BREAKING
NEWS
ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT 🔴 AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua 🔴 Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia 🔴 Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan 🔴 Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini 🔴 ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT 🔴 AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua 🔴 Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia 🔴 Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan 🔴 Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini 🔴 ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT 🔴 AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua 🔴 Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia 🔴 Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan 🔴 Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini 🔴
DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI •
📡 BMKG LIVE • Jakarta Pusat: Cerah Berawan 27°C (RH: 88%, Angin: 2.2 km/j)   ••   🌤️ Surabaya: Cerah Berawan 33°C   ••   🌧️ Bandung: Hujan Ringan 24°C   ••   ⛅ Medan: Berawan 31°C   ••   ☀️ Makassar: Cerah 30°C   ••   ⛈️ Palembang: Hujan Petir 27°C     |     📡 BMKG LIVE • Jakarta Pusat: Cerah Berawan 27°C (RH: 88%, Angin: 2.2 km/j)   ••   🌤️ Surabaya: Cerah Berawan 33°C   ••   🌧️ Bandung: Hujan Ringan 24°C   ••   ⛅ Medan: Berawan 31°C   ••   ☀️ Makassar: Cerah 30°C   ••   ⛈️ Palembang: Hujan Petir 27°C     |    
KUMPULAN ARSIP LIPUTAN

# PEMERINTAHAN

Menampilkan total populasi 47 laporan berita terverifikasi

TERINDIKASI ADANYA PENCATUTAN NAMA BUPATI BERAU KALIMANTAN TIMUR, KEPALA KAMPUNG CAMPUR SARI PAKSAKAN PEMBANGUNAN DI RT 05 YANG BUKAN MEMPRIORITASKAN WARGA MASYARAKAT

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Kampung Campur Sari Kalimantan Timur - Media Aktivis Indonesia. Dugaan penyalahgunaan wewenang mencuat di Kampung Campur Sari, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau. Pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah RT 05 diduga bukan merupakan prioritas kebutuhan masyarakat, namun dipaksakan oleh Pemerintah Kampung dengan dalih atas perintah Bupati dan menunjukkan tanda tangan Bupati saat rapat. Informasi yang dihimpun tim investigasi, rapat yang digelar di RT 05 yang dihadiri oleh Sekdes Pemerintah Kampung Campur Sari, Ketua BPK Campur Sari Kabupaten Berau tersebut berlangsung tidak kondusif. Banyak warga yang hadir membubarkan diri karena tidak setuju dengan rencana pembangunan tersebut. Warga menilai pembangunan yang akan dilakukan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat RT 05. "Ada apa ini? Pembangunan kok dalilnya perintah Bupati dengan tanda tangan Bupati yang diperlihatkan saat rapat. Padahal ini bukan prioritas kami," ujar salah satu warga RT 05 yang enggan disebutkan namanya. Warga mempertanyakan, kapan Bupati Berau memerintahkan pembangunan di RT 05 tersebut ? Apakah benar Bupati menandatangani ? Atau hanya dalil untuk memuluskan proyek yang diduga sarat kepentingan ?. Menanggapi laporan warga, Muhammad Sail, Kaperwil Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id & Ketua BP2 TIPIKOR - Lembaga Aliansi Indonesia DPD Kalimantan Timur angkat bicara. Pihaknya telah menerima laporan langsung dari masyarakat Kampung Campur Sari, ungkap" Muhammad Sail. "Kami menerima laporan dari masyarakat Campur Sari, kami sebagai kontrol sosial akan menindaklanjuti terkait laporan ini. Mereka resah karena pemerintah kampung membangun dengan dalil tanda tangan Bupati, padahal warga di RT 05 sendiri tidak setuju dan bahkan bubar dari rapat. Ini patut diduga ada pencatutan nama Bupati untuk kepentingan tertentu," tegas Muhammad Sail. Pada Hari Minggu 04 Oktober 2026. Pihaknya mendesak Bupati Berau dan DPMK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung) Kabupaten Berau segera turun tangan. "Kami minta Bupati Berau dan Kepala DPMK Berau segera memeriksa dan mengaudit Kampung Campur Sari. Periksa APB Kamp, periksa dokumen tanda tangan Bupati yang dimaksud, dan periksa mekanisme Musrenbang Kamp-nya. Jangan sampai ada oknum kampung yang menggunakan nama Bupati untuk memaksakan pembangunan yang bukan aspirasi warga. Ini bisa masuk ranah penyalahgunaan wewenang," desaknya. Hingga berita ini diterbitkan, BPK (Badan Permusyawaratan Kampung) Kampung Campur Sari dan Kepala Kampung Campur Sari belum memberikan tanggapan resmi terkait kisruh pembangunan di RT 05 tersebut. Pertanyaan besar untuk BPK Campur Sari : 1. Apakah BPK menyetujui pembangunan di RT 05 tersebut ?. 2. Apakah pembangunan itu hasil Musyawarah Kampung (Musy Kamp) atau keputusan sepihak Pemerintah Kampung ?. 3. Apakah BPK mengetahui adanya tanda tangan Bupati yang diperlihatkan Sekdes untuk memuluskan proyek tersebut ?. Jika terbukti ada pencatutan nama Bupati dan pembangunan tidak sesuai RPJM Kampung, maka patut diduga ada pelanggaran UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan bisa berujung pada pemeriksaan Inspektorat hingga Aparat Penegak Hukum. Reporter : Hamsah & Linta

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  📅 04 Oktober 2026 BACA ANALISIS »

Dirut RS Hermina Cilegon Banten Beserta Seluruh Jajaran Sampaikan Pesan Kebangsaan Di Hari Kesaktian Pancasila 2026

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | CILEGON — Memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 01 Oktober 2026, Direktur Utama RS Hermina Cilegon, dr. Yuanna Dewi Yusuf, MARS, bersama seluruh jajaran menyampaikan pesan kebangsaan sekaligus mengajak masyarakat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, serta menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi keluarga besar RS Hermina Cilegon, Hari Kesaktian Pancasila bukan sekadar momentum seremonial, melainkan menjadi ruang refleksi untuk kembali meneguhkan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Persatuan, kemanusiaan, kepedulian, gotong royong, dan penghormatan terhadap keberagaman merupakan nilai yang dinilai semakin penting di tengah dinamika kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan kebangsaan, tetapi juga dapat diwujudkan melalui tindakan nyata dalam memberikan manfaat kepada sesama. Pada Hari Kamis 01 Oktober 2026. Dalam pesan kebangsaannya, dr. Yuanna Dewi Yusuf, MARS, bersama jajaran RS Hermina Cilegon berharap semangat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persaudaraan serta memperkuat komitmen terhadap kemanusiaan. «“Semoga perjuangan para pahlawan kita senantiasa menjadi inspirasi untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.”» Semangat tersebut juga tercermin dalam dunia pelayanan kesehatan. Bagi RS Hermina Cilegon, pengamalan nilai kemanusiaan bukan hanya sebatas slogan, tetapi menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, penuh kepedulian, dan bertanggung jawab. Pelayanan kesehatan pada hakikatnya memiliki dimensi kemanusiaan yang kuat. Di dalamnya terdapat kepedulian, empati, profesionalisme, serta tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada setiap masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, momentum Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bahwa kontribusi terhadap bangsa dapat diwujudkan melalui berbagai bidang profesi. Dengan memberikan pelayanan yang tulus dan berkualitas, setiap insan dapat mengambil bagian dalam membangun masyarakat yang sehat, kuat, dan bermartabat. RS Hermina Cilegon juga menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan kesehatan yang mengedepankan profesionalisme sekaligus nilai kemanusiaan, sebagai bagian dari kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa. Selamat Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 01 Oktober 2026 “Pancasila, Jiwa Pemersatu Bangsa.” “Berbeda-beda, Tetap Satu Indonesia.” Reporter : Redaksi

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  📅 01 Oktober 2026 BACA ANALISIS »

KOLABORASI FABEM, Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id SUMATERA UTARA, DENGAN IMIGRASI MEDAN SERTA DISNAKER PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK GELAR SOSIALISASI PENCEGAHAN TPPO DAN TPPM

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Medan Sumatera Utara - Forum Group Discussion (FGD) tentang bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) digelar di Alamanda Cafe Box, Perumahan Menteng Indah, Medan, Pada Hari Selasa (30/09/2026). Kegiatan ini diinisiasi oleh DPW Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Sumatera Utara berkolaborasi dengan PW Pemuda Muslimin Sumut. Peserta yang hadir berasal dari perwakilan mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta se-Kota Medan. Turut hadir sebagai narasumber dan tamu undangan, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Samsuar Sinaga, akademisi Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H., serta mantan Direktur LBH Medan Nuriyanto Nano. Ketua DPW FABEM & Kaperwil Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id Sumatera Utara, Rinno Hadinata, S.Sos., dalam sambutannya menegaskan forum ini harus menjadi pemantik semangat pembaharuan bagi mahasiswa untuk berperan aktif sebagai social control terhadap maraknya TPPO dan TPPM. “Hidup Mahasiswa… Hidup Rakyat Indonesia… Hidup Perempuan Indonesia,” pekik Rinno Hadinata yang disambut antusias peserta. Rinno Hadinata juga menyebut, FGD ini merupakan langkah awal inisiasi gerakan “Imigrasi Goes To Campus” untuk mendekatkan isu keimigrasian kepada dunia akademik. Senada, Ridha Saputra menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang hadir. Ia menjelaskan, kolaborasi ini merupakan bentuk sosialisasi program kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Medan dalam upaya pencegahan TPPO dan TPPM. Ridha juga menjelaskan adanya perubahan nomenklatur dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia Medan menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Medan. 691 Kasus TPPO, Modus Baru Incar Gen-Z Kepala Seksi Bina Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnaker Sumut, Pius Victor Aruan, S.T., menekankan pentingnya sinergi perlindungan ketenagakerjaan antara Disnaker Sumut dan Kantor Imigrasi. Ia memaparkan landasan hukum penanganan PMI meliputi PP No. 59 Tahun 2021, PP No. 10 Tahun 2020, PP No. 22 Tahun 2022, Permenaker No. 9 Tahun 2019, Permenaker No. 4 Tahun 2023, Permenaker No. 9 Tahun 2024, serta Permen P2MI No. 1 Tahun 2025. Berdasarkan data, tren kasus TPPO di Sumut pada 2024 tercatat 392 kasus dengan 471 korban, tahun 2025 sebanyak 391 kasus dengan 462 korban. Secara kumulatif terdapat 691 kasus dengan 1.583 korban. Pada Januari 2026 saja, sebanyak 289 PMI bermasalah dipulangkan dari luar negeri. Faktor kerentanan utama adalah faktor geografis. Modus operandi baru yang menyasar Gen-Z usia 18 - 25 tahun adalah _online scamming_ dengan iming-iming gaji Rp. 15 juta hingga Rp. 20 juta per bulan, menggunakan visa wisata palsu tujuan Kamboja, Myanmar, dan Laos, untuk kemudian dipaksa bekerja di pusat penipuan online. Langkah strategis yang didorong adalah penguatan regulasi daerah, edukasi hingga akar rumput, dan optimalisasi layanan resmi. Sinergi diwujudkan melalui program PIMPASA (Pengawasan Imigrasi Pembangunan Desa) dengan 53 personel imigrasi mengawal 171 desa binaan. Disnaker juga berkomitmen memperketat setiap permohonan kerja ke luar negeri bersama Imigrasi. Perkuat Penegakan Hukum Lintas Instansi Praktisi Hukum Andris Tarihoran, S.H., M.H., menegaskan perlunya sinergitas Disnaker Sumut dan Imigrasi dalam penindakan hukum, baik terhadap pelaku perorangan, calo, maupun perusahaan, termasuk oknum penyelenggara negara di bidang keimigrasian dan ketenagakerjaan agar menimbulkan efek jera. Sementara Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian, Fauzi Abdullah, menyatakan perlunya penguatan kolaborasi lintas instansi dan penguatan sistem intelijen dalam mitigasi dan pencegahan TPPO dan TPPM. FGD ini diharapkan menjadi model kolaborasi berkelanjutan antara kampus, pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam memutus mata rantai perdagangan orang di Sumatera Utara. Reporter : Redaksi

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  📅 01 Oktober 2026 BACA ANALISIS »

Bogor Jadi Sarang Bagi Para Koruptor, Aliansi Pemuda Bogor Timur Desak Pemerintah Gubernur Jawa Barat Dan Pemerintah Bogor Untuk Percepatan Pemekaran Di Wilayah Bogor Timur

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | BOGOR - Maraknya sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bogor mendapat sorotan dari Aliansi Pemuda Bogor Timur. Organisasi kepemudaan tersebut mendesak aparat penegak hukum agar menangani seluruh perkara secara profesional, transparan, independen, dan memberikan kepastian informasi kepada masyarakat. Ketua Aliansi Pemuda Bogor Timur, **Djuhari Sasmita**, mengatakan bahwa masyarakat saat ini membutuhkan kejelasan mengenai perkembangan sejumlah perkara yang menjadi perhatian publik. > **“Bogor sudah masuk dalam kondisi darurat korupsi. Kami meminta aparat penegak hukum jangan memberikan ruang bagi munculnya ketidakpercayaan masyarakat. Setiap perkara harus ditangani secara profesional dan masyarakat harus mendapatkan informasi mengenai perkembangannya,”** tegas Djuhari. Sejumlah perkara menjadi perhatian Aliansi Pemuda Bogor Timur, antara lain **dugaan jual beli jabatan yang ditangani Polres Bogor**, **dugaan korupsi di RSUD Parung**, serta **dugaan persoalan aset Pemerintah Kabupaten Bogor yang dikaitkan dengan penggunaan oleh Soto Boyolali dan disebut menimbulkan potensi kerugian negara sekitar Rp1,2 miliar** yang penanganannya dikaitkan dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Jawa Barat. Pada Hari Jum'at 25 September 2026. Aliansi Pemuda Bogor Timur juga menyoroti langkah **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** yang melakukan penggeledahan di sejumlah kantor dinas di Kabupaten Bogor. Menurut Djuhari, penggeledahan merupakan bagian dari proses penegakan hukum dan tidak boleh langsung dimaknai sebagai bukti kesalahan pihak tertentu. Namun, masyarakat tetap membutuhkan informasi mengenai perkembangan proses hukum tersebut sesuai kewenangan dan tahapan penyidikan. > **“Kami tidak ingin mendahului proses hukum dan tidak ingin menghakimi siapa pun. Tetapi setelah adanya tindakan hukum, masyarakat tentu bertanya bagaimana perkembangannya. Jangan sampai publik hanya mengetahui adanya penggeledahan, sementara setelah itu tidak mendapatkan informasi yang memadai,”** ujarnya. Aliansi Pemuda Bogor Timur menegaskan bahwa pemuda memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan uang rakyat. > **“Apakah kami sebagai pemuda akan diam saja? Tidak. Kami akan terus mengawal persoalan ini. Kami ingin pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,”** kata Djuhari. Selain persoalan dugaan korupsi, Aliansi Pemuda Bogor Timur kembali menyuarakan aspirasi mengenai **percepatan pemekaran Bogor Timur**. Menurut Aliansi Pemuda Bogor Timur, pembentukan daerah otonom baru harus dilakukan melalui mekanisme hukum dan kajian yang komprehensif, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah, pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta kepentingan masyarakat. > **“Bogor Timur memiliki potensi ekonomi yang besar. Kami ingin potensi tersebut dikelola dengan tata kelola pemerintahan yang transparan dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Karena itu, aspirasi pemekaran Bogor Timur harus mendapatkan perhatian serius,”** pungkas Djuhari. Aliansi Pemuda Bogor Timur menyampaikan lima tuntutan: 1. Mendesak aparat penegak hukum menangani seluruh dugaan perkara korupsi secara profesional, independen, transparan, dan sesuai hukum. 2. Meminta adanya informasi perkembangan penanganan perkara yang menjadi perhatian masyarakat sesuai kewenangan masing-masing institusi penegak hukum. 3. Mendorong pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Kabupaten Bogor. 4. Mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. 5. Mendorong percepatan pembahasan aspirasi pemekaran Bogor Timur melalui mekanisme hukum dan kajian yang objektif. **Aliansi Pemuda Bogor Timur menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut secara kritis, konstruktif, damai, dan konstitusional demi kepentingan masyarakat.** Narasumber : YOGI FABEM JAWA BARAT REPORTER : REDAKSI

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  📅 26 September 2026 BACA ANALISIS »

FABEM BOGOR RAYA JAWA BARAT : BOGOR DARURAT KORUPSI, DESAK KPK SEGERA TETAPKAN TERSANGKA UNTUK PELAKU TIPIKOR DI WILAYAH KABUPATEN BOGOR

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | BOGOR — Forum Alumni BEM Bogor Raya menyatakan Kabupaten Bogor berada dalam kondisi darurat korupsi. Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk mengusut tuntas seluruh dugaan korupsi serta segera menetapkan tersangka dalam perkara yang sedang ditangani. Pada Hari Jum'at 18 September 2026. Dalam pernyataan sikapnya, FABEM Bogor Raya menilai praktik korupsi, suap, dan nepotisme telah mengancam tata kelola pemerintahan, menghambat pembangunan, serta merugikan hak-hak dasar masyarakat Kabupaten Bogor. Desakan tersebut disampaikan menyusul tindakan KPK RI yang melakukan penyelidikan dan penggeledahan di sejumlah instansi di Kabupaten Bogor, di antaranya Bapenda, BKPSDM, dan Dinas Pendidikan. FABEM mempertanyakan perkembangan penanganan perkara tersebut dan mendesak adanya kepastian hukum. FABEM Bogor Raya menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan tanpa intervensi maupun perlakuan khusus terhadap pihak tertentu. Mereka juga menyerukan agar seluruh pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai hukum yang berlaku. Lima tuntutan FABEM Bogor Raya: 1. Usut tuntas seluruh dugaan korupsi di Kabupaten Bogor. 2. Tangkap dan adili para pelaku korupsi sesuai ketentuan hukum. 3. Tolak segala bentuk intervensi politik dalam penanganan kasus korupsi di Kabupaten Bogor. 4. Bongkar jaringan korupsi yang diduga melibatkan pejabat daerah maupun pihak lainnya. 5. Desak KPK segera menetapkan tersangka dalam dugaan kasus korupsi di Kabupaten Bogor serta menolak segala bentuk impunitas. FABEM Bogor Raya juga memberikan tenggang waktu 3×24 jam kepada KPK untuk merespons tuntutan tersebut. Mereka menyatakan akan kembali melakukan aksi dengan eskalasi yang lebih besar apabila tuntutan tidak dipenuhi. “Bogor Darurat Korupsi. Bersihkan Bogor dari Korupsi. Tolak Impunitas.” FORUM ALUMNI BEM BOGOR RAYA Yogi Ariananda — Koordinator Lapangan 1 Riduan S. Purba — Koordinator Lapangan 2 Reporter : Redaksi

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  📅 18 September 2026 BACA ANALISIS »

DPP Lembaga Aliansi Indonesia & Pimpinan Redaksi Media Aktivis Pers Indonesia, Mendesak Dengan Tegas Kepada Bapak Gubernur Banten & Ibu Bupati Pandeglang Agar Segera Turun Serta Memproses Untuk Membantu Renovasi Rumah Tidak Layak Huni Milik IBU ITOH

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Pandeglang Banten - Kondisi Memprihatinkan yang dialami oleh Ibu Itoh seorang Janda Warga Masyarakat Dari Kampung Bojong, Desa Cikuya, RT : 007 RW : 001, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, menuturkan kisah pilunya saat ditemui Oleh team DPP Lembaga Aliansi Indonesia & Pimpinan Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia di halaman kediaman keluarganya di Kampung Bojong RT 007 RW 001 Desa Cikuya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Pada Hari Sabtu 12 September 2026. Kurang lebihnya sudah hampir 1 Tahun Ibu Itoh telah ditinggal meninggal dunia oleh suaminya, wafatnya suami tercinta yang dulunya sangat aktif sebagai Ketua RT di Desa Cikuya, namun setelah meninggalnya sang suami dari Ibu Itoh, serta kini Ibu Itoh bertahan hidup bersama kedua orang anak yatim nya yang masih di bawah umur terpaksa tinggal di dalam rumah yang sangat tidak layak untuk di huni, dinding bilik sudah lapuk, lantai rusak, atap bocor dan tidak ada MCK yang layak. Setiap musim hujan, air masuk dan menggenangi seisi rumah sampai anaknya itu tidur dengan kasur yang kebasahan, di tambah lagi dengan kondisi ekonomi serba kekurangan, perbaikan rumah mustahil dilakukan. Saya bersama ke 2 anak yatim saya kalau pada saat hujan semuanya pada bocor, saya kebingungan pasrah mau diapakan lagi, saya sudah tidak punya apapun serta di timpa musibah ditinggalkan oleh Almarhum bapaknya anak-anak saya, Saya semakin bingung dan sedih harus mengadu kepada siapa lagi, untuk meminta tolong memperbaiki rumah saya yang sudah tidak layak untuk di tempati,_” Ujar Ibu Itoh dengan mata berkaca-kaca. Saudara Itoh pun menyampaikan permohonan kepada para Pejabat Instansi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah : “_ Tolong saya Bapak / Ibu pejabat Provinsi maupun Daerah, saya sangat memohon dengan segala hormat Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal H. Prabowo Subianto, Bapak Gubernur Banten, Ibu Bupati Pandeglang, Bapak Camat Sukaresmi, Bapak Kepala Desa Cikuya dan Seluruh Kepala Instansi Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah, serta Bapak Kepala Dinsos Kabupaten Pandeglang, untuk segera di bantu teralisasikan program bantuan pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Daerah untuk Bedah Renovasi Rumah Tidak Layak Huni & Program Bantuan Sosial bagi warga masyarakat miskin. Saya sangat memohon meminta tolong karena harus kepada siapa lagi saya mengadu, kalianlah perwakilan dari aspirasi suara warga masyarakat para pejabat provinsi dan daerah, bantu saya segera renovasikan kelayakan rumah tempat tinggal untuk saya dan buat kedua anak yatim saya, Ujar Ibu Itoh sambil bersedih_”. Kondisi rumah Ibu Itoh ini Berpotensi bertentangan dengan kewajiban negara. UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) menjamin setiap warga berhak bertempat tinggal layak. Dan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Pasal 22 mewajibkan Pemerintah Pusat dan Daerah memenuhi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, apalagi ini sudah menjadi program unggulan bantuan dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah dan perintah langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal H. Prabowo Subianto. DPP Lembaga Aliansi Indonesia & Pimpinan Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id Herry Setiawan, S.H., C.BJ., C.EJ. sangat berharap penuh dan meminta tolong secara mendesak Kepada Bapak Gubernur Banten, Ibu Bupati Pandeglang, Bapak Camat Sukaresmi, serta Bapak Kepala Desa Cikuya dan Beberapa Instansi Pemerintah Daerah Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, agar segera membedah rumahnya Keluarga IBU ITOH yang sangat tidak layak sekali untuk di tempati, serta kalian harus segera turun langsung ke lokasi Kampung Bojong RT : 007 RW : 001 Desa Cikuya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, untuk segera melakukan peninjauan dan mendata keluarga Ibu Itoh sebagai penerima program bantuan Bedah Rumah / RTLH, dan berikan juga beliau program Bantuan Sosial ( BANSOS ). Karena keluarga Ibu Itoh sangat membutuhkan uluran tangan bantuan dari kalian Pejabat Provinsi, dan Pejabat Daerah, segera kalian turun ke lapangan bantu warga masyarakatnya yang sangat miskin yang membutuhkan bantuan kalian, Ucap Herry Setiawan, S.H. "_. Lembaga Aliansi Indonesia & Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id juga meminta dengan tegas kepada para Pemerintah Pusat, Provinsi, Daerah Maupun Pemerintah Desa Cikuya dan Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten segera mengusulkan nama Ibu Itoh sebagai penerima bantuan sosial dan bantuan renovasi bedah rumah yang tidak layak huni. Statusnya sebagai seorang janda yang di tinggal meninggal oleh suaminya, dengan kedua anak yatim serta hidup dalam kemiskinan sangat layak di perhitungkan dan diprioritaskan sebagai penerima bantuan untuk warga masyarakat bawah yang tidak mampu. Program pemerintah Renovasi Bedah rumah yang tidak layak huni adalah hak bagi seluruh warga masyarakat bawah yang sangat miskin atau kurang mampu, bukan belas kasihan yang mereka mau tapi kewajiban Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten & Desa yang wajib membantu memberikan bantuan, kenyamanan bagi warga masyarakatnya sendiri dengan berjalannya program bantuan renovasi bedah rumah. Reporter : Adi Prasetyo Kepala Divisi Intelijen, Investigasi & Monitoring Redaksi

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  📅 12 September 2026 BACA ANALISIS »

Terindikasi Kuat Terlibat SKANDAL Perselingkuhan Melibatkan ASN KSN Masih Berproses, BKPSDM Sintang Kalimantan Barat : Tunggu Keputusan Pimpinan

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | SINTANG KALIMANTAN TIMUR — Penanganan dugaan pelanggaran disiplin yang melibatkan ASN berinisial KSN di lingkungan RSUD Ade M. Djoen Sintang hingga kini belum menemui titik akhir. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sintang mengonfirmasi kepada redaksi bahwa persoalan tersebut masih dalam proses dan menunggu keputusan pimpinan. Pada Hari Kamis 10 September 2026. Konfirmasi itu disampaikan Kepala BKPSDM Sintang melalui pesan WhatsApp ketika redaksi meminta perkembangan penanganan dugaan persoalan yang sebelumnya telah diberitakan. “Masih on proses dan masih menunggu keputusan ya 🙏,” jawab Kepala BKPSDM. Redaksi kemudian meminta penjelasan mengenai maksud “on proses”, termasuk apakah persoalan tersebut masih berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang melibatkan KSN. Kepala BKPSDM kembali menegaskan : “Masih dalam proses keputusan dari pimpinan.” Hampir Dua Bulan, Publik Masih Menunggu Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan final yang disampaikan kepada publik terkait persoalan KSN. Kondisi ini menjadi sorotan karena perkara tersebut disebut telah berlangsung kurang lebih dua bulan, sementara masyarakat masih menunggu kejelasan mengenai hasil pemeriksaan maupun keputusan yang akan diambil terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Namun demikian, penting ditegaskan bahwa dugaan pelanggaran tersebut belum dapat disebut terbukti secara final sebelum adanya hasil pemeriksaan dan keputusan resmi dari pejabat yang berwenang. PP Nomor 94 Tahun 2021 memang mengatur kewajiban, larangan, serta hukuman disiplin bagi PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran, sekaligus mengatur kewenangan pejabat yang berwenang menghukum dan hak PNS untuk membela diri. Pendamping BS Pertanyakan: “Pimpinan yang Mana ?”. Sementara itu, Syamsuardi, dari Forum Wartawan dan LSM Kalbar Indonesia yang mengaku sebagai kuasa pendamping BS, suami dari AN, mempertanyakan pernyataan BKPSDM yang menyebut persoalan tersebut masih menunggu keputusan pimpinan. Menurut Syamsuardi, masyarakat berhak mengetahui siapa pejabat atau pimpinan yang dimaksud, serta sejauh mana proses pemeriksaan telah dilakukan. “Yang katanya masih menunggu keputusan pimpinan, ini menjadi tanda tanya. Pimpinan yang mana yang dimaksud? Publik tentu ingin tahu sejauh mana prosesnya dan siapa yang nantinya mengambil keputusan,” ujar Syamsuardi. Ia juga menyampaikan bahwa persoalan tersebut, menurut keterangan yang diterimanya, bukan sekadar isu yang beredar di masyarakat. Syamsuardi mengklaim bahwa Pada Hari Minggu, 12 Juli 2026, BS bersama sejumlah orang dan anggota kepolisian Polres Sintang serta ketua RT setempat mendatangi sebuah rumah yang disebut sebagai kediaman KSN dan menemukan KSN bersama AN di lokasi tersebut. Klaim tersebut merupakan keterangan dari pihak pendamping BS dan masih menjadi bagian dari materi yang perlu diklarifikasi serta diverifikasi lebih lanjut oleh pihak berwenang. Soroti Aturan Disiplin ASN Syamsuardi menilai persoalan tersebut perlu segera mendapatkan kepastian karena menyangkut ASN yang bekerja di lingkungan pelayanan publik. Ia mempertanyakan apakah proses pemeriksaan telah selesai dan tinggal menunggu keputusan, atau masih terdapat tahapan lain yang harus dilalui. Menurutnya, apabila memang terdapat pelanggaran disiplin, pemerintah harus memberikan keputusan sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku. Untuk diketahui, PP Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, termasuk ketentuan terkait perkawinan tertentu bagi PNS. Regulasi tersebut masih berstatus berlaku. Sementara itu, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menempatkan kode etik dan kode perilaku sebagai instrumen untuk menjaga martabat serta kehormatan ASN, dengan nilai dasar ASN antara lain menekankan kejujuran, tanggung jawab, disiplin dan integritas. Karena itu, menurut Syamsuardi, proses penanganan perkara tersebut harus transparan dan tidak menimbulkan kesan adanya pembiaran. “Kalau memang masih berproses, kami mempertanyakan prosesnya sudah sampai di mana. Kalau sudah diperiksa, masyarakat tentu menunggu apa hasilnya dan apa keputusan pimpinan,” tegasnya. BKPSDM Ditunggu Kejelasannya Pernyataan singkat BKPSDM Sintang bahwa perkara tersebut masih menunggu keputusan pimpinan justru membuka pertanyaan baru di tengah masyarakat. Siapa pimpinan yang dimaksud? Sudah sejauh mana pemeriksaannya? Apakah rekomendasi atau hasil pemeriksaan sudah selesai? Dan kapan keputusan resmi akan disampaikan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini menunggu jawaban dari Pemerintah Kabupaten Sintang. Publik juga berharap penanganan persoalan ini dilakukan secara objektif, transparan dan sesuai prosedur, tanpa mengabaikan hak KSN maupun AN untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keputusan final yang menyatakan KSN maupun AN terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dugaan yang diberitakan. Redaksi Mega-Berita.com akan terus memantau perkembangan persoalan ini dan membuka ruang hak jawab serta klarifikasi bagi KSN, AN, BKPSDM Sintang, RSUD Ade M. Djoen maupun pihak terkait lainnya. Sumber : Konfirmasi Kepala BKPSDM Kabupaten Sintang melalui pesan WhatsApp dan keterangan Syamsuardi selaku pendamping BS. Reporter : Redaksi

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  📅 10 September 2026 BACA ANALISIS »

Ada Apakah Dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor ..... ?????, Sampai Digeledah Oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya

‎ Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | KABUPATEN BOGOR – Suasana hening di dalam Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor Jawa Barat, Cibinong, mendadak menjadi perhatian publik warga masyarakat Pada Hari Rabu ( 09 / 09 / 2026 ). Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum ( Ditreskrimum ) Polda Metro Jaya terlihat mendatangi kantor tersebut dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan. ‎ ‎Kedatangan sejumlah personel kepolisian sejak siang hari tersebut sontak menarik perhatian pegawai maupun masyarakat yang berada di lokasi. ‎‎Berdasarkan informasi yang dihimpun, petugas melakukan pemeriksaan di sejumlah bagian lingkungan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor. Namun, belum ada penjelasan resmi mengenai perkara yang menjadi dasar dilakukannya penggeledahan tersebut. ‎ ‎Informasi yang berkembang menyebutkan, kegiatan aparat kepolisian itu diduga berkaitan dengan penanganan perkara di bidang pertanahan. Salah satu isu yang mencuat adalah dugaan persoalan terkait dokumen atau sertifikat tanah dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang berlangsung beberapa tahun lalu. ‎ ‎Namun, informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan masih menunggu keterangan resmi dari aparat penegak hukum. ‎ ‎Penggeledahan Jadi Sorotan ‎ ‎Langkah Ditreskrimum Polda Metro Jaya mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor menjadi sorotan karena sektor pertanahan memiliki kaitan langsung dengan kepastian hukum kepemilikan tanah milik warga masyarakat. ‎ ‎Apabila penggeledahan tersebut memang berkaitan dengan perkara pertanahan, pemeriksaan dokumen maupun data di kantor pertanahan dapat menjadi bagian dari proses penyelidikan atau penyidikan untuk mengungkap fakta serta mengumpulkan alat bukti. ‎Meski demikian, belum dapat dipastikan apakah kegiatan tersebut telah berada pada tahap penyidikan, siapa pihak yang sedang diperiksa, maupun apakah telah terdapat pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. ‎ ‎Karena itu, segala informasi mengenai dugaan persoalan PTSL maupun sertifikat tanah harus tetap ditempatkan sebagai informasi awal sampai adanya penjelasan resmi dari penyidik. ‎ ‎Di tengah pemeriksaan aparat, aktivitas pelayanan masyarakat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor disebut masih berlangsung. ‎Polda Metro Jaya Belum Berikan Penjelasan ‎ ‎Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengenai tujuan penggeledahan, perkara yang sedang didalami, dokumen yang diperiksa maupun hasil kegiatan tersebut. ‎ ‎Pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor juga belum memberikan penjelasan resmi mengenai kedatangan tim kepolisian tersebut. ‎ ‎Publik kini menunggu penjelasan aparat penegak hukum untuk mengetahui secara terang perkara apa yang tengah didalami dan apa hasil dari pemeriksaan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor Jawa Barat tersebut. ‎Tim redaksi masih melakukan upaya konfirmasi kepada Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor Jawa Barat. Reporter : Redaksi

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  📅 09 September 2026 BACA ANALISIS »