Ketua DPW Fabem & Kaperwil Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia Sumatera Utara Menyoroti Perpres No 107 Tahun 2026 Yang Belum Bisa Diakses Publik, Mendesak Pihak Pemerintah Segera Buka Dokumen Resmi
Foto: Dok. AKTIVIS PERS - INDONESIA
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Medan Sumatera Utara - DPW Fabem (Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa) Sumatera Utara menyoroti belum mudahnya masyarakat memperoleh akses informasi mengenai dokumen lengkap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026, yang mengatur pengadaan minyak bumi, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) untuk ketahanan energi nasional sebagai perubahan atas Perpres Nomor 26 Tahun 2026.
Ketua DPW Fabem Sumatera Utara, Rinno Hadinata, Pada Hari Selasa (27/10/2026) menuturkan, ketersediaan dokumen peraturan pemerintah secara terbuka merupakan bagian penting dari transparansi publik terhadap kebijakan pemerintah. Masyarakat perlu memperoleh akses terhadap naskah resmi agar dapat mengetahui ketentuan yang berlaku, memahami perubahan kebijakan, serta mengawasi pelaksanaannya.
βKetika sebuah peraturan telah ditetapkan dan diumumkan pemerintah, masyarakat perlu mendapatkan akses yang mudah terhadap naskah resminya. Jangan sampai informasi mengenai kebijakan sudah disampaikan kepada publik, tetapi dokumen resmi hukum sulit ditemukan atau diunduh,β tutur Rinno.
Rinno menegaskan,keterbukaan dokumen menjadi semakin penting ketika peraturan menyangkut pengadaan minyak mentah, BBM dan LPG. Kebijakan di sektor tersebut berkaitan dengan ketahanan energi nasional serta kepentingan masyarakat dan industri sebagai pengguna energi.
Dokumen hukum harus tersedia dan mudah diakses publik
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melalui siaran pers Nomor 056.Pers/04/SJI/2026 tertanggal 26 Oktober 2026, telah mengumumkan terbitnya Perpres Nomor 107 Tahun 2026. Kementerian ESDM menjelaskan bahwa aturan tersebut mengubah mekanisme pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG dari pola antarbadan usaha menjadi skema kerja sama antarpemerintah (government-to-government atau G2G) dan antara pemerintah dengan badan usaha (government-to-business atau G2B).
Pengumuman resmi tersebut menunjukkan bahwa substansi kebijakan telah disampaikan pemerintah. Namun, berdasarkan penelusuran keberadaan tautan unduhan naskah lengkap Perpres Nomor 107 Tahun 2026 belum dapat dipastikan pada kanal dokumentasi hukum yang diperiksa.
Menurut Rinno, penyampaian siaran pers mengenai suatu kebijakan tidak dapat menggantikan fungsi naskah peraturan sebagai rujukan hukum utama.
βPublik membutuhkan dokumen resmi yang dapat di akses,dibaca, disimpan, dan diperiksa secara langsung. Informasi berupa ringkasan atau penjelasan pejabat pemerintah memang membantu, tetapi masyarakat tetap membutuhkan naskah autentik untuk mengetahui rumusan pasal, ketentuan peralihan, serta hubungan aturan baru dengan peraturan sebelumnya,β tutur Rinno.
Keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari akuntabilitas
Lebih lanjut rinno menegaskan, kewajiban pemerintah untuk membuka akses terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan dengan prinsip pembentukan dan pengundangan peraturan serta keterbukaan informasi publik.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah, mengatur aspek pengundangan dan penyebarluasan peraturan.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu landasan bagi akses masyarakat terhadap informasi yang dikuasai badan publik, dengan tetap memperhatikan pengecualian yang ditentukan undang-undang.
Dalam konteks Perpres Nomor 107 Tahun 2026, menurut Rinno DPW Fabem (Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa) sumatera utara mendorong agar instansi yang berwenang segera memastikan dokumen naskah resmi tersedia dalam format digital yang dapat diakses dan diunduh publik.
"DPW Fabem (Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa) Sumatera Utara juga meminta agar pemerintah menyediakan informasi yang jelas mengenai nomor, judul, tanggal penetapan, tanggal pengundangan, status keberlakuan, serta dokumen yang diubah atau dicabut oleh peraturan tersebut," ujar rinno.
Menurut rinno kejelasan informasi itu diperlukan agar publik pelaku dunia usaha, peneliti, akademisi,media dan pemangku kepentingan sektor energi tidak bergantung semata-mata pada pemberitaan atau keterangan lisan ketika menelaah kebijakan pemerintah.
βPrinsipnya sederhana, jika pemerintah menghendaki masyarakat memahami dan mematuhi suatu peraturan, pemerintah juga perlu memastikan naskah resminya dapat ditemukan dan diakses dengan mudah. Keterbukaan dokumen akan membantu mengurangi perbedaan penafsiran dan memperkuat akuntabilitas pelaksanaan kebijakan,β.
Reporter : Redaksi
Ketua DPW Fabem Sumatera Utara, Rinno Hadinata, Pada Hari Selasa (27/10/2026) menuturkan, ketersediaan dokumen peraturan pemerintah secara terbuka merupakan bagian penting dari transparansi publik terhadap kebijakan pemerintah. Masyarakat perlu memperoleh akses terhadap naskah resmi agar dapat mengetahui ketentuan yang berlaku, memahami perubahan kebijakan, serta mengawasi pelaksanaannya.
βKetika sebuah peraturan telah ditetapkan dan diumumkan pemerintah, masyarakat perlu mendapatkan akses yang mudah terhadap naskah resminya. Jangan sampai informasi mengenai kebijakan sudah disampaikan kepada publik, tetapi dokumen resmi hukum sulit ditemukan atau diunduh,β tutur Rinno.
Rinno menegaskan,keterbukaan dokumen menjadi semakin penting ketika peraturan menyangkut pengadaan minyak mentah, BBM dan LPG. Kebijakan di sektor tersebut berkaitan dengan ketahanan energi nasional serta kepentingan masyarakat dan industri sebagai pengguna energi.
Dokumen hukum harus tersedia dan mudah diakses publik
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melalui siaran pers Nomor 056.Pers/04/SJI/2026 tertanggal 26 Oktober 2026, telah mengumumkan terbitnya Perpres Nomor 107 Tahun 2026. Kementerian ESDM menjelaskan bahwa aturan tersebut mengubah mekanisme pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG dari pola antarbadan usaha menjadi skema kerja sama antarpemerintah (government-to-government atau G2G) dan antara pemerintah dengan badan usaha (government-to-business atau G2B).
Pengumuman resmi tersebut menunjukkan bahwa substansi kebijakan telah disampaikan pemerintah. Namun, berdasarkan penelusuran keberadaan tautan unduhan naskah lengkap Perpres Nomor 107 Tahun 2026 belum dapat dipastikan pada kanal dokumentasi hukum yang diperiksa.
Menurut Rinno, penyampaian siaran pers mengenai suatu kebijakan tidak dapat menggantikan fungsi naskah peraturan sebagai rujukan hukum utama.
βPublik membutuhkan dokumen resmi yang dapat di akses,dibaca, disimpan, dan diperiksa secara langsung. Informasi berupa ringkasan atau penjelasan pejabat pemerintah memang membantu, tetapi masyarakat tetap membutuhkan naskah autentik untuk mengetahui rumusan pasal, ketentuan peralihan, serta hubungan aturan baru dengan peraturan sebelumnya,β tutur Rinno.
Keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari akuntabilitas
Lebih lanjut rinno menegaskan, kewajiban pemerintah untuk membuka akses terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan dengan prinsip pembentukan dan pengundangan peraturan serta keterbukaan informasi publik.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah, mengatur aspek pengundangan dan penyebarluasan peraturan.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu landasan bagi akses masyarakat terhadap informasi yang dikuasai badan publik, dengan tetap memperhatikan pengecualian yang ditentukan undang-undang.
Dalam konteks Perpres Nomor 107 Tahun 2026, menurut Rinno DPW Fabem (Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa) sumatera utara mendorong agar instansi yang berwenang segera memastikan dokumen naskah resmi tersedia dalam format digital yang dapat diakses dan diunduh publik.
"DPW Fabem (Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa) Sumatera Utara juga meminta agar pemerintah menyediakan informasi yang jelas mengenai nomor, judul, tanggal penetapan, tanggal pengundangan, status keberlakuan, serta dokumen yang diubah atau dicabut oleh peraturan tersebut," ujar rinno.
Menurut rinno kejelasan informasi itu diperlukan agar publik pelaku dunia usaha, peneliti, akademisi,media dan pemangku kepentingan sektor energi tidak bergantung semata-mata pada pemberitaan atau keterangan lisan ketika menelaah kebijakan pemerintah.
βPrinsipnya sederhana, jika pemerintah menghendaki masyarakat memahami dan mematuhi suatu peraturan, pemerintah juga perlu memastikan naskah resminya dapat ditemukan dan diakses dengan mudah. Keterbukaan dokumen akan membantu mengurangi perbedaan penafsiran dan memperkuat akuntabilitas pelaksanaan kebijakan,β.
Reporter : Redaksi
π° Baca Juga Berita Terkait
AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua
Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan
ABAH RUYANI SIAP PERANG BERSAMA SELURUH KESULTANAN BANTEN, ULAMA BANTEN, JAWARA BANTEN, AKTIVIS MAHASISWA, & WARGA MASYARAKAT BANTEN : BADAK JAWA ADALAH AMANAT WARISAN DARI LELUHUR, WASPADAI NIAT TERSELUBUNG EKSPLOITASI PEMERINTAH UNTUK PEMINDAHAN BADAK
Pengacara Internasional & Dewan Pembina Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id Erles Rareral, S.H., M.H., Siap Mendampingi Korban Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang, Hukum Harus Berjalan Segera Penjarakan Pelaku Kejahatan Pemerkosaan
π¬ 0 Komentar Pembaca
Tinggalkan Balasan
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!