Aliansi Pemuda Bogor Timur, FABEM Bersama Warga Masyarakat Klapanunggal Melakukan Aksi Unjuk Rasa Di Kantor BPN Kabupaten Bogor Jawa Barat
Foto: Dok. AKTIVIS PERS - INDONESIA
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Kabupaten Bogor - Aliansi Pemuda Bogor Timur beserta warga masyarakat klapanunggal menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor ATR/BPN kabupaten bogor, Pada Hari Kamis (15 Oktober 2026).
Aksi tersebut mendesak ATR/BPN Kabupaten Bogor untuk mencabut status SHGB No.101 atas nama PT.Cipta Makmur Lestari Desa kembangkuning kecamatan klapanunggal kabupaten Bogor.
Aksi tersebut dilakukan karena masyarakat menuntut jalan lingkar klapanunggal yang sudah ada sejak lama namun kini diakui oleh PT.Cipta Makmur Lestari, jalan lintas tersebut menghubungkan beberapa wilayah desa klapanunggal, desa kembangkuning serta wilayah lainnya dan sampai saat ini masih di gunakan masyarakat untuk menunjang mobilitas ekonomi sehari hari.
Persoalan mencuat setelah adanya sertifikat hak guna bangunan (SHGB) Nomor 101 yang berkaitan dengan jalan lingkar klapanunggal yang menjadi objek rencana eksekusi penutupan jalan. Masyarakat menanyakan asal usul riwayat terbitnya SHGB tersebut berada di jalan lingkar klapanunggal yang masih aktif digunakan warga masyarakat umum.
Dalam hal tersebut pihak pengadilan negeri (PN) Cibinong menerbitkan surat undangan rapat koordinasi pelaksanaan eksekusi tertanggal 8 September 2026. Surat Nomor 2789/PAN.PN.WII.U20/HK2.4.IX/2026 di tunjukan kepada kepala kantor pertanahan kabupaten bogor II untuk mengikuti rapat koordinasi, Pada Hari Jumat (11/09/2026).
Dalam surat undangan disebutkan dasar pelaksanaan eksekusi berupa penetapan ketua PN Cibinong tanggal 30 juli 2026 Nomor 15/Pdt.Eks.Del/2026/PN Cbi junto Nomor 24/Pdt.Eks/2025/PN Sda junto Nomer 159/Pdt.G/2025/PN Sda.
Ketua aliansi pemuda bogor timur djuhari Sasmita mengecam keras tindakan rencana eksekusi penutupan jalan lingkar klapanunggal, karena jalan lingkar klapanunggal sudah ada sejak dulu dan mobilitas masyarakat umum.
"jalan untuk kepentingan masyarakat umum tidak boleh menjadi milik pribadi ataupun milik perusahaan. Kita harus kembalikan kepada marwahnya sebagai fasilitas umum (fasum)" tutupnya.
Reporter : Redaksi
Aksi tersebut mendesak ATR/BPN Kabupaten Bogor untuk mencabut status SHGB No.101 atas nama PT.Cipta Makmur Lestari Desa kembangkuning kecamatan klapanunggal kabupaten Bogor.
Aksi tersebut dilakukan karena masyarakat menuntut jalan lingkar klapanunggal yang sudah ada sejak lama namun kini diakui oleh PT.Cipta Makmur Lestari, jalan lintas tersebut menghubungkan beberapa wilayah desa klapanunggal, desa kembangkuning serta wilayah lainnya dan sampai saat ini masih di gunakan masyarakat untuk menunjang mobilitas ekonomi sehari hari.
Persoalan mencuat setelah adanya sertifikat hak guna bangunan (SHGB) Nomor 101 yang berkaitan dengan jalan lingkar klapanunggal yang menjadi objek rencana eksekusi penutupan jalan. Masyarakat menanyakan asal usul riwayat terbitnya SHGB tersebut berada di jalan lingkar klapanunggal yang masih aktif digunakan warga masyarakat umum.
Dalam hal tersebut pihak pengadilan negeri (PN) Cibinong menerbitkan surat undangan rapat koordinasi pelaksanaan eksekusi tertanggal 8 September 2026. Surat Nomor 2789/PAN.PN.WII.U20/HK2.4.IX/2026 di tunjukan kepada kepala kantor pertanahan kabupaten bogor II untuk mengikuti rapat koordinasi, Pada Hari Jumat (11/09/2026).
Dalam surat undangan disebutkan dasar pelaksanaan eksekusi berupa penetapan ketua PN Cibinong tanggal 30 juli 2026 Nomor 15/Pdt.Eks.Del/2026/PN Cbi junto Nomor 24/Pdt.Eks/2025/PN Sda junto Nomer 159/Pdt.G/2025/PN Sda.
Ketua aliansi pemuda bogor timur djuhari Sasmita mengecam keras tindakan rencana eksekusi penutupan jalan lingkar klapanunggal, karena jalan lingkar klapanunggal sudah ada sejak dulu dan mobilitas masyarakat umum.
"jalan untuk kepentingan masyarakat umum tidak boleh menjadi milik pribadi ataupun milik perusahaan. Kita harus kembalikan kepada marwahnya sebagai fasilitas umum (fasum)" tutupnya.
Reporter : Redaksi
đ° Baca Juga Berita Terkait
AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua
Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan
ABAH RUYANI SIAP PERANG BERSAMA SELURUH KESULTANAN BANTEN, ULAMA BANTEN, JAWARA BANTEN, AKTIVIS MAHASISWA, & WARGA MASYARAKAT BANTEN : BADAK JAWA ADALAH AMANAT WARISAN DARI LELUHUR, WASPADAI NIAT TERSELUBUNG EKSPLOITASI PEMERINTAH UNTUK PEMINDAHAN BADAK
Pengacara Internasional & Dewan Pembina Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id Erles Rareral, S.H., M.H., Siap Mendampingi Korban Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang, Hukum Harus Berjalan Segera Penjarakan Pelaku Kejahatan Pemerkosaan
đŦ 0 Komentar Pembaca
Tinggalkan Balasan
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!