KOLABORASI FABEM, Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id SUMATERA UTARA, DENGAN IMIGRASI MEDAN SERTA DISNAKER PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK GELAR SOSIALISASI PENCEGAHAN TPPO DAN TPPM
Foto: Dok. AKTIVIS PERS - INDONESIA
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Medan Sumatera Utara - Forum Group Discussion (FGD) tentang bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) digelar di Alamanda Cafe Box, Perumahan Menteng Indah, Medan, Pada Hari Selasa (30/09/2026).
Kegiatan ini diinisiasi oleh DPW Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Sumatera Utara berkolaborasi dengan PW Pemuda Muslimin Sumut. Peserta yang hadir berasal dari perwakilan mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta se-Kota Medan.
Turut hadir sebagai narasumber dan tamu undangan, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Samsuar Sinaga, akademisi Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H., serta mantan Direktur LBH Medan Nuriyanto Nano.
Ketua DPW FABEM & Kaperwil Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id Sumatera Utara, Rinno Hadinata, S.Sos., dalam sambutannya menegaskan forum ini harus menjadi pemantik semangat pembaharuan bagi mahasiswa untuk berperan aktif sebagai social control terhadap maraknya TPPO dan TPPM.
βHidup Mahasiswaβ¦ Hidup Rakyat Indonesiaβ¦ Hidup Perempuan Indonesia,β pekik Rinno Hadinata yang disambut antusias peserta.
Rinno Hadinata juga menyebut, FGD ini merupakan langkah awal inisiasi gerakan βImigrasi Goes To Campusβ untuk mendekatkan isu keimigrasian kepada dunia akademik.
Senada, Ridha Saputra menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang hadir. Ia menjelaskan, kolaborasi ini merupakan bentuk sosialisasi program kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Medan dalam upaya pencegahan TPPO dan TPPM. Ridha juga menjelaskan adanya perubahan nomenklatur dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia Medan menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Medan.
691 Kasus TPPO, Modus Baru Incar Gen-Z
Kepala Seksi Bina Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnaker Sumut, Pius Victor Aruan, S.T., menekankan pentingnya sinergi perlindungan ketenagakerjaan antara Disnaker Sumut dan Kantor Imigrasi.
Ia memaparkan landasan hukum penanganan PMI meliputi PP No. 59 Tahun 2021, PP No. 10 Tahun 2020, PP No. 22 Tahun 2022, Permenaker No. 9 Tahun 2019, Permenaker No. 4 Tahun 2023, Permenaker No. 9 Tahun 2024, serta Permen P2MI No. 1 Tahun 2025.
Berdasarkan data, tren kasus TPPO di Sumut pada 2024 tercatat 392 kasus dengan 471 korban, tahun 2025 sebanyak 391 kasus dengan 462 korban. Secara kumulatif terdapat 691 kasus dengan 1.583 korban. Pada Januari 2026 saja, sebanyak 289 PMI bermasalah dipulangkan dari luar negeri.
Faktor kerentanan utama adalah faktor geografis. Modus operandi baru yang menyasar Gen-Z usia 18 - 25 tahun adalah _online scamming_ dengan iming-iming gaji Rp. 15 juta hingga Rp. 20 juta per bulan, menggunakan visa wisata palsu tujuan Kamboja, Myanmar, dan Laos, untuk kemudian dipaksa bekerja di pusat penipuan online.
Langkah strategis yang didorong adalah penguatan regulasi daerah, edukasi hingga akar rumput, dan optimalisasi layanan resmi.
Sinergi diwujudkan melalui program PIMPASA (Pengawasan Imigrasi Pembangunan Desa) dengan 53 personel imigrasi mengawal 171 desa binaan.
Disnaker juga berkomitmen memperketat setiap permohonan kerja ke luar negeri bersama Imigrasi.
Perkuat Penegakan Hukum Lintas Instansi
Praktisi Hukum Andris Tarihoran, S.H., M.H., menegaskan perlunya sinergitas Disnaker Sumut dan Imigrasi dalam penindakan hukum, baik terhadap pelaku perorangan, calo, maupun perusahaan, termasuk oknum penyelenggara negara di bidang keimigrasian dan ketenagakerjaan agar menimbulkan efek jera.
Sementara Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian, Fauzi Abdullah, menyatakan perlunya penguatan kolaborasi lintas instansi dan penguatan sistem intelijen dalam mitigasi dan pencegahan TPPO dan TPPM.
FGD ini diharapkan menjadi model kolaborasi berkelanjutan antara kampus, pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam memutus mata rantai perdagangan orang di Sumatera Utara.
Reporter : Redaksi
Kegiatan ini diinisiasi oleh DPW Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Sumatera Utara berkolaborasi dengan PW Pemuda Muslimin Sumut. Peserta yang hadir berasal dari perwakilan mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta se-Kota Medan.
Turut hadir sebagai narasumber dan tamu undangan, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Samsuar Sinaga, akademisi Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H., serta mantan Direktur LBH Medan Nuriyanto Nano.
Ketua DPW FABEM & Kaperwil Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id Sumatera Utara, Rinno Hadinata, S.Sos., dalam sambutannya menegaskan forum ini harus menjadi pemantik semangat pembaharuan bagi mahasiswa untuk berperan aktif sebagai social control terhadap maraknya TPPO dan TPPM.
βHidup Mahasiswaβ¦ Hidup Rakyat Indonesiaβ¦ Hidup Perempuan Indonesia,β pekik Rinno Hadinata yang disambut antusias peserta.
Rinno Hadinata juga menyebut, FGD ini merupakan langkah awal inisiasi gerakan βImigrasi Goes To Campusβ untuk mendekatkan isu keimigrasian kepada dunia akademik.
Senada, Ridha Saputra menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang hadir. Ia menjelaskan, kolaborasi ini merupakan bentuk sosialisasi program kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Medan dalam upaya pencegahan TPPO dan TPPM. Ridha juga menjelaskan adanya perubahan nomenklatur dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia Medan menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Medan.
691 Kasus TPPO, Modus Baru Incar Gen-Z
Kepala Seksi Bina Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnaker Sumut, Pius Victor Aruan, S.T., menekankan pentingnya sinergi perlindungan ketenagakerjaan antara Disnaker Sumut dan Kantor Imigrasi.
Ia memaparkan landasan hukum penanganan PMI meliputi PP No. 59 Tahun 2021, PP No. 10 Tahun 2020, PP No. 22 Tahun 2022, Permenaker No. 9 Tahun 2019, Permenaker No. 4 Tahun 2023, Permenaker No. 9 Tahun 2024, serta Permen P2MI No. 1 Tahun 2025.
Berdasarkan data, tren kasus TPPO di Sumut pada 2024 tercatat 392 kasus dengan 471 korban, tahun 2025 sebanyak 391 kasus dengan 462 korban. Secara kumulatif terdapat 691 kasus dengan 1.583 korban. Pada Januari 2026 saja, sebanyak 289 PMI bermasalah dipulangkan dari luar negeri.
Faktor kerentanan utama adalah faktor geografis. Modus operandi baru yang menyasar Gen-Z usia 18 - 25 tahun adalah _online scamming_ dengan iming-iming gaji Rp. 15 juta hingga Rp. 20 juta per bulan, menggunakan visa wisata palsu tujuan Kamboja, Myanmar, dan Laos, untuk kemudian dipaksa bekerja di pusat penipuan online.
Langkah strategis yang didorong adalah penguatan regulasi daerah, edukasi hingga akar rumput, dan optimalisasi layanan resmi.
Sinergi diwujudkan melalui program PIMPASA (Pengawasan Imigrasi Pembangunan Desa) dengan 53 personel imigrasi mengawal 171 desa binaan.
Disnaker juga berkomitmen memperketat setiap permohonan kerja ke luar negeri bersama Imigrasi.
Perkuat Penegakan Hukum Lintas Instansi
Praktisi Hukum Andris Tarihoran, S.H., M.H., menegaskan perlunya sinergitas Disnaker Sumut dan Imigrasi dalam penindakan hukum, baik terhadap pelaku perorangan, calo, maupun perusahaan, termasuk oknum penyelenggara negara di bidang keimigrasian dan ketenagakerjaan agar menimbulkan efek jera.
Sementara Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian, Fauzi Abdullah, menyatakan perlunya penguatan kolaborasi lintas instansi dan penguatan sistem intelijen dalam mitigasi dan pencegahan TPPO dan TPPM.
FGD ini diharapkan menjadi model kolaborasi berkelanjutan antara kampus, pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam memutus mata rantai perdagangan orang di Sumatera Utara.
Reporter : Redaksi
π° Baca Juga Berita Terkait
AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua
Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan
ABAH RUYANI SIAP PERANG BERSAMA SELURUH KESULTANAN BANTEN, ULAMA BANTEN, JAWARA BANTEN, AKTIVIS MAHASISWA, & WARGA MASYARAKAT BANTEN : BADAK JAWA ADALAH AMANAT WARISAN DARI LELUHUR, WASPADAI NIAT TERSELUBUNG EKSPLOITASI PEMERINTAH UNTUK PEMINDAHAN BADAK
Pengacara Internasional & Dewan Pembina Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id Erles Rareral, S.H., M.H., Siap Mendampingi Korban Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang, Hukum Harus Berjalan Segera Penjarakan Pelaku Kejahatan Pemerkosaan
π¬ 0 Komentar Pembaca
Tinggalkan Balasan
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!