TERINDIKASI ADANYA PENCATUTAN NAMA BUPATI BERAU KALIMANTAN TIMUR, KEPALA KAMPUNG CAMPUR SARI PAKSAKAN PEMBANGUNAN DI RT 05 YANG BUKAN MEMPRIORITASKAN WARGA MASYARAKAT
Foto: Dok. AKTIVIS PERS - INDONESIA
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Kampung Campur Sari Kalimantan Timur - Media Aktivis Indonesia. Dugaan penyalahgunaan wewenang mencuat di Kampung Campur Sari, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau.
Pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah RT 05 diduga bukan merupakan prioritas kebutuhan masyarakat, namun dipaksakan oleh Pemerintah Kampung dengan dalih atas perintah Bupati dan menunjukkan tanda tangan Bupati saat rapat.
Informasi yang dihimpun tim investigasi, rapat yang digelar di RT 05 yang dihadiri oleh Sekdes Pemerintah Kampung Campur Sari, Ketua BPK Campur Sari Kabupaten Berau tersebut berlangsung tidak kondusif. Banyak warga yang hadir membubarkan diri karena tidak setuju dengan rencana pembangunan tersebut. Warga menilai pembangunan yang akan dilakukan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat RT 05.
"Ada apa ini? Pembangunan kok dalilnya perintah Bupati dengan tanda tangan Bupati yang diperlihatkan saat rapat. Padahal ini bukan prioritas kami," ujar salah satu warga RT 05 yang enggan disebutkan namanya.
Warga mempertanyakan, kapan Bupati Berau memerintahkan pembangunan di RT 05 tersebut ? Apakah benar Bupati menandatangani ? Atau hanya dalil untuk memuluskan proyek yang diduga sarat kepentingan ?.
Menanggapi laporan warga, Muhammad Sail, Kaperwil Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id & Ketua BP2 TIPIKOR - Lembaga Aliansi Indonesia DPD Kalimantan Timur angkat bicara. Pihaknya telah menerima laporan langsung dari masyarakat Kampung Campur Sari, ungkap" Muhammad Sail.
"Kami menerima laporan dari masyarakat Campur Sari, kami sebagai kontrol sosial akan menindaklanjuti terkait laporan ini. Mereka resah karena pemerintah kampung membangun dengan dalil tanda tangan Bupati, padahal warga di RT 05 sendiri tidak setuju dan bahkan bubar dari rapat. Ini patut diduga ada pencatutan nama Bupati untuk kepentingan tertentu," tegas Muhammad Sail. Pada Hari Minggu 04 Oktober 2026.
Pihaknya mendesak Bupati Berau dan DPMK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung) Kabupaten Berau segera turun tangan.
"Kami minta Bupati Berau dan Kepala DPMK Berau segera memeriksa dan mengaudit Kampung Campur Sari. Periksa APB Kamp, periksa dokumen tanda tangan Bupati yang dimaksud, dan periksa mekanisme Musrenbang Kamp-nya. Jangan sampai ada oknum kampung yang menggunakan nama Bupati untuk memaksakan pembangunan yang bukan aspirasi warga. Ini bisa masuk ranah penyalahgunaan wewenang," desaknya.
Hingga berita ini diterbitkan, BPK (Badan Permusyawaratan Kampung) Kampung Campur Sari dan Kepala Kampung Campur Sari belum memberikan tanggapan resmi terkait kisruh pembangunan di RT 05 tersebut.
Pertanyaan besar untuk BPK Campur Sari :
1. Apakah BPK menyetujui pembangunan di RT 05 tersebut ?.
2. Apakah pembangunan itu hasil Musyawarah Kampung (Musy Kamp) atau keputusan sepihak Pemerintah Kampung ?.
3. Apakah BPK mengetahui adanya tanda tangan Bupati yang diperlihatkan Sekdes untuk memuluskan proyek tersebut ?.
Jika terbukti ada pencatutan nama Bupati dan pembangunan tidak sesuai RPJM Kampung, maka patut diduga ada pelanggaran UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan bisa berujung pada pemeriksaan Inspektorat hingga Aparat Penegak Hukum.
Reporter : Hamsah & Linta
Pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah RT 05 diduga bukan merupakan prioritas kebutuhan masyarakat, namun dipaksakan oleh Pemerintah Kampung dengan dalih atas perintah Bupati dan menunjukkan tanda tangan Bupati saat rapat.
Informasi yang dihimpun tim investigasi, rapat yang digelar di RT 05 yang dihadiri oleh Sekdes Pemerintah Kampung Campur Sari, Ketua BPK Campur Sari Kabupaten Berau tersebut berlangsung tidak kondusif. Banyak warga yang hadir membubarkan diri karena tidak setuju dengan rencana pembangunan tersebut. Warga menilai pembangunan yang akan dilakukan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat RT 05.
"Ada apa ini? Pembangunan kok dalilnya perintah Bupati dengan tanda tangan Bupati yang diperlihatkan saat rapat. Padahal ini bukan prioritas kami," ujar salah satu warga RT 05 yang enggan disebutkan namanya.
Warga mempertanyakan, kapan Bupati Berau memerintahkan pembangunan di RT 05 tersebut ? Apakah benar Bupati menandatangani ? Atau hanya dalil untuk memuluskan proyek yang diduga sarat kepentingan ?.
Menanggapi laporan warga, Muhammad Sail, Kaperwil Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id & Ketua BP2 TIPIKOR - Lembaga Aliansi Indonesia DPD Kalimantan Timur angkat bicara. Pihaknya telah menerima laporan langsung dari masyarakat Kampung Campur Sari, ungkap" Muhammad Sail.
"Kami menerima laporan dari masyarakat Campur Sari, kami sebagai kontrol sosial akan menindaklanjuti terkait laporan ini. Mereka resah karena pemerintah kampung membangun dengan dalil tanda tangan Bupati, padahal warga di RT 05 sendiri tidak setuju dan bahkan bubar dari rapat. Ini patut diduga ada pencatutan nama Bupati untuk kepentingan tertentu," tegas Muhammad Sail. Pada Hari Minggu 04 Oktober 2026.
Pihaknya mendesak Bupati Berau dan DPMK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung) Kabupaten Berau segera turun tangan.
"Kami minta Bupati Berau dan Kepala DPMK Berau segera memeriksa dan mengaudit Kampung Campur Sari. Periksa APB Kamp, periksa dokumen tanda tangan Bupati yang dimaksud, dan periksa mekanisme Musrenbang Kamp-nya. Jangan sampai ada oknum kampung yang menggunakan nama Bupati untuk memaksakan pembangunan yang bukan aspirasi warga. Ini bisa masuk ranah penyalahgunaan wewenang," desaknya.
Hingga berita ini diterbitkan, BPK (Badan Permusyawaratan Kampung) Kampung Campur Sari dan Kepala Kampung Campur Sari belum memberikan tanggapan resmi terkait kisruh pembangunan di RT 05 tersebut.
Pertanyaan besar untuk BPK Campur Sari :
1. Apakah BPK menyetujui pembangunan di RT 05 tersebut ?.
2. Apakah pembangunan itu hasil Musyawarah Kampung (Musy Kamp) atau keputusan sepihak Pemerintah Kampung ?.
3. Apakah BPK mengetahui adanya tanda tangan Bupati yang diperlihatkan Sekdes untuk memuluskan proyek tersebut ?.
Jika terbukti ada pencatutan nama Bupati dan pembangunan tidak sesuai RPJM Kampung, maka patut diduga ada pelanggaran UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan bisa berujung pada pemeriksaan Inspektorat hingga Aparat Penegak Hukum.
Reporter : Hamsah & Linta
đ° Baca Juga Berita Terkait
AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua
Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan
ABAH RUYANI SIAP PERANG BERSAMA SELURUH KESULTANAN BANTEN, ULAMA BANTEN, JAWARA BANTEN, AKTIVIS MAHASISWA, & WARGA MASYARAKAT BANTEN : BADAK JAWA ADALAH AMANAT WARISAN DARI LELUHUR, WASPADAI NIAT TERSELUBUNG EKSPLOITASI PEMERINTAH UNTUK PEMINDAHAN BADAK
Pengacara Internasional & Dewan Pembina Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id Erles Rareral, S.H., M.H., Siap Mendampingi Korban Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang, Hukum Harus Berjalan Segera Penjarakan Pelaku Kejahatan Pemerkosaan
đŦ 0 Komentar Pembaca
Tinggalkan Balasan
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!