BREAKING
NEWS
ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT 🔴 AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua 🔴 Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia 🔴 Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan 🔴 Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini 🔴 ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT 🔴 AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua 🔴 Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia 🔴 Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan 🔴 Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini 🔴 ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT 🔴 AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua 🔴 Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia 🔴 Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan 🔴 Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini 🔴
DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI •
📡 BMKG LIVE • Jakarta Pusat: Cerah Berawan 27°C (RH: 88%, Angin: 2.2 km/j)   ••   🌤️ Surabaya: Cerah Berawan 33°C   ••   🌧️ Bandung: Hujan Ringan 24°C   ••   ⛅ Medan: Berawan 31°C   ••   ☀️ Makassar: Cerah 30°C   ••   ⛈️ Palembang: Hujan Petir 27°C     |     📡 BMKG LIVE • Jakarta Pusat: Cerah Berawan 27°C (RH: 88%, Angin: 2.2 km/j)   ••   🌤️ Surabaya: Cerah Berawan 33°C   ••   🌧️ Bandung: Hujan Ringan 24°C   ••   ⛅ Medan: Berawan 31°C   ••   ☀️ Makassar: Cerah 30°C   ••   ⛈️ Palembang: Hujan Petir 27°C     |    

KALAU BUKTI SUDAH DI DEPAN MATA, MENGAPA PENGAWASAN MASIH SEOLAH BUTA ..... ?????, DATA SPA MASSAGE TERINDIKASI KUAT ADANYA PROSTITUSI BERBAYAR DIKECUALIKAN, TUGAS KADIS DISPORABUDPAR DIPERTANYAKAN KENAPA HANYA MENUTUP MATA & TIDAK BISA BERTINDAK TEGAS

Laporan Jurnalis: Aktivis Pers Indonesia
Terbit: 11 Nov 2026, 01:05 WIB • Dibaca 958 kali
KALAU BUKTI SUDAH DI DEPAN MATA, MENGAPA PENGAWASAN MASIH SEOLAH BUTA ..... ?????, DATA SPA MASSAGE TERINDIKASI KUAT ADANYA PROSTITUSI BERBAYAR DIKECUALIKAN, TUGAS KADIS DISPORABUDPAR DIPERTANYAKAN KENAPA HANYA MENUTUP MATA & TIDAK BISA BERTINDAK TEGAS
Foto: Dok. AKTIVIS PERS - INDONESIA
Aktivis Pers Indonesia.Co.Id | KABUPATEN TANGERANG — Media Aktivis Pers mempertanyakan keseriusan Disporabudpar Kabupaten Tangerang dalam mengawasi usaha SPA / Massage Bar, Lounge di kawasan wilayah Gading Serpong, Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

Penelusuran redaksi menemukan materi digital yang mengindikasikan dugaan penawaran layanan seksual berbayar, mulai dari daftar paket, SOP, Tarif, Fasilitas hingga ulasan pengguna semuanya lengkap.

PPID MENOLAK INFORMASI, PENGAWASAN JANGAN IKUT TERSEMBUNYI !.

Pada Tanggal 02 Oktober 2025, PPID Disporabudpar menolak permohonan informasi perizinan SPA/Pijat/Refleksi dengan merujuk SK Diskominfo Nomor 048/Kep.70-DISKOMINFO/2022 dan Pasal 17 UU KIP.

Pengecualian informasi bukan alasan bagi pengawasan daerah untuk ikut berhenti.

PAKET, SOP, TARIF HINGGA PENILAIAN PENGGUNA TERUNGKAP

Dokumentasi digital memuat istilah Topless Massage, Sensual Full Treatment, Double Crot, dan Triple Crot, serta kategori paket B-Massage, B-Express, B-Relax, dan B-Twin.

Materi tersebut mencantumkan durasi 30–120 menit dengan tarif Rp. 120.000 hingga lebih dari Rp. 600.000. Fasilitasnya meliputi ruang standar dan deluxe, shower, lounge, mini bar, Wi-Fi, serta fasilitas pendukung lainnya.

Terdapat pula SOP berkode MMC, MK, PM, HJ, BJ, FJ, ML, dan GFE.

Penilaian pengguna mencakup wajah 8–10, tubuh 8–10, massage 8,5–10, SOP 8–9, BJ 7–10, serta FJ dan GFE hingga 9,5–10. Fasilitas ruangan mendapat penilaian hingga 9.

Ulasan juga memuat pengalaman kunjungan, penilaian terapis, dan kualitas layanan. Redaksi mengantongi lebih dari 10 jenis dokumentasi terkait paket, SOP, tarif, fasilitas, dan ulasan tersebut.

Seluruh materi merupakan bahan investigasi yang perlu diverifikasi, bukan bukti bahwa semua layanan telah dilaksanakan.

TDUP 2017 TERUNGKAP, PENGAWASAN KE MANA ?.

Redaksi memperoleh salinan TDUP tahun 2017 yang diterbitkan DPMPTSP Kabupaten Tangerang. Dokumen mencatat pendaftaran 4 Mei 2017 dan penerbitan 25 Juli 2017, dengan fasilitas 20 ruang terapi, 12 kursi, dan 3 meja.

Bagaimana perkembangan perizinan dan pengawasannya hingga sekarang ?.

Jangan sampai arsipnya lengkap, tetapi jejak pengawasannya justru gelap !.

SPA ATAU PUSAT HIBURAN SERBA ADA ?.

Redaksi juga menemukan materi promosi dan dokumentasi aktivitas massage, karaoke, bar, lounge hingga DJ Night Club.

Apakah seluruh kegiatan tersebut sesuai dengan perizinan dan klasifikasi usaha?

Jangan sampai papan namanya SPA, tetapi aktivitas yang dipromosikan menyerupai pusat hiburan malam.

KADIS SUDAH MELIHAT, DOKUMENTASI DIMINTA, HASILNYA MANA ? .

Pada Tanggal 21 Oktober 2026, komunikasi WhatsApp antara rekan redaksi dan Ketua FORUM WARTAWAN DAN LSM H.Hamdani, S.H., rekan Media Aktivis Pers yang memfasilitasi komunikasi dengan Kadis karena merupakan teman lamanya, menunjukkan komitmen untuk melanjutkan persoalan tersebut. Ketua Hamdani menjawab, “lanjut” dan “bsok kita ksna”.

Sekitar Tanggal 22 Oktober 2026, Media Aktivis Pers bertemu langsung dengan Kepala Disporabudpar yang baru. Redaksi memperlihatkan surat, daftar paket, foto, dan video dokumentasi investigasi.

Melalui Pak Asep, Pihak Redaksi Media Aktivis Pers Indonesia kemudian menerima informasi bahwa Kadis meminta foto dan video tersebut dikirimkan kembali untuk dibahas dalam rapat internal sore itu. Dokumentasi pun dikirimkan. Pada Hari Selasa 10 November 2026.

Namun, hingga awal November 2026, redaksi belum memperoleh kepastian hasil pembahasan maupun pemeriksaan lapangan.

Sudah bertemu, dokumentasi sudah diperlihatkan, bahkan diminta kembali. Lalu, hasilnya mana? Jangan sampai rapat berjalan, pemeriksaan lapangan justru tertinggal!.

PENGAWASAN RUTIN, BENARKAH BERJALAN ?

Media Aktivis Pers Indonesia meminta penjelasan mengenai mekanisme pengawasan, pemeriksaan lapangan, dan tindak lanjut pelanggaran. Transparansi serta integritas petugas juga harus dijaga.

Jangan sampai aktivitas usahanya rutin berjalan, sementara hasil pengawasan tidak jelas.

JANGAN MENUNGGU VIRAL BARU BERGERAK!

Media Aktivis Pers Indonesia mendesak instansi terkait segera melakukan verifikasi dan pemeriksaan sesuai kewenangan serta meminta APH menelusuri apabila ditemukan indikasi tindak pidana.

Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab. Identitas pribadi tidak dipublikasikan; seluruh dokumentasi tetap memerlukan verifikasi.

JANGAN SAMPAI INFORMASINYA DIKECUALIKAN, PENGAWASANNYA PUN IKUT MENGHILANG, ADA APA SEBENARNYA ..... ?????.










Reporter : Adi Prasetyo Kadiv : Intelijen, Investigasi, & Monitoring Redaksi

📰 Baca Juga Berita Terkait

💬 0 Komentar Pembaca

Tinggalkan Balasan

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!