BREAKING
NEWS
ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT 🔴 AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua 🔴 Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia 🔴 Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan 🔴 Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini 🔴 ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT 🔴 AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua 🔴 Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia 🔴 Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan 🔴 Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini 🔴 ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT 🔴 AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua 🔴 Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia 🔴 Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan 🔴 Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini 🔴
DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI •
📡 BMKG LIVE • Jakarta Pusat: Cerah Berawan 27°C (RH: 88%, Angin: 2.2 km/j)   ••   🌤️ Surabaya: Cerah Berawan 33°C   ••   🌧️ Bandung: Hujan Ringan 24°C   ••   ⛅ Medan: Berawan 31°C   ••   ☀️ Makassar: Cerah 30°C   ••   ⛈️ Palembang: Hujan Petir 27°C     |     📡 BMKG LIVE • Jakarta Pusat: Cerah Berawan 27°C (RH: 88%, Angin: 2.2 km/j)   ••   🌤️ Surabaya: Cerah Berawan 33°C   ••   🌧️ Bandung: Hujan Ringan 24°C   ••   ⛅ Medan: Berawan 31°C   ••   ☀️ Makassar: Cerah 30°C   ••   ⛈️ Palembang: Hujan Petir 27°C     |    

DPW FABEM JAWA TIMUR & AKTIVIS PERS INDONESIA, Mendesak Gubernur Jawa Timur Beserta Walikota Surabaya, Agar Segera Menegur Keras PT. PLN Agar Lebih Maksimalkan Pelayanan Terhadap Konsumen Warga Masyarakat

Laporan Jurnalis: Aktivis Pers Indonesia
Terbit: 27 Oct 2026, 12:34 WIB • Dibaca 198 kali
DPW FABEM JAWA TIMUR & AKTIVIS PERS INDONESIA, Mendesak Gubernur Jawa Timur Beserta Walikota Surabaya, Agar Segera Menegur Keras PT. PLN Agar Lebih Maksimalkan Pelayanan Terhadap Konsumen Warga Masyarakat
Foto: Dok. AKTIVIS PERS - INDONESIA
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | SURABAYA — Forum Aspirasi dan Berita Masyarakat (FABEM) Jawa Timur mengecam lambannya penanganan gangguan listrik di wilayah Surabaya Barat, khususnya di Jalan Kendung. Gangguan yang dilaporkan terjadi sejak Senin, 26 Oktober 2026, pukul 19 : 30 WIB tersebut disebut belum mendapatkan penanganan yang memadai hingga Pada Hari Selasa Pagi, Tanggal 27 Oktober 2026.

Berdasarkan laporan warga yang diterima FABEM Jatim, pemadaman listrik tersebut telah mengganggu aktivitas masyarakat. Sejumlah warga mengaku telah menyampaikan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile sejak pukul 19.30 WIB. Namun, hingga sekitar pukul 05.00 WIB, mereka mengeluhkan belum adanya respons maupun tindakan perbaikan yang dirasakan di lokasi.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pelayanan pengaduan dan kecepatan respons petugas dalam menangani gangguan kelistrikan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

DPW FABEM Jawa Timur menilai pelayanan kelistrikan seharusnya mengedepankan prinsip responsif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan pelanggan. Sebab, listrik merupakan kebutuhan mendasar yang menopang kegiatan rumah tangga, usaha kecil, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

DPW FABEM Jawa Timur : Pelayanan Harus Seimbang dengan Kewajiban Pelanggan

DPW FABEM Jawa Timur menegaskan bahwa pelayanan PT. PLN tidak semestinya hanya berorientasi pada kewajiban pelanggan untuk membayar tagihan listrik, tetapi juga harus diimbangi dengan tanggung jawab penyedia layanan dalam merespons setiap pengaduan secara cepat dan transparan.

Dampak pemadaman tersebut dirasakan pula oleh masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari usaha kecil. Salah satunya pedagang yang mulai mempersiapkan dagangan sekitar tengah malam untuk dijual pada dini hari.

Bagi pedagang kecil, gangguan listrik dalam waktu berjam-jam berpotensi menghambat persiapan usaha, mengganggu aktivitas produksi, bahkan menimbulkan kerugian ekonomi. Situasi ini tentu menjadi persoalan serius bagi warga yang setiap hari berjuang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

DPW FABEM Jawa Timur memandang bahwa keluhan masyarakat harus menjadi perhatian serius pihak PLN, terutama ketika gangguan berlangsung cukup lama dan pengaduan telah disampaikan melalui saluran resmi.

Desak Evaluasi Pelayanan dan Pemberian Kompensasi

Atas kejadian tersebut, DPW FABEM Jawa Timur mendesak PLN wilayah Surabaya agar segera memberikan penjelasan mengenai penyebab gangguan listrik di Jalan Kendung dan sekitarnya, sekaligus memastikan penanganan dilakukan secara cepat dan tuntas.

DPW FABEM Jawa Timur juga meminta PLN mengevaluasi mekanisme penerimaan dan tindak lanjut pengaduan pelanggan agar laporan yang masuk melalui PLN Mobile tidak berhenti sebatas pencatatan administratif, melainkan segera ditindaklanjuti sesuai tingkat urgensi gangguan.

Selain itu, DPW FABEM Jawa Timur mendorong PLN memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak apabila memenuhi ketentuan yang berlaku. Evaluasi kompensasi tersebut perlu dilakukan secara transparan dengan mempertimbangkan durasi gangguan, standar tingkat mutu pelayanan, serta ketentuan perlindungan konsumen ketenagalistrikan.

Menurut DPW FABEM Jawa Timur, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai penanganan gangguan, perkiraan waktu pemulihan, serta mekanisme pengaduan apabila mengalami kerugian akibat pelayanan yang tidak sesuai standar.

Jangan Abaikan Keluhan Warga Masyarakat.

DPW FABEM Jawa Timur menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata tentang padamnya aliran listrik, melainkan juga menyangkut kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap penyedia tenaga listrik.

Respons yang lambat, apabila terbukti terjadi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi pihak terkait. Pelayanan publik harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata, terutama ketika gangguan berdampak terhadap penghidupan warga kecil.

DPW FABEM Jawa Timur berharap PLN segera menindaklanjuti laporan warga Surabaya Barat, menyampaikan keterangan resmi mengenai gangguan tersebut, dan memastikan adanya perbaikan sistem pelayanan agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Hingga berita ini disusun, informasi mengenai penyebab gangguan, tindak lanjut petugas, dan tanggapan resmi PLN masih perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait.

Catatan Redaksi : Berita ini disusun berdasarkan laporan warga masyarakat dan pernyataan Dari DPW FABEM Jawa Timur.

Konfirmasi kepada PLN serta verifikasi mengenai penyebab gangguan dan kelayakan kompensasi diperlukan untuk memperoleh informasi yang berimbang.







Reporter : Redaksi
🏷️ TOPIK: #Pemerintahan

📰 Baca Juga Berita Terkait

💬 0 Komentar Pembaca

Tinggalkan Balasan

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!