O ! SAVE TELAH BEROPERASI, PBG MASIH VERIFIKASI DOKUMEN — PEMKAB TANGERANG BANTEN AKTIVIS PERS - INDONESIA DESAK PERIKSA LEGALITAS DAN POTENSI KERUGIAN DAERAH
Foto: Dok. AKTIVIS PERS - INDONESIA
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Pagedangan Kabupaten Tangerang - Warga masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Tangerang segera melakukan pemeriksaan auditor administrasi dan lapangan terhadap O ! Save Supermarket di Jalan Raya Pagedangan, Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.
Pasalnya, usaha tersebut diketahui mulai beroperasi sejak akhir Agustus 2026, sementara Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Nomor 360322-09092026-016 dilaporkan masih berstatus “VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN”.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut status perizinan bangunan, tetapi juga memerlukan kepastian mengenai dasar pemanfaatan gedung dan pemenuhan kewajiban retribusi kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang.
DOKUMEN DARI KONSULTAN, KETERANGAN KABID MENIMBULKAN PERTANYAAN
Pada Tanggal 05 Oktober 2026, Ibu Ida, yang mengaku sebagai konsultan perizinan menyampaikan dokumen pendukung kepada Redaksi Media Aktivis Pers Indonesia, meliputi :
1. Dokumen pra-site plan/rencana tapak.
2. Dokumen KRK/konfirmasi peruntukan ruang, tertanggal 31 Agustus 2026.
3. Surat Pengantar Teknis Pemadam Kebakaran dari BPBD Kabupaten Tangerang Nomor B/300.2/432/VIII/BPBD/2026, tertanggal 12 Agustus 2026.
Dokumen tersebut belum dengan sendirinya membuktikan bahwa PBG telah diterbitkan ataupun menjelaskan secara lengkap dasar administrasi pemanfaatan bangunan untuk operasional usaha.
Untuk memperoleh kejelasan, Media Aktivis Pers menghubungi pejabat bidang terkait. Pada Tanggal 08 Oktober 2026, pejabat tersebut menyampaikan pesan melalui Chat WhatsApp :
“Punteun bestih ..... untuk berkas ini di sistemnya cuma ada KTP sama surat tanah aja ..... terus pemohonnya juga belum pernah koordinasi ke kita untuk sidang.”
Keterangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara dokumen yang disampaikan kepada Team Redaksi Media dan berkas permohonan yang tercatat dalam sistem pemerintah. Karena itu, diperlukan pencocokan dokumen dan konfirmasi resmi dari instansi berwenang.
OPERASIONAL USAHA DAN POTENSI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH
Media Aktivis Pers Indonesia telah meminta klarifikasi kepada Ibu Ida mengenai dasar administrasi dan teknis pemanfaatan bangunan selama proses PBG berlangsung. Kesempatan klarifikasi diberikan selama empat hari. Namun, hingga naskah ini disusun, belum diperoleh penjelasan memadai mengenai dasar administrasi operasional tersebut.
Persoalan berikutnya adalah kepastian pemenuhan kewajiban retribusi PBG. Pemerintah daerah perlu memastikan apakah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) telah diterbitkan, berapa kewajiban yang ditetapkan apabila terutang, serta apakah pembayaran telah dilakukan. Pada Hari Kamis 15 Oktober 2026.
Apabila ditemukan kewajiban retribusi yang seharusnya telah dipenuhi tetapi belum dibayarkan, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan penerimaan daerah tidak terealisasi dan merugikan keuangan daerah.
Namun, belum terbitnya PBG tidak otomatis membuktikan bahwa retribusi tidak dibayar atau kerugian daerah telah terjadi. Kepastian mengenai kewajiban, pembayaran, dan potensi kerugian harus didasarkan pada dokumen serta hasil pemeriksaan resmi.
EMPAT TUNTUTAN TEGAS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN
Pihak Redaksi Media Aktivis Pers – Indonesia.Co.Id mendesak Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB), DPMPTSP, Bapenda, serta perangkat daerah terkait untuk :
1. Memeriksa legalitas pemanfaatan bangunan, status permohonan PBG, kelengkapan dokumen, dan kesesuaian operasional O ! Save dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memverifikasi kewajiban retribusi secara menyeluruh, termasuk status SKRD, dasar perhitungan, dan bukti pembayaran.
3. Menghitung potensi penerimaan daerah yang belum terealisasi apabila ditemukan kewajiban retribusi yang belum dipenuhi, serta melakukan penagihan sesuai ketentuan apabila memang terutang.
4. Menyampaikan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut secara resmi, termasuk langkah korektif atau penegakan aturan apabila ditemukan pelanggaran.
Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada penjelasan normatif. Pemerintah perlu memastikan kesesuaian antara dokumen, status perizinan, kegiatan operasional, dan kewajiban retribusi, kemudian menindaklanjuti setiap temuan berdasarkan kewenangan dan ketentuan hukum.
PUBLIK BERHAK MENDAPATKAN KEJELASAN
Media Aktivis Pers Indonesia menegaskan bahwa fungsi kontrol sosial bukan untuk mendahului kesimpulan hukum, melainkan memastikan persoalan yang menyangkut kepatuhan usaha dan potensi penerimaan daerah diperiksa secara objektif dan transparan.
Pemerintah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten harus memastikan : apakah dasar pemanfaatan bangunan telah terpenuhi, apakah kewajiban retribusi telah diselesaikan, dan apakah terdapat potensi penerimaan daerah yang belum terealisasi. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran, harus ada tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Pihak Redaksi Media Aktivis Pers – Indonesia.Co.Id tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Ibu Ida, pengelola O ! Save, pemohon PBG, serta instansi terkait. Keterangan dan dokumen tambahan akan menjadi bagian dari verifikasi dan pemberitaan lanjutan.
Reporter : Adi Prasetyo Kepala Divisi Intelijen, Investigasi, & Monitoring Redaksi
Pasalnya, usaha tersebut diketahui mulai beroperasi sejak akhir Agustus 2026, sementara Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Nomor 360322-09092026-016 dilaporkan masih berstatus “VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN”.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut status perizinan bangunan, tetapi juga memerlukan kepastian mengenai dasar pemanfaatan gedung dan pemenuhan kewajiban retribusi kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang.
DOKUMEN DARI KONSULTAN, KETERANGAN KABID MENIMBULKAN PERTANYAAN
Pada Tanggal 05 Oktober 2026, Ibu Ida, yang mengaku sebagai konsultan perizinan menyampaikan dokumen pendukung kepada Redaksi Media Aktivis Pers Indonesia, meliputi :
1. Dokumen pra-site plan/rencana tapak.
2. Dokumen KRK/konfirmasi peruntukan ruang, tertanggal 31 Agustus 2026.
3. Surat Pengantar Teknis Pemadam Kebakaran dari BPBD Kabupaten Tangerang Nomor B/300.2/432/VIII/BPBD/2026, tertanggal 12 Agustus 2026.
Dokumen tersebut belum dengan sendirinya membuktikan bahwa PBG telah diterbitkan ataupun menjelaskan secara lengkap dasar administrasi pemanfaatan bangunan untuk operasional usaha.
Untuk memperoleh kejelasan, Media Aktivis Pers menghubungi pejabat bidang terkait. Pada Tanggal 08 Oktober 2026, pejabat tersebut menyampaikan pesan melalui Chat WhatsApp :
“Punteun bestih ..... untuk berkas ini di sistemnya cuma ada KTP sama surat tanah aja ..... terus pemohonnya juga belum pernah koordinasi ke kita untuk sidang.”
Keterangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara dokumen yang disampaikan kepada Team Redaksi Media dan berkas permohonan yang tercatat dalam sistem pemerintah. Karena itu, diperlukan pencocokan dokumen dan konfirmasi resmi dari instansi berwenang.
OPERASIONAL USAHA DAN POTENSI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH
Media Aktivis Pers Indonesia telah meminta klarifikasi kepada Ibu Ida mengenai dasar administrasi dan teknis pemanfaatan bangunan selama proses PBG berlangsung. Kesempatan klarifikasi diberikan selama empat hari. Namun, hingga naskah ini disusun, belum diperoleh penjelasan memadai mengenai dasar administrasi operasional tersebut.
Persoalan berikutnya adalah kepastian pemenuhan kewajiban retribusi PBG. Pemerintah daerah perlu memastikan apakah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) telah diterbitkan, berapa kewajiban yang ditetapkan apabila terutang, serta apakah pembayaran telah dilakukan. Pada Hari Kamis 15 Oktober 2026.
Apabila ditemukan kewajiban retribusi yang seharusnya telah dipenuhi tetapi belum dibayarkan, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan penerimaan daerah tidak terealisasi dan merugikan keuangan daerah.
Namun, belum terbitnya PBG tidak otomatis membuktikan bahwa retribusi tidak dibayar atau kerugian daerah telah terjadi. Kepastian mengenai kewajiban, pembayaran, dan potensi kerugian harus didasarkan pada dokumen serta hasil pemeriksaan resmi.
EMPAT TUNTUTAN TEGAS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN
Pihak Redaksi Media Aktivis Pers – Indonesia.Co.Id mendesak Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB), DPMPTSP, Bapenda, serta perangkat daerah terkait untuk :
1. Memeriksa legalitas pemanfaatan bangunan, status permohonan PBG, kelengkapan dokumen, dan kesesuaian operasional O ! Save dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memverifikasi kewajiban retribusi secara menyeluruh, termasuk status SKRD, dasar perhitungan, dan bukti pembayaran.
3. Menghitung potensi penerimaan daerah yang belum terealisasi apabila ditemukan kewajiban retribusi yang belum dipenuhi, serta melakukan penagihan sesuai ketentuan apabila memang terutang.
4. Menyampaikan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut secara resmi, termasuk langkah korektif atau penegakan aturan apabila ditemukan pelanggaran.
Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada penjelasan normatif. Pemerintah perlu memastikan kesesuaian antara dokumen, status perizinan, kegiatan operasional, dan kewajiban retribusi, kemudian menindaklanjuti setiap temuan berdasarkan kewenangan dan ketentuan hukum.
PUBLIK BERHAK MENDAPATKAN KEJELASAN
Media Aktivis Pers Indonesia menegaskan bahwa fungsi kontrol sosial bukan untuk mendahului kesimpulan hukum, melainkan memastikan persoalan yang menyangkut kepatuhan usaha dan potensi penerimaan daerah diperiksa secara objektif dan transparan.
Pemerintah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten harus memastikan : apakah dasar pemanfaatan bangunan telah terpenuhi, apakah kewajiban retribusi telah diselesaikan, dan apakah terdapat potensi penerimaan daerah yang belum terealisasi. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran, harus ada tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Pihak Redaksi Media Aktivis Pers – Indonesia.Co.Id tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Ibu Ida, pengelola O ! Save, pemohon PBG, serta instansi terkait. Keterangan dan dokumen tambahan akan menjadi bagian dari verifikasi dan pemberitaan lanjutan.
Reporter : Adi Prasetyo Kepala Divisi Intelijen, Investigasi, & Monitoring Redaksi
📰 Baca Juga Berita Terkait
AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua
Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan
ABAH RUYANI SIAP PERANG BERSAMA SELURUH KESULTANAN BANTEN, ULAMA BANTEN, JAWARA BANTEN, AKTIVIS MAHASISWA, & WARGA MASYARAKAT BANTEN : BADAK JAWA ADALAH AMANAT WARISAN DARI LELUHUR, WASPADAI NIAT TERSELUBUNG EKSPLOITASI PEMERINTAH UNTUK PEMINDAHAN BADAK
Pengacara Internasional & Dewan Pembina Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id Erles Rareral, S.H., M.H., Siap Mendampingi Korban Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang, Hukum Harus Berjalan Segera Penjarakan Pelaku Kejahatan Pemerkosaan
💬 0 Komentar Pembaca
Tinggalkan Balasan
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!