BREAKING
NEWS
ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT πŸ”΄ AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua πŸ”΄ Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia πŸ”΄ Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan πŸ”΄ Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini πŸ”΄ ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT πŸ”΄ AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua πŸ”΄ Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia πŸ”΄ Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan πŸ”΄ Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini πŸ”΄ ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT πŸ”΄ AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua πŸ”΄ Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia πŸ”΄ Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan πŸ”΄ Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini πŸ”΄
DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI •
πŸ“‘ BMKG LIVE • Jakarta Pusat: Cerah Berawan 27Β°C (RH: 88%, Angin: 2.2 km/j)   ••   🌀️ Surabaya: Cerah Berawan 33Β°C   ••   🌧️ Bandung: Hujan Ringan 24Β°C   ••   β›… Medan: Berawan 31Β°C   ••   β˜€οΈ Makassar: Cerah 30Β°C   ••   β›ˆοΈ Palembang: Hujan Petir 27Β°C     |     πŸ“‘ BMKG LIVE • Jakarta Pusat: Cerah Berawan 27Β°C (RH: 88%, Angin: 2.2 km/j)   ••   🌀️ Surabaya: Cerah Berawan 33Β°C   ••   🌧️ Bandung: Hujan Ringan 24Β°C   ••   β›… Medan: Berawan 31Β°C   ••   β˜€οΈ Makassar: Cerah 30Β°C   ••   β›ˆοΈ Palembang: Hujan Petir 27Β°C     |    
KUMPULAN ARSIP LIPUTAN

# NASIONAL

Menampilkan total populasi 29 laporan berita terverifikasi

PIMPINAN REDAKSI PUSAT RESMI MEMBEKUKAN STOP PERS SAUDARA SAMSUL ( ACONG ) DARI JABATAN WARTAWAN MEDIA AKTIVIS - INDONESIA.CO.ID PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Jakarta – Pimpinan Redaksi Pusat Media Aktivis - Indonesia.Co.Id resmi menerbitkan Surat Keputusan Pembekuan Stop Pers terhadap saudara Samsul ( ACONG ), yang sebelumnya bertugas sebagai Wartawan Redaksi Media Aktivis - Indonesia.Co.Id di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Keputusan tegas itu diambil setelah melalui evaluasi internal dan dianggap melanggar AD/ART serta Kode Etik Jurnalistik dari Dewan Pers dan Redaksi Media Aktivis - Indonesia.Co.Id ataupun organisasinya. Dalam rilis resmi yang diterima redaksi, Pada Hari Jum'at ( 11 / 09 / 2026 ), Pimpinan Redaksi Pusat menyebut pembekuan dilakukan karena Samsul telah menyampaikan secara langsung kepada warga bahwa dirinya tidak lagi bersedia menjadi wartawan dan tidak lagi berada di Media Aktivis Indonesia. β€œPernyataan tersebut jelas mencederai amanah organisasi. Kami tidak bisa mentolerir pengurus yang sudah tidak sejalan, namun masih berpotensi mencatut nama lembaga,” tegas Pimpinan Pusat Redaksi Media Aktivis - Indonesia.Co.Id. β€œKeputusan ini diambil demi menjaga marwah, kredibilitas, dan soliditas organisasi. Setiap pengurus wajib tunduk pada aturan organisasi,” lanjut pernyataan tersebut. Sejak SK ini diterbitkan, maka: 1. Samsul dicabut haknya menggunakan nama, atribut, ID Card, kop surat, dan stempel atas nama Media Aktivis Indonesia di wilayah Kalimantan Timur. 2. Segala kegiatan, pernyataan, dan surat-menyurat yang mengatasnamakan Media Aktivis Indonesia oleh Samsul dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, dan bukan tanggung jawab organisasi. Pimpinan Pusat menghimbau kepada seluruh instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Aparat Penegak Hukum, TNI / Polri, BUMN / BUMD, Perusahaan Negeri atau Perusahaan Swasta, dan Warga Masyarakat yang ada di seluruh Provinsi Kalimantan Timur agar tidak melayani aktivitas apa pun yang mengatasnamakan Media Aktivis Indonesia oleh saudara Samsul ( ACONG ). β€œPrinsipnya Media Aktivis ini jelas sebagai fungsi kontrol sosial. Dari beberapa keterangan warga juga menyampaikan bahwa yang bersangkutan sudah tidak ingin bergabung lagi di media. Jadi langkah pembekuan yang diambil Pimpinan Pusat sudah tepat sasaran untuk menjaga AD/ART,” tegas Kaperwil Redaksi Media Aktivis - Indonesia.Co.Id Provinsi Kalimantan Timur. β€œOrganisasi tetap berjalan normal di Kaltim. Kami pastikan tidak ada kekosongan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan Pers Jurnalistik Redaksi Media Ativis - Indonesia.Co.Id ,” tutup pernyataan Pimpinan Pusat. Reporter : Muhammad Sail, Linta & Hamsah

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  πŸ“… 11 September 2026 BACA ANALISIS »

HNSI PANDEGLANG MENGHIMBAU KEPADA SELURUH NELAYAN JANGAN DEKATI ANAK GUNUNG KRAKATAU DALAM RADIUS 3 KM

PANDEGLANG BANTEN – Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pandeglang, Dede Widarso, mengimbau para nelayan untuk tidak mendekati kawasan Anak Gunung Krakatau dalam radius 3 kilometer. Himbauan tersebut disampaikan menyusul adanya peningkatan aktivitas vulkanik Anak Gunung Krakatau yang berpotensi membahayakan aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan. β€œSaya menghimbau kepada para nelayan yang masih beraktivitas di laut untuk tidak mendekati Anak Gunung Krakatau dalam radius 3 kilometer. Saya berharap para nelayan tetap waspada dan menjaga diri dari kawasan tersebut,” ujar Dede Widarso, Pada Hari Senin ( 06 / 10 / 2026 ). Dede menjelaskan, keselamatan nelayan adalah prioritas utama. Ia meminta seluruh nelayan yang melaut di perairan Selat Sunda untuk terus memantau informasi resmi dari BMKG dan PVMBG terkait perkembangan aktivitas gunung. Selain itu, Dede juga mengajak para nelayan untuk tetap berdoa agar seluruh aktivitas melaut berjalan aman dan lancar. β€œSemoga para nelayan yang masih beraktivitas melaut senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah SWT, ” tambahnya. HNSI Pandeglang akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah untuk memastikan informasi terbaru sampai kepada para nelayan. Pandeglang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pandeglang merupakan organisasi yang mewadahi kepentingan nelayan di wilayah Pandeglang dan sekitarnya. Narasumber : Dede Widarso Ketua HNSI Kabupaten Pandeglang Banten Reporter : Asep Kurniawan

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  πŸ“… 07 September 2026 BACA ANALISIS »

Putusan MKDKI Yang Cacat Hukum Dalam Kasus dr. Alisa Nurul Muthia Perlu Untuk Dikaji Ulang Secara Prosedural

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Bogor Jawa Barat - Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) no.27/P/MKDKI /IX /2022 ,terkait penanganan pasien almarhumah Julia Susanti yang melibatkan dr. Alisa Nurul Muthia, Dokter yang praktek di Rs. Mayapada Bogor menuai sorotan Publik yg menyebabkan Pasien BPJS meninggal dunia, dari sisi prosedural. Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman, Dr. Budiono, S.H.M.Hum./memberikan pandangan bahwa dalam proses persidangan yang di pimpin Dr. Prasetyo Edi , Dr. Saleh Mochdar. terdapat indikasi kecurangan ketidaksesuaian dengan prosedur yang diatur dalam pedoman internal MKDKI. Terkesan adanya keberpihakan Dalam perkara ini, pihak Penasehat Hukum pengadu dari Universitas Janabadra diketahui telah mengajukan saksi ahli untuk didengar keterangannya, yaitu Prof. Dr. Arry Yanuar, M.Si., Apt., ahli Farmasi dari Universitas Indonesia. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh Penasihat Hukum korban dari Universitas Janabadra keterangan ahli tersebut tidak dimintakan dalam persidangan. Terkesan adanya kecurangan Hal ini menjadi penting untuk dicermati karena dalam Pedoman Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran di MKDKI *Nomor 1057/U/MKDKI/VII/2018, pada Poin 9* diatur secara tegas: Apabila saksi ahli diajukan oleh para pihak, maka Majelis wajib melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli tersebut. Apabila Majelis berpendapat lain, maka alasan penolakan atau tidak dilakukannya pemeriksaan wajib dicatat secara eksplisit dalam Berita Acara Pemeriksaan. Dalam kasus ini, tidak ditemukan catatan alasan penolakan pemeriksaan ahli dalam berita acara yang dapat diakses oleh pihak pengadu. Dalam sengketa disiplin kedokteran, keterangan ahli farmasi memiliki peran penting untuk memberikan kejelasan ilmiah yang objektif, khususnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti : 1. Ketepatan indikasi dan dosis pemberian obat Omeprazole; 2. Perlunya skrining riwayat alergi sebelum pemberian obat; 3. Korelasi antara pemberian obat dengan perburukan kondisi pasien. Tanpa adanya keterangan tersebut, Majelis kehilangan satu perspektif ilmiah yang dapat membantu membuat terang duduk perkaranya.terkesan melindungi dokter bermasalah Dr. Budiono menyampaikan pandangan secara proporsional : β€œKita perlu membedakan antara pelanggaran prosedur dengan niat tidak baik. Dalam hal ini, yang dapat kita lihat adalah adanya prosedur yang tidak dijalankan ketua MKDKI . Dr. Prasetyo Edi , sesuai pedoman tertulis. Hal ini dapat berimplikasi pada belum terpenuhinya asas _audi alteram partem_, yaitu asas untuk mendengarkan kedua belah pihak secara berimbang.” Dengan tidak didengarnya salah satu ahli yang diajukan, maka pemenuhan asas keadilan prosedural _(due process of law)_ dan prinsip keadilan yang adil dan berimbang menjadi patut untuk dikaji kembali. Hal ini tentu berdampak pada keyakinan publik terhadap objektivitas putusan. Ketua Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia Dr. Fredrich Max Rumintjap saat di konfirmasi awak media.Menjelaskan bahwa Pemberian obat Antibiotik Almarhumah Julia harus melalui test Alergi obat terlebih dahulu dan cara pemberiannya harus di perhatikan apalagi jika di berikan dalam bentuk cairan, kalau tidak ini jelas ada pelanggaran Standar operasional Prosedur yang di lakukan Dokter Alisa Nurul Muthia, ucapnya kepada rekan - rekan Media Jurnalistik Wartawan Pada Hari Kamis (15/10/2026). Sebagai negara hukum, sistem kita memberikan ruang koreksi yang santun dan sesuai peraturan. Bagi keluarga yang merasa keberatan secara prosedural, terdapat beberapa upaya yang dapat ditempuh sesuai mekanisme yang berlaku : 1. Permohonan Klarifikasi Tertulis: Memohon penjelasan resmi dari MKDKI mengenai pertimbangan tidak dilakukannya pemeriksaan saksi ahli yang diajukan. 2. Pengaduan Etik Prosedural: Menyampaikan laporan terkait dugaan ketidaksesuaian prosedur kepada Menteri Kesehatan RI Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebagai lembaga yang menaungi MKDKI. 3. Upaya Hukum Terpisah:* Mengingat putusan MKDKI adalah ranah disiplin etik, pihak keluarga tetap memiliki hak untuk menempuh upaya hukum perdata atau pidana melalui peradilan umum apabila ditemukan unsur yang berbeda, yang merupakan jalur terpisah dan tidak saling meniadakan. Tujuan dari tinjauan ini bukanlah untuk menilai benar atau salahnya aspek medis, melainkan untuk memastikan bahwa proses penegakan disiplin berjalan sesuai pedoman yang telah ditetapkan sendiri oleh MKDKI. Proses yang adil, transparan, dan terdokumentasi dengan baik pada akhirnya akan melindungi semua pihak. baik hak pasien dan keluarga, maupun kehormatan dan profesionalisme dokter sebagai tenaga kesehatan. Semoga permasalahan kecurangan sidang Majelis kehormatan disiplin kedokteran Indonesia. Mendapatkan perhatian khusus Bapak Presiden RI. Reporter : Redaksi

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  πŸ“… 07 September 2026 BACA ANALISIS »

Dewan Pers Dukung Penuh Langkah Hukum Wartawan Korban Intimidasi : Serangan Terhadap Jurnalistik Wartawan Adalah Serangan Terhadap Kebebasan Pers

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Jakarta – Informasi ini diterima GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama dari Kantor Hukum Bambang Listi Law Firm. Dewan Pers secara tegas menegaskan tidak mentoleransi segala bentuk intimidasi, ancaman, maupun upaya menghalangi pelaksanaan tugas jurnalistik. Sikap resmi tersebut tertuang dalam surat bernomor 1000/DP/K/VII/2026 tertanggal 27 Juli 2026, disusul menyusul permohonan perlindungan hukum yang diajukan atas dugaan intimidasi terhadap seorang wartawan pasca memuat pemberitaan mengenai dugaan penandaan harga berlebih pada pengadaan cetak lembar ujian bersumber Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah satuan pendidikan Kabupaten Kuningan. Dewan Pers mencatat bahwa wartawan yang bersangkutan telah melaksanakan fungsi kontrol sosial melalui karyanya, namun justru mendapat tekanan. Korban pun telah melapor ke Polres Kuningan guna menempuh jalur hukum demi mendapatkan perlindungan sesuai aturan yang berlaku. Lembaga ini menyatakan dukungan penuh atas langkah yang diambil tersebut dan menilainya sebagai tindakan yang tepat. Dalam pertimbangannya, Dewan Pers mengacu pada Pasal 4 ayat (3) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin hak pers mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi, serta memberikan perlindungan hukum bagi wartawan yang bekerja sesuai ketentuan undang-undang dan Kode Etik Jurnalistik. Perlindungan ini ditegaskan berlaku sepanjang insan pers bekerja secara profesional, akurat, berimbang, dan mematuhi kaidah etika. Pada Hari Minggu 09 Agustus 2026. Surat yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat ini mempertegas bahwa gangguan terhadap wartawan bukan sekadar menyerang pribadi, melainkan juga merusak kemerdekaan pers serta merampas hak masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Bagi pihak yang merasa keberatan atas suatu pemberitaan, jalur yang tersedia adalah hak jawab, hak koreksi, atau penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers, bukan intimidasi atau kekerasan. Pelanggaran harus ditindak tegas sebagai bukti nyata komitmen negara menjaga demokrasi. Sementara itu, Ketua Umum GMOCT Agung Sulistio menyambut baik dan sangat mengapresiasi sikap dukungan yang disampaikan Ketua Dewan Pers Indonesia tersebut. GMOCT membuka ruang hak jawab sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Reporter : Redaksi

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  πŸ“… 09 Agustus 2026 BACA ANALISIS »

Mimpi Kota Global Jakarta Terancam Gagal Total Perkara Sampah!

AKTIVISPERS-INDONESIA.CO.ID//DKI Jakarta -"Sampah tidak pernah memproduksi dirinya sendiri. Ia adalah cerminan dari keserakahan dan kelalaian manusia." Delapan orang kena Operasi tangkap tangan (OTT) oleh pemerintah DKI Jakarta di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Jaksel). Bukan korupsi, delapan orang itu ditangkap karena kedapatan membuang sampah sembarangan! Para pelaku pembuang sampah itu langsung dikenakan denda sanksi sebesar Rp500 ribu. Gerakan OTT pembuang sampah sembarangan ini digalakkan Pemprov DKI Jakarta untuk menekan sedikit saja, persoalan sampah di Ibu Kota yang sudah overload! OTT buang sampah merupakan gabungan kebijakan yang diluncurkan pada 10 Mei lalu oleh Pramono Anung, yakni pilah sampah dari rumah. Meski sudah sebulan lebih berjalan, belum ada laporan signifikan tentang kebijakan pilah sampah dari rumah. Persoalan sampah di Jakarta sudah mencapai titik nadir. OTT buang sampah dan juga pilah sampah dari rumah, hanya bagian kecil dari operasi mengatasi sampah di Jakarta yang setiap harinya memproduksi 7.000-8.000 ton sampah! Jangan sampai gara-gara sampah, rencana take off Jakarta menjadi kota global di usia 500 tahun (tahun depan) gagal total. Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari rumah masih belum terlihat efeknya. Aturan yang diteken pada 30 April 2026 itu mewajibkan warga memilah sampah sejak dari rumah tangga hingga kawasan usaha sebagai upaya mengurangi beban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. "Sebetulnya kita sudah punya banyak kebijakan. Jadi yang dibutuhkan itu bukan membuat aturan baru, tapi memastikan implementasi dari kebijakan yang sudah ada berjalan dengan baik," kata aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta, Muhammad Aminullah kepada inilah.com. Persoalan pengelolaan sampah di Jakarta lebih banyak terjadi pada tahap pelaksanaan. Salah satu contohnya adalah praktik pemilahan sampah yang tidak konsisten dari hulu ke hilir. Masyarakat sudah mulai memilah sampah dari rumah, namun pada tahap pengangkutan justru kembali dicampur oleh petugas. Hal ini dinilai merusak sistem sekaligus menurunkan kepercayaan publik.

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  πŸ“… 21 Juni 2026 BACA ANALISIS »