BREAKING
NEWS
ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT πŸ”΄ AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua πŸ”΄ Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia πŸ”΄ Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan πŸ”΄ Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini πŸ”΄ ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT πŸ”΄ AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua πŸ”΄ Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia πŸ”΄ Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan πŸ”΄ Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini πŸ”΄ ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT πŸ”΄ AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua πŸ”΄ Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia πŸ”΄ Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan πŸ”΄ Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini πŸ”΄
DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI •
πŸ“‘ BMKG LIVE • Jakarta Pusat: Cerah Berawan 27Β°C (RH: 88%, Angin: 2.2 km/j)   ••   🌀️ Surabaya: Cerah Berawan 33Β°C   ••   🌧️ Bandung: Hujan Ringan 24Β°C   ••   β›… Medan: Berawan 31Β°C   ••   β˜€οΈ Makassar: Cerah 30Β°C   ••   β›ˆοΈ Palembang: Hujan Petir 27Β°C     |     πŸ“‘ BMKG LIVE • Jakarta Pusat: Cerah Berawan 27Β°C (RH: 88%, Angin: 2.2 km/j)   ••   🌀️ Surabaya: Cerah Berawan 33Β°C   ••   🌧️ Bandung: Hujan Ringan 24Β°C   ••   β›… Medan: Berawan 31Β°C   ••   β˜€οΈ Makassar: Cerah 30Β°C   ••   β›ˆοΈ Palembang: Hujan Petir 27Β°C     |    
KUMPULAN ARSIP LIPUTAN

# PEMERINTAHAN

Menampilkan total populasi 47 laporan berita terverifikasi

Aliansi Pemuda Bogor Timur, FABEM Bersama Warga Masyarakat Klapanunggal Melakukan Aksi Unjuk Rasa Di Kantor BPN Kabupaten Bogor Jawa Barat

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Kabupaten Bogor - Aliansi Pemuda Bogor Timur beserta warga masyarakat klapanunggal menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor ATR/BPN kabupaten bogor, Pada Hari Kamis (15 Oktober 2026). Aksi tersebut mendesak ATR/BPN Kabupaten Bogor untuk mencabut status SHGB No.101 atas nama PT.Cipta Makmur Lestari Desa kembangkuning kecamatan klapanunggal kabupaten Bogor. Aksi tersebut dilakukan karena masyarakat menuntut jalan lingkar klapanunggal yang sudah ada sejak lama namun kini diakui oleh PT.Cipta Makmur Lestari, jalan lintas tersebut menghubungkan beberapa wilayah desa klapanunggal, desa kembangkuning serta wilayah lainnya dan sampai saat ini masih di gunakan masyarakat untuk menunjang mobilitas ekonomi sehari hari. Persoalan mencuat setelah adanya sertifikat hak guna bangunan (SHGB) Nomor 101 yang berkaitan dengan jalan lingkar klapanunggal yang menjadi objek rencana eksekusi penutupan jalan. Masyarakat menanyakan asal usul riwayat terbitnya SHGB tersebut berada di jalan lingkar klapanunggal yang masih aktif digunakan warga masyarakat umum. Dalam hal tersebut pihak pengadilan negeri (PN) Cibinong menerbitkan surat undangan rapat koordinasi pelaksanaan eksekusi tertanggal 8 September 2026. Surat Nomor 2789/PAN.PN.WII.U20/HK2.4.IX/2026 di tunjukan kepada kepala kantor pertanahan kabupaten bogor II untuk mengikuti rapat koordinasi, Pada Hari Jumat (11/09/2026). Dalam surat undangan disebutkan dasar pelaksanaan eksekusi berupa penetapan ketua PN Cibinong tanggal 30 juli 2026 Nomor 15/Pdt.Eks.Del/2026/PN Cbi junto Nomor 24/Pdt.Eks/2025/PN Sda junto Nomer 159/Pdt.G/2025/PN Sda. Ketua aliansi pemuda bogor timur djuhari Sasmita mengecam keras tindakan rencana eksekusi penutupan jalan lingkar klapanunggal, karena jalan lingkar klapanunggal sudah ada sejak dulu dan mobilitas masyarakat umum. "jalan untuk kepentingan masyarakat umum tidak boleh menjadi milik pribadi ataupun milik perusahaan. Kita harus kembalikan kepada marwahnya sebagai fasilitas umum (fasum)" tutupnya. Reporter : Redaksi

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  πŸ“… 16 Oktober 2026 BACA ANALISIS »

DPP FABEM DAN KOALISI ORMAS KEPUNG KPK, DESAK USUT NUSRON WAHID BESERTA KRONI-KRONINYA UNTUK SEGERA DI TANGKAP DAN DI PERIKSA

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Jakarta β€” DPP Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) bersama gabungan NGO, organisasi kemasyarakatan (ormas), mahasiswa, pelajar, dan relawan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sekaligus menelusuri dugaan aliran dana yang berkaitan dengan forum Muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jombang. Melalui aksi yang mengusung semangat pemberantasan korupsi dan perlawanan terhadap oligarki, massa mendesak KPK menjalankan penegakan hukum secara independen, transparan, dan tanpa pandang bulu. Mereka menilai bahwa setiap dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan kepentingan publik harus ditindaklanjuti secara serius berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, massa meminta KPK tidak hanya berfokus pada pihak yang diduga berperan sebagai pelaksana di lapangan. Penelusuran juga perlu mencakup aliran dana, perantara, aktor intelektual, serta pihak-pihak lain yang diduga memperoleh keuntungan apabila terdapat bukti yang mendukung. Pada Hari Kamis 15 Oktober 2026. Selain persoalan pertanahan, massa turut menyoroti dugaan aliran dana dalam forum Muktamar PBNU. Mereka mendesak KPK memverifikasi informasi yang berkembang, menelusuri sumber dan tujuan transaksi, serta memeriksa pihak-pihak terkait apabila ditemukan indikasi tindak pidana yang menjadi kewenangan KPK. β€œPemberantasan korupsi tidak boleh tebang pilih. Setiap dugaan harus diperiksa secara objektif dan setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Tidak boleh ada jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan politik yang menjadi tameng dari proses penegakan hukum,” demikian sikap yang disampaikan dalam seruan aksi tersebut. 6 Tuntutan Utama Dalam aksi tersebut, FABEM bersama koalisi menyampaikan enam tuntutan kepada KPK dan aparat penegak hukum. 1. Memeriksa Nusron Wahid. Massa mendesak KPK meminta keterangan Nusron Wahid dan mendalami informasi relevan terkait perkara ATR/BPN sesuai kewenangan serta prosedur hukum yang berlaku. 2. Menangkap dan mengadili pihak yang terbukti terlibat. KPK diminta menindak siapa pun yang berdasarkan bukti dan proses hukum terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi, tanpa membedakan jabatan, kekayaan, maupun afiliasi politik. 3. Membongkar dugaan jaringan mafia tanah dan oligarki. Penyelidikan diharapkan menjangkau pemilik modal, pengembang properti, perantara, serta pihak lain yang diduga terlibat dalam praktik melawan hukum, sepanjang ditemukan bukti yang cukup. 4. Mengusut berbagai persoalan pertanahan. Massa mendesak penanganan dugaan penyimpangan terkait sertifikat bermasalah, pagar laut Tangerang, tanah terlantar, sertifikat tumpang tindih, kawasan konservasi Tesso Nilo, serta sengketa tanah transmigran sesuai kewenangan masing-masing lembaga. 5. Mengusut dugaan aliran dana dalam forum Muktamar PBNU. Massa meminta KPK menelusuri sumber dana, transaksi, pihak pemberi dan penerima, serta kemungkinan adanya suap atau gratifikasi apabila ditemukan indikasi dan bukti permulaan yang cukup. Penanganan perkara harus dilakukan secara profesional dan tidak didasarkan pada asumsi atau kepentingan politik. 6. Menyelamatkan dan memulihkan hak tanah rakyat. Pemerintah dan lembaga terkait didesak melakukan evaluasi administrasi pertanahan, memberikan perlindungan kepada masyarakat yang dirugikan, serta memulihkan kerugian negara apabila terbukti terjadi pelanggaran hukum. Desak Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih Massa menegaskan bahwa tanah merupakan sumber penghidupan rakyat yang harus dilindungi dari praktik penyalahgunaan kewenangan. Mereka juga menekankan bahwa setiap dugaan penyimpangan dalam organisasi maupun forum pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik harus ditangani secara terbuka dan akuntabel. Menurutnya, langkah pemberantasan korupsi tidak cukup berhenti pada pernyataan atau pemeriksaan administratif. Penegakan hukum harus dilakukan melalui pengumpulan bukti, penelusuran transaksi, pemeriksaan saksi, dan tindakan hukum sesuai kewenangan lembaga yang berwenang. β€œTanah rakyat bukan untuk dipermainkan oleh kepentingan segelintir orang. Hukum tidak boleh menjadi alat perlindungan elite, dan kekuasaan tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban. Kami mendesak KPK bekerja secara independen, profesional, dan transparan,” tegas seruannya. FABEM dan gabungan organisasi menyatakan akan terus mendorong pengawasan publik terhadap penanganan perkara korupsi, baik di sektor pertanahan maupun dugaan penyimpangan keuangan dalam forum organisasi. Mereka meminta agar seluruh proses dilakukan berdasarkan bukti yang sah, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan hak setiap pihak untuk memperoleh proses hukum yang adil. Organisasi/Koalisi: DPP Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM), gabungan NGO dan ormas, mahasiswa dan pelajar, serta relawan lintas politik. Kontak media: 0821-2596-0319 Reporter : Redaksi

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  πŸ“… 15 Oktober 2026 BACA ANALISIS »

SIDANG SETEMPAT GUGATAN REKONVENSI HARTA BERSAMA DIPURWAREJA KLAMPOK, TERGUGAT NILAI GUGATAN MASIH SUMIR

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | BANJARNEGARA - Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banjarnegara melaksanakan sidang setempat (descente) dalam perkara gugatan harta bersama atau gono-gini Nomor 1558/Pdt.G/2026/PA.Ba, yang dipimpin Hakim Drs Salim, MH dengan Panitera melibatkan Sunawan bin Salbani selaku Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kusmarwati binti Kasid selaku Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimulai di Balai Desa Klampok. Sidang setempat tersebut dilakukan di wilayah Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara Pada Hari Kamis, (15/10/2026). Untuk melihat secara langsung sejumlah objek yang dimasukkan dalam gugatan rekonvensi, meliputi bangunan, delapan unit kendaraan, serta satu unit usaha Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemeriksaan langsung di lokasi menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara perdata, khususnya untuk mencocokkan objek yang didalilkan dalam gugatan dengan kondisi faktual dilapangan. Tergugat Rekonpensi Persoalkan Kejelasan Objek Gugatan yang dipimpin Hakim Tunggal. Ditengah pemeriksaan objek sengketa tersebut, pihak Tergugat Rekonvensi menilai gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat Rekonvensi masih sumir atau belum diuraikan secara jelas dan terperinci saksi yang dihadirkan saat persidangan pun tidak dapat membuktikan asal usul tanah dan nilai bangunan yang disengketakan serta kontribusi dalam usaha bersama dalam SPPG. Persoalan yang dipersoalkan antara lain kejelasan identitas setiap objek, dasar kepemilikan, riwayat perolehan aset, serta dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa objek-objek tersebut benar-benar merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan," Jelas Pengacara Kusmarwati dari LBH DPC IKADIN Banjarnegara Harmono Selain itu, kejelasan dokumen perpajakan, termasuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) untuk objek tanah yang disengketakan, juga menjadi aspek yang perlu dicermati. SPPT merupakan dokumen perpajakan dan tidak dengan sendirinya membuktikan kepemilikan hak atas tanah. Pihak Tergugat Rekonvensi berpandangan bahwa pencantuman sejumlah aset dalam gugatan tidak serta-merta membuktikan seluruhnya berstatus harta bersama. Setiap objek perlu dinilai berdasarkan identitas, status hukum, riwayat perolehan, dan alat bukti yang diajukan para pihak. Delapan Kendaraan dan Usaha SPPG Jadi Perhatian Keberadaan delapan unit kendaraan dan satu unit usaha SPPG menjadi bagian dari objek yang diperiksa dalam sidang setempat tersebut. Dalam sengketa harta bersama, pemeriksaan tidak cukup hanya dengan melihat keberadaan fisik aset. Perlu pula diperjelas identitas kendaraan, status kepemilikan, waktu perolehan, serta apakah aset masih dimiliki atau telah dialihkan. Demikian pula terhadap usaha SPPG, perlu dibedakan antara bangunan atau tempat usaha, aset operasional, kendaraan pendukung, modal, piutang, pendapatan, serta kewajiban usaha. Seluruh unsur tersebut harus diuraikan secara tepat agar tidak terjadi pencampuradukan antara nilai aset dan nilai usaha. Persoalan tersebut menjadi penting karena penetapan harta bersama harus didasarkan pada pembuktian, bukan sekadar perkiraan nilai atau pencantuman aset secara global dalam surat gugatan. Sidang Setempat Bukan Penentu Akhir Perkara Sidang setempat merupakan sarana bagi Majelis Hakim untuk memperoleh gambaran langsung mengenai objek yang disengketakan. Namun, pemeriksaan lokasi tidak dengan sendirinya menentukan siapa pemilik sah objek maupun apakah objek tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama. Penilaian akhir tetap bergantung pada keseluruhan proses persidangan, termasuk bukti surat, keterangan saksi, dalil para pihak, serta kesesuaian antara objek yang diperiksa dan uraian dalam gugatan. Dalam konteks ini, pihak Tergugat Rekonvensi menekankan pentingnya ketelitian Majelis Hakim dalam menilai setiap objek secara terpisah, terutama apabila terdapat ketidak jelasan mengenai identitas, asal-usul perolehan, status kepemilikan, maupun dasar penghitungan nilainya. Perkara Nomor 1558/Pdt.G/2026/PA.Ba tersebut masih harus dinilai berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan. Belum dapat disimpulkan bahwa seluruh objek yang diperiksa telah terbukti sebagai harta bersama sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan. Prinsipnya, gugatan harta bersama bukan sekadar daftar aset. Setiap objek harus jelas, dasar hukumnya harus dapat diuji, dan statusnya sebagai harta bersama harus dibuktikan di hadapan pengadilan. Catatan redaksi: tanggal pelaksanaan sidang setempat, keterangan resmi Majelis Hakim, serta tanggapan pihak Penggugat Rekonvensi perlu dikonfirmasi sebelum berita diterbitkan. Berita ini memuat posisi atau keberatan pihak Tergugat Rekonvensi dan tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum. Reporter : Redaksi

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  πŸ“… 15 Oktober 2026 BACA ANALISIS »

O ! SAVE TELAH BEROPERASI, PBG MASIH VERIFIKASI DOKUMEN β€” PEMKAB TANGERANG BANTEN AKTIVIS PERS - INDONESIA DESAK PERIKSA LEGALITAS DAN POTENSI KERUGIAN DAERAH

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Pagedangan Kabupaten Tangerang - Warga masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Tangerang segera melakukan pemeriksaan auditor administrasi dan lapangan terhadap O ! Save Supermarket di Jalan Raya Pagedangan, Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Pasalnya, usaha tersebut diketahui mulai beroperasi sejak akhir Agustus 2026, sementara Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Nomor 360322-09092026-016 dilaporkan masih berstatus β€œVERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN”. Persoalan ini tidak hanya menyangkut status perizinan bangunan, tetapi juga memerlukan kepastian mengenai dasar pemanfaatan gedung dan pemenuhan kewajiban retribusi kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang. DOKUMEN DARI KONSULTAN, KETERANGAN KABID MENIMBULKAN PERTANYAAN Pada Tanggal 05 Oktober 2026, Ibu Ida, yang mengaku sebagai konsultan perizinan menyampaikan dokumen pendukung kepada Redaksi Media Aktivis Pers Indonesia, meliputi : 1. Dokumen pra-site plan/rencana tapak. 2. Dokumen KRK/konfirmasi peruntukan ruang, tertanggal 31 Agustus 2026. 3. Surat Pengantar Teknis Pemadam Kebakaran dari BPBD Kabupaten Tangerang Nomor B/300.2/432/VIII/BPBD/2026, tertanggal 12 Agustus 2026. Dokumen tersebut belum dengan sendirinya membuktikan bahwa PBG telah diterbitkan ataupun menjelaskan secara lengkap dasar administrasi pemanfaatan bangunan untuk operasional usaha. Untuk memperoleh kejelasan, Media Aktivis Pers menghubungi pejabat bidang terkait. Pada Tanggal 08 Oktober 2026, pejabat tersebut menyampaikan pesan melalui Chat WhatsApp : β€œPunteun bestih ..... untuk berkas ini di sistemnya cuma ada KTP sama surat tanah aja ..... terus pemohonnya juga belum pernah koordinasi ke kita untuk sidang.” Keterangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara dokumen yang disampaikan kepada Team Redaksi Media dan berkas permohonan yang tercatat dalam sistem pemerintah. Karena itu, diperlukan pencocokan dokumen dan konfirmasi resmi dari instansi berwenang. OPERASIONAL USAHA DAN POTENSI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH Media Aktivis Pers Indonesia telah meminta klarifikasi kepada Ibu Ida mengenai dasar administrasi dan teknis pemanfaatan bangunan selama proses PBG berlangsung. Kesempatan klarifikasi diberikan selama empat hari. Namun, hingga naskah ini disusun, belum diperoleh penjelasan memadai mengenai dasar administrasi operasional tersebut. Persoalan berikutnya adalah kepastian pemenuhan kewajiban retribusi PBG. Pemerintah daerah perlu memastikan apakah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) telah diterbitkan, berapa kewajiban yang ditetapkan apabila terutang, serta apakah pembayaran telah dilakukan. Pada Hari Kamis 15 Oktober 2026. Apabila ditemukan kewajiban retribusi yang seharusnya telah dipenuhi tetapi belum dibayarkan, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan penerimaan daerah tidak terealisasi dan merugikan keuangan daerah. Namun, belum terbitnya PBG tidak otomatis membuktikan bahwa retribusi tidak dibayar atau kerugian daerah telah terjadi. Kepastian mengenai kewajiban, pembayaran, dan potensi kerugian harus didasarkan pada dokumen serta hasil pemeriksaan resmi. EMPAT TUNTUTAN TEGAS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN Pihak Redaksi Media Aktivis Pers – Indonesia.Co.Id mendesak Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB), DPMPTSP, Bapenda, serta perangkat daerah terkait untuk : 1. Memeriksa legalitas pemanfaatan bangunan, status permohonan PBG, kelengkapan dokumen, dan kesesuaian operasional O ! Save dengan ketentuan yang berlaku. 2. Memverifikasi kewajiban retribusi secara menyeluruh, termasuk status SKRD, dasar perhitungan, dan bukti pembayaran. 3. Menghitung potensi penerimaan daerah yang belum terealisasi apabila ditemukan kewajiban retribusi yang belum dipenuhi, serta melakukan penagihan sesuai ketentuan apabila memang terutang. 4. Menyampaikan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut secara resmi, termasuk langkah korektif atau penegakan aturan apabila ditemukan pelanggaran. Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada penjelasan normatif. Pemerintah perlu memastikan kesesuaian antara dokumen, status perizinan, kegiatan operasional, dan kewajiban retribusi, kemudian menindaklanjuti setiap temuan berdasarkan kewenangan dan ketentuan hukum. PUBLIK BERHAK MENDAPATKAN KEJELASAN Media Aktivis Pers Indonesia menegaskan bahwa fungsi kontrol sosial bukan untuk mendahului kesimpulan hukum, melainkan memastikan persoalan yang menyangkut kepatuhan usaha dan potensi penerimaan daerah diperiksa secara objektif dan transparan. Pemerintah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten harus memastikan : apakah dasar pemanfaatan bangunan telah terpenuhi, apakah kewajiban retribusi telah diselesaikan, dan apakah terdapat potensi penerimaan daerah yang belum terealisasi. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran, harus ada tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pihak Redaksi Media Aktivis Pers – Indonesia.Co.Id tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Ibu Ida, pengelola O ! Save, pemohon PBG, serta instansi terkait. Keterangan dan dokumen tambahan akan menjadi bagian dari verifikasi dan pemberitaan lanjutan. Reporter : Adi Prasetyo Kepala Divisi Intelijen, Investigasi, & Monitoring Redaksi

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  πŸ“… 15 Oktober 2026 BACA ANALISIS »

Musda I DPD Aliansi Wartawan Indonesia Riau Serta Acara Pelantikan 12 DPC Se-Provinsi Riau Berjalan Dengan Sukses, Darbi, SAg Terpilih Secara Aklamasi

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Pekanbaru Riau - Musyawarah Daerah (Musda) I Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Provinsi Riau resmi digelar dengan sukses dan penuh khidmat di Hotel Alfa, Pekanbaru, Pada Hari Senin (12/10/2026). Bersamaan dengan agenda tersebut, Ketua Umum DPP AWI, Drs. H. Syamsuddin, HA, MM, melantik 12 ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) AWI kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Acara penting ini turut dihadiri langsung oleh jajaran pengurus pusat DPP AWI, antara lain: -Drs. H. Syamsuddin, HA, MM (Ketua Umum) -Khaerul Anwar, SH, MH (Sekretaris Jenderal) -Sukarno, SE (Ketua I DPP AWI, yang juga sebagai Korwil Wilayah Sumatra) -Dahlan Lulang, SH (Korwil Wilayah Indonesia Timur) Selain kehadiran jajaran elit pusat ini juga dihadiri oleh rekan-rekan pengurus DPD AWI dari Provinsi Sumatra Barat yang turut serta memberikan dukungan dan memeriahkan jalannya acara. Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP AWI, Drs. H. Syamsuddin HA, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pesatnya perkembangan organisasi AWI di Provinsi Riau yang terus menunjukkan kemajuan signifikan. Beliau mengenang bahwa pada awalnya, AWI di Provinsi Riau hanya memiliki dua kepengurusan DPC. Namun, berkat semangat, soliditas, dan kerja keras para pengurus, kini jumlahnya melonjak drastis hingga terbentuk 12 DPC. β€œPerkembangan ini harus menjadi momentum kebangkitan organisasi, sekaligus mendorong pembentukan kepengurusan AWI di daerah-daerah lainnya,” ungkap Syamsuddin di hadapan para peserta Musda dan tamu undangan. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kehadiran AWI tidak sekadar menjadi wadah organisasi kewartawanan semata, melainkan memiliki tanggung jawab moral yang besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pers, kata Syamsuddin, harus mampu menjalankan peran strategisnya sebagai mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah daerah maupun pusat guna mendukung pembangunan dan memperjuangkan kepentingan hak warga masyarakat Indonesia. Rangkaian acara Musda I DPD AWI Riau juga sukses menelurkan kepengurusan baru untuk masa bakti 2026–2031. Melalui proses musyawarah yang berjalan lancar. Darbi, S.Ag. terpilih secara aklamasi untuk menakhodai kepengurusan DPD AWI Provinsi Riau lima tahun ke depan. Dengan dilantiknya 12 DPC kabupaten/kota serta terpilihnya kepengurusan baru DPD AWI Riau, diharapkan roda organisasi dapat berjalan semakin solid, profesional, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi dunia jurnalistik dan masyarakat di Bumi Lancang Kuning.

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  πŸ“… 13 Oktober 2026 BACA ANALISIS »

Pengacara Internasional & Dewan Pembina Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id Erles Rareral, S.H., M.H : Dalam Etika Bernegara, Kejujuran Itu Sangat Penting Dari Seorang Pemimpin Negara

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | JAKARTA β€” Pengacara Kondang Internasional & Dewan Pembina Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id Erles Rareral, S.H., M.H., yang dikenal sebagai pengacara handal, angkat bicara soal polemik yang terjadi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. β€œDalam etika bernegara, kejujuran itu sangat penting dari pemimpin,” ujar Erles kepada Awak Jurnalistik Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id Pada Hari Kamis ( 08 Oktober 2026 ). Terkait polemik yang terus bergulir, ia menilai langkah paling elegan dan negarawan yang bisa diambil Gibran saat ini adalah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. β€œSebaiknya Gibran mundur saja dari bangku Wakil Presiden Republik Indonesia,” tegas Erles Rareral, S.H., M.H. Ia menjelaskan, mundurnya Gibran justru akan menyelamatkan marwah demokrasi dan konstitusi, serta meredam kegaduhan politik yang terus terjadi di tengah masyarakat. Erles Rareral menyebut, desakan dari berbagai elemen warga masyarakat Indonesia, mulai dari purnawirawan TNI & Polri, Akademisi, hingga Aktivis Mahasiswa, harus didengar dengan hati yang jernih. β€œIni bukan soal benci atau suka. Ini soal etika, moral, dan masa depan bangsa. Mundur secara terhormat,” pungkasnya. Ia menegaskan, dirinya sebagai advokat akan terus mengawal isu ini demi tegaknya hukum dan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Reporter : Redaksi

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  πŸ“… 08 Oktober 2026 BACA ANALISIS »

AWAS ADA OKNUM PENCATUTAN NAMA BP2 TIPIKOR & REDAKSI MEDIA AKTIVIS PERS - INDONESIA ..... ! DPD & KAPERWIL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TEGASKAN : HANYA PENGURUS RESMI & BERKTA YANG DI BERI MANDNAT DARI DPP PUSAT

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Tanjung Batu Kalimantan Timur – Maraknya dugaan oknum yang mengatasnamakan lembaga anti-korupsi membuat BP2 TIPIKOR LAI DPD Kalimantan Timur angkat bicara. DPD Kaltim menegaskan dan memberikan peringatan keras kepada siapa saja yang mengaku-ngaku sebagai pengurus BP2 TIPIKOR LAI di wilayah Kalimantan Timur dan dari Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia di luar kepengurusan yang baru. Ditegaskan, kepengurusan yang SAH dan LEGAL saat ini hanyalah kepengurusan yang diberikan amanat langsung oleh Pimpinan Pusat atau DPP BP2 TIPIKOR LAI & Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia Kalimantan Timur, Di luar dari itu, dinyatakan ILEGAL dan merupakan oknum bukan bagian tangung jawab pengurus Ketua Kalimantan Timur. "Jika ada yang mengaku mengatasnamakan BP2 TIPIKOR LAI DPD Kalimantan Timur di luar kepengurusan yang baru yang diberikan amanat pimpinan pusat atau DPP BP2 TIPIKOR LAI, maka itu adalah OKNUM dan PENIPUAN. Segera laporkan ke APH (Aparat Penegak Hukum) terdekat dan ke Pengurus DPD Kalimantan Timur yang sah," tegas Muhammad Sail Ketua DPD Provinsi Kalimantan Timur. Peringatan ini dikeluarkan menyusul adanya informasi di lapangan bahwa ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan nama besar BP2 TIPIKOR (Badan Pencegah dan Pemberantas Tipikor) LAI untuk kepentingan pribadi, meminta uang, hingga melakukan intimidasi ke kampung-kampung, perusahaan, dan SPBU. DPD Kaltim tidak akan segan-segan mengambil langkah hukum. INSTRUKSI TEGAS DPD KALTIM : 1. JANGAN LAYANI setiap orang yang mengaku dari BP2 TIPIKOR LAI Kaltim jika tidak bisa menunjukkan SK DPP & DPD Pusat yang baru dan KTA resmi. 2. CATAT, FOTO, dan REKAM oknum tersebut. 3. SEGERA LAPORKAN ke Polres terdekat dan ke Sekretariat Resmi DPD Kaltim. 4. TIDAK diperbolehkan menggunakan atribut BP2 TIPIKOR Untuk memastikan keaslian pengurus, masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan, dan kepala kampung bisa langsung melakukan konfirmasi dan pelaporan ke: SEKRETARIAT RESMI BP2 TIPIKOR LAI DPD KALIMANTAN TIMUR Jalan Poros Belalung Lestari, Kalimantan Timur (Hubungi Pengurus DPD Kaltim yang memegang amanat DPP Pusat) "Kami bersih-bersih internal. Kami tidak ingin nama lembaga anti-korupsi ini dirusak oleh oknum yang mencari makan dengan mencatut nama lembaga. Kami dukung pemberantasan korupsi, bukan jadi alat pemerasan. Jika ada oknum, tangkap!" tutupnya dengan nada pedas. Warga Masyarakat diminta lebih cerdas dan tidak takut melaporkan oknum yang mencatut nama BP2 TIPIKOR LAI. Sumber : Pengurus BP2 TIPIKOR Lembaga Aliansi Indonesia DPD Provinsi Kalimantan Timur Reporter : Hamsah, Sudirman & Linta

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  πŸ“… 08 Oktober 2026 BACA ANALISIS »

Mahkamah Konstitusi Dalam Sorotan : Antara Independensi, Etika, Dan Kepercayaan Publik

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Jakarta - Lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk sebagai salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kehadirannya merupakan bagian dari amanat perubahan UUD 1945 untuk memastikan agar konstitusi tetap menjadi hukum tertinggi dalam kehidupan bernegara. Secara konstitusional, MK merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung. MK memiliki kewenangan, antara lain, menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pada Hari Rabu 07 Oktober 2026. Namun, dalam perspektif saya sebagai praktisi dan akademisi hukum, muncul pertanyaan mendasar ketika lembaga yang seharusnya menjadi penjaga konstitusi justru dipersepsikan oleh sebagian masyarakat sebagai lembaga yang berada dalam pusaran kontroversi politik dan kepentingan kelompok. Pertanyaan tersebut bukan semata-mata mengenai siapa yang benar atau siapa yang salah. Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana menjaga agar setiap proses hukum dan putusan MK tetap dipercaya sebagai proses yang independen, objektif, dan berlandaskan konstitusi. *Jangan Biarkan MK Kehilangan Kepercayaan Publik* Mahkamah Konstitusi lahir dari semangat reformasi ketatanegaraan. MK resmi berdiri Pada 13 Agustus 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada 15 Oktober 2003, MK mulai menjalankan kewenangannya setelah menerima pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung. Karena itu, keberadaan MK tidak boleh dipandang sekadar sebagai institusi peradilan biasa. Marwah MK berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap konstitusi dan negara hukum. Apabila terdapat putusan, kebijakan, atau tindakan hakim konstitusi yang dipersoalkan publik, maka ruang kritik harus tetap tersedia. Kritik terhadap lembaga negara merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, sepanjang disampaikan berdasarkan argumentasi hukum, fakta, dan mekanisme yang berlaku. Yang harus dihindari adalah ketika perbedaan kepentingan hukum maupun politik berubah menjadi konflik antarpendukung di tengah masyarakat. *Konstitusi Tidak Boleh Menjadi Alat Kepentingan Kelompok* Menurut saya, konstitusi harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok, kekuasaan, maupun kepentingan politik jangka pendek. Setiap permohonan yang diajukan ke MK harus diperiksa berdasarkan hukum acara dan prinsip-prinsip konstitusional. Demikian pula setiap putusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat diuji melalui argumentasi akademik serta mekanisme yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia. Jangan sampai masyarakat memiliki persepsi bahwa hukum dapat digunakan untuk memperuncing perbedaan dan memecah masyarakat. Jika terdapat dugaan pelanggaran etik maupun pelanggaran terhadap prinsip independensi hakim, mekanisme pengawasan dan penegakan etik harus berjalan secara transparan. Penilaian terhadap ada atau tidaknya pelanggaran harus didasarkan pada pemeriksaan dan bukti, bukan semata-mata tekanan publik. *Hakim Konstitusi Harus Menjaga Integritas* Hakim konstitusi memiliki posisi strategis karena putusannya dapat memberikan dampak luas terhadap kehidupan bernegara. Karena itu, integritas, independensi, imparsialitas, dan profesionalitas hakim harus menjadi prinsip yang tidak boleh ditawar. Jika benar terdapat pelanggaran terhadap kode etik atau ketentuan hukum oleh hakim konstitusi, maka harus ada mekanisme hukum dan etik yang dapat digunakan untuk memeriksa persoalan tersebut. Sanksi, termasuk pemberhentian apabila memang memenuhi ketentuan yang berlaku, harus ditempuh melalui prosedur yang sah dan dapat di pertanggung jawabkan. Bukan karena tekanan kelompok, bukan pula karena kepentingan politik tertentu. *Menjaga MK Berarti Menjaga Konstitusi* Indonesia telah menjalani perjalanan panjang sebagai negara demokrasi konstitusional. Dalam perjalanan tersebut, MK memiliki posisi penting dalam menjaga keseimbangan antara produk politik dan batas-batas yang ditentukan konstitusi. Oleh karena itu, menyelamatkan marwah MK bukan berarti membela setiap putusan atau setiap tindakan hakim. Sebaliknya, menjaga MK berarti memastikan lembaga tersebut tetap bekerja berdasarkan konstitusi, hukum, etika, dan kepentingan keadilan. Kritik terhadap MK juga harus ditempatkan dalam koridor hukum. Demikian pula pembelaan terhadap MK tidak boleh berubah menjadi pembenaran tanpa dasar. Pada akhirnya, yang harus diselamatkan bukan hanya sebuah institusi, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap konstitusi dan negara hukum. Jangan sampai sejarah mencatat bahwa lembaga yang dibentuk untuk menjaga konstitusi justru kehilangan kepercayaan publik karena persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum dan etik. Save Konstitusi. Save Mahkamah Konstitusi. Save Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reporter : Redaksi

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  πŸ“… 08 Oktober 2026 BACA ANALISIS »