keluar masuk SPBU Kilo Lima untuk mengisi BBM Bersubsidi. Setelah melakukan pengisian, kendaraan tersebut diduga menuju sebuah warung yang berada di depan SPBU untuk menurunkan atau menampung BBM Bersubsidi buat masyarakat yang telah dibeli.

Aktivitas tersebut menimbulkan dugaan adanya penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. Jika terbukti, praktik tersebut berpotensi merugikan masyarakat yang berhak memperoleh BBM bersubsidi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Awak media Jurnalistik wartawan juga meminta Divisi Humas Polri, Kapolda Kalimantan Timur, Kapolres Berau, serta aparat penegak hukum yang berwenang untuk segera melakukan penyelidikan dan penindakan apabila ditemukan adanya unsur pelanggaran hukum segera tangkap dan penjarakan para Mafia BBM Bersubsidi Ilegal.

Dasar Hukum

Dugaan penimbunan maupun penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dapat dikenakan sanksi pidana.

Pelaku yang terbukti melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Awak media berharap aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan secara profesional dan transparan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum dalam aktivitas tersebut. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak SPBU maupun aparat kepolisian terkait dugaan tersebut.

Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.



Reporter : Redaksi

📰 Baca Juga Berita Terkait

💬 0 Komentar Pembaca

Tinggalkan Balasan

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!