BREAKING
NEWS
ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT 🔴 AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua 🔴 Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia 🔴 Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan 🔴 Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini 🔴 ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT 🔴 AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua 🔴 Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia 🔴 Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan 🔴 Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini 🔴 ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT 🔴 AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua 🔴 Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia 🔴 Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan 🔴 Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini 🔴
DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI •
📡 BMKG LIVE • Jakarta Pusat: Cerah Berawan 27°C (RH: 88%, Angin: 2.2 km/j)   ••   🌤️ Surabaya: Cerah Berawan 33°C   ••   🌧️ Bandung: Hujan Ringan 24°C   ••   ⛅ Medan: Berawan 31°C   ••   ☀️ Makassar: Cerah 30°C   ••   ⛈️ Palembang: Hujan Petir 27°C     |     📡 BMKG LIVE • Jakarta Pusat: Cerah Berawan 27°C (RH: 88%, Angin: 2.2 km/j)   ••   🌤️ Surabaya: Cerah Berawan 33°C   ••   🌧️ Bandung: Hujan Ringan 24°C   ••   ⛅ Medan: Berawan 31°C   ••   ☀️ Makassar: Cerah 30°C   ••   ⛈️ Palembang: Hujan Petir 27°C     |    
KUMPULAN ARSIP LIPUTAN

# PEMERINTAHAN

Menampilkan total populasi 47 laporan berita terverifikasi

AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Pandeglang Banten - Audiensi antara BPPKB dan Aktivis Masyarakat Peduli Ujung Kulon dengan pihak Yayasan Badak Indonesia (YABI) berlangsung pada Kamis, 19 November 2026. Audiensi ini menjadi forum terbuka untuk menyampaikan pandangan masyarakat terhadap wacana pemindahan Badak Jawa ke luar Ujung Kulon. Pada Hari Kamis 19 November 2026. Koordinator Audiensi : *Ahmad Fauzi Aceng, Arnan, dan Boyaudin.* *Boyaudin: Kami Datang Karena Peduli, Bukan Melawan* Dalam pembukaannya, Boyaudin menyampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Aktivis Peduli Ujung Kulon. > "Kami datang bukan untuk melawan pemerintah ataupun yayasan swasta yang bergerak di bidang konservasi. Kami datang karena kami peduli. Karena Badak Jawa ini bukan sekadar satwa. Ini identitas Banten. Ini warisan Ujung Kulon yang sudah kami jaga selama puluhan tahun," ujar Boyaudin. *Jejak Sejarah : Wacana Habitat Kedua Bukan Barang Baru* Boyaudin memaparkan, wacana pemindahan Badak Jawa ke luar Ujung Kulon bukanlah ide yang muncul tiba-tiba. Jika menelusuri jejak Yayasan Badak Indonesia (YABI), terlihat jelas bahwa upaya mencari rumah kedua bagi satwa langka ini adalah agenda yang sudah dirancang sejak lama. Gagasan ini bukan barang baru. Pada 2009, YABI menyusun proposal Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) sebagai langkah awal menuju habitat kedua. Setahun berselang, laporan YABI mencatat agenda resmi di Kementerian Kehutanan mengenai penentuan lokasi tersebut. Pada 2018, Ketua YABI saat itu, Widodo Ramono, menyatakan kepada BBC bahwa seluruh populasi badak tidak bisa hanya bertumpu di Ujung Kulon. Kala itu, lokasi yang sempat dibidik adalah Cikepuh, Halimun Salak, dan Gunung Honje. Namun, ada fakta yang jauh lebih mendasar. Sejatinya, usulan habitat baru dan translokasi ini telah diinisiasi sejak 1989. Acuan konservasinya tertuang dalam Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Badak Jawa melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2007. Dalam regulasi yang berlaku pada 2007 hingga 2017 itu, tercantum tiga mandat aksi strategis : meningkatkan populasi sebesar 20 persen, membangun habitat kedua, dan mendirikan suaka Badak Jawa. Artinya, membangun habitat kedua bukanlah wacana liar. Itu adalah perintah regulasi yang sudah berumur lebih dari satu dekade. Hingga 2017, dua dari tiga mandat tersebut telah dijalankan, yakni upaya peningkatan populasi dan pembangunan suaka badak. Sebaliknya, mandat membangun habitat kedua justru jalan di tempat tanpa titik terang. *Pertanyaan Kritis : Mengapa Tiba-Tiba Alas Purwo?* Bagian paling krusial dari catatan sejarah ini adalah pergeseran pilihan lokasi. Laporan Mongabay pada 2017 mencatat bahwa WWF telah melakukan kajian parsial di Pulau Jawa. Hasilnya, ada lima kawasan yang dinilai memenuhi kriteria ekologis: Taman Nasional Halimun Salak, Cagar Alam Rawa Danau, Suaka Margasatwa Cikepuh, Cagar Alam Cikeusih, dan Cagar Alam Sancang. Dari daftar tersebut, Suaka Margasatwa Cikepuh dipilih sebagai kandidat terkuat karena kemiripan karakteristiknya dengan Ujung Kulon. Rencana bloking zonasi pengelolaan kawasan pun sudah disusun matang, dengan mengalokasikan Zona 1 seluas 4.000 hektare sebagai calon rumah kedua badak. Sayangnya, Cikepuh tersandung persoalan tata ruang yang pelik. Kawasan tersebut tumpang tindih dengan area latihan tempur Kostrad sekaligus masuk dalam skema pengembangan Geopark Ciletuh. Alhasil, bertahun-tahun berlalu, Cikepuh tak kunjung terwujud sebagai suaka baru. > "Jika Cikepuh sudah melalui kajian ilmiah dan direkomendasikan secara resmi, mengapa yang kini digaungkan ke panggung global justru Alas Purwo, sebuah wilayah di ujung timur Pulau Jawa yang sama sekali tidak masuk dalam peta rekomendasi kajian historis WWF maupun YABI ..... ?" tanya Boyaudin. *YABI dan WWF Adalah Mitra Strategis Pemerintah* Dalam audiensi ini, Boyaudin menyampaikan, YABI dan WWF Indonesia adalah mitra strategis pemerintah. Walaupun sekarang yang didengar kontrak PKS untuk WWF sudah dihentikan oleh Kementerian Kehutanan, tapi dulu kedua lembaga ini pernah menyusun proposal tersebut dan mengusulkan harus ada tempat kedua bagi populasi Badak Jawa. Namun skema lama ini tiba-tiba terguncang Pada Tanggal 12 November 2026. Dalam forum internasional COP31, Hashim Djojohadikusumo justru menyampaikan gagasan pemindahan badak ke Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur dengan alasan ancaman tsunami serta tawaran investasi melalui skema TFFF. > "Sebagai pejabat tinggi negara, sangat tidak mungkin bagi Hashim untuk membuat pernyataan sebesar itu di forum internasional tanpa memiliki data atau dasar rujukan di bawahnya. Dari mana data itu berasal? Dugaan kami, Hashim mendapatkan informasi tersebut dari YABI atau dari WWF Indonesia yang sejak dulu ingin menggas soal ini?" ujar Boyaudin. > "Jika TNUK sebagai otoritas lapangan menegaskan badak aman dan Kementerian Kehutanan menyatakan Alas Purwo belum terverifikasi, lantas mengapa Hashim justru tampil di forum internasional dengan narasi yang sama dengan skema dulu yang pernah digagas dua lembaga swasta ini ..... ?" lanjutnya. *Klarifikasi YABI : Tidak Ada Rencana Pindahkan Badak ke Alas Purwo* Pihak YABI menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas berbagai perhatian, masukan, saran, serta kepedulian masyarakat terhadap masa depan Badak Jawa di Indonesia. YABI memandang bahwa keterlibatan masyarakat, akademisi, pemerhati lingkungan, organisasi konservasi, serta seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan upaya konservasi Badak Jawa. > "Kami perlu sampaikan bahwa YABI tidak memiliki konsep, proposal, maupun rencana program untuk memindahkan Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo. YABI merupakan mitra kerja Pemerintah Indonesia dalam mendukung upaya konservasi Badak Jawa dan Badak Sumatera di Indonesia, khususnya melalui kerja sama dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia," ujar pihak YABI. YABI menegaskan, bersama Balai TNUK, penyusunan program dan kegiatan dilakukan dan dibahas secara bersama, tidak berdiri sendiri dalam mendukung upaya pelestarian Badak Jawa oleh TNUK. Salah satu upaya penting ke depan adalah pengembangan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di TNUK. Kawasan ini masih berada di dalam TNUK yang dirancang oleh pemerintah untuk mendukung pelaksanaan program pengembangbiakan beberapa individu Badak Jawa secara terstruktur dan terkelola. *TUNTUTAN BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON:* *1. TOLAK KERAS RELOKASI BADAK JAWA KE ALAS PURWO, JAWA TIMUR* *2. LIBATKAN MASYARAKAT ADAT DAN WARGA UJUNG KULON DALAM SETIAP KEPUTUSAN TENTANG BADAK JAWA DAN MEMINTA KEPADA PIHAK YABI DAN TNUK SIAPA DALANG YANG MEMBERIKAN RUJUKAN KEPADA HASHIM DI FORUM INTERNASIONAL* *3. PERKUAT PERLINDUNGAN DI UJUNG KULON, BUKAN MEMINDAHKAN BADAKNYA - HENTIKAN PERBURUAN LIAR* *Ujung Kulon, Kamis 19 November 2026* Sumber : *Aliansi Aktivis Masyarakat Peduli Ujung Kulon Bersama BPPKB - Selatan / SUMUR* *Koordinator Audiensi : AHMAD FAUZI ACENG - ARNAN - BOYAUDIN* Reporter : Asep Kurniawan Kaperwil Redaksi Provinsi Banten

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  📅 20 November 2026 BACA ANALISIS »

Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Ujung Kulon Pandeglang Banten - Wacana pemerintah untuk pemindahan Badak Cula Satu dari habitatnya di Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, mendapatkan penolakan keras dari ketua DPAC Sukaresmi. BPPKB HDS, Tatang ( KOMBES ), putra daerah asli, dan warga masyarakat Ujung Kulon Banten. Penolakan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPAC BPPKB HDS Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi, *Tatang (KOMBES)*, putra daerah asli Pandeglang, Banten. Ia menyatakan sangat keberatan atas isu wacana pemerintah tersebut. Pada Hari Rabu 18 November 2026. Menurut Tatang (KOMBES), Badak bukan sekedar satwa. Badak adalah simbol marwah dan identitas tanah leluhur Pandeglang, Banten, yang sudah menyatu dengan Ujung Kulon sejak ratusan tahun. *Badak Adalah Marwah, Bukan Sekadar Satwa* Ketua DPAC BPPKB HDS Sidamukti, Tatang (KOMBES), menegaskan, bagi masyarakat Pandeglang, khususnya masyarakat selatan kulon, Badak Cula Satu adalah warisan Sang Maha Pencipta yang dititipkan untuk menjadi penghuni Taman Nasional Ujung Kulon. > "Badak Cula Satu adalah warisan Sang Maha Pencipta yang dititipkan untuk menjadi penghuni Taman Nasional Ujung Kulon," ujar Tatang (KOMBES) kepada awak media jurnalistik wartawan. Keberadaan Badak cula satu. di Ujung Kulon bukan hanya soal konservasi, tetapi juga soal harga diri, sejarah, dan identitas leluhur yang sudah hidup berdampingan dengan alam Ujung Kulon selama ratusan tahun. Memindahkan Badak dari tanah kelahirannya, menurut Tatang (KOMBES), sama saja dengan mencabut marwah dan memutus sejarah masyarakat Pandeglang dengan tanah leluhurnya. *Apapun Alasannya, Tolak Keras* Tatang (KOMBES) menegaskan sikapnya dengan tegas dan tidak bisa ditawar. > "Apapun alasannya, kami menolak keras. Badak tetap harus di Ujung Kulon," tegasnya. Ia menilai, tidak ada alasan yang cukup kuat untuk memindahkan Badak Cula Satu ke luar habitat aslinya. Justru yang harus dilakukan pemerintah adalah memperkuat perlindungan, penjagaan kawasan, dan pelestarian habitat Badak di Ujung Kulon. * Bukti Sejarah: Ujung Kulon Tetap Aman * Ketua DPAC BPPKB HDS Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi, Tatang (KOMBES), juga mengingatkan bukti sejarah yang tidak bisa dibantah. Tragedi tsunami tahun 1883 di era penjajahan hingga Indonesia merdeka, sampai tragedi tsunami Desember 2018, Badak Jawa masih aman dan terjaga di kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Ujung Kulon Banten. Fakta sejarah tersebut, menurutnya, membuktikan bahwa Ujung Kulon adalah rumah yang paling aman dan paling tepat bagi Badak Cula Satu. Melalui kesempatan ini, Tatang (KOMBES) mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu. Tokoh adat, tokoh agama, pemuda, ormas, mahasiswa, hingga masyarakat selatan kulon, diminta berdiri dalam satu barisan menolak keras wacana relokasi Badak BerCula Satu ke Alas Purwo. Dengan pernyataan sikap ini, Ketua DPAC BPPKB HDS Sidamukti, Tatang (KOMBES), berharap pemerintah segera membatalkan wacana relokasi Badak Cula Satu dan lebih fokus pada upaya pelestarian Badak di habitat aslinya, Taman Nasional Ujung Kulon Banten. > "Mending urus tuh para koruptor dan para mafia yang menghabiskan uang negara. Jangan ngurusin tanah leluhur kami. Dan saya mohon sekali lagi, tolong batalkan wacana tersebut wahai pemerintah," tutup Tatang (KOMBES) kepada para awak media jurnalistik wartawan. Reporter : Asep Kurniawan Kepala Perwakilan Wilayah Provinsi Banten Redaksi

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  📅 18 November 2026 BACA ANALISIS »

ABAH RUYANI SIAP PERANG BERSAMA SELURUH KESULTANAN BANTEN, ULAMA BANTEN, JAWARA BANTEN, AKTIVIS MAHASISWA, & WARGA MASYARAKAT BANTEN : BADAK JAWA ADALAH AMANAT WARISAN DARI LELUHUR, WASPADAI NIAT TERSELUBUNG EKSPLOITASI PEMERINTAH UNTUK PEMINDAHAN BADAK

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | UJUNG KULON PANDEGLANG, BANTEN — Penolakan terhadap rencana relokasi Badak Jawa ( Rhinoceros Sondaicus ) dari Ujung Kulon Banten ke Alas Purwo Jawa Timur semakin menguat. Bagi warga masyarakat Banten, persoalan ini bukan sekadar pemindahan satwa, tetapi menyangkut amanat leluhur, identitas, dan kehormatan daerah Provinsi Banten. Salah satu suara keras datang dari Abah Ruyani, sosok yang disebut telah menjaga kawasan Ujung Kulon selama 18 tahun. Dalam video yang beredar, ia menyampaikan pernyataan tegas : “Silakan dibawa, kami siap perang melawan pemerintah ..... !!!!! ”. Pernyataan tersebut menggambarkan kuatnya penolakan masyarakat terhadap rencana pemindahan satwa kebanggaan Banten. Perlawanan yang dimaksud harus ditempuh melalui konsolidasi masyarakat, aksi damai, advokasi, dan jalur konstitusional. KESULTANAN BANTEN : BADAK JAWA ADALAH IDENTITAS DAN AMANAT DARI PARA LELUHUR BANTEN Kesultanan Banten melalui surat Nomor 021/Pres-TN/KB/XI/2026 yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberatan apabila sebagian populasi Badak Jawa dipindahkan keluar dari Banten menuju Alas Purwo. Bagi Kesultanan Banten, Badak Jawa bukan sekadar satwa langka. Badak bercula satu merupakan bagian dari harga diri, kehormatan, dan jati diri warga masyarakat Banten yang diwariskan sejak zaman Kesultanan. Keberadaannya di Ujung Kulon bukan hanya kebanggaan daerah, tetapi juga amanat leluhur yang harus dijaga. Memindahkannya keluar dari tanah Banten bukan sekadar memindahkan satwa, melainkan menyentuh kehormatan dan ikatan sejarah warga masyarakat Banten. PESAN ULAMA SESEPUH BANTEN : JAGA KENANG-KENANGAN WARISAN DARI PARA LELUHUR BANTEN Abuya Muhtadi Dimyathi, dalam video yang beredar, mengingatkan bahwa Badak Jawa merupakan kenang-kenangan leluhur dan menyampaikan adanya rahasia di balik satu culanya. Abuya berpesan agar badak tersebut benar-benar dijaga demi keselamatan bersama, khususnya warga masyarakat Pandeglang Banten. Pada Hari Rabu 18 November 2026. Pesan ini menjadi pengingat bahwa Ujung Kulon dan Badak Jawa memiliki nilai sejarah serta ikatan batin yang tidak boleh diabaikan. SIKAP PEMERINTAH DAERAH : GUBERNUR, WAGUB, DAN WAKIL BUPATI MENOLAK Penolakan juga disampaikan oleh pimpinan daerah Banten dan Pandeglang. Gubernur Banten Andra Soni meminta agar Badak Jawa tidak dipindahkan dari habitat aslinya di Ujung Kulon Banten. Ia mengingatkan peristiwa kematian Badak Mustofa setelah menjalani translokasi dari Ujung Kulon Banten ke Alas Purwo. Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusumah menyatakan keberatan. Ia menyebut Badak Jawa sebagai aset sekaligus identitas Banten dan berencana meminta penjelasan langsung kepada pihak TNUK. Sementara itu, Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi secara tegas menyatakan menolak wacana relokasi dan meminta pemerintah pusat mengkaji ulang rencana pemindahan tersebut karena Badak Jawa merupakan ikon Kabupaten Pandeglang. Kini masyarakat menunggu tindak lanjut nyata dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, bukan sekadar pernyataan keberatan. JANGAN MAU DIBODOHI DENGAN ALASAN KESELAMATAN BADAK DI UJUNG KULON BANTEN ! Alasan ancaman bencana alam harus dibuktikan melalui kajian ilmiah yang terbuka dan independen. Pemerintah wajib menjelaskan mengapa relokasi dipilih, sementara perlindungan habitat asli dan mitigasi bencana di Ujung Kulon masih dapat diperkuat. Masyarakat juga meminta kepastian bahwa tidak ada kepentingan tersembunyi, termasuk eksploitasi sumber daya alam, yang mengorbankan kelestarian hutan Ujung Kulon Banten. AKTIVIS MAHASISWA DAN WARGA MASYARAKAT BANTEN MINTA KAJIAN INDEPENDEN MENGENAI BADAK JAWA UJUNG KULON BANTEN Penolakan juga datang dari kalangan mahasiswa dan alumni Untirta. Sekitar 70.000 alumni disebut menyatakan kesiapan untuk menandatangani surat resmi penolakan relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo. Mereka juga mendorong pembentukan tim kajian independen serta penguatan sistem peringatan dini bencana sebagai alternatif perlindungan Badak Jawa tanpa harus memindahkannya dari habitat asli Ujung Kulon. Masyarakat juga menyoroti informasi kemunculan anak badak bersama induknya, Desy, yang disebut sebagai anak kelima. Apabila informasi ini terkonfirmasi, hal tersebut menjadi alasan tambahan untuk memperkuat perlindungan habitat asli Badak Jawa. BATALKAN ATAU PERLAWANAN TOTAL RAKYAT BANTEN! MEDIA AKTIVIS PERS – INDONESIA.CO.ID mendesak pemerintah membuka kajian relokasi dan melibatkan masyarakat, Kesultanan Banten, ulama, akademisi, mahasiswa, serta pemerintah daerah. Badak Jawa bukan sekadar satwa, melainkan bagian dari sejarah, harga diri, kehormatan, dan amanat leluhur Banten. Jika relokasi tetap dipaksakan tanpa keterbukaan, rakyat Banten siap melakukan PERLAWANAN TOTAL melalui aksi damai dan jalur konstitusional. BATALKAN RELOKASI BADAK JAWA ! JAGA UJUNG KULON BANTEN ! JANGAN CABUT AMANAT LELUHUR BANTEN ! Reporter : Adi Prasetyo Kadiv : Intelijen, Investigasi & Monitoring Redaksi

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  📅 18 November 2026 BACA ANALISIS »

Pengacara Internasional & Dewan Pembina Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id Erles Rareral, S.H., M.H., Siap Mendampingi Korban Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang, Hukum Harus Berjalan Segera Penjarakan Pelaku Kejahatan Pemerkosaan

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Jakarta - Pengacara Internasional & Dewan Pembina Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id Erles Rareral,S.H.,M.H., menyatakan kesiapannya dengan teggas untuk mendampingi korban dalam perkara dugaan tindak pidana pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang berinisial YL. Penegasan ini disampaikan di Jakarta, Pada Hari Sabtu ( 14 November 2026 ), setelah laporan polisi resmi diterima oleh Polda NTT Pada Hari Kamis ( 12 November 2026 ) dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT . Seorang Pengacara Internasional & Dewan Pembina Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia Erles Rareral kelahiran Ende, Flores, NTT yang dikenal aktif membantu korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual di seluruh Indonesia, menegaskan bahwa korban kejahatan semacam ini tidak boleh berjuang sendirian. “Korban kekerasan seksual tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian. Saya siap mendampingi korban sampai proses hukum berjalan sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS),” tegasnya Erles Rareral. Erles juga menegaskan bahwa perkara ini bersifat pidana khusus dan tidak dapat diselesaikan secara damai di luar proses peradilan. Pendampingan hukum, katanya, menjadi kunci agar korban berani bersuara dan proses hukum tidak berhenti di tengah jalan. Ia menjamin tidak akan ada intervensi dari pihak manapun dalam penanganan perkara ini. Laporan dugaan pemerkosaan tersebut sebelumnya diterima Polda NTT pada Kamis, 12 November 2026. Peristiwa diduga terjadi pada Rabu malam, 11 November 2026, di kompleks rumah jabatan Bupati Kupang, Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pihak kepolisian saat ini masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap fakta secara objektif dan transparan. Reporter : Redaksi

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  📅 16 November 2026 BACA ANALISIS »

KETUA PK KNPI CIGEULIS SAEFUL RAHMAN MENOLAK KERAS WACANA TRANSLOKASI BADAK JAWA UJUNG KULON KE ALAS PURWO DENGAN ALASAN TSUNAMI AKTIFNYA GUNUNG KRAKATAU

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Ujung Kulon Pandeglang Banten - Wacana translokasi Badak Jawa (Badak Ujung Kulon) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Alas Purwo, Jawa Timur dengan alasan ancaman tsunami akibat aktifnya Gunung Anak Krakatau, mendapat penolakan keras dari pemuda di tanah asalnya. Ketua PK KNPI Cigeulis, Saeful Rahman, menyatakan sikap tegas menolak wacana tersebut. Menurutnya, alasan tsunami akibat Krakatau adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar secara historis dan ekologis. "Kami menolak keras. Jangan jadikan aktifnya Krakatau dan isu tsunami sebagai alasan untuk memindahkan Badak Ujung Kulon ke Jawa Timur. Itu alasan yang tidak masuk akal!" tegas Saeful Rahman, Senin (16/06/2026). Saeful menjelaskan, Badak Jawa telah hidup dan bertahan di Ujung Kulon selama ribuan tahun. Bahkan saat letusan dahsyat Gunung Krakatau tahun 1883 yang menimbulkan tsunami besar, populasi Badak Jawa tetap bertahan dan justru menjadikan Ujung Kulon sebagai rumah terakhirnya di dunia. "Badak Ujung Kulon sudah membuktikan ketangguhannya. Mereka selamat dari letusan Krakatau 1883, mereka selamat dari berbagai gempa besar. Mereka lebih paham Ujung Kulon daripada para pejabat yang duduk di Jakarta. Jadi jangan ajari kami soal Krakatau dan Tsunami," ujarnya. Pada Hari Senin 16 November 2026. Ia juga menilai, jika pemerintah pusat memang khawatir akan ancaman bencana, seharusnya yang diperkuat adalah sistem mitigasi bencana dan pengelolaan habitat di TNUK, bukan malah memindahkan satwanya. "Kalau logikanya karena rawan tsunami terus Badaknya dipindahkan, lalu besok kalau Alas Purwo rawan kekeringan mau dipindahkan lagi kemana? Ini bukan soal penyelamatan, ini soal mau menghilangkan identitas Banten!" tambah Saeful. Bagi masyarakat Banten, khususnya Pandeglang Selatan, Badak Ujung Kulon bukan sekadar hewan langka yang dilindungi. Badak adalah Ikon, Marwah, dan Identitas Tanah Jawara yang telah diakui UNESCO sebagai World Heritage Site. "Badak Ujung Kulon itu harga diri kami. Satu-satunya di dunia hanya ada di Banten. Kalau sampai dipindahkan ke Jawa Timur, apa lagi yang tersisa buat kami? Kami dianggap tidak mampu menjaga warisan kami sendiri," kata Saeful. Untuk itu, Saeful Rahman menyerukan *Aksi Solidaritas dan Aksi Damai* di depan Gedung Istana Merdeka Jakarta. Ia mengajak seluruh elemen pemuda, mahasiswa, OKP, dan masyarakat Banten se-Indonesia untuk bersatu menolak wacana tersebut. "Kami akan suarakan perlawanan dari Cigeulis untuk Jakarta. Kami akan kepung Istana dengan cara damai dan bermartabat. Tujuannya satu: Selamatkan Badak Ujung Kulon, Jaga Marwah Banten!" Hingga saat ini, Forum Pemuda Pandeglang Selatan dan PK KNPI Cigeulis terus melakukan konsolidasi untuk menentukan hari pelaksanaan aksi damai tersebut. Tolak Translokasi Selamatkan Badak, Ujung Kulon BANTEN KNPI Cigeulis. Reporter : Asep Kurniawan Redaksi Kaperwil Provinsi Banten

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  📅 16 November 2026 BACA ANALISIS »

Donasi Di Buka ... !!! Jalan Seluas 2.500. Meter Di Wilayah Kampung Lasem, Desa Sobang Pandeglang Banten Belum Juga Tuntas Di Perbaikin, Apakah Kami Warga Masyarakat Miskin Pak, Jadi Tidak Pantas Mendapatkan Jalan Yang Bagus Dari Pihak Pemerintah Setempat

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | ‎SOBANG PANDEGLANG, BANTEN — Kondisi infrastruktur jalan yang sangat hancur di wilayah Kampung Lasem, RT 02 / RW 06, Desa Sobang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, menuai keprihatinan mendalam. Warga masyarakat setempat terpaksa membangun dan memperbaiki akses jalan secara swadaya karena kondisi jalan yang selama ini mereka harapkan belum tertangani sebagaimana mestinya. ‎‎Dengan keterbatasan ekonomi, masyarakat bergotong royong mengumpulkan dana untuk membeli material pembangunan jalan. Dari hasil patungan, warga berhasil menghimpun sekitar Rp. 25 juta rupiah yang digunakan untuk membeli kurang lebih bahan untuk membangun jalan, antaranya 400 sak semen dan dua truck batu split. Sementara kebutuhan pasir diupayakan dari sungai. Pada Hari Senin 16 November 2026. ‎‎Namun, pembangunan jalan dengan panjang sekitar 2.500 meter tersebut belum sepenuhnya selesai. Sebagian ruas masih menunggu proses pengecoran. ‎‎Ironisnya, kontribusi warga berasal dari uang yang disisihkan sesuai kemampuan masing-masing, bahkan ada yang hanya menyumbang Rp. 2.000 hingga Rp. 5.000. Uang tersebut dikumpulkan dari hasil bertani, menyawah, bekerja harian, hingga berbagai pekerjaan lainnya. ‎‎Kondisi jalan yang berlumpur juga berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Salah satu pengalaman yang disampaikan warga, seseorang yang sedang sakit pernah harus diusung menggunakan tandu darurat berbahan kain dan bambu untuk melewati jalan yang sulit dilalui kendaraan. ‎‎Warga Pertanyakan Perhatian Pemerintah, Kemanakah Para Aparat Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Provinsi Setempat Tentang Hal Ini ..... ?????. Tokoh masyarakat bernama ‎‎Sarmani ( 31 Tahun ), warga sekaligus ketua panitia gotong royong pembangunan infrastruktur perbaikan jalan, mengatakan kondisi akses jalan tersebut belum mengalami pembangunan seperti yang diharapkan oleh para warga masyarakat selama dirinya tinggal di wilayah itu. ‎‎Menurutnya, masyarakat tidak memahami secara terperinci bagaimana pembagian anggaran pembangunan desa dilakukan. Namun, warga berharap kebutuhan infrastruktur dasar seperti jalan dapat menjadi prioritas pemerintah. ‎‎Setiap tahun ada Dana Desa, tetapi masyarakat kecil tidak mengerti bagaimana anggaran dibagi. Yang kami tahu, jalan belum seperti yang diharapkan. Akhirnya kami patungan sendiri, bahkan ada yang menyumbang Rp. 2.000 sampai Rp. 5.000,” ungkap Sarmani. ‎Kekecewaan serupa disampaikan seorang warga berusia sekitar 60 tahun. Meski hidup dalam keterbatasan ekonomi, ia tetap berusaha menyumbangkan uang untuk pembangunan jalan. ‎‎Kami orang miskin, Pak. Apakah kami tidak pantas punya jalan bagus?” tuturnya. ‎‎Pernyataan tersebut menjadi gambaran harapan masyarakat agar pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi juga menjangkau kampung-kampung yang membutuhkan akses jalan yang sangat layak. ‎‎Herry Setiawan : Jabatan Ada Batasnya, Tanggung Jawab Tidak Berakhir Sampai Disitu Saja, Semuanya Akan Di Pertanggung Jawabkan Di Dunia Bahkan Sampai Akhirat. ‎‎Kondisi tersebut turut mendapat perhatian Herry Setiawan, Ketua Umum Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia & Pimpinan Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id ‎‎Ia menyampaikan keprihatinan sekaligus mendesak Pemerintah Desa Sobang, Pemerintah Kecamatan Sobang, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, hingga Pemerintah Provinsi Banten agar segera melakukan peninjauan langsung ke Kampung Lasem. ‎Menurut Herry Setiawan, pemerintah perlu memberikan penjelasan mengenai apakah pembangunan jalan tersebut telah masuk dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran, serta langkah konkret yang akan dilakukan untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur jalan tersebut. ‎‎Jabatan ada batasnya, tanggung jawab sampai akhirat. Kalau pejabat tidak mau dikritik dan tidak siap menerima kritik terhadap kinerjanya demi kepentingan masyarakat miskin, lebih baik mundur dari jabatan, tegas" Herry Setiawan. ‎‎Ia juga mengingatkan bahwa amanat konstitusi, khususnya Pasal 34 UUD 1945, harus diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata untuk memperhatikan masyarakat yang membutuhkan. ‎Pasal 34 UUD 1945 bukan pajangan konstitusi. Warga masyarakat miskin di Kampung Lasem harus patungan Rp. 2.000 sampai Rp. 5.000 per orang demi memperbaiki jalan yang layak. Sementara pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jauh lebih besar,” ujarnya. ‎‎Herry Setiawan meminta agar pemerintah tidak menunggu keluhan masyarakat semakin meluas sebelum mengambil tindakan. ‎Jangan tunggu rakyat mengadu, jangan tunggu media memberitakan, apalagi menunggu keselamatan warga terancam baru bergerak. Jabatan ada masa berakhirnya, tetapi pertanggungjawaban tidak berhenti ketika kursi kekuasaan ditinggalkan. Ada amanat rakyat dan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT,” tambahnya. ‎‎Donasi Kemanusiaan Dibuka untuk Melanjutkan Pembangunan Jalan ‎‎Di tengah keterbatasan anggaran dan kemampuan warga, Media Aktivis Pers-Indonesia.Co.Id membuka donasi kemanusiaan untuk membantu masyarakat Kampung Lasem melanjutkan pembangunan jalan secara swadaya.‎ ‎Donasi tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan material dan kelanjutan pekerjaan pembangunan jalan yang belum selesai. ‎‎Berikut informasi rekening donasi yang disampaikan oleh para panitia : ‎‎REKENING DONASI ‎· ‎Bank : SeaBank · ‎Atas Nama: Sarmani · ‎Nomor Rekening : 9015 2994 8445 ‎‎Kontak Person : ‎· ‎Sarmani – Panitia Gotong Royong : 0838-3640-3724 · ‎Herry Setiawan, S.H., C.BJ., C.EJ. – Pimpinan Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id : 0858-1921-0009 · ‎Adi Prasetyo – Kepala Divisi Intelijen, Investigasi & Monitoring Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id : 087776912158 ‎‎Pihak penyelenggara menyatakan penerimaan dan penggunaan dana donasi akan dicatat serta dilaporkan secara terbuka. Donasi tersebut merupakan bentuk solidaritas kemanusiaan dan bukan dimaksudkan untuk menggantikan tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan infrastruktur publik. ‎Pemerintah Diminta Berikan Kepastian ‎‎Persoalan jalan Kampung Lasem RT : 02 / RW : 06 Desa : Sobang Kecamatan : Sobang Kabupaten : Pandeglang Provinsi : Banten kini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Warga telah menunjukkan semangat gotong royong dengan kemampuan yang sangat terbatas. Namun, pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat semestinya mendapatkan perhatian melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, maupun pemerintah Provinsi. ‎‎Gubernur Banten, Bupati Pandeglang, Camat Sobang, serta Kepala Desa Sobang diharapkan segera turun ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya sekaligus memberikan kepastian mengenai penanganan jalan tersebut. ‎‎Sejumlah hal perlu mendapat penjelasan, mulai dari status jalan, kondisi kerusakan, kemungkinan masuknya pembangunan dalam program pemerintah, hingga rencana penyelesaian ruas jalan yang belum dicor. ‎Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Desa Sobang maupun pemerintah daerah terkait kondisi jalan dan rencana penanganannya. ‎‎Masyarakat Kampung Lasem tidak sedang meminta kemewahan. Mereka hanya mengharapkan akses jalan yang layak untuk menunjang aktivitas sehari-hari, pendidikan, perekonomian, serta kebutuhan pelayanan kesehatan. ‎Sebab, pembangunan seharusnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga di pelosok desa yang selama ini masih berjuang melewati jalan berlumpur. ‎ ‎ Reporter : Adi Prasetyo Kadiv : Intelijen, Investigasi & Monitoring Redaksi

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  📅 16 November 2026 BACA ANALISIS »

KALAU BUKTI SUDAH DI DEPAN MATA, MENGAPA PENGAWASAN MASIH SEOLAH BUTA ..... ?????, DATA SPA MASSAGE TERINDIKASI KUAT ADANYA PROSTITUSI BERBAYAR DIKECUALIKAN, TUGAS KADIS DISPORABUDPAR DIPERTANYAKAN KENAPA HANYA MENUTUP MATA & TIDAK BISA BERTINDAK TEGAS

Aktivis Pers Indonesia.Co.Id | KABUPATEN TANGERANG — Media Aktivis Pers mempertanyakan keseriusan Disporabudpar Kabupaten Tangerang dalam mengawasi usaha SPA / Massage Bar, Lounge di kawasan wilayah Gading Serpong, Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Penelusuran redaksi menemukan materi digital yang mengindikasikan dugaan penawaran layanan seksual berbayar, mulai dari daftar paket, SOP, Tarif, Fasilitas hingga ulasan pengguna semuanya lengkap. PPID MENOLAK INFORMASI, PENGAWASAN JANGAN IKUT TERSEMBUNYI !. Pada Tanggal 02 Oktober 2025, PPID Disporabudpar menolak permohonan informasi perizinan SPA/Pijat/Refleksi dengan merujuk SK Diskominfo Nomor 048/Kep.70-DISKOMINFO/2022 dan Pasal 17 UU KIP. Pengecualian informasi bukan alasan bagi pengawasan daerah untuk ikut berhenti. PAKET, SOP, TARIF HINGGA PENILAIAN PENGGUNA TERUNGKAP Dokumentasi digital memuat istilah Topless Massage, Sensual Full Treatment, Double Crot, dan Triple Crot, serta kategori paket B-Massage, B-Express, B-Relax, dan B-Twin. Materi tersebut mencantumkan durasi 30–120 menit dengan tarif Rp. 120.000 hingga lebih dari Rp. 600.000. Fasilitasnya meliputi ruang standar dan deluxe, shower, lounge, mini bar, Wi-Fi, serta fasilitas pendukung lainnya. Terdapat pula SOP berkode MMC, MK, PM, HJ, BJ, FJ, ML, dan GFE. Penilaian pengguna mencakup wajah 8–10, tubuh 8–10, massage 8,5–10, SOP 8–9, BJ 7–10, serta FJ dan GFE hingga 9,5–10. Fasilitas ruangan mendapat penilaian hingga 9. Ulasan juga memuat pengalaman kunjungan, penilaian terapis, dan kualitas layanan. Redaksi mengantongi lebih dari 10 jenis dokumentasi terkait paket, SOP, tarif, fasilitas, dan ulasan tersebut. Seluruh materi merupakan bahan investigasi yang perlu diverifikasi, bukan bukti bahwa semua layanan telah dilaksanakan. TDUP 2017 TERUNGKAP, PENGAWASAN KE MANA ?. Redaksi memperoleh salinan TDUP tahun 2017 yang diterbitkan DPMPTSP Kabupaten Tangerang. Dokumen mencatat pendaftaran 4 Mei 2017 dan penerbitan 25 Juli 2017, dengan fasilitas 20 ruang terapi, 12 kursi, dan 3 meja. Bagaimana perkembangan perizinan dan pengawasannya hingga sekarang ?. Jangan sampai arsipnya lengkap, tetapi jejak pengawasannya justru gelap !. SPA ATAU PUSAT HIBURAN SERBA ADA ?. Redaksi juga menemukan materi promosi dan dokumentasi aktivitas massage, karaoke, bar, lounge hingga DJ Night Club. Apakah seluruh kegiatan tersebut sesuai dengan perizinan dan klasifikasi usaha? Jangan sampai papan namanya SPA, tetapi aktivitas yang dipromosikan menyerupai pusat hiburan malam. KADIS SUDAH MELIHAT, DOKUMENTASI DIMINTA, HASILNYA MANA ? . Pada Tanggal 21 Oktober 2026, komunikasi WhatsApp antara rekan redaksi dan Ketua FORUM WARTAWAN DAN LSM H.Hamdani, S.H., rekan Media Aktivis Pers yang memfasilitasi komunikasi dengan Kadis karena merupakan teman lamanya, menunjukkan komitmen untuk melanjutkan persoalan tersebut. Ketua Hamdani menjawab, “lanjut” dan “bsok kita ksna”. Sekitar Tanggal 22 Oktober 2026, Media Aktivis Pers bertemu langsung dengan Kepala Disporabudpar yang baru. Redaksi memperlihatkan surat, daftar paket, foto, dan video dokumentasi investigasi. Melalui Pak Asep, Pihak Redaksi Media Aktivis Pers Indonesia kemudian menerima informasi bahwa Kadis meminta foto dan video tersebut dikirimkan kembali untuk dibahas dalam rapat internal sore itu. Dokumentasi pun dikirimkan. Pada Hari Selasa 10 November 2026. Namun, hingga awal November 2026, redaksi belum memperoleh kepastian hasil pembahasan maupun pemeriksaan lapangan. Sudah bertemu, dokumentasi sudah diperlihatkan, bahkan diminta kembali. Lalu, hasilnya mana? Jangan sampai rapat berjalan, pemeriksaan lapangan justru tertinggal!. PENGAWASAN RUTIN, BENARKAH BERJALAN ? Media Aktivis Pers Indonesia meminta penjelasan mengenai mekanisme pengawasan, pemeriksaan lapangan, dan tindak lanjut pelanggaran. Transparansi serta integritas petugas juga harus dijaga. Jangan sampai aktivitas usahanya rutin berjalan, sementara hasil pengawasan tidak jelas. JANGAN MENUNGGU VIRAL BARU BERGERAK! Media Aktivis Pers Indonesia mendesak instansi terkait segera melakukan verifikasi dan pemeriksaan sesuai kewenangan serta meminta APH menelusuri apabila ditemukan indikasi tindak pidana. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab. Identitas pribadi tidak dipublikasikan; seluruh dokumentasi tetap memerlukan verifikasi. JANGAN SAMPAI INFORMASINYA DIKECUALIKAN, PENGAWASANNYA PUN IKUT MENGHILANG, ADA APA SEBENARNYA ..... ?????. Reporter : Adi Prasetyo Kadiv : Intelijen, Investigasi, & Monitoring Redaksi

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  📅 11 November 2026 BACA ANALISIS »

RESES III SUTAMI PARTAI GERINDRA DAPIL II DI WILAYAH KAMPUNG DESA CAMPUR SARI KECAMATAN TALISAYAN : TAMPUNG ASPIRASI DARI SELURUH WARGA MASYARAKAT KAMPUNG DESA CAMPUR SARI KECAMATAN TALISAYAN, DARI JALAN RUSAK HINGGA HASIL DARI PARA PETANI & USAHA UMKM

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Talisayan Berau Kalimantan Timur - Anggota DPRD Kabupaten Berau dari Komisi II Partai Gerindra, Bapak Sutami, melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2026 di Kampung Desa Campur Sari ( SP1 Lama ) Transmigrasi, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Pada Hari Selasa 10 November 2026. Kegiatan reses ini dihadiri Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Kelompok Tani, Serta warga masyarakat yang antusias menyampaikan aspirasi, dan keluhan mereka secara langsung kepada wakil rakyatnya yang berada di DPRD Komisi II Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Dalam sambutannya, Sutami menegaskan bahwa reses bukan sekadar seremonial, melainkan kewajiban anggota DPRD untuk turun langsung mendengarkan suara rakyat di daerah pemilihan ( Dapil ). "Saya datang ke sini bukan untuk janji-janji manis. Saya datang untuk mendengar. Apa yang menjadi keluhan warga Campur Sari, itu yang akan saya perjuangkan di DPRD Komisi II dan saya kawal sampai ke pemerintah daerah & pemerintah provinsi,"_ tegas Sutami. SEJUMLAH ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN WARGA : 1. Infrastruktur Jalan dan Drainase Warga mengeluhkan kondisi jalan lingkungan dan jalan penghubung antar RT yang masih rusak, berlubang, dan becek saat hujan. Warga meminta perbaikan jalan dan pembangunan drainase agar tidak banjir. 2. Pertanian dan Harga Hasil Tani Sebagai kampung pertanian, warga Campur Sari meminta perhatian soal stabilitas harga hasil pertanian. Warga mengeluhkan harga yang sering dimainkan tengkulak, serta minimnya bantuan bibit, pupuk, dan alsintan. Sutami yang juga duduk di Komisi II yang membidangi pertanian, berjanji akan mendorong OPD terkait untuk lebih aktif turun ke lapangan memantau harga dan menyalurkan bantuan tepat sasaran. 3. Air Bersih dan Listrik Warga juga menyampaikan keluhan soal kebutuhan air bersih dan seringnya gangguan listrik yang mengganggu aktivitas pertanian dan usaha rumahan. 4. Pendidikan dan Kesehatan Warga meminta peningkatan fasilitas Posyandu, serta perhatian terhadap sarana pendidikan dan akses kesehatan bagi anak-anak di Campur Sari. 5. Bantuan untuk Kelompok Tani dan UMKM Kelompok tani dan pelaku UMKM meminta adanya pelatihan, modal usaha, dan bantuan peralatan agar ekonomi kampung bisa lebih mandiri. 6.Pembangunan Mesjid dan TPA Berupa kipas angin, AC dan tempat wudhu. Menanggapi seluruh aspirasi tersebut, Sutami mengatakan semua usulan akan dicatat, dihimpun, dan dimasukkan dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk dibahas dalam penyusunan APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran berikutnya. "Semua aspirasi ini saya tampung. Tidak ada yang saya buang. Yang menjadi kewenangan kabupaten akan saya perjuangkan di DPRD, yang kewenangan provinsi dan pusat akan saya teruskan. Yang penting warga jangan berhenti bersuara,"ujar Sutami. Kegiatan reses ditutup dengan dialog interaktif dan foto bersama. Warga Campur Sari berharap aspirasi yang sudah disampaikan tidak hanya berhenti di atas kertas, tapi benar-benar terealisasi. Reporter : Irwansyah & Hamsah Wakaperwil Provinsi Kalimantan Timur

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  📅 10 November 2026 BACA ANALISIS »