TERINDIKASI KUAT ADANYA PAKET TREESHOME DAN LAYANAN SEKSUAL BERBAYAR PADA PULUHAN USAHA SPA, MASSAGE, KARAOKE, BAR & LOUNGE, SURAT SUDAH DI DISPOSISIKAN, SEKDA KABUPATEN TANGERANG JANGAN LEPAS TANGAN : MANA TINDAK LANJUTNYA ?
Foto: Dok. AKTIVIS PERS - INDONESIA
KABUPATEN TANGERANG BANTEN — Penelusuran Media Aktivis Pers – Indonesia.Co.Id & DPP Lembaga Aliansi Indonesia terhadap puluhan usaha SPA, massage, karaoke, bar dan lounge di Kecamatan Kelapa Dua, khususnya kawasan Gading Serpong, menemukan materi promosi dan daftar layanan yang memuat dugaan penawaran seksual berbayar.
Di antaranya tercantum paket Threesome, 2X Jackpot, Happy Ending Massage, Happy Ending Combo, Happy Ending Express, Double Jackpot, Double HJ, Single/Double BJ, Single/Double FJ, Full Service, Double Crot dan Triple Crot, serta istilah PM, HJ, BJ, FJ dan CK. Materi tersebut memerlukan verifikasi untuk memastikan konteks dan praktik sebenarnya, sekaligus menguji legalitas serta pengawasan kegiatan usaha. Pada Hari Selasa 10 November 2026.
Persoalan ini menjadi perhatian karena menyangkut pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan usaha, perizinan, ketertiban, kesehatan, lingkungan dan kewajiban perpajakan.
SURAT SUDAH DIDISPOSISIKAN, TINDAK LANJUT BELUM JELAS
Melalui surat Nomor 0027/MAP-I/IX/2026 tertanggal 25 September 2026, Media Aktivis Pers meminta Bupati Tangerang dan perangkat daerah terkait melakukan klarifikasi serta verifikasi atas dugaan penawaran paket dan layanan seksual berbayar pada puluhan usaha SPA, massage, karaoke, bar & lounge di Kecamatan Kelapa Dua, termasuk kawasan Gading Serpong.
Pada 6 Oktober 2026, Sekretariat Bupati menginformasikan bahwa surat tersebut telah diteruskan kepada Sekda dengan nomor disposisi Sekda – 2957 – 06/10/2026.
Permohonan audiensi yang disampaikan pada 20 Oktober 2026 belum memperoleh kepastian jadwal. Dalam komunikasi lanjutan pada 26 Oktober 2026, Sekretaris Pribadi Sekda, Pak Juen, menyampaikan:
“Sesuai arahan sdh disposisi ke DPMPTSP hr Senin mnggu lalu.”
Namun, hingga rilis ini disusun, Media Aktivis Pers belum memperoleh penjelasan substantif mengenai hasil pemeriksaan, verifikasi lapangan maupun tindak lanjut konkret dari perangkat daerah terkait.
SEKDA HARUS MEMASTIKAN KOORDINASI, BUKAN SEKADAR DISPOSISI
Sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekda perlu memastikan disposisi ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lintas-OPD. Aspek yang harus diuji meliputi perizinan, pengawasan usaha pariwisata, ketertiban, kesehatan dan sanitasi, lingkungan, serta kewajiban pajak daerah.
DPMPTSP, Satpol PP, Dinas Kesehatan, DLH, Bapenda, Disporabudpar dan instansi terkait harus menjalankan fungsi sesuai kewenangannya. Disporabudpar perlu memberikan perhatian pada pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata, termasuk kesesuaian aktivitas operasional dengan ketentuan yang berlaku.
Sekda perlu memastikan seluruh perangkat daerah berkoordinasi, bukan saling melempar kewenangan, serta menghasilkan tindak lanjut yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
DOKUMEN PENELUSURAN DAN PENOLAKAN INFORMASI PUBLIK, ADA APA DENGAN PENGAWASAN?
Media Aktivis Pers telah menghimpun dokumen SKDU, NIB, SPPL, materi promosi, daftar harga dan paket layanan, dokumentasi fasilitas usaha, sertifikat hasil pemeriksaan HIV terhadap puluhan terapis oleh Puskesmas Kelapa Dua, serta ribuan foto dan video sebagai bahan awal verifikasi legalitas dan aktivitas operasional usaha.
Di sisi lain, Media Aktivis Pers menemukan dokumen penolakan keberatan informasi publik tertanggal 4 November 2025, ditandatangani Sekda selaku Atasan PPID, terkait permohonan data perizinan SPA/Pijat/Refleksi. Penolakan merujuk pada SK Diskominfo Nomor 048/Kep.70-DISKOMINFO/2022 dan Pasal 17 UU KIP, dengan alasan klasifikasi usaha pada OSS merupakan ranah pemerintah provinsi dan pusat.
Namun, Media Aktivis Pers juga menemukan dokumen NIB melalui DPMPTSP Kabupaten Tangerang. Perbedaan ini memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan, keterbukaan informasi dan konsistensi pengawasan pemerintah daerah. Terlebih, surat terbaru yang telah didisposisikan kepada DPMPTSP hingga kini belum memperoleh kejelasan tindak lanjut.
SEKDA HARUS MENJAWAB: MANA HASIL TINDAK LANJUTNYA?
Apakah disposisi tersebut telah ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan dan koordinasi dengan DPMPTSP, Satpol PP, Dinas Kesehatan, DLH, Bapenda serta Disporabudpar? Apakah legalitas, kegiatan operasional, aspek kesehatan, lingkungan, ketertiban, pengawasan usaha pariwisata dan kewajiban pajak daerah telah diperiksa, termasuk dugaan usaha yang belum tercatat sebagai wajib pajak?
Media Aktivis Pers meminta Sekda menjelaskan hasil koordinasi dan memastikan setiap perangkat daerah menjalankan kewenangannya. Jangan sampai disposisi hanya menjadi formalitas administrasi tanpa pemeriksaan dan hasil yang jelas.
Kami tidak meminta pemerintah menjatuhkan sanksi tanpa pemeriksaan. Yang diminta adalah verifikasi lapangan, pemeriksaan administrasi, koordinasi antar-OPD, serta penindakan apabila ditemukan pelanggaran.
Sekda Kabupaten Tangerang jangan lepas tangan. Disposisi bukan penyelesaian. Surat yang sudah diteruskan harus menghasilkan pemeriksaan, dan pemeriksaan harus menghasilkan kejelasan.
Media Aktivis Pers – Indonesia.co.id bekerja sama dengan BANGKITNEWS.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Sekda Kabupaten Tangerang, DPMPTSP, Disporabudpar serta seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini. Setiap tanggapan resmi akan menjadi bagian dari prinsip keberimbangan, transparansi dan verifikasi jurnalistik.
Reporter : Adi Prasetyo Kadiv : Intelijen, Investigasi & Monitoring
Di antaranya tercantum paket Threesome, 2X Jackpot, Happy Ending Massage, Happy Ending Combo, Happy Ending Express, Double Jackpot, Double HJ, Single/Double BJ, Single/Double FJ, Full Service, Double Crot dan Triple Crot, serta istilah PM, HJ, BJ, FJ dan CK. Materi tersebut memerlukan verifikasi untuk memastikan konteks dan praktik sebenarnya, sekaligus menguji legalitas serta pengawasan kegiatan usaha. Pada Hari Selasa 10 November 2026.
Persoalan ini menjadi perhatian karena menyangkut pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan usaha, perizinan, ketertiban, kesehatan, lingkungan dan kewajiban perpajakan.
SURAT SUDAH DIDISPOSISIKAN, TINDAK LANJUT BELUM JELAS
Melalui surat Nomor 0027/MAP-I/IX/2026 tertanggal 25 September 2026, Media Aktivis Pers meminta Bupati Tangerang dan perangkat daerah terkait melakukan klarifikasi serta verifikasi atas dugaan penawaran paket dan layanan seksual berbayar pada puluhan usaha SPA, massage, karaoke, bar & lounge di Kecamatan Kelapa Dua, termasuk kawasan Gading Serpong.
Pada 6 Oktober 2026, Sekretariat Bupati menginformasikan bahwa surat tersebut telah diteruskan kepada Sekda dengan nomor disposisi Sekda – 2957 – 06/10/2026.
Permohonan audiensi yang disampaikan pada 20 Oktober 2026 belum memperoleh kepastian jadwal. Dalam komunikasi lanjutan pada 26 Oktober 2026, Sekretaris Pribadi Sekda, Pak Juen, menyampaikan:
“Sesuai arahan sdh disposisi ke DPMPTSP hr Senin mnggu lalu.”
Namun, hingga rilis ini disusun, Media Aktivis Pers belum memperoleh penjelasan substantif mengenai hasil pemeriksaan, verifikasi lapangan maupun tindak lanjut konkret dari perangkat daerah terkait.
SEKDA HARUS MEMASTIKAN KOORDINASI, BUKAN SEKADAR DISPOSISI
Sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekda perlu memastikan disposisi ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lintas-OPD. Aspek yang harus diuji meliputi perizinan, pengawasan usaha pariwisata, ketertiban, kesehatan dan sanitasi, lingkungan, serta kewajiban pajak daerah.
DPMPTSP, Satpol PP, Dinas Kesehatan, DLH, Bapenda, Disporabudpar dan instansi terkait harus menjalankan fungsi sesuai kewenangannya. Disporabudpar perlu memberikan perhatian pada pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata, termasuk kesesuaian aktivitas operasional dengan ketentuan yang berlaku.
Sekda perlu memastikan seluruh perangkat daerah berkoordinasi, bukan saling melempar kewenangan, serta menghasilkan tindak lanjut yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
DOKUMEN PENELUSURAN DAN PENOLAKAN INFORMASI PUBLIK, ADA APA DENGAN PENGAWASAN?
Media Aktivis Pers telah menghimpun dokumen SKDU, NIB, SPPL, materi promosi, daftar harga dan paket layanan, dokumentasi fasilitas usaha, sertifikat hasil pemeriksaan HIV terhadap puluhan terapis oleh Puskesmas Kelapa Dua, serta ribuan foto dan video sebagai bahan awal verifikasi legalitas dan aktivitas operasional usaha.
Di sisi lain, Media Aktivis Pers menemukan dokumen penolakan keberatan informasi publik tertanggal 4 November 2025, ditandatangani Sekda selaku Atasan PPID, terkait permohonan data perizinan SPA/Pijat/Refleksi. Penolakan merujuk pada SK Diskominfo Nomor 048/Kep.70-DISKOMINFO/2022 dan Pasal 17 UU KIP, dengan alasan klasifikasi usaha pada OSS merupakan ranah pemerintah provinsi dan pusat.
Namun, Media Aktivis Pers juga menemukan dokumen NIB melalui DPMPTSP Kabupaten Tangerang. Perbedaan ini memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan, keterbukaan informasi dan konsistensi pengawasan pemerintah daerah. Terlebih, surat terbaru yang telah didisposisikan kepada DPMPTSP hingga kini belum memperoleh kejelasan tindak lanjut.
SEKDA HARUS MENJAWAB: MANA HASIL TINDAK LANJUTNYA?
Apakah disposisi tersebut telah ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan dan koordinasi dengan DPMPTSP, Satpol PP, Dinas Kesehatan, DLH, Bapenda serta Disporabudpar? Apakah legalitas, kegiatan operasional, aspek kesehatan, lingkungan, ketertiban, pengawasan usaha pariwisata dan kewajiban pajak daerah telah diperiksa, termasuk dugaan usaha yang belum tercatat sebagai wajib pajak?
Media Aktivis Pers meminta Sekda menjelaskan hasil koordinasi dan memastikan setiap perangkat daerah menjalankan kewenangannya. Jangan sampai disposisi hanya menjadi formalitas administrasi tanpa pemeriksaan dan hasil yang jelas.
Kami tidak meminta pemerintah menjatuhkan sanksi tanpa pemeriksaan. Yang diminta adalah verifikasi lapangan, pemeriksaan administrasi, koordinasi antar-OPD, serta penindakan apabila ditemukan pelanggaran.
Sekda Kabupaten Tangerang jangan lepas tangan. Disposisi bukan penyelesaian. Surat yang sudah diteruskan harus menghasilkan pemeriksaan, dan pemeriksaan harus menghasilkan kejelasan.
Media Aktivis Pers – Indonesia.co.id bekerja sama dengan BANGKITNEWS.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Sekda Kabupaten Tangerang, DPMPTSP, Disporabudpar serta seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini. Setiap tanggapan resmi akan menjadi bagian dari prinsip keberimbangan, transparansi dan verifikasi jurnalistik.
Reporter : Adi Prasetyo Kadiv : Intelijen, Investigasi & Monitoring
📰 Baca Juga Berita Terkait
AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua
Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan
ABAH RUYANI SIAP PERANG BERSAMA SELURUH KESULTANAN BANTEN, ULAMA BANTEN, JAWARA BANTEN, AKTIVIS MAHASISWA, & WARGA MASYARAKAT BANTEN : BADAK JAWA ADALAH AMANAT WARISAN DARI LELUHUR, WASPADAI NIAT TERSELUBUNG EKSPLOITASI PEMERINTAH UNTUK PEMINDAHAN BADAK
Pengacara Internasional & Dewan Pembina Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id Erles Rareral, S.H., M.H., Siap Mendampingi Korban Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang, Hukum Harus Berjalan Segera Penjarakan Pelaku Kejahatan Pemerkosaan
💬 0 Komentar Pembaca
Tinggalkan Balasan
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!