ADA APA SEBENARNYA DENGAN DINAS DISKOMINFO KABUPATEN TANGERANG BANTEN, KECUALIKAN INFORMASI USAHA SPA, & MASSAGE YANG TERINDIKASI DENGAN ADANYA KEGIATAN PROSTITUSI : ADA APA DI BALIK SURAT KEPUTUSAN 048/2022 ..... ?????
Foto: Dok. AKTIVIS PERS - INDONESIA
ADA APA SEBENARNYA DENGAN DINAS DISKOMINFO KABUPATEN TANGERANG BANTEN, PADAHAL SUDAH DITEMUKAN MATERI PROMOSI YANG TERINDIKASI KUAT MENAWARKAN LAYANAN PROSTITUSI SEKSUAL BERBAYAR, PAKET THREESOME, HAPPY ENDING DAN SEJENISNYA DISOROT â APH DIMINTA SEGERA TELUSURI RANTAI PENGAWASAN, SERTA DUGAAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DAN INDIKASI KEGIATAN PROSTITUSI !
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | KABUPATEN TANGERANG â Pihak Redaksi Media Aktivis Pers â Indonesia.Co.Id, bekerja sama dengan pihak Redaksi Media BANGKIT NEWS.COM, menyoroti dengan adanya surat Keputusan Kepala Diskominfo Kabupaten Tangerang Nomor 048/Kep.70-DISKOMINFO/2022 Pada Tanggal 07 Maret 2022 yang dijadikan dasar pengecualian informasi terkait usaha SPA, pijat, massage, dan refleksi yang terindikasi kuat adanya praktek prostitusi. Pada Hari Selasa 10 November 2026.
Sorotan ini menguat setelah penelusuran lapangan menemukan materi promosi sejumlah usaha yang mencantumkan istilah Threesome, Double HJ, Happy Ending Massage, Single BJ, Double BJ, Full Service hingga Triple Crot. Materi tersebut mengindikasikan kuat dugaan penawaran layanan seksual berbayar yang harus diverifikasi aparat berwenang.
ADA APA DENGAN PENGECUALIAN INFORMASI?
Pasal 2 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa informasi publik pada dasarnya terbuka dan pengecualian harus bersifat ketat serta terbatas.
Media Aktivis Pers mempertanyakan apakah Keputusan 048/2022 telah melalui uji konsekuensi sesuai Pasal 19 UU KIP. Sebab, pengecualian informasi tertentu tidak boleh serta-merta menutup akses publik terhadap informasi perizinan, NIB, KBLI, kebijakan pengawasan, dan pertanggungjawaban pemerintah.
APH DIMINTA TELUSURI RANTAI KEPUTUSAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan jawaban administratif. APH diminta tidak berhenti pada pemeriksaan tempat usaha, tetapi menelusuri seluruh rantai kebijakan dan pengawasan pemerintah daerah.
Penelusuran harus dimulai dari proses penyusunan dan penetapan Keputusan 048/2022 di Diskominfo, penerbitan legalitas usaha oleh DPMPTSP, pembinaan dan pengawasan Disporabudpar serta Dinas Kesehatan, tindak lanjut Satpol PP, pendataan pajak oleh Bapenda, hingga fungsi pengawasan internal Inspektorat Kabupaten Tangerang maupun Inspektorat Provinsi Banten.
Siapa yang mengambil keputusan? Siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan ? Apakah laporan dan temuan pernah ditindaklanjuti ? Adakah indikasi pembiaran yang disengaja, konflik kepentingan, perlakuan khusus, atau keuntungan bagi pihak tertentu ?.
Rantai keputusan, pelaksanaan pengawasan, dan pertanggungjawaban inilah yang harus diperiksa secara objektif.
POTENSI KEBOCORAN PAD JANGAN DIABAIKAN
Bapenda harus memeriksa apakah seluruh kegiatan usaha yang memenuhi kriteria objek pajak telah terdata dan memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
Inspektorat juga diminta menelusuri kepatuhan OPD, pelaksanaan pengawasan, serta kemungkinan kerugian keuangan daerah apabila ditemukan adanya indikasi tersebut.
Apabila terdapat bukti awal penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum, APH perlu menguji unsur pidananya sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk kemungkinan penerapan Pasal 603 dan 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan memperhatikan waktu berlakunya.
JANGAN HANYA MENJAWAB, LAKUKAN PEMERIKSAAN LEBIH LANJUT ! .
Media Aktivis Pers Indonesia mendesak seluruh Pemerintah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Untuk Bertindak Tegas :
- Diskominfo/PPID : membuka dasar keputusan dan dokumen uji konsekuensi sesuai ketentuan.
- Komisi Informasi Provinsi Banten : menindaklanjuti persoalan keterbukaan informasi sesuai kewenangannya.
- DPMPTSP dan Disporabudpar : memeriksa legalitas serta kesesuaian kegiatan usaha.
- Satpol PP dan Dinas Kesehatan : melakukan pemeriksaan lapangan dan penindakan sesuai kewenangan.
- Bapenda : menelusuri pendataan serta kewajiban pajak daerah.
- Inspektorat : memeriksa tata kelola pengawasan dan dugaan pembiaran.
- Kejaksaan dan Kepolisian: menelusuri rantai keputusan, bukti awal, kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, dan unsur tindak pidana.
Pihak Redaksi Media Aktivis Pers Indonesia & Redaksi Media Bangkit News tidak menyimpulkan telah terjadi tindak pidana ataupun menetapkan pihak tertentu bersalah. Namun, rangkaian keputusan, temuan fakta investigasi di lapangan, dan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan merupakan persoalan serius yang patut diperiksa secara menyeluruh.
Jangan sampai informasi dikecualikan, pengawasan tidak berjalan, sementara potensi pelanggaran dan kebocoran PAD tidak pernah ditelusuri lebih dalam.
Reporter : Adi Prasetyo Kadiv : Intelijen, Investigasi & Monitoring Redaksi
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | KABUPATEN TANGERANG â Pihak Redaksi Media Aktivis Pers â Indonesia.Co.Id, bekerja sama dengan pihak Redaksi Media BANGKIT NEWS.COM, menyoroti dengan adanya surat Keputusan Kepala Diskominfo Kabupaten Tangerang Nomor 048/Kep.70-DISKOMINFO/2022 Pada Tanggal 07 Maret 2022 yang dijadikan dasar pengecualian informasi terkait usaha SPA, pijat, massage, dan refleksi yang terindikasi kuat adanya praktek prostitusi. Pada Hari Selasa 10 November 2026.
Sorotan ini menguat setelah penelusuran lapangan menemukan materi promosi sejumlah usaha yang mencantumkan istilah Threesome, Double HJ, Happy Ending Massage, Single BJ, Double BJ, Full Service hingga Triple Crot. Materi tersebut mengindikasikan kuat dugaan penawaran layanan seksual berbayar yang harus diverifikasi aparat berwenang.
ADA APA DENGAN PENGECUALIAN INFORMASI?
Pasal 2 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa informasi publik pada dasarnya terbuka dan pengecualian harus bersifat ketat serta terbatas.
Media Aktivis Pers mempertanyakan apakah Keputusan 048/2022 telah melalui uji konsekuensi sesuai Pasal 19 UU KIP. Sebab, pengecualian informasi tertentu tidak boleh serta-merta menutup akses publik terhadap informasi perizinan, NIB, KBLI, kebijakan pengawasan, dan pertanggungjawaban pemerintah.
APH DIMINTA TELUSURI RANTAI KEPUTUSAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan jawaban administratif. APH diminta tidak berhenti pada pemeriksaan tempat usaha, tetapi menelusuri seluruh rantai kebijakan dan pengawasan pemerintah daerah.
Penelusuran harus dimulai dari proses penyusunan dan penetapan Keputusan 048/2022 di Diskominfo, penerbitan legalitas usaha oleh DPMPTSP, pembinaan dan pengawasan Disporabudpar serta Dinas Kesehatan, tindak lanjut Satpol PP, pendataan pajak oleh Bapenda, hingga fungsi pengawasan internal Inspektorat Kabupaten Tangerang maupun Inspektorat Provinsi Banten.
Siapa yang mengambil keputusan? Siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan ? Apakah laporan dan temuan pernah ditindaklanjuti ? Adakah indikasi pembiaran yang disengaja, konflik kepentingan, perlakuan khusus, atau keuntungan bagi pihak tertentu ?.
Rantai keputusan, pelaksanaan pengawasan, dan pertanggungjawaban inilah yang harus diperiksa secara objektif.
POTENSI KEBOCORAN PAD JANGAN DIABAIKAN
Bapenda harus memeriksa apakah seluruh kegiatan usaha yang memenuhi kriteria objek pajak telah terdata dan memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
Inspektorat juga diminta menelusuri kepatuhan OPD, pelaksanaan pengawasan, serta kemungkinan kerugian keuangan daerah apabila ditemukan adanya indikasi tersebut.
Apabila terdapat bukti awal penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum, APH perlu menguji unsur pidananya sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk kemungkinan penerapan Pasal 603 dan 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan memperhatikan waktu berlakunya.
JANGAN HANYA MENJAWAB, LAKUKAN PEMERIKSAAN LEBIH LANJUT ! .
Media Aktivis Pers Indonesia mendesak seluruh Pemerintah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Untuk Bertindak Tegas :
- Diskominfo/PPID : membuka dasar keputusan dan dokumen uji konsekuensi sesuai ketentuan.
- Komisi Informasi Provinsi Banten : menindaklanjuti persoalan keterbukaan informasi sesuai kewenangannya.
- DPMPTSP dan Disporabudpar : memeriksa legalitas serta kesesuaian kegiatan usaha.
- Satpol PP dan Dinas Kesehatan : melakukan pemeriksaan lapangan dan penindakan sesuai kewenangan.
- Bapenda : menelusuri pendataan serta kewajiban pajak daerah.
- Inspektorat : memeriksa tata kelola pengawasan dan dugaan pembiaran.
- Kejaksaan dan Kepolisian: menelusuri rantai keputusan, bukti awal, kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, dan unsur tindak pidana.
Pihak Redaksi Media Aktivis Pers Indonesia & Redaksi Media Bangkit News tidak menyimpulkan telah terjadi tindak pidana ataupun menetapkan pihak tertentu bersalah. Namun, rangkaian keputusan, temuan fakta investigasi di lapangan, dan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan merupakan persoalan serius yang patut diperiksa secara menyeluruh.
Jangan sampai informasi dikecualikan, pengawasan tidak berjalan, sementara potensi pelanggaran dan kebocoran PAD tidak pernah ditelusuri lebih dalam.
Reporter : Adi Prasetyo Kadiv : Intelijen, Investigasi & Monitoring Redaksi
đ° Baca Juga Berita Terkait
AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua
Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan
ABAH RUYANI SIAP PERANG BERSAMA SELURUH KESULTANAN BANTEN, ULAMA BANTEN, JAWARA BANTEN, AKTIVIS MAHASISWA, & WARGA MASYARAKAT BANTEN : BADAK JAWA ADALAH AMANAT WARISAN DARI LELUHUR, WASPADAI NIAT TERSELUBUNG EKSPLOITASI PEMERINTAH UNTUK PEMINDAHAN BADAK
Pengacara Internasional & Dewan Pembina Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id Erles Rareral, S.H., M.H., Siap Mendampingi Korban Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang, Hukum Harus Berjalan Segera Penjarakan Pelaku Kejahatan Pemerkosaan
đŦ 0 Komentar Pembaca
Tinggalkan Balasan
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!