# PEMERINTAHAN
TERINDIKASI KUAT ADANYA LAYANAN PROSTITUSI SEKSUAL BERBAYAR BERKEDOK SPA / MASSAGE BAR & LOUNGE DI WILAYAH KELAPA DUA - GADING SERPONG BAPENDA KABUPATEN TANGERANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB ATAS HUTANG PIUTANG PAJAK SEBESAR Rp. 881,74 MILIAR RUPIAH ... ???
Happy Ending, Double HJ, Double BJ hingga Threesome Double Platinum Dalam Materi Promosi Dipertanyakan. Riwayat Pengawasan Dan Potensi Kebocoran PAD Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Ikut Disorot Publik. Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | KABUPATEN TANGERANG β Pihak Redaksi Media Aktivis Pers Indonesia & Media Bangkit News, menyoroti dugaan penawaran layanan prostitusi seksual berbayar berkedok SPA / Massage, Bar Lounge, di wilayah Kecamatan Kelapa Dua dan kawasan Gading Serpong, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Dalam materi promosi yang ditelusuri redaksi ditemukan istilah Happy Ending, Double HJ, Double BJ, Threesome Double Platinum, Estafet Platinum, Single BJ, Double FJ, Full Service, Double Crot hingga Triple Crot. Istilah tersebut memunculkan dugaan adanya penawaran layanan seksual berbayar yang perlu diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan dan penelusuran transaksi. Materi promosi merupakan petunjuk awal, bukan bukti bahwa seluruh layanan benar-benar dilakukan. BAPENDA DIMINTA TELUSURI TRANSAKSI DAN POTENSI PAJAK! Bapenda Kabupaten Tangerang didorong memeriksa pendataan wajib pajak, klasifikasi usaha, omzet, transaksi, serta riwayat kewajiban perpajakan sejak masing-masing usaha beroperasi. Pemeriksaan perlu mencakup kemungkinan kewajiban PBJT dan Pajak Air Tanah sesuai karakter kegiatan usaha dan ketentuan yang berlaku. Materi promosi juga mencantumkan fasilitas Bathtub, Shower, Hot Pool, Cold Pool, Whirlpool, Sauna, Springbed dan fasilitas lainnya. Kondisi tersebut perlu menjadi bahan verifikasi lintas-OPD terkait NIB, PBG/SLF, dokumen lingkungan, serta sumber penggunaan air. Jangan sampai aktivitas usaha berjalan, transaksi berlangsung, tetapi pendataan dan pengawasan penerimaan daerah justru tidak optimal. DUA MANTAN CAMAT NAIK JABATAN, PENGAWASAN MASIH TANDA TANYA! Pada 2016, H. Yayat Rohiman ketika menjabat Camat Kelapa Dua pernah menyampaikan adanya pendataan SPA dan panti pijat di kawasan Gading Serpong. Kini ia menjabat Kepala DPMPD. Sementara H. Dadan Gandana, yang menandatangani izin Pijat Kesehatan dan Tradisional pada 2018 ketika menjabat Camat Kelapa Dua, kini menjabat Kepala Bapenda. Wah, mantan Camatnya naik kelas, tetapi jangan sampai pengawasan SPA justru tinggal kenangan ..... !!!!!. Pihak Redaksi Media Aktivis Pers Indonesia dan Media Bangkit News meminta keduanya menjelaskan riwayat pendataan, pengawasan, dan tindak lanjut sesuai periode kewenangan masing-masing. Pada Hari Selasa 10 November 2026. USAHA BELASAN TAHUN, BAPENDA BARU MAU KOORDINASI ? Pada Tanggal 02 November 2026, Media Aktivis Pers Indonesia meminta kepastian pemeriksaan. Atas Nama Nur dari Subbidang PBJT menyampaikan perlunya koordinasi dengan bidang lain dan OPD terkait yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Koordinasi memang diperlukan. Namun, pertanyaannya: selama usaha beroperasi, bagaimana pendataan dan pengawasan kewajiban pajaknya.....?. Usaha sudah eksis belasan tahun, Bapenda baru sibuk koordinasi sekarang, kemarin kemana saja ..... ?????. Jangan sampai koordinasi menjadi jawaban rutin, sementara pemeriksaan konkret belum terlihat. TERINDIKASI KUAT ADANYA HUTANG PIUTANG PAJAK MENCAPAI RP. 881,74 MILIAR RUPIAH, BAPENDA JANGAN TIDUR & MENUTUP MATA !!!!!. Dokumen yang menjadi perhatian redaksi mencantumkan saldo piutang pajak daerah Kabupaten Tangerang sekitar Rp881,74 miliar. Angka tersebut perlu dicermati berdasarkan periode pencatatan, komposisi piutang, rekonsiliasi, dan catatan pemeriksaan BPK Provinsi Banten dan BPK RI. Cukup fantastis! Masyarakat kecil dituntut patuh terhadap kewajiban PBB-P2, sementara persoalan piutang pajak ratusan miliar masih menjadi pekerjaan rumah. Jangan sampai Bapenda lebih cepat menagih masyarakat kecil daripada membenahi kelemahan pendataan dan pengawasan penerimaan daerah! PAD bukan sekadar angka dalam laporan. Penerimaan daerah dibutuhkan untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Pegawai juga membutuhkan kepastian anggaran untuk menjalankan tugasnya. Karena itu, optimalisasi penerimaan daerah harus menjadi pekerjaan serius, bukan sekadar wacana koordinasi. APH DAN OPD DIMINTA TURUN TANGAN ! Media Aktivis Pers mendorong Bapenda, Satpol PP, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, DLH, dan Inspektorat melakukan verifikasi sesuai kewenangannya. APH juga didorong menelaah dokumentasi dugaan penawaran layanan prostitusi seksual dan kemungkinan pelanggaran hukum. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, penanganan harus berdasarkan pemeriksaan dan alat bukti yang sah. Kabupaten Tangerang Provinsi Banten ingin gemilang. Namun, bagaimana bisa gemilang jika pengawasan hanya garang kepada masyarakat kecil tidak kepada para pengusaha ilegal & pengusaha prostitusi, sementara dugaan persoalan di sektor usaha masih menunggu koordinasi ..... ?????. Media Aktivis Pers Indonesia membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Bapenda, DPMPD, Satpol PP, OPD terkait, H. Yayat Rohiman, H. Dadan Gandana, serta pengelola usaha yang menjadi objek penelusuran. PENGAWASAN BUKAN SEKADAR KOORDINASI. PAD BUKAN SEKADAR ANGKA. BAPENDA JANGAN TIDUR & JANGAN TUTUP MATA TERUS MENERUS, KARENA KEPENTINGAN PUBLIK HARUS DIUTAMAKAN ! Reporter : Adi Prasetyo Kadiv : Intelijen, Investigasi & Monitoring Redaksi
WOOOOOW FANTASTIS ANGGARAN MAKAN - MINUM SATPOL PP KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN SAMPAI Rp. 3,47 MILIAR RUPIAH, TAPI MENGAPA PENEGAKAN PERDA SEOLAH LUMPUH, APAKAH PERDA DI BUAT UNTUK DI LANGGAR ..... ?????
Dugaan Paket Layanan Seksual Berbayar Threesome,HJ,BJ Happy Ending & Sejenisnya Tak Kunjung Ditindak Tegas, Ada Apa Sebenarnya, KaSatpol PP Kabupaten Tangerang Sedang Menunggu Apa ..... ?????, Harus Tunggu Sampai Viral Dulu Baru Ada Tindakan Tegas ..... ????? Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | KABUPATEN TANGERANG β Media Aktivis Pers mempertanyakan keseriusan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang dalam menjalankan fungsi penegakan Peraturan Daerah (Perda), khususnya terhadap sejumlah tempat usaha SPA, pijat, bar, karaoke, dan hiburan malam di Kecamatan Kelapa Dua, terutama kawasan Gading Serpong Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Pada Hari Selasa 10 November 2026. Berdasarkan hasil penelusuran dan dokumentasi lapangan, Media Aktivis Pers menemukan sejumlah materi promosi yang memuat istilah paket dan layanan, antara lain Threesome Double Platinum, Estafet Platinum, Happy Ending, Double HJ, Double BJ, Single BJ, Double FJ, Full Service, Double Crot, hingga Triple Crot. Bahkan, terdapat penawaran paket dengan keterangan tiga perempuan masuk secara bergantian selama 90 menit, masing-masing 30 menit tanpa jeda. Istilah dan pola penawaran tersebut menimbulkan dugaan adanya promosi layanan bermuatan seksual yang patut diverifikasi secara serius oleh instansi berwenang. Temuan ini merupakan informasi awal, bukan kesimpulan bahwa tindak pidana telah terjadi. Anggaran Miliaran, Mengapa Penindakan Belum Terlihat ..... ? . Data RUP 2026 mencatat pagu belanja makanan dan minuman Satpol PP Kabupaten Tangerang sekitar Rp. 3,47 miliar dalam 26 paket pengadaan. Angka tersebut merupakan pagu anggaran, bukan realisasi belanja. Namun, publik patut mempertanyakan: ketika anggaran tersedia dalam jumlah miliaran rupiah, mengapa tindak lanjut terhadap laporan dugaan pelanggaran usaha belum menunjukkan hasil yang jelas ..... ?. Apakah persoalannya kekurangan anggaran, lemahnya koordinasi, kurangnya keberanian, atau justru ada faktor lain yang membuat penegakan Perda tidak berjalan? Kami bahkan ingin menyampaikan usulan satire kepada Bupati Tangerang: jika anggaran Rp. 3,47 miliar rupiah belum cukup membuat Satpol PP berani bertindak, sekalian saja siapkan Rp1 triliun khusus untuk pengadaan seragam penindakan. Seragam yang selama ini tampak gagah seperti pasukan khusus mungkin perlu diganti dengan seragam cuplin atau serba pink, khusus untuk operasi penertiban dugaan praktik esek-esek di Gading Serpong. Namun, jangan sampai seragamnya yang berganti, sementara keberanian dan ketegasan menegakkan Perda tetap tidak terlihat. SPA, Massage, Bar, Karaoke, serta DJ Night Club dalam Satu Gedung tersebut Berdasarkan dokumentasi penelusuran, terdapat satu gedung beridentitas SPA yang juga menjalankan aktivitas bar, karaoke, hingga DJ Night Club dengan penampilan DJ nasional. Aktivitas hiburan dan joget bahkan berlangsung rutin setiap malam Minggu. Lantas, Satpol PP ke mana? Jangan-jangan bukan tidak mengetahui, tetapi justru ikut menikmati suasana dan berjoget bersama ..... ?????. Sindiran ini mempertanyakan respons Satpol PP terhadap aktivitas hiburan yang berlangsung terbuka. Satpol PP perlu menjelaskan apakah pengawasan telah dilakukan dan apa hasilnya. Satpol PP Terus Menunggu, Masyarakat Harus Menunggu Sampai Kapan ..... ?????. Media Aktivis Pers mencatat, sejak 9 Oktober hingga 2 November 2026, tindak lanjut Satpol PP terus tertunda dengan alasan menunggu sertijab Kasatpol PP, surat perintah pimpinan, hingga pergantian Kepala Bidang PPUD. Padahal, Pada Tanggal 21 Oktober telah disampaikan rencana pembentukan tim lapangan bersama OPD terkait. Sampai kapan penegakan Perda harus menunggu pergantian pejabat? Jangan sampai disposisi dan rapat hanya menjadi alasan untuk menunda tindakan, sementara dugaan pelanggaran terus berlangsung. Tegas kepada Pedagang Kecil, Bagaimana dengan Tempat Hiburan Malam Dengan Indikasi Tempat Prostitusi ..... ?????. Satpol PP pernah mengerahkan ratusan personel dan ekskavator untuk menertibkan PKL di Cisoka. Kini, Media Aktivis Pers mendesak ketegasan serupa diterapkan di Gading Serpong. Media Aktivis Pers Indonesia dan Media Bangkit News mendesak pemeriksaan bangunan, kesesuaian tata ruang, perizinan usaha, dan kewajiban pajak daerah. Mengingat Bapenda menyebut masih banyak usaha belum terdaftar sebagai wajib pajak, potensi kebocoran PAD juga perlu ditelusuri. Kami bahkan mendesak Kepala Satpol PP membawa ekskavator ke Gading Serpong apabila hasil pemeriksaan membuktikan terdapat bangunan yang wajib ditertibkan. Jangan hanya tegas terhadap pedagang kecil, tetapi ragu menghadapi pelaku usaha besar. Penegakan Perda harus berlaku tanpa tebang pilih. APH Diminta Turun Tangan Media Aktivis Pers mendesak Satpol PP dan OPD terkait segera melakukan pemeriksaan lapangan, termasuk memverifikasi perizinan, dugaan penawaran layanan seksual berbayar, serta potensi ketidaksesuaian kewajiban pajak daerah. Aparat penegak hukum juga diminta menelusuri apabila ditemukan indikasi pembiaran, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, atau aliran keuntungan kepada oknum tertentu. Jangan sampai anggaran pengawasan terus berjalan, tetapi penegakan Perda justru terkesan kehilangan keberanian. Satpol PP harus membuktikan kinerjanya, bukan sekadar memberikan janji tindak lanjut. Media Aktivis Pers membuka ruang konfirmasi serta klarifikasi bagi KaSatpol PP, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Bapenda, DPMPTSP, pengelola tempat usaha, serta seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini. Reporter : Adi Prasetyo Kadiv : Intelijen, Investigasi, & Monitoring Redaksi
ADA APA SEBENARNYA DENGAN DINAS DISKOMINFO KABUPATEN TANGERANG BANTEN, KECUALIKAN INFORMASI USAHA SPA, & MASSAGE YANG TERINDIKASI DENGAN ADANYA KEGIATAN PROSTITUSI : ADA APA DI BALIK SURAT KEPUTUSAN 048/2022 ..... ?????
ADA APA SEBENARNYA DENGAN DINAS DISKOMINFO KABUPATEN TANGERANG BANTEN, PADAHAL SUDAH DITEMUKAN MATERI PROMOSI YANG TERINDIKASI KUAT MENAWARKAN LAYANAN PROSTITUSI SEKSUAL BERBAYAR, PAKET THREESOME, HAPPY ENDING DAN SEJENISNYA DISOROT β APH DIMINTA SEGERA TELUSURI RANTAI PENGAWASAN, SERTA DUGAAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DAN INDIKASI KEGIATAN PROSTITUSI ! Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | KABUPATEN TANGERANG β Pihak Redaksi Media Aktivis Pers β Indonesia.Co.Id, bekerja sama dengan pihak Redaksi Media BANGKIT NEWS.COM, menyoroti dengan adanya surat Keputusan Kepala Diskominfo Kabupaten Tangerang Nomor 048/Kep.70-DISKOMINFO/2022 Pada Tanggal 07 Maret 2022 yang dijadikan dasar pengecualian informasi terkait usaha SPA, pijat, massage, dan refleksi yang terindikasi kuat adanya praktek prostitusi. Pada Hari Selasa 10 November 2026. Sorotan ini menguat setelah penelusuran lapangan menemukan materi promosi sejumlah usaha yang mencantumkan istilah Threesome, Double HJ, Happy Ending Massage, Single BJ, Double BJ, Full Service hingga Triple Crot. Materi tersebut mengindikasikan kuat dugaan penawaran layanan seksual berbayar yang harus diverifikasi aparat berwenang. ADA APA DENGAN PENGECUALIAN INFORMASI? Pasal 2 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa informasi publik pada dasarnya terbuka dan pengecualian harus bersifat ketat serta terbatas. Media Aktivis Pers mempertanyakan apakah Keputusan 048/2022 telah melalui uji konsekuensi sesuai Pasal 19 UU KIP. Sebab, pengecualian informasi tertentu tidak boleh serta-merta menutup akses publik terhadap informasi perizinan, NIB, KBLI, kebijakan pengawasan, dan pertanggungjawaban pemerintah. APH DIMINTA TELUSURI RANTAI KEPUTUSAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan jawaban administratif. APH diminta tidak berhenti pada pemeriksaan tempat usaha, tetapi menelusuri seluruh rantai kebijakan dan pengawasan pemerintah daerah. Penelusuran harus dimulai dari proses penyusunan dan penetapan Keputusan 048/2022 di Diskominfo, penerbitan legalitas usaha oleh DPMPTSP, pembinaan dan pengawasan Disporabudpar serta Dinas Kesehatan, tindak lanjut Satpol PP, pendataan pajak oleh Bapenda, hingga fungsi pengawasan internal Inspektorat Kabupaten Tangerang maupun Inspektorat Provinsi Banten. Siapa yang mengambil keputusan? Siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan ? Apakah laporan dan temuan pernah ditindaklanjuti ? Adakah indikasi pembiaran yang disengaja, konflik kepentingan, perlakuan khusus, atau keuntungan bagi pihak tertentu ?. Rantai keputusan, pelaksanaan pengawasan, dan pertanggungjawaban inilah yang harus diperiksa secara objektif. POTENSI KEBOCORAN PAD JANGAN DIABAIKAN Bapenda harus memeriksa apakah seluruh kegiatan usaha yang memenuhi kriteria objek pajak telah terdata dan memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Inspektorat juga diminta menelusuri kepatuhan OPD, pelaksanaan pengawasan, serta kemungkinan kerugian keuangan daerah apabila ditemukan adanya indikasi tersebut. Apabila terdapat bukti awal penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum, APH perlu menguji unsur pidananya sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk kemungkinan penerapan Pasal 603 dan 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan memperhatikan waktu berlakunya. JANGAN HANYA MENJAWAB, LAKUKAN PEMERIKSAAN LEBIH LANJUT ! . Media Aktivis Pers Indonesia mendesak seluruh Pemerintah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Untuk Bertindak Tegas : - Diskominfo/PPID : membuka dasar keputusan dan dokumen uji konsekuensi sesuai ketentuan. - Komisi Informasi Provinsi Banten : menindaklanjuti persoalan keterbukaan informasi sesuai kewenangannya. - DPMPTSP dan Disporabudpar : memeriksa legalitas serta kesesuaian kegiatan usaha. - Satpol PP dan Dinas Kesehatan : melakukan pemeriksaan lapangan dan penindakan sesuai kewenangan. - Bapenda : menelusuri pendataan serta kewajiban pajak daerah. - Inspektorat : memeriksa tata kelola pengawasan dan dugaan pembiaran. - Kejaksaan dan Kepolisian: menelusuri rantai keputusan, bukti awal, kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, dan unsur tindak pidana. Pihak Redaksi Media Aktivis Pers Indonesia & Redaksi Media Bangkit News tidak menyimpulkan telah terjadi tindak pidana ataupun menetapkan pihak tertentu bersalah. Namun, rangkaian keputusan, temuan fakta investigasi di lapangan, dan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan merupakan persoalan serius yang patut diperiksa secara menyeluruh. Jangan sampai informasi dikecualikan, pengawasan tidak berjalan, sementara potensi pelanggaran dan kebocoran PAD tidak pernah ditelusuri lebih dalam. Reporter : Adi Prasetyo Kadiv : Intelijen, Investigasi & Monitoring Redaksi
NIB RUMAH PIJAT, BRAND SPA, MASSAGE TELAH LAMA BEROPERASI : DI LAPANGAN TELAH DITEMUKAN TERINDIKASI KUAT ADANYA DUGAAN PRAKTIK PROSTITUSI SEKSUAL BERBAYAR, SIAPA YANG MENGAWASI DAN SIAPA YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB ?
Satu Gedung Beroperasi Sebagai SPA, Bar, Karaoke Hingga Event DJ : Legalitas Dipertanyakan, Pemkab Tangerang Didesak Membuka Hasil Pengawasan Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | KABUPATEN TANGERANG β Media Aktivis Pers β Indonesia.Co.Id & Redaksi Media Bangkit News.Com, telah menyoroti sejumlah usaha SPA, pijat, dan refleksi di Kecamatan Kelapa Dua, khususnya kawasan Gading Serpong, Kabupaten Tangerang Banten. Penelusuran lapangan menemukan materi promosi yang memuat istilah layanan seperti Threesome, 2X Jackpot, Double Jackpot, Double HJ, Happy Ending Massage, Happy Ending Combo, Happy Ending Express, Single BJ, Double BJ, Single FJ, Double FJ, Full Service, Double Crot, dan Triple Crot. Istilah tersebut mengindikasikan dugaan penawaran layanan seksual berbayar yang perlu diverifikasi oleh instansi berwenang. Pada Hari Selasa 10 November 2026. Media Aktivis Pers Indonesia juga menemukan usaha dengan NIB berkategori KBLI Rumah Pijat, tetapi menggunakan merek SPA dalam operasionalnya. Kesesuaian izin dengan kegiatan sebenarnya perlu diperiksa. Selain itu, terdapat dokumentasi sertifikat pemeriksaan HIV terhadap puluhan terapis melalui Puskesmas Kelapa Dua. Sorotan lain tertuju pada satu gedung yang berdasarkan dokumentasi lapangan digunakan untuk aktivitas SPA, bar, karaoke, hingga acara DJ. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai legalitas setiap kegiatan, pihak pengelola, dan kewajiban pajak daerah. Siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang menikmati manfaat ekonominya ?. SURAT DISAMPAIKAN, TINDAK LANJUT DIPERTANYAKAN Pada Tanggal 25 September 2026, Media Aktivis Pers Indonesia menyampaikan surat Nomor 0027/MAP-I/IX/2026 kepada Bupati Tangerang Banten dan sejumlah perangkat daerah untuk meminta klarifikasi serta verifikasi. Surat tersebut tercatat mendapat disposisi Sekda Nomor 2957 Pada Tanggal 06 Oktober 2026. Dalam komunikasi dengan DPMPTSP pada 15 Oktober 2026, Pak Kholid memberikan kontak Pak Adil untuk meneruskan pengaduan. Setelah itu, nomor WhatsApp Media Aktivis Pers diblokir oleh Pak Kholid. Pada 16 Oktober 2026, Pak Adil menyampaikan, βSaya teruskan ke pimpinan saya. Semoga 1 minggu kedepan sudah ada jawabannya pak. Makasih.β Namun, komunikasi berikutnya tidak lagi mendapat respons. DPMPTSP menerbitkan surat Nomor B/500.16.7/4447/X/DPMPTSP/2026 tanggal 20 Oktober 2026, diterima 23 Oktober 2026. Surat tersebut menjelaskan ketentuan KBLI dan OSS-RBA serta kemungkinan koordinasi dengan Satpol PP dan OPD teknis apabila ditemukan ketidaksesuaian. Media Aktivis Pers Indonesia mempertanyakan apakah penerbitan surat jawaban sudah dianggap menyelesaikan persoalan, sementara hasil verifikasi lapangan belum disampaikan. KEPUTUSAN DISKOMINFO : MENGAPA INFORMASI DIKECUALIKAN ? Media Aktivis Pers juga menyoroti Keputusan Kepala Diskominfo Kabupaten Tangerang Nomor 048/Kep.70-DISKOMINFO/2022 Pada Tanggal 07 Maret 2022 yang dijadikan dasar pengecualian informasi terkait SPA, pijat, dan refleksi. Pasal 2 dan Pasal 19 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP menegaskan prinsip keterbukaan informasi dan kewajiban uji konsekuensi sebelum informasi dikecualikan. Karena itu, Diskominfo dan PPID didesak menjelaskan dasar hukum, hasil uji konsekuensi, serta alasan pengecualian tersebut. Apa kepentingan yang dilindungi dan siapa yang diuntungkan ketika akses informasi publik dibatasi ?. JANGAN SAMPAI KEWENANGAN JABATAN DISALAHGUNAKAN Keberadaan NIB dan dokumen administrasi usaha seharusnya menjadi dasar verifikasi dan pengawasan, bukan sekadar jawaban administratif. Media Aktivis Pers - Indonesia mendesak penelusuran atas kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, dan pihak yang diuntungkan. Jika ditemukan unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan jabatan, serta kerugian negara, aparat penegak hukum patut menguji penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Media tidak menyimpulkan telah terjadi korupsi, tetapi setiap indikasi harus diperiksa secara objektif dan transparan. DESAKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG Media Aktivis Pers mendesak Bupati Tangerang melalui Sekda mengoordinasikan DPMPTSP, Disporabudpar, Satpol PP, Dinas Kesehatan, DLH, dan Bapenda untuk memverifikasi legalitas, kesesuaian operasional, aspek kesehatan dan lingkungan, serta kewajiban pajak usaha yang menjadi sorotan. Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut harus disampaikan secara tertulis. Jangan sampai yang solid justru sikap diam ketika masyarakat meminta pertanggungjawaban. Jika tidak ada pelanggaran, tunjukkan hasil pengawasannya. Jika ditemukan pelanggaran, tindak tegas tanpa tebang pilih dan tanpa perlakuan istimewa. Reporter : Adi Prasetyo Kadiv : Intelijen, Investigasi & Monitoring Redaksi
TERINDIKASI KUAT ADANYA PAKET TREESHOME DAN LAYANAN SEKSUAL BERBAYAR PADA PULUHAN USAHA SPA, MASSAGE, KARAOKE, BAR & LOUNGE, SURAT SUDAH DI DISPOSISIKAN, SEKDA KABUPATEN TANGERANG JANGAN LEPAS TANGAN : MANA TINDAK LANJUTNYA ?
KABUPATEN TANGERANG BANTEN β Penelusuran Media Aktivis Pers β Indonesia.Co.Id & DPP Lembaga Aliansi Indonesia terhadap puluhan usaha SPA, massage, karaoke, bar dan lounge di Kecamatan Kelapa Dua, khususnya kawasan Gading Serpong, menemukan materi promosi dan daftar layanan yang memuat dugaan penawaran seksual berbayar. Di antaranya tercantum paket Threesome, 2X Jackpot, Happy Ending Massage, Happy Ending Combo, Happy Ending Express, Double Jackpot, Double HJ, Single/Double BJ, Single/Double FJ, Full Service, Double Crot dan Triple Crot, serta istilah PM, HJ, BJ, FJ dan CK. Materi tersebut memerlukan verifikasi untuk memastikan konteks dan praktik sebenarnya, sekaligus menguji legalitas serta pengawasan kegiatan usaha. Pada Hari Selasa 10 November 2026. Persoalan ini menjadi perhatian karena menyangkut pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan usaha, perizinan, ketertiban, kesehatan, lingkungan dan kewajiban perpajakan. SURAT SUDAH DIDISPOSISIKAN, TINDAK LANJUT BELUM JELAS Melalui surat Nomor 0027/MAP-I/IX/2026 tertanggal 25 September 2026, Media Aktivis Pers meminta Bupati Tangerang dan perangkat daerah terkait melakukan klarifikasi serta verifikasi atas dugaan penawaran paket dan layanan seksual berbayar pada puluhan usaha SPA, massage, karaoke, bar & lounge di Kecamatan Kelapa Dua, termasuk kawasan Gading Serpong. Pada 6 Oktober 2026, Sekretariat Bupati menginformasikan bahwa surat tersebut telah diteruskan kepada Sekda dengan nomor disposisi Sekda β 2957 β 06/10/2026. Permohonan audiensi yang disampaikan pada 20 Oktober 2026 belum memperoleh kepastian jadwal. Dalam komunikasi lanjutan pada 26 Oktober 2026, Sekretaris Pribadi Sekda, Pak Juen, menyampaikan: βSesuai arahan sdh disposisi ke DPMPTSP hr Senin mnggu lalu.β Namun, hingga rilis ini disusun, Media Aktivis Pers belum memperoleh penjelasan substantif mengenai hasil pemeriksaan, verifikasi lapangan maupun tindak lanjut konkret dari perangkat daerah terkait. SEKDA HARUS MEMASTIKAN KOORDINASI, BUKAN SEKADAR DISPOSISI Sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekda perlu memastikan disposisi ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lintas-OPD. Aspek yang harus diuji meliputi perizinan, pengawasan usaha pariwisata, ketertiban, kesehatan dan sanitasi, lingkungan, serta kewajiban pajak daerah. DPMPTSP, Satpol PP, Dinas Kesehatan, DLH, Bapenda, Disporabudpar dan instansi terkait harus menjalankan fungsi sesuai kewenangannya. Disporabudpar perlu memberikan perhatian pada pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata, termasuk kesesuaian aktivitas operasional dengan ketentuan yang berlaku. Sekda perlu memastikan seluruh perangkat daerah berkoordinasi, bukan saling melempar kewenangan, serta menghasilkan tindak lanjut yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. DOKUMEN PENELUSURAN DAN PENOLAKAN INFORMASI PUBLIK, ADA APA DENGAN PENGAWASAN? Media Aktivis Pers telah menghimpun dokumen SKDU, NIB, SPPL, materi promosi, daftar harga dan paket layanan, dokumentasi fasilitas usaha, sertifikat hasil pemeriksaan HIV terhadap puluhan terapis oleh Puskesmas Kelapa Dua, serta ribuan foto dan video sebagai bahan awal verifikasi legalitas dan aktivitas operasional usaha. Di sisi lain, Media Aktivis Pers menemukan dokumen penolakan keberatan informasi publik tertanggal 4 November 2025, ditandatangani Sekda selaku Atasan PPID, terkait permohonan data perizinan SPA/Pijat/Refleksi. Penolakan merujuk pada SK Diskominfo Nomor 048/Kep.70-DISKOMINFO/2022 dan Pasal 17 UU KIP, dengan alasan klasifikasi usaha pada OSS merupakan ranah pemerintah provinsi dan pusat. Namun, Media Aktivis Pers juga menemukan dokumen NIB melalui DPMPTSP Kabupaten Tangerang. Perbedaan ini memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan, keterbukaan informasi dan konsistensi pengawasan pemerintah daerah. Terlebih, surat terbaru yang telah didisposisikan kepada DPMPTSP hingga kini belum memperoleh kejelasan tindak lanjut. SEKDA HARUS MENJAWAB: MANA HASIL TINDAK LANJUTNYA? Apakah disposisi tersebut telah ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan dan koordinasi dengan DPMPTSP, Satpol PP, Dinas Kesehatan, DLH, Bapenda serta Disporabudpar? Apakah legalitas, kegiatan operasional, aspek kesehatan, lingkungan, ketertiban, pengawasan usaha pariwisata dan kewajiban pajak daerah telah diperiksa, termasuk dugaan usaha yang belum tercatat sebagai wajib pajak? Media Aktivis Pers meminta Sekda menjelaskan hasil koordinasi dan memastikan setiap perangkat daerah menjalankan kewenangannya. Jangan sampai disposisi hanya menjadi formalitas administrasi tanpa pemeriksaan dan hasil yang jelas. Kami tidak meminta pemerintah menjatuhkan sanksi tanpa pemeriksaan. Yang diminta adalah verifikasi lapangan, pemeriksaan administrasi, koordinasi antar-OPD, serta penindakan apabila ditemukan pelanggaran. Sekda Kabupaten Tangerang jangan lepas tangan. Disposisi bukan penyelesaian. Surat yang sudah diteruskan harus menghasilkan pemeriksaan, dan pemeriksaan harus menghasilkan kejelasan. Media Aktivis Pers β Indonesia.co.id bekerja sama dengan BANGKITNEWS.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Sekda Kabupaten Tangerang, DPMPTSP, Disporabudpar serta seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini. Setiap tanggapan resmi akan menjadi bagian dari prinsip keberimbangan, transparansi dan verifikasi jurnalistik. Reporter : Adi Prasetyo Kadiv : Intelijen, Investigasi & Monitoring
PRESTASI MTQ LIMA KALI JUARA UMUM, PENGAWASAN MORAL DAN PERIZINAN JUSTRU DIPERTANYAKAN : BUPATI TANGERANG HARUS TAHU APA YANG TERJADI DI KELAPA DUA GADING SERPONG KABUPATEN TANGERANG BANTEN
AKTIVIS PERS β INDONESIA.CO.ID | KABUPATEN TANGERANG β Prestasi Kabupaten Tangerang meraih juara umum MTQ lima kali berturut-turut patut diapresiasi. Namun, di tengah prestasi tersebut, pengawasan pemerintah daerah terhadap aktivitas usaha Massage / spa Bar & Lounge di Kecamatan Kelapa Dua Gading Serpong justru menjadi pertanyaan serius. Penelusuran Media Aktivis Pers menemukan materi promosi, penawaran paket Dugaan layanan seksual Berbayar, dokumentasi fasilitas, serta istilah-istilah dalam dugaan penawaran seksual yang patut diklarifikasi, di antaranya β Paket Threesomeβ, β2x Jackpotβ, βHappy Endingβ, PM, HJ, BJ, FJ, dan CK. Istilah tersebut ditemukan dalam materi yang dihimpun dan perlu diuji konteks serta praktik sebenarnya melalui verifikasi pihak berwenang. Pada Hari Selasa 10 November 2026. Persoalan ini bukan hanya menyangkut moralitas, tetapi juga perizinan, pengawasan usaha, kesehatan, lingkungan, ketertiban umum, dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apakah Bupati Tangerang telah mengetahui secara utuh informasi yang disampaikan Media Aktivis Pers, atau laporan tersebut justru berhenti di tengah birokrasi? SURAT MASUK SEJAK 25 SEPTEMBER, AUDIENSI BELUM JELAS Pada 25 September 2026, Media Aktivis Pers menyampaikan surat Nomor 0027/MAP-I/IX/2026 kepada Bupati Tangerang dan jajaran pemerintah daerah terkait, berisi permintaan klarifikasi, pemeriksaan, serta verifikasi lapangan. Namun, berdasarkan komunikasi dengan Sekretaris Pribadi Bupati pada 6 Oktober 2026, disampaikan: "Suratnya baru turun tadi ke Pak Sekda. Nanti dicek saja ke Pak Firza, staf Pak Sekda." Dalam komunikasi tersebut diperoleh referensi disposisi Sekda β 2957 β 06/10/2026. Pada 20 Oktober 2026, Media Aktivis Pers kembali meminta jadwal audiensi terbatas dengan Bupati melalui Sekpri Bapak Mustofa. Hingga 26 Oktober belum ada kepastian. Pada tanggal yang sama, Sekpri menyampaikan bahwa surat telah didisposisikan kepada Kepala DPMPTSP. Rangkaian komunikasi ini memunculkan pertanyaan: apakah Bupati telah menerima dan memahami substansi laporan secara utuh? ADA JEJAK BEBERAPA USAHA SPA/MASSAGE BAR, BELASAN TAHUN, PENGAWASAN MASIH DIPERTANYAKAN Penelusuran arsip digital menemukan jejak dokumentasi usaha spa dan massage di kawasan Gading Serpong sejak sekitar 2013β2015. Artinya, usaha sejenis telah memiliki jejak dokumentasi publik selama kurang lebih 11β13 tahun hingga November 2026. Temuan ini bukan bukti bahwa satu usaha tertentu beroperasi terus-menerus atau seluruh usaha melakukan pelanggaran. Namun, patut dipertanyakan bagaimana pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah selama bertahun-tahun. Belasan tahun bukan waktu yang singkat. Mengapa persoalan pengawasan masih terus dipertanyakan hingga sekarang? DOKUMEN DAN MATERI PENDUKUNG Media Aktivis Pers telah menghimpun dokumen SKDU, NIB, dokumen lingkungan, dokumentasi fasilitas usaha, materi promosi, daftar harga dan paket layanan, sertifikat hasil pemeriksaan HIV terhadap puluhan terapis oleh Puskesmas Kelapa Dua, serta ribuan dokumentasi foto dan video terapis yang berkaitan dengan penelusuran aktivitas usaha tersebut. BERANIKAH BUPATI MEMBUKA PEMERIKSAAN DAN AUDIT? Media Aktivis Pers mendesak Bupati Tangerang membuka pemeriksaan menyeluruh atas pengawasan usaha dan potensi kebocoran PAD, termasuk dugaan pembiaran, kurang tagih, maupun penerimaan yang tidak masuk ke kas daerah. Dokumen yang dihimpun patut menjadi petunjuk awal bagi pihak berwenang untuk melakukan verifikasi dan audit. JANGAN SAMPAI JAJARAN PEMERINTAHAN KOMPAK DALAM DIAM Hingga kini, belum ada hasil verifikasi lapangan yang dapat dikonfirmasi. Kondisi ini menimbulkan kesan jajaran pemerintah daerah kompak dalam diam. Bupati harus memastikan disposisi berujung tindakan, bukan berhenti di birokrasi. Jangan sampai Bupati menanggung sorotan publik akibat lemahnya koordinasi jajarannya. PERTANYAAN TERBUKA UNTUK BUPATI TANGERANG Media Aktivis Pers Indonesia mempertanyakan apakah Bupati telah menerima dan membaca surat Nomor 0027/MAP-I/IX/2026, memerintahkan pemeriksaan lapangan, serta bersedia membuka pemeriksaan menyeluruh terhadap pengawasan usaha dan potensi PAD. Bagaimana pengawasan selama bertahun-tahun dijalankan, dan apakah setiap indikasi penyimpangan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum ? Kapan Bupati bersedia menerima audiensi terbatas Media Aktivis Pers Indonesia ? PRESTASI MTQ HARUS SEJALAN DENGAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHAN Lima kali juara umum MTQ merupakan kebanggaan Kabupaten Tangerang. Namun, prestasi harus sejalan dengan nilai agama, moralitas, dan tanggung jawab pemerintahan. Media Aktivis Pers tidak mencari kesalahan Bupati, tetapi mendorong keterbukaan dan tindakan nyata atas laporan masyarakat. Bupati Tangerang harus tahu apa yang terjadi di Kelapa Dua Gading Serpong. Jangan hanya berhenti pada disposisi surat. Setiap laporan harus ditindaklanjuti, setiap dugaan harus diuji, dan setiap penyimpangan yang terbukti harus dipertanggungjawabkan. Media Aktivis Pers Indonesia membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Bupati Tangerang serta seluruh pihak pemerintah terkait demi memenuhi prinsip keberimbangan dan kepentingan informasi publik. Kabupaten Tangerang Gemilang, benarkah ?, Rapat paripurna DPRD dan slogan Tangerang Gemilang terus digaungkan. Namun, apakah predikat gemilang benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan jika persoalan pengawasan usaha dan potensi kebocoran PAD masih menyisakan pertanyaan ? Jangan hanya gemilang dalam slogan, tetapi harus terbukti dalam tata kelola pemerintahan. Reporter : Adi Prasetyo Kadiv : Intelijen, Investigasi, & Monitoring Redaksi
Skandal Penyadapan 6.000 Nomor, LBH Aktivis Pers Indonesia & Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id Siap Bela Korban Termasuk Bagi Seluruh Insan Pers Seluruh Indonesia
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Jakarta β Menanggapi dugaan kuat adanya penyadapan terhadap kurang lebih 6.000 nomor telepon seluler yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari perwira tinggi kepolisian, tokoh LSM, insan pers, hingga Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aktivis Pers Indonesia menyatakan sikap tegas. Pendiri LBH Aktivis Pers Indonesia. Julianta Sembiring, S.H., menyatakan kemarahannya atas tindakan penyadapan tanpa ketetapan hukum yang sah tersebut. Menurutnya, tindakan ini diduga bukan hanya pelanggaran privasi, sebuah pengkhianatan terhadap negara ancaman serius terhadap demokrasi, dan kebebasan berpendapat. Terlebih jika data tersebut sudah dikirim kepada pengusaha-pengusaha asing, atau telah nyebrang informasi, penyadapan tersebut ke negara lain artinya negara kita diduga telah ditelanjangi oleh seorang pengkhianat bangsa, dan bukan hanya itu jika ini ada pada zaman presiden RI kedua saya kira sudah diselesaikan secara adat Saat dihubungi oleh Media aktivis Pers melalui WhatsApp*, Pada Hari Jumat (06/11/2026), Julianta menegaskan komitmennya untuk melindungi aktivis dan wartawan dari tindakan kriminalisasi yang sering kali menyertai kasus semacam ini. "Aktivis dan wartawan adalah para pelaksana kontrol sosial yang tugasnya telah diatur dalam hukum dan undang-undang. Mereka membantu rakyat dan negara, terutama bila ada tindakan pidana korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Namun, mereka sering kali mendapatkan tindakan kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi," ujar Julianta. *Landasan Hukum Pelanggaran Penyadapan* Julianta menyoroti bahwa tindakan penyadapan liar tersebut jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ia mengutip beberapa pasal krusial yang dilanggar oleh para pelaku kejahatan siber maupun oknum aparat : 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 22 : *"Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi : (a) untuk memperoleh informasi telekomunikasi; (b) untuk memperoleh manfaat ekonomi secara tidak sah, atas suatu informasi; dan/atau (c) untuk merugikan kepentingan orang lain."* 2. *Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016), Pasal 31 : *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Sistem Elektronik."* 3. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers : Julianta Sembiring mengingatkan *Pasal 4* yang menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara, serta *Pasal 18*yang mengancam pidana bagi siapa saja yang dengan sengaja menghambat pelaksanaan tugas pers. 4. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : Terkait pelanggaran terhadap privasi dan rahasia jabatan yang dapat dijerat dengan pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik atau pembukaan rahasia secara melawan hukum. * Lembaga Bantuan Hukum Aktivis Pers Indonesia Siap Berikan Bantuan Hukum Bagi Seluruh Warga Indonesia * LBH Aktivis Pers Indonesia yang berkantor sekretariatan di wilayah Depok Jawa Barat ini menyatakan kesiapan penuh untuk memberikan bantuan hukum bagi para korban. Julianta menegaskan bahwa bantuan ini akan diberikan tanpa pandang bulu, bahkan jika tekanan datang dari pemegang kekuasaan daerah maupun pusat. "Kami akan memberikan bantuan hukum pada para Aktivis Indonesia dan Jurnalis Wartawan bila merasa dirinya dijadikan objek kriminalisasi oleh siapapun. Tujuannya agar mereka bisa melakukan kegiatannya tanpa ada rasa kekhawatiran dan ancaman dalam menjalani hidupnya," tegas Julianta Sembiring. Ia juga mendesak aparat penegak hukum untuk berlaku adil. "Berlakukan hukum yang sesuai perbuatannya bagi para pelaku kejahatan yang telah menyadap Presiden Prabowo, beberapa orang tokoh LSM, Media, serta lainnya yang mencapai 6.000 orang. Walaupun mereka para perwira tinggi, bahkan mantan Kapolri sekalipun," tambahnya dengan nada tegas. Hingga berita ini diturunkan, LBH Aktivis Pers Indonesia membuka posko pengaduan bagi siapa saja yang merasa menjadi korban penyadapan ilegal atau kriminalisasi akibat tugas mulia mereka sebagai kontrol sosial masyarakat. Reporter : Redaksi
SISWA - SISWI SD TELADAN PRIMA 001 TBP MERAIH JUARA 1 PORSENI KECAMATAN TALISAYAN KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, BANGGA MENGHARUMKAN NAMA BAIK SEKOLAH
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Talisayan Berau Kalimantan Timur - Kabar bahagia dan membanggakan datang dari dunia pendidikan Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. SD Teladan Prima 001 TBP berhasil meraih JUARA 1 pada ajang Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) Tingkat Kecamatan Talisayan Tahun 2026 yang digelar di Kampung Campur Sari, Kecamatan Talisayan. Begitu nama SD Teladan Prima 001 TBP diumumkan sebagai Juara 1, sorak sorai, tepuk tangan, dan tangis haru langsung pecah. Para siswa, guru, orang tua, dan seluruh pendukung yang hadir tak kuasa menahan rasa bangga, Pada Hari Kamis Tanggal 05 November 2026. Perjuangan yang tidak sia-sia. Selama berminggu-minggu, siswa-siswi SD Teladan Prima 001 TBP berlatih dengan penuh semangat, disiplin, dan kerja keras di bawah bimbingan para guru dan pelatih. Panas, lelah, dan keringat terbayar lunas dengan piala Juara 1 yang kini berhasil dibawa pulang. Sebut saja Yoris Guru Teladan Prima 001 TBP dengan wajah penuh haru menyampaikan rasa syukur dan bangga atas prestasi anak didiknya. "Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja keras anak-anak, guru, dan dukungan orang tua. Anak-anak kita sudah berjuang luar biasa. Mereka tidak hanya menunjukkan bakat olahraga dan seni, tapi juga menunjukkan sikap disiplin, sportivitas, dan kekompakan. Ini adalah hadiah untuk seluruh keluarga besar SD Teladan Prima 001 TBP," ujarnya dengan bangga. Salah satu orang tua siswa juga mengaku bangga dan terharu melihat anaknya bisa mengharumkan nama sekolah. "Kami sangat bangga, anak kami bisa jadi juara. Terima kasih kepada bapak ibu guru yang sudah sabar melatih anak-anak kami sampai bisa juara 1," ucapnya sambil tersenyum haru. Dengan kemenangan ini, SD Teladan Prima 001 TBP resmi menjadi yang terbaik di Kecamatan Talisayan dan berhak melaju ke tingkat Kabupaten Berau. Seluruh keluarga besar SD Teladan Prima 001 TBP berharap, prestasi ini menjadi motivasi bagi siswa-siswi lainnya untuk terus berprestasi, tidak hanya di bidang olahraga dan seni, tetapi juga di bidang akademik. SELAMAT UNTUK SD TELADAN PRIMA 001 TBP KECAMATAN TALISAYAN KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ! JUARA 1 PORSENI KECAMATAN TALISAYAN 2026 ! KALIAN LUAR BIASA ! KALIAN MEMBANGGAKAN ! Reporter : Irwansyah & Hamsah