Skandal Penyadapan 6.000 Nomor, LBH Aktivis Pers Indonesia & Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id Siap Bela Korban Termasuk Bagi Seluruh Insan Pers Seluruh Indonesia
Foto: Dok. AKTIVIS PERS - INDONESIA
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Jakarta – Menanggapi dugaan kuat adanya penyadapan terhadap kurang lebih 6.000 nomor telepon seluler yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari perwira tinggi kepolisian, tokoh LSM, insan pers, hingga Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aktivis Pers Indonesia menyatakan sikap tegas.
Pendiri LBH Aktivis Pers Indonesia. Julianta Sembiring, S.H., menyatakan kemarahannya atas tindakan penyadapan tanpa ketetapan hukum yang sah tersebut. Menurutnya, tindakan ini diduga bukan hanya pelanggaran privasi, sebuah pengkhianatan terhadap negara ancaman serius terhadap demokrasi, dan kebebasan berpendapat.
Terlebih jika data tersebut sudah dikirim kepada pengusaha-pengusaha asing, atau telah nyebrang informasi, penyadapan tersebut ke negara lain artinya negara kita diduga telah ditelanjangi oleh seorang pengkhianat bangsa, dan bukan hanya itu jika ini ada pada zaman presiden RI kedua saya kira sudah diselesaikan secara adat
Saat dihubungi oleh Media aktivis Pers
melalui WhatsApp*, Pada Hari Jumat (06/11/2026), Julianta menegaskan komitmennya untuk melindungi aktivis dan wartawan dari tindakan kriminalisasi yang sering kali menyertai kasus semacam ini.
"Aktivis dan wartawan adalah para pelaksana kontrol sosial yang tugasnya telah diatur dalam hukum dan undang-undang. Mereka membantu rakyat dan negara, terutama bila ada tindakan pidana korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Namun, mereka sering kali mendapatkan tindakan kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi," ujar Julianta.
*Landasan Hukum Pelanggaran Penyadapan*
Julianta menyoroti bahwa tindakan penyadapan liar tersebut jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ia mengutip beberapa pasal krusial yang dilanggar oleh para pelaku kejahatan siber maupun oknum aparat :
1. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 22 :
*"Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi : (a) untuk memperoleh informasi telekomunikasi; (b) untuk memperoleh manfaat ekonomi secara tidak sah, atas suatu informasi; dan/atau (c) untuk merugikan kepentingan orang lain."*
2. *Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016), Pasal 31 :
*"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Sistem Elektronik."*
3. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers :
Julianta Sembiring mengingatkan *Pasal 4* yang menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara, serta *Pasal 18*yang mengancam pidana bagi siapa saja yang dengan sengaja menghambat pelaksanaan tugas pers.
4. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :
Terkait pelanggaran terhadap privasi dan rahasia jabatan yang dapat dijerat dengan pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik atau pembukaan rahasia secara melawan hukum.
* Lembaga Bantuan Hukum Aktivis Pers Indonesia Siap Berikan Bantuan Hukum Bagi Seluruh Warga Indonesia *
LBH Aktivis Pers Indonesia yang berkantor sekretariatan di wilayah Depok Jawa Barat ini menyatakan kesiapan penuh untuk memberikan bantuan hukum bagi para korban. Julianta menegaskan bahwa bantuan ini akan diberikan tanpa pandang bulu, bahkan jika tekanan datang dari pemegang kekuasaan daerah maupun pusat.
"Kami akan memberikan bantuan hukum pada para Aktivis Indonesia dan Jurnalis Wartawan bila merasa dirinya dijadikan objek kriminalisasi oleh siapapun. Tujuannya agar mereka bisa melakukan kegiatannya tanpa ada rasa kekhawatiran dan ancaman dalam menjalani hidupnya," tegas Julianta Sembiring.
Ia juga mendesak aparat penegak hukum untuk berlaku adil. "Berlakukan hukum yang sesuai perbuatannya bagi para pelaku kejahatan yang telah menyadap Presiden Prabowo, beberapa orang tokoh LSM, Media, serta lainnya yang mencapai 6.000 orang. Walaupun mereka para perwira tinggi, bahkan mantan Kapolri sekalipun," tambahnya dengan nada tegas.
Hingga berita ini diturunkan, LBH Aktivis Pers Indonesia membuka posko pengaduan bagi siapa saja yang merasa menjadi korban penyadapan ilegal atau kriminalisasi akibat tugas mulia mereka sebagai kontrol sosial masyarakat.
Reporter : Redaksi
Pendiri LBH Aktivis Pers Indonesia. Julianta Sembiring, S.H., menyatakan kemarahannya atas tindakan penyadapan tanpa ketetapan hukum yang sah tersebut. Menurutnya, tindakan ini diduga bukan hanya pelanggaran privasi, sebuah pengkhianatan terhadap negara ancaman serius terhadap demokrasi, dan kebebasan berpendapat.
Terlebih jika data tersebut sudah dikirim kepada pengusaha-pengusaha asing, atau telah nyebrang informasi, penyadapan tersebut ke negara lain artinya negara kita diduga telah ditelanjangi oleh seorang pengkhianat bangsa, dan bukan hanya itu jika ini ada pada zaman presiden RI kedua saya kira sudah diselesaikan secara adat
Saat dihubungi oleh Media aktivis Pers
melalui WhatsApp*, Pada Hari Jumat (06/11/2026), Julianta menegaskan komitmennya untuk melindungi aktivis dan wartawan dari tindakan kriminalisasi yang sering kali menyertai kasus semacam ini.
"Aktivis dan wartawan adalah para pelaksana kontrol sosial yang tugasnya telah diatur dalam hukum dan undang-undang. Mereka membantu rakyat dan negara, terutama bila ada tindakan pidana korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Namun, mereka sering kali mendapatkan tindakan kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi," ujar Julianta.
*Landasan Hukum Pelanggaran Penyadapan*
Julianta menyoroti bahwa tindakan penyadapan liar tersebut jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ia mengutip beberapa pasal krusial yang dilanggar oleh para pelaku kejahatan siber maupun oknum aparat :
1. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 22 :
*"Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi : (a) untuk memperoleh informasi telekomunikasi; (b) untuk memperoleh manfaat ekonomi secara tidak sah, atas suatu informasi; dan/atau (c) untuk merugikan kepentingan orang lain."*
2. *Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016), Pasal 31 :
*"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Sistem Elektronik."*
3. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers :
Julianta Sembiring mengingatkan *Pasal 4* yang menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara, serta *Pasal 18*yang mengancam pidana bagi siapa saja yang dengan sengaja menghambat pelaksanaan tugas pers.
4. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :
Terkait pelanggaran terhadap privasi dan rahasia jabatan yang dapat dijerat dengan pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik atau pembukaan rahasia secara melawan hukum.
* Lembaga Bantuan Hukum Aktivis Pers Indonesia Siap Berikan Bantuan Hukum Bagi Seluruh Warga Indonesia *
LBH Aktivis Pers Indonesia yang berkantor sekretariatan di wilayah Depok Jawa Barat ini menyatakan kesiapan penuh untuk memberikan bantuan hukum bagi para korban. Julianta menegaskan bahwa bantuan ini akan diberikan tanpa pandang bulu, bahkan jika tekanan datang dari pemegang kekuasaan daerah maupun pusat.
"Kami akan memberikan bantuan hukum pada para Aktivis Indonesia dan Jurnalis Wartawan bila merasa dirinya dijadikan objek kriminalisasi oleh siapapun. Tujuannya agar mereka bisa melakukan kegiatannya tanpa ada rasa kekhawatiran dan ancaman dalam menjalani hidupnya," tegas Julianta Sembiring.
Ia juga mendesak aparat penegak hukum untuk berlaku adil. "Berlakukan hukum yang sesuai perbuatannya bagi para pelaku kejahatan yang telah menyadap Presiden Prabowo, beberapa orang tokoh LSM, Media, serta lainnya yang mencapai 6.000 orang. Walaupun mereka para perwira tinggi, bahkan mantan Kapolri sekalipun," tambahnya dengan nada tegas.
Hingga berita ini diturunkan, LBH Aktivis Pers Indonesia membuka posko pengaduan bagi siapa saja yang merasa menjadi korban penyadapan ilegal atau kriminalisasi akibat tugas mulia mereka sebagai kontrol sosial masyarakat.
Reporter : Redaksi
📰 Baca Juga Berita Terkait
AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua
Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan
ABAH RUYANI SIAP PERANG BERSAMA SELURUH KESULTANAN BANTEN, ULAMA BANTEN, JAWARA BANTEN, AKTIVIS MAHASISWA, & WARGA MASYARAKAT BANTEN : BADAK JAWA ADALAH AMANAT WARISAN DARI LELUHUR, WASPADAI NIAT TERSELUBUNG EKSPLOITASI PEMERINTAH UNTUK PEMINDAHAN BADAK
Pengacara Internasional & Dewan Pembina Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id Erles Rareral, S.H., M.H., Siap Mendampingi Korban Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang, Hukum Harus Berjalan Segera Penjarakan Pelaku Kejahatan Pemerkosaan
💬 0 Komentar Pembaca
Tinggalkan Balasan
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!