BREAKING
NEWS
ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT 🔴 AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua 🔴 Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia 🔴 Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan 🔴 Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini 🔴 ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT 🔴 AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua 🔴 Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia 🔴 Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan 🔴 Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini 🔴 ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT 🔴 AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua 🔴 Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia 🔴 Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan 🔴 Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini 🔴
DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI •
📡 BMKG LIVE • Jakarta Pusat: Cerah Berawan 27°C (RH: 88%, Angin: 2.2 km/j)   ••   đŸŒ¤ī¸ Surabaya: Cerah Berawan 33°C   ••   đŸŒ§ī¸ Bandung: Hujan Ringan 24°C   ••   ⛅ Medan: Berawan 31°C   ••   â˜€ī¸ Makassar: Cerah 30°C   ••   â›ˆī¸ Palembang: Hujan Petir 27°C     |     📡 BMKG LIVE • Jakarta Pusat: Cerah Berawan 27°C (RH: 88%, Angin: 2.2 km/j)   ••   đŸŒ¤ī¸ Surabaya: Cerah Berawan 33°C   ••   đŸŒ§ī¸ Bandung: Hujan Ringan 24°C   ••   ⛅ Medan: Berawan 31°C   ••   â˜€ī¸ Makassar: Cerah 30°C   ••   â›ˆī¸ Palembang: Hujan Petir 27°C     |    

SIDANG SETEMPAT GUGATAN REKONVENSI HARTA BERSAMA DIPURWAREJA KLAMPOK, TERGUGAT NILAI GUGATAN MASIH SUMIR

Laporan Jurnalis: Aktivis Pers Indonesia
Terbit: 15 Oct 2026, 19:16 WIB • Dibaca 137 kali
SIDANG SETEMPAT GUGATAN REKONVENSI HARTA BERSAMA DIPURWAREJA KLAMPOK, TERGUGAT NILAI GUGATAN MASIH SUMIR
Foto: Dok. AKTIVIS PERS - INDONESIA
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | BANJARNEGARA - Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banjarnegara melaksanakan sidang setempat (descente) dalam perkara gugatan harta bersama atau gono-gini Nomor 1558/Pdt.G/2026/PA.Ba, yang dipimpin Hakim Drs Salim, MH dengan Panitera melibatkan Sunawan bin Salbani selaku Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kusmarwati binti Kasid selaku Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimulai di Balai Desa Klampok.

Sidang setempat tersebut dilakukan di wilayah Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara Pada Hari Kamis, (15/10/2026).

Untuk melihat secara langsung sejumlah objek yang dimasukkan dalam gugatan rekonvensi, meliputi bangunan, delapan unit kendaraan, serta satu unit usaha Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pemeriksaan langsung di lokasi menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara perdata, khususnya untuk mencocokkan objek yang didalilkan dalam gugatan dengan kondisi faktual dilapangan.

Tergugat Rekonpensi Persoalkan Kejelasan Objek Gugatan yang dipimpin Hakim Tunggal.

Ditengah pemeriksaan objek sengketa tersebut, pihak Tergugat Rekonvensi menilai gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat Rekonvensi masih sumir atau belum diuraikan secara jelas dan terperinci saksi yang dihadirkan saat persidangan pun tidak dapat membuktikan asal usul tanah dan nilai bangunan yang disengketakan serta kontribusi dalam usaha bersama dalam SPPG.

Persoalan yang dipersoalkan antara lain kejelasan identitas setiap objek, dasar kepemilikan, riwayat perolehan aset, serta dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa objek-objek tersebut benar-benar merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan,"
Jelas Pengacara Kusmarwati dari LBH DPC IKADIN Banjarnegara Harmono

Selain itu, kejelasan dokumen perpajakan, termasuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) untuk objek tanah yang disengketakan, juga menjadi aspek yang perlu dicermati.

SPPT merupakan dokumen perpajakan dan tidak dengan sendirinya membuktikan kepemilikan hak atas tanah.

Pihak Tergugat Rekonvensi berpandangan bahwa pencantuman sejumlah aset dalam gugatan tidak serta-merta membuktikan seluruhnya berstatus harta bersama.

Setiap objek perlu dinilai berdasarkan identitas, status hukum, riwayat perolehan, dan alat bukti yang diajukan para pihak.

Delapan Kendaraan dan Usaha SPPG Jadi Perhatian

Keberadaan delapan unit kendaraan dan satu unit usaha SPPG menjadi bagian dari objek yang diperiksa dalam sidang setempat tersebut.

Dalam sengketa harta bersama, pemeriksaan tidak cukup hanya dengan melihat keberadaan fisik aset.
Perlu pula diperjelas identitas kendaraan, status kepemilikan, waktu perolehan, serta apakah aset masih dimiliki atau telah dialihkan.

Demikian pula terhadap usaha SPPG, perlu dibedakan antara bangunan atau tempat usaha, aset operasional, kendaraan pendukung, modal, piutang, pendapatan, serta kewajiban usaha.
Seluruh unsur tersebut harus diuraikan secara tepat agar tidak terjadi pencampuradukan antara nilai aset dan nilai usaha.

Persoalan tersebut menjadi penting karena penetapan harta bersama harus didasarkan pada pembuktian, bukan sekadar perkiraan nilai atau pencantuman aset secara global dalam surat gugatan.

Sidang Setempat Bukan Penentu Akhir Perkara

Sidang setempat merupakan sarana bagi Majelis Hakim untuk memperoleh gambaran langsung mengenai objek yang disengketakan.
Namun, pemeriksaan lokasi tidak dengan sendirinya menentukan siapa pemilik sah objek maupun apakah objek tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama.

Penilaian akhir tetap bergantung pada keseluruhan proses persidangan, termasuk bukti surat, keterangan saksi, dalil para pihak, serta kesesuaian antara objek yang diperiksa dan uraian dalam gugatan.

Dalam konteks ini, pihak Tergugat Rekonvensi menekankan pentingnya ketelitian Majelis Hakim dalam menilai setiap objek secara terpisah, terutama apabila terdapat ketidak jelasan mengenai identitas, asal-usul perolehan, status kepemilikan, maupun dasar penghitungan nilainya.

Perkara Nomor 1558/Pdt.G/2026/PA.Ba tersebut masih harus dinilai berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan.
Belum dapat disimpulkan bahwa seluruh objek yang diperiksa telah terbukti sebagai harta bersama sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Prinsipnya, gugatan harta bersama bukan sekadar daftar aset. Setiap objek harus jelas, dasar hukumnya harus dapat diuji, dan statusnya sebagai harta bersama harus dibuktikan di hadapan pengadilan.

Catatan redaksi: tanggal pelaksanaan sidang setempat, keterangan resmi Majelis Hakim, serta tanggapan pihak Penggugat Rekonvensi perlu dikonfirmasi sebelum berita diterbitkan.
Berita ini memuat posisi atau keberatan pihak Tergugat Rekonvensi dan tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum.









Reporter : Redaksi
đŸˇī¸ TOPIK: #Pemerintahan

📰 Baca Juga Berita Terkait

đŸ’Ŧ 0 Komentar Pembaca

Tinggalkan Balasan

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!