TIDAK ADA HASIL TITIK TEMU HASIL KESEPAKATAN MEDIASI PARKIR RUKO BH–BJ, PT SECURINDO PACKATAMA INDONESIA DIMINTA KLARIFIKASI YANG JELAS “KOLONIAL MODERN” DAN “LONDO IRENG” MENJADI PERTANYAAN DI TENGAH KELUHAN WARGA
Foto: Dok. AKTIVIS PERS - INDONESIA
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | TANGERANG BANTEN - Persoalan pengelolaan parkir di Ruko BH–BJ, Pakulonan Barat, Kabupaten Tangerang, menjadi perhatian setelah pemilik dan penyewa ruko menyampaikan keberatan terhadap sistem parkir Secure Parking/PT Securindo Packtama Indonesia. Pada Hari Selasa 29 September 2026.
Menurut keterangan Lurah Pakulonan Barat yang diterima redaksi, persoalan tersebut telah dimediasi sebanyak tiga kali. Warga Masyarakat menginginkan sistem parkir manual, sedangkan pihak Secure Parking disebut tetap mempertahankan sistem berdasarkan prosedur perusahaan. Hingga mediasi ketiga, menurut keterangan tersebut, belum tercapai kesepakatan.
Redaksi juga menerima informasi bahwa lokasi tersebut berkaitan dengan lahan pemerintah daerah/BMD yang disebut berasal dari penyerahan PSU oleh pengembang. Status dan dasar pemanfaatan lahan tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi pemerintah.
MATERI KEBERATAN WARGA
Warga menyampaikan antara lain:
“KAMI PEMILIK DAN PENYEWA RUKO BAYAR IPL TAPI KAMI DI DZOLIMI OLEH PIHAK PARKIR.”
“EFEK PARKIR DIRUGIKAN WARGA RUKO DIRUGIKAN.”
“KAMI DUKUNG PEMDA TIDAK MENDUKUNG SISTEM PARKIR PAKSA.”
“BISNIS DI RUKO BH DAN BJ HANCUR AKIBAT PARKIR PAKSA.”
Kutipan tersebut merupakan pernyataan/keberatan warga dan tidak diposisikan redaksi sebagai kesimpulan hukum.
KUTIPAN PIHAK SECURE PARKING
Dalam komunikasi dengan pihak terkait Secure Parking, redaksi memperoleh pernyataan:
“Baik pak, seluruh informasi dari bapak, saya sampaikan ke pimpinan.”
“Izin pak, bapak juga bisa meminta informasi ke pihak pemda terkait ini.”
“Itu lahan Pemda pak, shg Pemda lah yg berhak utk memberikan klarifikasi.”
Pernyataan tersebut dicatat sebagai bagian dari proses konfirmasi. Mengenai status lahan sebagai lahan Pemda, redaksi tetap meminta pembuktian melalui dokumen resmi.
PERNYATAAN HERRY SETIAWAN
HERRY SETIAWAN, S.H., C.BJ., C.EJ.
PEMIMPIN/PENANGGUNG JAWAB REDAKSI & KETUA UMUM ALIANSI CYBER PERS AKTIVIS INDONESIA
“Yang kami soroti bukan sekadar parkir, tetapi bagaimana tata kelola pemerintah berjalan ketika ada keberatan warga. Jika benar sudah tiga kali mediasi, publik berhak mengetahui hasil dan tindak lanjutnya.”
“Jika lahan benar aset Pemda, dasar pemanfaatan, kewenangan pihak ketiga, perjanjian dan pengawasan perlu dijelaskan secara terbuka. Kami meminta transparansi, bukan keberpihakan.”
PERNYATAAN ADI PRASETYO
ADI PRASETYO
KEPALA DIVISI INTELIJEN, INVESTIGASI DAN MONITORING
“Kami menelusuri rantai kewenangan: dasar, dokumen, pemberi kewenangan, pengawasan dan bagaimana keberatan warga diproses.”
“Jika benar tiga kali mediasi telah dilakukan, kami akan melihat hasil, berita acara, rekomendasi dan tindak lanjutnya. Jika lahan benar BMD, mekanisme pemanfaatannya juga akan ditelusuri.”
“Kesimpulan akan mengikuti data, dokumen, keterangan para pihak dan fakta lapangan.”
PERTANYAAN REDAKSI
Redaksi meminta klarifikasi mengenai dasar pengelolaan parkir, status dan pemanfaatan lahan apabila benar BMD/PSU, kewenangan pihak ketiga, perjanjian dan pengawasan, serta hasil dan tindak lanjut tiga kali mediasi. Termasuk bagaimana keberatan warga dicatat, dipertimbangkan dan dijawab oleh pihak berwenang.
“KOLONIAL MODERN” DAN “LONDO IRENG”
Istilah “kolonial modern” ditempatkan sebagai pertanyaan kritis atas keresahan warga, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi praktik kolonial. “Londo Ireng” juga bukan tuduhan redaksi kepada Pemda, Secure Parking maupun pihak tertentu.
Pertanyaan jurnalistiknya sederhana: dalam persoalan Ruko BH–BJ, bagaimana suara warga dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan?
RUANG KLARIFIKASI
Pemberitaan ini merupakan laporan penelusuran dan konfirmasi, bukan vonis terhadap pihak mana pun. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemkab Tangerang, UPT, Secure Parking/PT Securindo Packatama Indonesia, pengelola kawasan maupun pihak terkait.
Jika seluruh proses telah sesuai ketentuan, dasar dan dokumennya dapat dijelaskan kepada publik.
Reporter : Adi Prasetyo Kepala Divisi - Intelijen, Investigasi, & Monitoring Redaksi
Menurut keterangan Lurah Pakulonan Barat yang diterima redaksi, persoalan tersebut telah dimediasi sebanyak tiga kali. Warga Masyarakat menginginkan sistem parkir manual, sedangkan pihak Secure Parking disebut tetap mempertahankan sistem berdasarkan prosedur perusahaan. Hingga mediasi ketiga, menurut keterangan tersebut, belum tercapai kesepakatan.
Redaksi juga menerima informasi bahwa lokasi tersebut berkaitan dengan lahan pemerintah daerah/BMD yang disebut berasal dari penyerahan PSU oleh pengembang. Status dan dasar pemanfaatan lahan tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi pemerintah.
MATERI KEBERATAN WARGA
Warga menyampaikan antara lain:
“KAMI PEMILIK DAN PENYEWA RUKO BAYAR IPL TAPI KAMI DI DZOLIMI OLEH PIHAK PARKIR.”
“EFEK PARKIR DIRUGIKAN WARGA RUKO DIRUGIKAN.”
“KAMI DUKUNG PEMDA TIDAK MENDUKUNG SISTEM PARKIR PAKSA.”
“BISNIS DI RUKO BH DAN BJ HANCUR AKIBAT PARKIR PAKSA.”
Kutipan tersebut merupakan pernyataan/keberatan warga dan tidak diposisikan redaksi sebagai kesimpulan hukum.
KUTIPAN PIHAK SECURE PARKING
Dalam komunikasi dengan pihak terkait Secure Parking, redaksi memperoleh pernyataan:
“Baik pak, seluruh informasi dari bapak, saya sampaikan ke pimpinan.”
“Izin pak, bapak juga bisa meminta informasi ke pihak pemda terkait ini.”
“Itu lahan Pemda pak, shg Pemda lah yg berhak utk memberikan klarifikasi.”
Pernyataan tersebut dicatat sebagai bagian dari proses konfirmasi. Mengenai status lahan sebagai lahan Pemda, redaksi tetap meminta pembuktian melalui dokumen resmi.
PERNYATAAN HERRY SETIAWAN
HERRY SETIAWAN, S.H., C.BJ., C.EJ.
PEMIMPIN/PENANGGUNG JAWAB REDAKSI & KETUA UMUM ALIANSI CYBER PERS AKTIVIS INDONESIA
“Yang kami soroti bukan sekadar parkir, tetapi bagaimana tata kelola pemerintah berjalan ketika ada keberatan warga. Jika benar sudah tiga kali mediasi, publik berhak mengetahui hasil dan tindak lanjutnya.”
“Jika lahan benar aset Pemda, dasar pemanfaatan, kewenangan pihak ketiga, perjanjian dan pengawasan perlu dijelaskan secara terbuka. Kami meminta transparansi, bukan keberpihakan.”
PERNYATAAN ADI PRASETYO
ADI PRASETYO
KEPALA DIVISI INTELIJEN, INVESTIGASI DAN MONITORING
“Kami menelusuri rantai kewenangan: dasar, dokumen, pemberi kewenangan, pengawasan dan bagaimana keberatan warga diproses.”
“Jika benar tiga kali mediasi telah dilakukan, kami akan melihat hasil, berita acara, rekomendasi dan tindak lanjutnya. Jika lahan benar BMD, mekanisme pemanfaatannya juga akan ditelusuri.”
“Kesimpulan akan mengikuti data, dokumen, keterangan para pihak dan fakta lapangan.”
PERTANYAAN REDAKSI
Redaksi meminta klarifikasi mengenai dasar pengelolaan parkir, status dan pemanfaatan lahan apabila benar BMD/PSU, kewenangan pihak ketiga, perjanjian dan pengawasan, serta hasil dan tindak lanjut tiga kali mediasi. Termasuk bagaimana keberatan warga dicatat, dipertimbangkan dan dijawab oleh pihak berwenang.
“KOLONIAL MODERN” DAN “LONDO IRENG”
Istilah “kolonial modern” ditempatkan sebagai pertanyaan kritis atas keresahan warga, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi praktik kolonial. “Londo Ireng” juga bukan tuduhan redaksi kepada Pemda, Secure Parking maupun pihak tertentu.
Pertanyaan jurnalistiknya sederhana: dalam persoalan Ruko BH–BJ, bagaimana suara warga dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan?
RUANG KLARIFIKASI
Pemberitaan ini merupakan laporan penelusuran dan konfirmasi, bukan vonis terhadap pihak mana pun. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemkab Tangerang, UPT, Secure Parking/PT Securindo Packatama Indonesia, pengelola kawasan maupun pihak terkait.
Jika seluruh proses telah sesuai ketentuan, dasar dan dokumennya dapat dijelaskan kepada publik.
Reporter : Adi Prasetyo Kepala Divisi - Intelijen, Investigasi, & Monitoring Redaksi
📰 Baca Juga Berita Terkait
ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT
Terindikasi Kuat Adanya Pengeroyokan & Penganiayaan Terhadap Korban Berinisial IS & MR Advocate Rensis & AKTIVIS PERS INDONESIA Tidak Akan Tinggal Diam Dengan Kasus Ini
Heboh, Penemuan Mayat di Kali Pinggir Toko Bangunan
BPPKB HDS PANIMBANG JAYA PANDEGLANG BANTEN MELAKUKAN MUSYAWARAH MUFAKAT DAMAI SECARA KEKELUARGAAN ATAS KEJADIAN PENGANIAYAAN, ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP KORBAN BERNAMA SUKMA WARGA MASYARAKAT PANIMBANG PANDEGLANG BANTEN
💬 0 Komentar Pembaca
Tinggalkan Balasan
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!