DPP FABEM : DARURAT NASIONAL HUTAN TERBAKAR DI PULAU KALIMANTAN !, PRESIDEN HARUS BERTINDAK TEGAS TANGANI PERSOALAN KEBAKARAN HUTAN DI PULAU PROVINSI KALIMANTAN, ZAINUDDIN ARSYAD DESAK PRABOWO SUBIANTO AGAR PECAT SEMUA PEJABAT YANG TIDAK BISA BEKERJA
Foto: Dok. AKTIVIS PERS - INDONESIA
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Jakarta - Dewan Pengurus Pusat Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (DPP FABEM) menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar bencana lingkungan, melainkan ancaman serius terhadap kesehatan rakyat, ekonomi nasional, stabilitas politik, dan hubungan diplomatik Indonesia. Pada Hari Senin 19 Oktober 2026.
PERSOALAN KEBAKARAN HUTAN, PECAT PEJABAT YANG GAGAL !
Hutan Terbakar, Rakyat Terdampak, Ekonomi Terancam, Hubungan Antarnegara Dipertaruhkan !
DATA DARURAT KARHUTLA:
- 2.458 penerbangan domestik terdampak sejak 11 Agustus hingga 17 Oktober 2026; sebanyak 1.324 penerbangan dibatalkan atau ditunda.( sumber Kementerian Perhubungan mencatat )
- 283.270 kasus ISPA dilaporkan dalam data yang beredar terkait dampak polusi dan karhutla.(Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat )
- Kabut asap lintas batas mengancam kawasan Asia Tenggara. ASMC juga melaporkan aktivasi peringatan Level 3 untuk kawasan ASEAN bagian selatan. ( sumber Pusat Meteorologi Khusus ASEAN (ASMC) )
Karhutla menghancurkan habitat satwa, merusak ekosistem, mengganggu aktivitas ekonomi, serta berpotensi memperburuk hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga. Negara tidak boleh kalah oleh pembakaran hutan dan kelalaian penanganan!
DPP FABEM ( Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa ) MENUNTUT:
1. Presiden RI segera mengambil komando nasional dan mengerahkan seluruh sumber daya untuk memadamkan api.
2. Usut tuntas dan hukum berat pelaku pembakaran, termasuk korporasi maupun pihak yang terbukti melindungi kejahatan tersebut. Ganti rugi perusahaan jika terbukti membakar hutan Indonesia kepada negara dan di kompensasi ganti rugi tsb kepada rakyat terdampak kebakaran di atur oleh pemerintah daerah.
3. Evaluasi dan pecat pejabat kementerian terkait / oknum Pejabat daerah yang terbukti lalai atau tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya, sesuai ketentuan hukum.
4. Buka pengawasan publik secara independen dan libatkan masyarakat, mahasiswa, pemuda, media, serta organisasi lingkungan.
5. Buka kerja sama bantuan internasional apabila diperlukan untuk mempercepat pemadaman dan pemulihan lingkungan
6. Departemen Kesehatan ikut serta dalam Penanganan segera menurunkan dokter - dokter dampak dari kesehatan masyarakat yang menjadi korban sakit diderita dari kebakaran hutan dan dibuat rumah sakit darurat disetiap posko posko wilayah dari dampak kebakaran hutan , pelayanan kesehatan distribusi obat obatan, bantuan oksigen dan infrastruktur kesehatan terjangkau oleh masyarakat.
DPP FABEM mengingatkan, pembiaran terhadap karhutla dapat memperbesar kerugian ekonomi, memperdalam krisis kepercayaan publik, dan memicu ketegangan politik maupun diplomatik.
Negara tidak boleh tunduk kepada mafia pembakaran hutan! Keselamatan rakyat, kelestarian alam, dan kedaulatan negara harus menjadi prioritas utama.
HORMAT KAMI,
DEWAN PENGURUS PUSAT
FORUM ALUMNI BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DPP FABEM)
Ketua Umum DPP FABEM Zaenuddin Arsyad , S.ip
Wakil ketua Umum DPP FABEM Bidang Hukum , Antar Lembaga Penegak HukUm dan Pemerintah - Tody Ardiansyah Prabu, S.H
Reporter : Redaksi
PERSOALAN KEBAKARAN HUTAN, PECAT PEJABAT YANG GAGAL !
Hutan Terbakar, Rakyat Terdampak, Ekonomi Terancam, Hubungan Antarnegara Dipertaruhkan !
DATA DARURAT KARHUTLA:
- 2.458 penerbangan domestik terdampak sejak 11 Agustus hingga 17 Oktober 2026; sebanyak 1.324 penerbangan dibatalkan atau ditunda.( sumber Kementerian Perhubungan mencatat )
- 283.270 kasus ISPA dilaporkan dalam data yang beredar terkait dampak polusi dan karhutla.(Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat )
- Kabut asap lintas batas mengancam kawasan Asia Tenggara. ASMC juga melaporkan aktivasi peringatan Level 3 untuk kawasan ASEAN bagian selatan. ( sumber Pusat Meteorologi Khusus ASEAN (ASMC) )
Karhutla menghancurkan habitat satwa, merusak ekosistem, mengganggu aktivitas ekonomi, serta berpotensi memperburuk hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga. Negara tidak boleh kalah oleh pembakaran hutan dan kelalaian penanganan!
DPP FABEM ( Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa ) MENUNTUT:
1. Presiden RI segera mengambil komando nasional dan mengerahkan seluruh sumber daya untuk memadamkan api.
2. Usut tuntas dan hukum berat pelaku pembakaran, termasuk korporasi maupun pihak yang terbukti melindungi kejahatan tersebut. Ganti rugi perusahaan jika terbukti membakar hutan Indonesia kepada negara dan di kompensasi ganti rugi tsb kepada rakyat terdampak kebakaran di atur oleh pemerintah daerah.
3. Evaluasi dan pecat pejabat kementerian terkait / oknum Pejabat daerah yang terbukti lalai atau tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya, sesuai ketentuan hukum.
4. Buka pengawasan publik secara independen dan libatkan masyarakat, mahasiswa, pemuda, media, serta organisasi lingkungan.
5. Buka kerja sama bantuan internasional apabila diperlukan untuk mempercepat pemadaman dan pemulihan lingkungan
6. Departemen Kesehatan ikut serta dalam Penanganan segera menurunkan dokter - dokter dampak dari kesehatan masyarakat yang menjadi korban sakit diderita dari kebakaran hutan dan dibuat rumah sakit darurat disetiap posko posko wilayah dari dampak kebakaran hutan , pelayanan kesehatan distribusi obat obatan, bantuan oksigen dan infrastruktur kesehatan terjangkau oleh masyarakat.
DPP FABEM mengingatkan, pembiaran terhadap karhutla dapat memperbesar kerugian ekonomi, memperdalam krisis kepercayaan publik, dan memicu ketegangan politik maupun diplomatik.
Negara tidak boleh tunduk kepada mafia pembakaran hutan! Keselamatan rakyat, kelestarian alam, dan kedaulatan negara harus menjadi prioritas utama.
HORMAT KAMI,
DEWAN PENGURUS PUSAT
FORUM ALUMNI BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DPP FABEM)
Ketua Umum DPP FABEM Zaenuddin Arsyad , S.ip
Wakil ketua Umum DPP FABEM Bidang Hukum , Antar Lembaga Penegak HukUm dan Pemerintah - Tody Ardiansyah Prabu, S.H
Reporter : Redaksi
đ° Baca Juga Berita Terkait
AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua
Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan
ABAH RUYANI SIAP PERANG BERSAMA SELURUH KESULTANAN BANTEN, ULAMA BANTEN, JAWARA BANTEN, AKTIVIS MAHASISWA, & WARGA MASYARAKAT BANTEN : BADAK JAWA ADALAH AMANAT WARISAN DARI LELUHUR, WASPADAI NIAT TERSELUBUNG EKSPLOITASI PEMERINTAH UNTUK PEMINDAHAN BADAK
Pengacara Internasional & Dewan Pembina Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id Erles Rareral, S.H., M.H., Siap Mendampingi Korban Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang, Hukum Harus Berjalan Segera Penjarakan Pelaku Kejahatan Pemerkosaan
đŦ 0 Komentar Pembaca
Tinggalkan Balasan
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!