# NASIONAL
Menghubungkan Hati Melalui Pena : Kemitraan Pers Indonesia Dan Maroko dalam Mengukir Peradaban Bersama
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Jakarta - Di balik setiap baris berita yang kita baca, ada dedikasi tak terhingga dari para pemilik, pengelola, dan insan pers yang bekerja tanpa lelah menjaga nyala kebenaran dan persahabatan antarbangsa. Pers bukan sekadar penyampai warta, melainkan jembatan jiwa yang menghubungkan dua peradaban. Dalam semangat pertautan hati itulah, Pemerintah Kerajaan Maroko melalui Kedutaan Besarnya di Jakarta menyampaikan niat tulus untuk menganugerahkan apresiasi tertinggi bagi media-media di Indonesia. Melalui Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia, H.E. Dr. Redouane Houssaini, berita membahagiakan ini disampaikan langsung kepada Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, dalam pertemuan hangat pada Senin, 7 September 2026. Pemerintah Kerajaan Maroko menyiapkan Letter of Appreciation khusus bagi media cetak, elektronik, maupun online yang selama ini merawat kemitraan erat bersama Kedubes Maroko, khususnya media yang terhimpun dalam PPWI Media Group beserta jaringannya. Apresiasi mendalam ini dijadwalkan hadir di tengah perayaan _Moroccan Week_ (Pekan Budaya Maroko) yang siap menyemarakkan Jakarta pada 31 Oktober hingga 6 November 2026. Selama tujuh hari penuh, perhelatan budaya ini akan menyajikan simfoni persahabatan melalui talkshow, pementasan seni-budaya, hingga program Ambassador Goes2Campus. Namun, perhelatan ini bukan sekadar agenda seremoni. Pemilihan tanggal pelaksanaannya menyimpai makna sejarah yang sangat emosional dan mendalam bagi rakyat Maroko. 31 Oktober diperingati sebagai Hari Persatuan Maroko, menandai momentum berharga ketika Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2797 diadopsi pada 31 Oktober 2025. Resolusi ini memperkokoh pengakuan dunia atas kedaulatan Kerajaan Maroko di wilayah Sahara Maroko. 6 November adalah hari yang diperingati setiap tahun dalam rangka mengingat peristiwa monumental Green March pada 6 November 1975. Saat itu, 350.000 warga sipil sukarelawan berbaris damai dari utara menuju Sahara Maroko di selatan untuk bersatu dengan saudara sebangsa, menyusul keputusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice β ICJ) yang menegaskan ikatan sejarah kedaulatan Sultan Maroko. Momen-momen bersejarah ini menegaskan bahwa perjuangan menjaga integritas bangsa memerlukan dukungan sahabat sejati. Melalui tulisan, liputan, dan narasi yang objektif, pers Indonesia telah menjadi bagian penting dari perjalanan panjang mempererat persaudaraan kedua negara Muslim ini. Pengakuan dari Kerajaan Maroko adalah bentuk rasa terima kasih yang tulus atas kerja keras, pemikiran, dan ruang publikasi yang telah disumbangkan oleh para pemilik media di tanah air. Karya jurnalistik Anda tidak hanya mengedukasi masyarakat, tetapi juga menjadi pilar penyokong diplomasi damai yang melintasi batas samudera. Oleh karena itu, Sekretariat Nasional PPWI mengundang seluruh pengelola dan pemimpin media di seluruh Nusantara untuk menyambut tangan persahabatan ini. Ini adalah saatnya media Anda mendapatkan penghormatan yang layak di panggung internasional atas dedikasi yang telah diukir selama ini. Pendaftaran untuk menerima _Letter of Appreciation_ resmi dari Kerajaan Maroko kini telah dibuka. Para pemilik dan pengelola media cukup melengkapi formulir pendaftaran serta melampirkan tautan (link) pemberitaan terkait Maroko yang pernah dipublikasikan. Pendaftaran dibuka hingga 10 Oktober 2026. Mari abadikan peran dan kontribusi media Anda dalam lembaran sejarah diplomasi dunia. Silakan daftarkan media Anda melalui tautan resmi di sini: Formulir Pendaftaran Penghargaan Media Maroko (https://forms.gle/tcuAqiF9uFkxLZuM6). Pena Anda telah merangkai kisah persahabatan; kini biarkan dunia menyampaikan rasa terima kasihnya. Kerjasama dan dedikasi pers Indonesia adalah kebanggaan bersama yang patut dirayakan. Untuk komunikasi dan penjelasan lebih lanjut, silahkan hubungi Sekretariat Nasional PPWI, Julian Caisar di nomor kontak/WA: +62 813-7895-7515. (TIM/Red) Reporter : Redaksi
Dukungan Kedaulatan Sahara Maroko Dari Cili, Pondasi Kokoh Bagi Pembangunan Berkelanjutan Di Wilayah Selatan
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | New York β Pengakuan internasional terhadap kedaulatan Kerajaan Maroko atas seluruh wilayah teritorialnya, khususnya di kawasan Sahara Maroko, kembali mendapatkan momentum historis yang sangat signifikan. Di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Pemerintah Republik Cili secara resmi menyatakan dukungannya terhadap kedaulatan penuh Maroko atas wilayah Sahara, sekaligus menegaskan bahwa Inisiatif Otonomi yang diajukan Maroko sejak tahun 2007 merupakan satu-satunya solusi politik yang adil, langgeng, dan dapat diterima oleh semua pihak. Pernyataan bersejarah tersebut dituangkan dalam sebuah komunike bersama (joint communiquΓ©) yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Warga Negara Maroko di Luar Negeri, Nasser Bourita, bersama Menteri Luar Negeri Cili, Francisco PΓ©rez Mackenna. Pertemuan strategis ini juga disaksikan langsung oleh Presiden Republik Cili, JosΓ© Antonio Kast, pada Senin, 21September 2026. Dalam komunike bersama tersebut, Cili bertekad menerjemahkan dukungan politiknya ke dalam langkah-langkah aksi bilateral secara konkrit. Cili akan aktif mempromosikan berbagai peluang kerja sama ekonomi dan perdagangan di wilayah Sahara Maroko guna memperkuat arus investasi, sektor perdagangan, serta pengembangan sektor-sektor produktif di kawasan tersebut. Selain itu, Cili menyambut baik dan menyetujui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2797/2025. Cili bergabung dengan seruan internasional yang mendesak para pihak terkait untuk terlibat aktif dalam proses negosiasi tanpa syarat, berlandaskan usulan otonomi Maroko, demi mencapai solusi politik definitif yang disepakati bersama. Dalam kesempatan yang sama, kedua menteri luar negeri juga menandatangani Kerangka Acuan (Terms of Reference) untuk memulai negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement) antara Maroko dan Cili. Perkembangan diplomasi yang sangat positif ini mendapat sambutan hangat dari Indonesia. Presiden Indonesia-Morocco Sahara Brotherhood (IMSB), Wilson Lalengke, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang mendalam atas terobosan diplomatik antara Maroko dan Cili tersebut. Menurut tokoh pers terkemuka Indonesia itu, arus dukungan dan pengakuan resmi yang terus mengalir setiap hari dari negara-negara sahabat Maroko merupakan cerminan dari kebenaran sejarah serta keberhasilan diplomasi damai yang konsisten di bawah kepemimpinan Raja Mohammed VI. "Pengakuan resmi dari Cili ini bukan sekadar kemenangan diplomasi, melainkan pondasi yang sangat kokoh bagi Pemerintah Maroko untuk mengakselerasi pembangunan di seluruh wilayah teritorialnya, terutama di kawasan selatan yang dikenal sebagai Sahara Maroko. Dukungan ini membuka keran investasi Internasional yang akan membawa kesejahteraan, kemajuan ekonomi, dan stabilitas kawasan," ujar Wilson Lalengke dari Jakarta, Pada Hari Selasa 22 September 2026. Petisioner HAM PBB tahun 2025 ini menambahkan bahwa komitmen Cili untuk mengembangkan kerja sama ekonomi di Sahara Maroko membuktikan bahwa dunia internasional semakin mengakui realitas di lapangan: kawasan Sahara Maroko adalah wilayah yang aman, stabil, dan memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Langkah tegas Cili serta konsistensi Maroko dalam memperjuangkan kedaulatan teritorialnya sejalan dengan berbagai pemikiran filosofis mengenai tatanan hukum internasional dan keberlanjutan sebuah negara. Filsuf Pencerahan asal Jerman, Immanuel Kant (1724-1804), dalam karyanya Perpetual Peace (Zum ewigen Frieden), menegaskan bahwa perdamaian yang abadi hanya dapat terwujud jika didasarkan pada rasa saling menghormati atas kedaulatan hukum dan integritas teritorial antar-negara. Langkah Maroko yang menawarkan Inisiatif Otonomi sejak 2007 merupakan representasi nyata dari gagasan Kantian mengenai penyelesaian konflik secara damai berbasis kerangka hukum yang rasional dan penghormatan atas hak-hak warga di wilayah tersebut. Sementara itu, filsuf dan pemikir politik Hugo Grotius (1583-1645), yang dikenal sebagai bapak hukum internasional modern, menekankan pentingnya pacta sunt servanda (itikad baik dalam perjanjian) dan pengakuan kedaulatan sebagai syarat utama terciptanya tatanan dunia yang stabil. Pengakuan dari negara-negara berdaulat seperti Cili menegaskan validitas hukum atas kedaulatan Maroko di mata masyarakat internasional. Dari sudut pandang keadilan distributif, filsuf politik John Rawls (1921-2002) dalam teori keadilannya (A Theory of Justice) menyatakan bahwa tatanan politik yang adil adalah tatanan yang mampu meningkatkan kesejahteraan kelompok yang paling membutuhkan melalui struktur sosial yang stabil. Pembangunan ekonomi, investasi perdagangan, serta pembukaan lapangan kerja di kawasan Sahara Maroko melalui kemitraan internasional adalah perwujudan konkret dari keadilan prosedural dan substansial bagi penduduk lokal. Langkah Cili yang menyertakan pembukaan ruang kerja sama ekonomi dan negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas menegaskan bahwa pengakuan kedaulatan Maroko atas Sahara bukan lagi sekadar retorika politik, melainkan penggerak utama integrasi ekonomi lintas benua. Dengan semakin bertambahnya negara-negara yang memberikan dukungan penuh terhadap Inisiatif Otonomi Maroko, masa depan kawasan Sahara Maroko kian cerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, jembatan penghubung antara Afrika dan Amerika Latin, serta simbol perdamaian abadi di kawasan Maghreb. Reporter : Redaksi
Mauritius Ambil Langkah Strategis, Dukung Otonomi Sahara Di Bawah Kedaulatan Maroko
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | New York β Perubahan sikap diplomatik Republik Mauritius terhadap persoalan Sahara menjadi perkembangan penting dalam dinamika penyelesaian sengketa berkepanjangan di kawasan Afrika Utara. Pemerintah Mauritius kini memandang skema otonomi Sahara di bawah kedaulatan Kerajaan Maroko sebagai solusi yang paling kredibel, realistis, adil, dan berkelanjutan. Sikap tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Integrasi Regional, dan Perdagangan Internasional Mauritius, Dhananjay Ramful, di New York pada Rabu, 23 September 2026. Pernyataan itu muncul setelah pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Ekspatriat Maroko, Nasser Bourita, di sela-sela Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut Dhananjay Ramful, Mauritius telah meninjau kembali posisinya mengenai persoalan Sahara melalui pembahasan di tingkat kabinet setelah diadopsinya Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797. Pemerintah Mauritius menilai resolusi tersebut dilandasi pragmatisme dan memandang otonomi Sahara di bawah kedaulatan Maroko sebagai jalan penyelesaian yang paling realistis, adil, serta berkelanjutan. Perubahan posisi tersebut mempunyai bobot politik tersendiri. Mauritius bukan sekadar menyatakan dukungan terhadap suatu formula diplomatik, tetapi memilih pendekatan yang menurut pemerintahnya dapat membuka jalan menuju penyelesaian politik yang lebih realistis. Resolusi 2797 sendiri diadopsi Dewan Keamanan PBB pada 31 Oktober 2025, menurut laporan Barlamane Today. Media tersebut menyebut resolusi itu menyerukan penyelesaian politik melalui perundingan yang melibatkan Maroko, Front Polisario, Aljazair, dan Mauritania. Dengan demikian, perubahan sikap Mauritius dapat dipandang sebagai langkah untuk menempatkan pragmatisme politik sebagai salah satu pertimbangan utama dalam melihat konflik berkepanjangan tersebut. Dukungan itu juga menjadi bagian dari momentum diplomatik yang selama ini dibangun Rabat untuk memperoleh penerimaan internasional terhadap proposal otonomi. Morocco World News melaporkan bahwa pemerintah Maroko menyebut lebih dari 130 negara telah mendukung inisiatif tersebut atau mengambil posisi yang sejalan dengannya. *Kepentingan Rakyat Harus Menjadi Orientasi Utama* Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, menyambut positif langkah strategis Mauritius tersebut. Menurutnya, persoalan Sahara semestinya tidak hanya dilihat melalui perdebatan geopolitik, kepentingan negara, ataupun kontestasi diplomatik, tetapi terutama dari perspektif kepentingan masyarakat yang hidup di wilayah terdampak. βSaya menilai keputusan Mauritius sebagai langkah strategis, rasional, dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Konflik yang terus dipelihara tanpa penyelesaian konkret pada akhirnya hanya membuat masyarakat menjadi pihak yang paling lama menanggung akibatnya. Karena itu, setiap solusi yang realistis, damai, dan memberikan ruang bagi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat patut memperoleh dukungan,β ujar Wilson Lalengke dari Jakarta, Pada Hari Kamis, 24 September 2026. Menurut Wilson Lalengke, negara-negara lain perlu mencermati perkembangan tersebut secara objektif dan tidak membiarkan persoalan Sahara terus tersandera oleh pertarungan kepentingan politik yang tidak menghasilkan solusi nyata. βSaya menyerukan kepada negara-negara lain untuk segera mengambil langkah serupa dengan Mauritius apabila setelah melakukan kajian objektif mereka melihat bahwa skema otonomi di bawah kedaulatan Maroko merupakan jalan yang paling realistis menuju perdamaian dan kesejahteraan masyarakat Sahara. Kita tidak boleh membiarkan rakyat di kawasan tersebut terus hidup dalam ketidakpastian akibat sengketa politik yang berkepanjangan,β terang tokoh pers Indonesia itu. Bagi Wilson Lalengke, ukuran keberhasilan diplomasi seharusnya dikembalikan kepada manusia. Perdamaian bukan sekadar ketiadaan konflik, tetapi harus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik melalui pembangunan, pendidikan, lapangan kerja, kebebasan menjalankan kehidupan sosial, serta kepastian mengenai masa depan. Sikap Mauritius juga dapat dibaca sebagai dorongan bagi komunitas internasional untuk lebih mengutamakan penyelesaian yang dapat dilaksanakan daripada membiarkan sengketa berada dalam kebuntuan politik. Pernyataan resmi Mauritius bahwa proposal otonomi menawarkan penyelesaian yang βpaling realistis, paling adil, dan paling berkelanjutanβ memperlihatkan arah argumentasi tersebut. Namun demikian, dukungan internasional terhadap suatu formula politik tetap harus ditempatkan dalam kerangka penyelesaian damai dan proses PBB. Dengan cara itu, kepentingan politik negara-negara terkait dapat diarahkan menuju tujuan yang lebih fundamental, yakni keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan manusia. Langkah Mauritius karena itu bukan hanya tentang perubahan posisi sebuah negara kecil di Samudra Hindia terhadap sengketa di Afrika Utara. Keputusan tersebut membawa pesan yang lebih luas bahwa diplomasi pada akhirnya perlu menghasilkan jalan keluar yang konkret. βSudah waktunya dunia bergerak dari perdebatan tanpa akhir menuju solusi. Yang harus menjadi pusat perhatian bukan kemenangan politik satu pihak atas pihak lain, tetapi bagaimana rakyat Sahara memperoleh perdamaian, kepastian, pembangunan, dan masa depan yang lebih baik,β tambah pria yang juga dikenal sebagai aktivis HAM ini. Dalam perspektif itu, perubahan sikap Mauritius dapat menjadi momentum untuk menghidupkan kembali diplomasi yang berorientasi pada penyelesaian. Jika pendekatan serupa mampu mendorong dialog, mengurangi ketegangan, dan memperluas peluang kesejahteraan bagi masyarakat, maka nilai terpentingnya bukan semata-mata terletak pada keberhasilan diplomasi Maroko, tetapi pada peluang terciptanya masa depan yang lebih damai bagi masyarakat Sahara. Reporter : Redaksi
Jamaika Dan Maroko Tandatangani Komunike Bersama, Wilson Lalengke : Langkah Strategis Bagi Masa Depan Rakyat Sahara
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | New York β Pemerintah Jamaika mengambil langkah diplomatik penting terkait penyelesaian persoalan Sahara dengan menyatakan bahwa otonomi yang nyata di bawah kedaulatan Kerajaan Maroko dapat menjadi salah satu solusi paling layak. Posisi tersebut dituangkan dalam sebuah komunike bersama yang ditandatangani Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri Jamaika, Kamina Johnson Smith, dan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Ekspatriat Maroko, Nasser Bourita, setelah pertemuan keduanya di sela-sela Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Pada Hari Rabu, 23 September 2026. Dalam komunike itu, Jamaika menyambut baik Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797, yang memberikan dukungan penuh kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Utusan Pribadinya dalam memfasilitasi serta menjalankan perundingan dengan menjadikan Rencana Otonomi Maroko sebagai dasar. Komunike tersebut juga menyatakan bahwa otonomi yang nyata di bawah kedaulatan Maroko dapat menjadi salah satu solusi yang paling layak. Penandatanganan komunike bersama itu menandai perkembangan dalam posisi diplomatik Jamaika mengenai Sahara. Morocco World News juga melaporkan bahwa posisi tersebut disampaikan setelah pertemuan bilateral Johnson Smith dan Bourita pada forum Majelis Umum PBB. Komunike tersebut sekaligus memberikan apresiasi kepada Kerajaan Maroko atas upaya diplomatiknya dalam membangun konsensus internasional serta momentum yang mendukung Rencana Otonomi di bawah kepemimpinan Raja Mohammed VI. Kedua menteri juga sepakat melanjutkan konsultasi politik antara Rabat dan Kingston serta mengoordinasikan posisi mereka dalam berbagai persoalan yang menjadi kepentingan bersama. *Diplomasi yang Berorientasi pada Solusi* Perkembangan tersebut mempunyai arti penting karena menunjukkan adanya perhatian terhadap pendekatan penyelesaian yang menitikberatkan pada proses politik dan negosiasi. Alih-alih membiarkan persoalan Sahara terus berada dalam kebuntuan, posisi yang dituangkan Jamaika dan Maroko menempatkan Rencana Otonomi sebagai basis yang dapat digunakan dalam proses negosiasi di bawah fasilitasi PBB. Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, menyambut positif perkembangan diplomatik tersebut. Menurutnya, keberanian suatu negara untuk meninjau persoalan Sahara dari perspektif penyelesaian nyata merupakan langkah yang patut diapresiasi. βSaya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Jamaika atas langkah strategis dan konstruktif ini. Menurut saya, ketika suatu konflik telah berlangsung berkepanjangan, masyarakat internasional harus berani melihat pilihan penyelesaian yang realistis, damai, dan dapat memberikan kepastian masa depan kepada masyarakat yang terdampak. Pada akhirnya, kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas tarik-menarik kepentingan politik,β jelas aktivis HAM internasional ini dari Jakarta, Kamis, 24 September 2026. Menurut Wilson Lalengke, salah satu pertimbangan terpenting dalam melihat setiap formula penyelesaian persoalan Sahara adalah dampaknya bagi manusia yang hidup di wilayah tersebut. Perdamaian harus bermuara pada terciptanya stabilitas, pembangunan, pendidikan, kegiatan ekonomi, serta kesempatan bagi masyarakat untuk membangun masa depan yang lebih baik. Karena itu, ia mendorong negara-negara lain untuk mempelajari secara serius langkah yang diambil Jamaika dan mengambil posisi serupa apabila mereka menilai pendekatan tersebut merupakan jalan terbaik menuju penyelesaian damai. Tokoh pers terkemuka Indonesia itu menyerukan kepada negara-negara lain agar tidak terlalu lama berada dalam keraguan. βJika setelah melakukan kajian yang objektif, mereka sampai pada kesimpulan bahwa otonomi di bawah kedaulatan Maroko merupakan solusi yang paling layak, realistis, dan mampu memberikan manfaat konkret bagi masyarakat Sahara, maka sudah sepatutnya mereka mengambil langkah serupa. Dunia membutuhkan penyelesaian, bukan pembiaran konflik,β ujar Wilson Lalengke. *Rakyat Sahara Harus Menjadi Prioritas* Lebih jauh, Wilson Lalengke berpandangan bahwa diskursus internasional mengenai Sahara seharusnya tidak berhenti pada persoalan diplomasi dan batas wilayah. Ada dimensi yang lebih mendasar, yakni masa depan manusia. Dalam perspektif tersebut, komunitas internasional memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong penyelesaian damai yang memungkinkan masyarakat menjalani kehidupan yang stabil dan produktif. Langkah Jamaika juga memperlihatkan pentingnya diplomasi antara negara-negara dari kawasan yang berbeda. Kesepakatan Johnson Smith dan Bourita untuk melanjutkan konsultasi politik serta koordinasi mengenai isu-isu kepentingan bersama menunjukkan bahwa hubungan kedua negara tidak berhenti pada persoalan Sahara saja. Bagi Wilson Lalengke, perkembangan seperti ini selayaknya menjadi momentum untuk membangun dukungan internasional terhadap suatu proses penyelesaian yang damai, realistis, dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat. Ukuran paling penting dari setiap kebijakan politik internasional adalah manfaatnya bagi manusia. βJika diplomasi mampu menghadirkan perdamaian, keamanan, pembangunan, lapangan kehidupan yang lebih baik, dan harapan bagi generasi mendatang, maka diplomasi itu memiliki arti. Rakyat Sahara berhak menikmati masa depan seperti itu,β tegasnya. Penandatanganan komunike bersama Jamaika-Maroko di New York dengan demikian dapat dipandang sebagai perkembangan diplomatik yang signifikan. Di tengah persoalan Sahara yang belum terselesaikan, pernyataan bahwa otonomi di bawah kedaulatan Maroko dapat menjadi salah satu solusi paling layak memberikan dorongan baru bagi pendekatan politik berbasis negosiasi. Pada akhirnya, seperti ditekankan Wilson Lalengke, diplomasi seharusnya tidak sekadar menentukan siapa memenangkan argumentasi politik. Diplomasi harus mampu memenangkan masa depan rakyat. Reporter : Redaksi
Skandal Penyelewengan Bantuan Kemanusiaan Di Kamp Tindouf : Keuangan Polisario Dipertanyakan, Wilson Lalengke Desak Pembubaran Kamp
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Geneva β Skandal kebangkrutan perusahaan investasi dan kontraktor "Infravest" yang beroperasi di Kamp Tindouf sejak tahun 2022 di bawah arahan Sallamou Abba Ali melahirkan keprihatinan mendalam masyarakat internasional. Peristiwa ini membongkar dugaan penggelapan dana bantuan kemanusiaan global yang berujung pada penipuan keuangan masif dan tindakan memperkaya diri sendiri para pimpinan milisi separatis Polisario. Di tengah situasi kehidupan pengungsi yang memprihatinkan, para penghuni kamp, pedagang, hingga koperasi lokal di kamp "Rabouni" dan "Chahid El Hafed" kini menuntut pengembalian dana milik mereka. Jumlah kerugian yang melayang ditaksir mencapai 886 miliar dinar Aljazair, atau setara dengan USD 6,6 juta (sekitar Rp100 miliar). Modus Ponzi dan Dugaan Keterlibatan Elit Polisario Perusahaan "Infravest" diduga sengaja membangun citra dan kredibilitas semu melalui sponsorship kegiatan kebudayaan serta proyek konstruksi lokal. Setelah mendapatkan kepercayaan publik, perusahaan tersebut menjalankan skema penipuan berbasis Ponzi yang menyedot habis seluruh tabungan keluarga-keluarga rentan Sahrawi. Kejanggalan utama yang memicu sorotan tajam adalah bagaimana sebuah perusahaan swasta dapat beroperasi bebas selama bertahun-tahun dalam lingkungan Kamp Tindouf yang tertutup rapat dan dijaga ketat secara militer. Kondisi ini memperkuat dugaan kuat adanya keterlibatan serta komplotan dari jajaran pejabat tinggi dalam aparatur pimpinan separatis Polisario yang mengeruk keuntungan pribadi dari penderitaan rakyat pengikutnya sendiri. Melihat fakta tragis ini, komunitas internasional, Uni Eropa, dan negara-negara donor mendesak adanya pengawasan ketat melalui verifikasi independen atas data populasi penerima manfaat, audit menyeluruh atas distribusi bantuan, serta transparansi penuh atas penggunaan dana publik dan hibah kemanusiaan. Duka Persisma: "Akhiri Kamp Tindouf, Pulangkan Pengungsi ke Tanah Airnya!" Menanggapi skandal keuangan dan kejahatan kemanusiaan yang terus berulang di Kamp Tindouf, Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, menyampaikan keprihatinan dan duka yang sangat mendalam atas penderitaan warga pengungsi Sahrawi. "Saya sangat sedih dan prihatin mengetahui bahwa kehidupan saudara-saudara kita para pengungsi di Kamp Tindouf berada dalam kondisi yang sangat bahaya, rentan, dan terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Bantuan kemanusiaan yang seharusnya menyambung hidup mereka justru dirampok dan dijadikan alat pengayaan diri oleh pimpinan milisi," tegas Wilson Lalengke dari Jakarta, Pada Hari Kamis (24 September 2026) Aktivis hak asasi manusia asal Indonesia itu menekankan bahwa pembiaran Kamp Tindouf sebagai kawasan terisolasi hanya memelihara kejahatan kemanusiaan, penindasan, dan manipulasi nasib rakyat sipil. Oleh karena itu, ia mendesak lembaga dunia dan perserikatan bangsa-bangsa untuk mengambil tindakan radikal dan permanen. "Dunia internasional tidak boleh lagi menutup mata atau sekadar memberikan bantuan yang ujung-ujungnya diselewengkan. Solusi mendasar dan satu-satunya bagi keadilan adalah mengakhiri keberadaan Kamp Tindouf secara permanen dan segera memulangkan seluruh warga pengungsi ke tanah air mereka yang damai dan sejahtera di wilayah Sahara Maroko!" desak Presiden Persisma itu. Menurut Wilson Lalengke, di bawah kedaulatan Kerajaan Maroko, wilayah Sahara telah mengalami kemajuan pesat dalam bidang ekonomi, infrastruktur, kesehatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pemulangan pengungsi ke tanah air mereka di Sahara Maroko akan menjamin keselamatan, martabat, dan masa depan yang jauh lebih layak bagi generasi Sahrawi. *Desakan Penegakan Hukum Internasional* Di saat Spanyol tengah bersiap memberikan prospek emansipasi serta hak-hak sipil bagi ribuan warga Sahrawi, tuntutan transparansi juga menggema kuat ke Parlemen Eropa dan pemerintah negara-negara donor, khususnya otoritas Italia, untuk mengusut tuntas penggunaan dana hibah kemanusiaan yang disalurkan selama ini. Pimpinan Front Polisario harus segera diseret ke hadapan pengadilan internasional atas dugaan penyelewengan dana dan pelanggaran hak asasi manusia. Di saat yang sama, perlindungan, keselamatan, dan martabat warga yang tersandera di Kamp Tindouf wajib ditempatkan secara langsung di bawah pengawasan dan kendali badan-badan resmi PBB demi menjamin keadilan yang nyata. Reporter : Redaksi
Kedok Polisario Terbongkar : Bantuan Kemanusiaan Dirampok, Persisma Desak Pengungsi Dipulangkan Ke Sahara Maroko
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Geneva β Di tengah penderitaan ratusan ribu keluarga Sahrawi yang hidup dalam kondisi serba terbatas dan rentan di Kamp Tindouf, tabir gelap mengenai tata kelola bantuan kemanusiaan kini kian tersibak lebar. Rangkaian skandal keuangan yang melibatkan pimpinan milisi separatis Front Polisario membongkar praktik penyalahgunaan dana bantuan internasional, pengayaan diri pejabat, hingga kejahatan penipuan finansial berskala masif. Skandal pertama menyoroti tata kelola bantuan kemanusiaan dan program medis di Italia yang dikendalikan oleh Fatima Mahfoud, sosok yang dikenal sebagai perwakilan Polisario di Roma. Sejumlah aktivis Sahrawi dan platform media independen, seperti Mediterranews, menyuarakan kritik tajam atas dugaan kontrol aliran dana tanpa pengawasan independen. Bantuan publik dan dana amal yang sejatinya ditujukan untuk warga rentan diduga kuat dialirkan untuk memperkaya elit pimpinan Polisario. Krisis finansial semakin meruncing dengan ambruknya perusahaan Infravest for Contracting and Investment yang beroperasi di Kamp Tindouf sejak 2022 di bawah kepemimpinan Sallamou Abba Ali. Perusahaan ini diduga menjalankan skema investasi bodong berbasis Ponzi yang menyedot habis tabungan warga, pedagang, dan koperasi lokal di kamp Rabouni dan Chahid El Hafed. Total kerugian diperkirakan mencapai 886 miliar dinar Aljazair atau setara dengan USD 6,6 juta (sekitar Rp100 miliar). Keberhasilan Infravest menyusup dan beroperasi bebas selama bertahun-tahun di dalam kawasan militer Kamp Tindouf yang sangat tertutup memicu indikasi kuat adanya keterlibatan dan komplotan pejabat tinggi dalam struktur milisi Polisario. *Persisma: "Akhiri Penderitaan Sekarang, Pulangkan Pengungsi ke Tanah Air!"* Merespons terbukanya kejahatan kemanusiaan dan skandal korupsi sistematis ini, Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus kecaman keras terhadap tindakan kelompok Polisario. "Saya sangat sedih dan prihatin mengetahui bahwa kehidupan saudara-saudara kita para pengungsi di Kamp Tindouf akan semakin bahaya, terancam, dan sangat rentan akibat keserakahan oknum-oknum tak bertanggung jawab. Bantuan kemanusiaan yang menjadi sandaran hidup rakyat justru ditilap dan dijadikan ajang memperkaya diri oleh pimpinan milisi Polisario," tegas Wilson Lalengke dari Jakarta, Pada Hari Sabtu, 26 September 2026. Tokoh pers terkemuka Indonesia itu menekankan bahwa mempertahankan Kamp Tindouf dalam isolasi militer hanya melanggengkan krisis kemanusiaan dan kejahatan terstruktur. Oleh karena itu, ia kembali menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas internasional untuk mengambil tindakan nyata dan permanen. "Dunia internasional tidak boleh lagi berdiam diri atau sekadar menyalurkan bantuan yang ujung-ujungnya dirampok. Saya kembali mendesak dunia untuk segera mengakhiri keberadaan Kamp Tindouf! Pulangkan seluruh warga pengungsi Sahrawi ke tanah air mereka yang aman, damai, dan sejahtera di wilayah Sahara Maroko," desak Petisioner HAM PBB tahun 2025 itu lantang. Menurut Wilson Lalengke, di bawah kedaulatan Kerajaan Maroko, kawasan Sahara Maroko telah menjelma menjadi daerah yang maju pesat dengan jaminan hak asasi manusia, pembangunan infrastruktur modern, dan kesejahteraan ekonomi. Memulangkan pengungsi ke tanah airnya adalah satu-satunya jalan mengembalikan martabat dan masa depan mereka. *Degradasi Moral dan Pengkhianatan Kemanusiaan* Bila ditinjau dari kacamata filsafat politik dunia, penyelewengan bantuan kemanusiaan di Kamp Tindouf merupakan bentuk manifestasi paling buruk dari degradasi moral kekuasaan. Filsuf Pencerahan asal Inggris, John Locke (1632-1794), dalam teorinya mengenai Social Contract (Kontrak Sosial) menyatakan bahwa legitimasi suatu kepemimpinan hanya ada apabila mampu melindungi hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan harta benda masyarakatnya. Ketika suatu rezim atau kelompok, seperti Polisario, justru merampas hak hidup dan merampok harta warga rentan demi kepentingan pribadi, maka legitimasi moral kelompok tersebut telah gugur sepenuhnya. Sementara itu, filsuf Yunani Kuno, Aristoteles (384-322 SM), dalam karyanya Politika menegaskan bahwa tujuan utama dari pembentukan suatu komunitas politik adalah untuk mencapai Eudaimonia (kesejahteraan dan kebaikan hidup bersama). Tindakan manipulasi, skema penipuan Ponzi, dan penggelapan dana kemanusiaan yang menindas kaum lemah adalah bentuk kejahatan eksistensial yang berlawanan dengan hakikat keadilan. Sejalan dengan pemikiran filsuf kontemporer Hannah Arendt (1906-1975) mengenai The Banality of Evil (Kekejaman yang Terbiasakan), kejahatan struktural di Kamp Tindouf terjadi karena adanya pembiaran dan ketiadaan sistem akuntabilitas. Arendt mengingatkan bahwa kejahatan terbesar sering kali lahir ketika penderitaan manusia dianggap sebagai hal biasa dan dimanfaatkan demi agenda politik sempit. Skandal penyelewengan di Italia dan fenomena penipuan Infravest menegaskan urgensi evaluasi total dari PBB, Uni Eropa, dan negara-negara donor. Dunia internasional dituntut untuk segera menjalankan audit independen yang akuntabel, melakukan verifikasi faktual terhadap populasi penerima bantuan, dan menyalurkan bantuan secara langsung di bawah pengawasan ketat badan-badan PBB. Langkah hukum yang tegas dan akuntabilitas transparan harus segera ditegakkan demi memastikan pimpinan Front Polisario mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum internasional. Hak, keselamatan, dan martabat warga yang tersandera di Kamp Tindouf harus kembali menjadi prioritas utama dunia. Reporter : Redaksi
Perkuat Jembatan Antar Benua, Spanyol Dan Maroko Bangun Kemitraan Strategis Di Tengah Isu Ceuta
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Rabat - Dinamika hubungan bilateral antara Spanyol dan Maroko kembali menjadi sorotan dunia pasca-lonjakan isu migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol yang berbatasan langsung dengan Maroko. Di tengah maraknya rumor yang menyebutkan adanya penyusunan rencana darurat (contingency plan) oleh otoritas Spanyol untuk menghadapi Rabat, Pemerintah Spanyol secara tegas membantah spekulasi tersebut. Langkah ini menegaskan komitmen kedua negara untuk tetap menjaga kemitraan strategis yang solid di kawasan Laut Tengah. Bantahan resmi tersebut muncul setelah laporan media Spanyol, Electomania, mengutip pemberitaan RTVE mengenai dugaan rencana kontinjensi itu. Pemerintah Spanyol menegaskan bahwa tidak ada rencana semacam itu yang sedang dikerjakan. Sebaliknya, Madrid dan Rabat terus memperkokoh kerja sama erat di berbagai sektor vital, khususnya perdagangan dan stabilitas kawasan. Secara ekonomi, Maroko merupakan mitra dagang utama Spanyol di benua Afrika. Nilai perdagangan bilateral kedua negara mencatatkan rekor sejarah dengan melampaui angka 22 miliar dolar AS pada tahun 2024. Ekspor Spanyol ke Maroko mencakup komoditas strategis seperti minyak olahan dan gas alam, di mana laporan La Razon mencatat Maroko sebagai salah satu tujuan utama ekspor gas Spanyol dengan volume impor melebihi 822 gigawatt-jam pada awal tahun. Meskipun beberapa fraksi politik Spanyol, seperti Partai Popular (PP) dan partai sayap kanan Vox, melancarkan kritik tajam dan mendesak sikap keras terhadap Maroko, jajaran kementerian dan sumber resmi pemerintah Spanyol memilih untuk konsisten mendukung kerja sama dengan Rabat. Pemerintah Spanyol menekankan bahwa berkat peran aktif dan kolaborasi dengan Maroko, Madrid berhasil meredam serta mengelola krisis migrasi secara efektif. Sikap kooperatif yang ditunjukkan Spanyol dan Maroko mendapat sambutan hangat dari kalangan internasional. Wilson Lalengke, Presiden Indonesia-Sahara-Morocco Brotherhood (Persisma), menyatakan dukungan penuh dan kesiapannya untuk berpartisipasi serta mengawal rencana kerja sama berkelanjutan antara kedua negara. "Kami di Persisma menyambut baik ketegasan Pemerintah Spanyol yang menolak narasi konfrontatif dan memilih jalur diplomasi konstruktif bersama Maroko," ujar Wilson Lalengke dari Jakarta, Rabu, 02 September 2026. Menurut aktivis HAM internasional ini, isu migrasi di perbatasan seperti Ceuta memerlukan pendekatan holistik, bukan kebijakan defensif yang reaktif, apalagi konfrontantif. βKami optimistis dan meyakini bahwa kerja sama bilateral Spanyol dan Maroko akan berjalan sesuai rencana demi terciptanya kestabilan ekonomi dan keharmonisan sosial di kawasan Gibraltar," imbuhnya. Wilson Lalengke menambahkan bahwa keberhasilan kemitraan ini dapat menjadi model percontohan global dalam menyelaraskan kepentingan geopolitik dan penanganan isu kemanusiaan lintas benua. Perkembangan positif dalam hubungan Spanyol dan Maroko ini juga sejalan dengan pemikiran filosofis global mengenai pentingnya dialog antarnegara. Filsuf dan pemikir sosial kenamaan asal Jerman, JΓΌrgen Habermas (1929-2026), melalui konsep Communicative Action (Tindakan Komunikatif), menekankan bahwa penyelesaian konflik intersubjektif maupun internasional hanya dapat dicapai melalui rasionalitas komunikatif dan dialog yang saling memahami, bukan melalui prasangka atau tindakan sepihak. Habermas menegaskan bahwa ketika negara-negara memilih untuk duduk bersama dan membangun ruang publik yang transparan, seperti yang ditunjukkan oleh komitmen Spanyol dan Maroko, mereka sedang membangun tatanan kosmopolitan yang berlandaskan pada rasa percaya dan ketergantungan yang saling menguntungkan (interdependence). Langkah Madrid yang menepis rumor kontinjensi dan memilih jalur dialog memperkuat pandangan bahwa diplomasi komunikatif adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan krisis global modern. Kemitraan yang kokoh antara Spanyol dan Maroko membalikkan wacana ketegangan menjadi peluang penguatan kolaborasi. Dengan komitmen yang ditunjukkan oleh kedua pemerintah serta dukungan dari lembaga internasional seperti Persisma, masa depan kerja sama di kawasan Mediterania diharapkan semakin solid, adil, dan sejahtera bagi kedua bangsa. Reporter : Redaksi
PURNAWIRAWAN TERUS BERKARYA, DHIPA ADISTA JUSTICIA - INDONESIA INTELLIGENCE INSTITUTE Bangun Benteng Hukum Untuk UMKM Rakyat Indonesia*
Aktivis Pers - Indonesia | Jakarta - Pengabdian kepada bangsa dan negara tidak berhenti ketika masa kedinasan berakhir. Semangat tersebut terus diwujudkan oleh Ketua Pembina.Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdijatno dan Ketua Umum, Irjen Pol (P) Drs. Wisjnu Amat Sastro, S.H., M.H. melalui kiprah di bidang hukum dan pemberdayaan masyarakat. Keduanya kini mendorong penguatan DHIPA ADISTA JUSTICIA sebagai wadah yang menghadirkan akses perlindungan hukum bagi masyarakat dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui konsep Member Protection dan layanan Pro Bono. Langkah tersebut lahir dari sebuah pandangan sederhana namun strategis: UMKM tidak boleh berjalan tanpa perlindungan hukum. Di tengah dinamika dunia usaha yang semakin kompleks, pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan modal, pasar, dan jaringan bisnis. Mereka juga membutuhkan kepastian hukum, pendampingan profesional, serta perlindungan ketika menghadapi persoalan hukum. Membangun Sistem Perlindungan, Bukan Menunggu Masalah. Melalui sistem Member DHIPA ADISTA JUSTICIA, masyarakat dan pelaku usaha didorong untuk memiliki akses pendampingan hukum secara lebih terstruktur. Mulai dari konsultasi hukum, pendampingan dalam hubungan bisnis, persoalan perjanjian, sengketa, hingga berbagai persoalan hukum lainnya dapat dikonsultasikan sesuai kebutuhan dan ketentuan layanan. Konsep ini menempatkan pengacara bukan hanya sebagai pihak yang hadir ketika perkara sudah terjadi, tetapi juga sebagai mitra hukum yang membantu mencegah risiko sebelum menjadi masalah besar. Di sisi lain, program Pro Bono menjadi wujud kepedulian sosial dengan membuka ruang bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan dan memenuhi kriteria layanan pro bono. Menjaga UMKM, Menjaga Ekonomi Indonesia. Bagi DHIPA ADISTA JUSTICIA, perlindungan terhadap UMKM memiliki dimensi yang lebih luas. UMKM merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika pelaku usaha menghadapi persoalan hukum yang tidak tertangani dengan baik, dampaknya dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha, pekerja, keluarga, dan lingkungan ekonomi di sekitarnya. Karena itu, penguatan kesadaran dan perlindungan hukum bagi UMKM dipandang sebagai salah satu bagian dari upaya menciptakan ekosistem usaha yang sehat, tertib, dan berkeadilan. βHukum bukan hanya untuk orang besar. Warga Masyarakat dan UMKM juga berhak mendapatkan perlindungan hukum.β Semangat tersebut menjadi salah satu landasan dalam pengembangan program DHIPA ADISTA JUSTICIA. Pengabdian Setelah Seragam Dilepas. Kiprah Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdijatno dan Irjen Pol (P) Drs. Wisjnu Amat Sastro, S.H., M.H. memperlihatkan bahwa pengalaman panjang dalam pengabdian kepada negara dapat terus diterjemahkan menjadi karya bagi masyarakat. Pada Hari Sabtu 12 September 2026. Bagi keduanya, memasuki masa purnawirawan bukan berarti berhenti memberikan kontribusi. Justru pengalaman, kedisiplinan, kepemimpinan, serta jaringan pengabdian yang telah dibangun selama bertahun-tahun dapat diarahkan untuk memberikan manfaat dalam ruang yang berbeda. Dari pengabdian kepada negara, berlanjut menjadi pengabdian kepada masyarakat. Melalui DHIPA ADISTA JUSTICIA, semangat tersebut diwujudkan dengan membangun akses perlindungan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat dan pelaku UMKM. Bersama Membangun Nusantara, DHIPA ADISTA JUSTICIA menempatkan perlindungan hukum sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang lebih sadar hukum dan dunia usaha yang lebih kuat. Dengan mengembangkan Member Protection dan Pro Bono, DHIPA ADISTA JUSTICIA ingin menghadirkan pesan bahwa masyarakat tidak perlu menunggu sampai menghadapi perkara untuk mencari bantuan hukum. Mencegah risiko, memahami hukum, melindungi usaha, dan memberikan pendampingan ketika persoalan terjadi. Semangat inilah yang terus dikembangkan sebagai bagian dari kontribusi DHIPA ADISTA JUSTICIA bagi masyarakat Indonesia. Karena pengabdian tidak mengenal kata selesai. Purnawirawan tetap berkarya. Hukum hadir untuk melindungi. UMKM kuat, ekonomi Indonesia kuat. Bersama membangun Nusantara. DHIPA ADISTA JUSTICIA Perlindungan Hukum untuk Masyarakat dan UMKM.Adv.Nicho Hezron.SH.,MH menjelaskan. Reporter : Redaksi