BREAKING
NEWS
ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT 🔴 AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua 🔴 Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia 🔴 Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan 🔴 Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini 🔴 ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT 🔴 AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua 🔴 Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia 🔴 Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan 🔴 Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini 🔴 ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT 🔴 AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua 🔴 Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia 🔴 Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan 🔴 Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini 🔴
DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI •
📡 BMKG LIVE • Jakarta Pusat: Cerah Berawan 27°C (RH: 88%, Angin: 2.2 km/j)   ••   🌤️ Surabaya: Cerah Berawan 33°C   ••   🌧️ Bandung: Hujan Ringan 24°C   ••   ⛅ Medan: Berawan 31°C   ••   ☀️ Makassar: Cerah 30°C   ••   ⛈️ Palembang: Hujan Petir 27°C     |     📡 BMKG LIVE • Jakarta Pusat: Cerah Berawan 27°C (RH: 88%, Angin: 2.2 km/j)   ••   🌤️ Surabaya: Cerah Berawan 33°C   ••   🌧️ Bandung: Hujan Ringan 24°C   ••   ⛅ Medan: Berawan 31°C   ••   ☀️ Makassar: Cerah 30°C   ••   ⛈️ Palembang: Hujan Petir 27°C     |    
KUMPULAN ARSIP LIPUTAN

# NASIONAL

Menampilkan total populasi 29 laporan berita terverifikasi

Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO), Ir. Soegiharto Santoso, S.H., (Hocky) menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada Syamsul Bahri atas terpilihnya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) periode 2026–2031. Syamsul Bahri terpilih melalui Musyawarah Nasional (Munas) II Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) yang diselenggarakan di Kota Tangerang Pada Tanggal 10 November 2026. Hocky yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS), Sekretaris Jenderal Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Wakil Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), serta Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Forum Bela Negara Republik Indonesia (FBN RI) DKI Jakarta, berharap kepemimpinan baru GWI dapat membawa organisasi semakin solid, profesional, independen, dan berintegritas. Menurutnya, Pers memiliki peran strategis dalam kehidupan demokrasi, tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi publik, pengawasan sosial, serta penguatan kesadaran masyarakat terhadap berbagai perkembangan nasional. "Di tengah pesatnya transformasi digital dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), tantangan dunia pers semakin kompleks. Kecepatan penyebaran informasi harus diimbangi dengan akurasi, verifikasi, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik. Pers harus tetap menjadi sumber informasi yang kredibel dan dapat dipercaya masyarakat," ujar Hocky. Ia menambahkan, perkembangan teknologi informasi membuka peluang besar bagi industri media dan insan pers untuk meningkatkan kualitas pemberitaan, memperluas jangkauan informasi, serta beradaptasi dengan ekosistem digital. Namun, pemanfaatan teknologi juga harus disertai pemahaman terhadap aspek hukum, keamanan informasi, perlindungan data, dan etika profesi para awak media jurnalistik wartawan. "Dari perspektif organisasi teknologi informasi, advokat teknologi informasi, maupun organisasi pers, saya memandang bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi semakin penting. Kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan penguatan integritas, profesionalisme, dan perlindungan terhadap kebebasan pers yang bertanggung jawab," tegasnya. Lebih lanjut, Hocky berharap GWI di bawah kepemimpinan Syamsul Bahri dapat terus membangun komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai organisasi pers, asosiasi industri teknologi, pemerintah, aparat penegak hukum, serta seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan untuk mendorong terciptanya ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital, menangkal penyebaran informasi yang tidak benar, serta memperkuat peran pers dalam mendukung pembangunan bangsa. "Selamat dan sukses kepada Bapak Syamsul Bahri atas amanah sebagai Ketua Umum DPP Gabungnya Wartawan Indonesia periode 2026–2031. Semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, membawa GWI semakin maju dan solid, serta terus berkontribusi bagi kemajuan dunia pers, masyarakat, dan bangsa Indonesia," tutup Hocky.

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  📅 19 November 2026 BACA ANALISIS »

Ketika Gibran Mundur Dari Wakil Presiden Republik Indonesia

Akhir Sebuah Kontroversi, Awal Ujian Demokrasi dan Supremasi Hukum Oleh: Imam Suwandi, S.Sos., M.I.Kom. Praktisi Media | Akademisi | Pengamat Sosial Politik Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | JAKARTA - Keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi salah satu peristiwa politik yang menyita perhatian publik. Sebuah keputusan yang bukan sekadar mengakhiri perjalanan seseorang di kursi kekuasaan, melainkan juga membuka kembali diskusi besar tentang demokrasi, legitimasi politik, supremasi hukum, dan tanggung jawab pejabat publik. Gibran bukan sosok biasa dalam perjalanan politik Indonesia. Ia merupakan putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang berhasil menduduki posisi orang nomor dua di republik ini melalui Pemilihan Presiden 2024 bersama Prabowo Subianto. Namun, perjalanan politiknya sejak awal tidak pernah benar-benar lepas dari kontroversi. Mulai dari persoalan batas usia pencalonan wakil presiden, yang memunculkan perdebatan tentang independensi lembaga peradilan, hingga polemik persyaratan pendidikan yang kemudian berkembang menjadi persoalan konstitusional dan politik. Kini, ketika Gibran memilih mundur, publik kembali dihadapkan pada pertanyaan mendasar: apakah pengunduran diri ini merupakan bentuk tanggung jawab politik atau konsekuensi dari tekanan hukum dan politik yang semakin kuat? *Mundur Sebelum Pemakzulan* Pengunduran diri Gibran terjadi ketika dinamika politik di parlemen sedang menghangat. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk mempersoalkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden. Langkah tersebut menjadi bagian dari proses politik yang berpotensi mengarah pada pemakzulan. Di sisi lain, polemik dokumen pendidikan Gibran semakin mendapat perhatian setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan serta dokumen penyetaraan yang digunakan dalam proses pencalonannya. Dalam situasi tersebut, pengunduran diri menjadi keputusan politik yang mengubah arah persoalan. Rencana pembahasan usulan HMP melalui rapat paripurna DPR pun dibatalkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR. Peristiwa ini memberikan pelajaran bahwa jabatan publik bukanlah ruang kekuasaan yang kebal terhadap kritik, pengawasan, maupun pertanggungjawaban. *Kekuasaan Bukan Hak Istimewa Keluarga* Salah satu persoalan yang perlu menjadi refleksi adalah bagaimana demokrasi Indonesia menjaga jarak antara kekuasaan dan kepentingan keluarga. Demokrasi seharusnya memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk berkompetisi dalam pemerintahan. Namun, kesempatan yang sama tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran terhadap praktik politik dinasti atau penggunaan pengaruh kekuasaan untuk mempermudah jalan seseorang menuju jabatan publik. Persoalan Gibran seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas demokrasi Indonesia. Sebab, demokrasi tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umum. Demokrasi juga harus memastikan bahwa setiap proses politik berjalan berdasarkan konstitusi, hukum, etika, dan prinsip kesetaraan. Tidak boleh ada pejabat yang merasa lebih tinggi daripada hukum. Tidak boleh pula ada seseorang yang memperoleh perlakuan istimewa hanya karena hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan. *Supremasi Hukum Tidak Boleh Tunduk pada Kekuasaan* Pengunduran diri Gibran juga menjadi momentum penting untuk mengingatkan seluruh penyelenggara negara bahwa hukum harus menjadi panglima. Putusan lembaga peradilan harus dihormati dan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Begitu pula proses politik di parlemen harus dijalankan berdasarkan mekanisme konstitusional, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan kelompok atau tekanan opini publik. Dalam negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun, setiap pejabat publik juga memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk mempertanggungjawabkan jabatan yang diembannya. Pengunduran diri tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pembelajaran kelembagaan. Justru, peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pencalonan, verifikasi persyaratan kandidat, serta pengawasan penyelenggaraan pemilu. *Jangan sampai persoalan serupa kembali terulang pada masa mendatang.* Prabowo dan Ujian Stabilitas Pemerintahan Mundurnya Gibran tentu membawa konsekuensi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kekosongan jabatan wakil presiden bukan sekadar persoalan administratif. Ada tanggung jawab konstitusional yang harus segera diselesaikan agar stabilitas pemerintahan tetap terjaga. UUD 1945 melalui Pasal 8 ayat (2) telah mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari. Dalam situasi ini, Prabowo menghadapi ujian kepemimpinan untuk memastikan proses pengisian jabatan berjalan transparan, konstitusional, dan mengutamakan kepentingan bangsa. Pengganti Gibran nantinya harus dipandang sebagai representasi kepentingan nasional, bukan sekadar representasi kepentingan politik atau kompromi antarkekuatan partai. Indonesia membutuhkan wakil presiden yang memiliki kapasitas, integritas, kompetensi, serta komitmen kuat terhadap konstitusi. *Pers Harus Tetap Kritis dan Independen* Di tengah peristiwa politik sebesar ini, pers memiliki tanggung jawab yang tidak ringan. Media massa tidak boleh terjebak menjadi alat propaganda kekuasaan maupun corong kepentingan kelompok politik tertentu. Pers harus berdiri pada prinsip independensi, akurasi, keberimbangan, dan kepentingan publik. Masyarakat membutuhkan informasi yang faktual, bukan sekadar narasi yang membangun kebencian atau pembelaan terhadap tokoh tertentu. Pers juga harus mampu membedakan antara fakta hukum, fakta politik, opini, dan spekulasi. Dalam konteks ini, wartawan dan organisasi pers memiliki tanggung jawab untuk mengawal proses demokrasi agar tetap berjalan sesuai koridor hukum dan etika jurnalistik. Kritik terhadap kekuasaan bukan bentuk permusuhan terhadap negara. Sebaliknya, kritik yang konstruktif merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. *Penutup: Jabatan Bisa Berakhir, Pelajaran Demokrasi Harus Berlanjut* Ketika Gibran mundur, Indonesia tidak boleh hanya berhenti pada perdebatan siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pertarungan politik. Persoalan yang jauh lebih penting adalah bagaimana negara mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Pengunduran diri seorang wakil presiden harus menjadi momentum memperkuat sistem demokrasi, memperbaiki tata kelola pencalonan pejabat publik, serta memastikan supremasi hukum benar-benar berlaku tanpa pandang bulu. Jabatan adalah amanah, bukan warisan. Kekuasaan adalah tanggung jawab, bukan hak istimewa. Dan konstitusi adalah kesepakatan tertinggi yang harus dihormati oleh siapa pun yang memegang kekuasaan. Gibran boleh mengakhiri perjalanan politiknya sebagai wakil presiden sebelum masa jabatan berakhir. Namun, pertanyaan tentang kualitas demokrasi Indonesia, etika kekuasaan, dan supremasi hukum tidak boleh ikut berakhir bersamanya. Sebab, yang harus mundur bukan hanya seseorang dari kursi kekuasaan ketika menghadapi persoalan, tetapi juga segala bentuk praktik politik yang menjauhkan negara dari prinsip keadilan dan demokrasi. Indonesia membutuhkan pemerintahan yang kuat, tetapi lebih dari itu, Indonesia membutuhkan pemerintahan yang taat hukum. Demokrasi tidak boleh kalah oleh kekuasaan. Dan hukum tidak boleh tunduk kepada siapa pun.Rekomendasi subjudul untuk publikasi media: Pengunduran diri Gibran bukan sekadar peristiwa pergantian jabatan, melainkan momentum menguji supremasi hukum, etika kekuasaan, dan kedewasaan demokrasi Indonesia. Reporter : Redaksi

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  📅 12 November 2026 BACA ANALISIS »

Seluruh Jajaran Keluarga Besar Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia & Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id Mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda Ke - 98 Tahun 2026, Usung Tema Patriotisme Pemuda Untuk Indonesia Maju

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Jakarta - Segenap jajaran pengurus Pusat Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id dan Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia Turut menyambut dan mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang Ke - 98 Tahun Peringatan tahun ini jatuh Pada Hari Rabu, 28 Oktober 2026, dengan mengusung tema nasional yang penuh makna, yakni “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda Untuk Indonesia”. Melalui momentum bersejarah ini, Ketua Umum Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia Sekaligus sebagai Pimpinan Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id Bapak Herry Setiawan, S.H., C.BJ., C.EJ., mengajak seluruh elemen warga masyarakat serta Para Redaksi Media Jurnalistik Wartawan PERS, serta Para Mahasiswa dan khususnya para generasi muda Anak Bangsa yang ada di seluruh Kabupaten, Kita, Provinsi Republik Indonesia untuk terus merawat semangat persatuan, memperkuat jiwa nasionalisme berbangsa dan bernegara, serta menanamkan sikap gigih dan berempati tinggi dalam berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah maupun kemajuan bangsa Negara Republik Indonesia. ( Pada Hari Rabu, 28/10/2026 ) Tema tahun ini merefleksikan nilai-nilai luhur yang sangat relevan bagi generasi penerus bangsa agar senantiasa memiliki daya juang yang tangguh, peduli terhadap sesama, serta menempatkan kepentingan persatuan bangsa di atas segalanya. Ketua Umum Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia sekaligus Pimpinan Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id Bapak Herry Setiawan, S.H. C.BJ., C.EJ,. berharap semangat Sumpah Pemuda ini mampu menjadi pelecut motivasi bagi para pemuda pemudi yang ada di Indonesia khususnya para Generasi Anak Bangsa Indonesia, & Para Mahasiswa untuk terus berinovasi dan berkarya membawa nama baik di daerah Kabupaten, Kota maupun Provinsi yang ada di Republik Indonesia di kancah nasional dan internasional. Reporter : Redaksi

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  📅 28 Oktober 2026 BACA ANALISIS »

Jaga Marwah Profesi Insan PERS Di Tengah Industri Media Online : Demokrasi Jangan Dijadikan Alat Intimidasi & Intervensi Karena Insan PERS Jurnalistik Wartawan Adalah Pilar Ke 4 Demokrasi Indonesia

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Jakarta - Media memiliki peran sentral dalam kehidupan demokrasi. Pers bukan sekadar penyampai informasi, melainkan pilar demokrasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial, mengawasi kebijakan publik, menyuarakan kepentingan masyarakat, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Namun, perkembangan industri media online yang begitu pesat menghadirkan tantangan tersendiri. Di tengah kemudahan mendirikan dan mengelola portal berita, masih terdapat persoalan profesionalisme, kepatuhan terhadap standarisasi perusahaan Media Pers, dan penyalahgunaan identitas jurnalistik oleh oknum yang mengatasnamakan profesi Jurnalistik Wartawan. Kondisi ini berpotensi mengaburkan batas antara kerja jurnalistik yang sesungguhnya dengan praktik yang menjadikan nama media sebagai alat mencari keuntungan pribadi, menekan pihak tertentu, bahkan melakukan intimidasi dengan dalih pemberitaan. Kemerdekaan pers bukanlah izin untuk melakukan pemerasan, menakut-nakuti narasumber, ataupun menjadi pelindung bagi kegiatan ilegal. Profesi wartawan harus dijalankan berdasarkan fakta, independensi, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik. Aturan Dewan Pers yang Menjadi Landasan Dewan Pers telah memiliki sejumlah ketentuan yang relevan untuk menjaga profesionalisme dan integritas pers, di antaranya : 1 • Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 3, yang menegaskan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Sementara itu, Pasal 6 menegaskan peran pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai demokrasi, melakukan pengawasan dan kritik, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran. 2 • Kode Etik Jurnalistik Pasal 2, yang mewajibkan wartawan menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. 3 • Kode Etik Jurnalistik Pasal 6, yang menegaskan bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. 4 • Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/IV/2024 tentang Pedoman Perilaku dan Standar Pers Profesional, yang mendorong kepatuhan terhadap standar perusahaan pers, mencegah penyalahgunaan profesi wartawan, dan melindungi masyarakat dari praktik pers yang tidak profesional. 5 • Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/I/2023 tentang Pendataan Perusahaan Pers, yang mengatur pendataan serta verifikasi administrasi dan faktual perusahaan pers guna mendorong terwujudnya perusahaan pers yang kredibel, profesional, sehat, dan independen. Ketentuan tersebut dapat menjadi landasan untuk mengingatkan seluruh insan pers bahwa kebebasan jurnalistik harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab profesional. (Sumber: UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik; Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/IV/2024; Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/I/2023). Legalitas Media Harus Diiringi Profesionalisme Persoalan legalitas dan verifikasi perusahaan media perlu dipahami secara tepat. Berdasarkan penjelasan Dewan Pers, pendataan atau verifikasi di Dewan Pers tidak sama dengan pendaftaran wajib bagi setiap perusahaan pers. Namun, Pasal 9 ayat (2) UU Pers mensyaratkan perusahaan pers berbentuk badan hukum Indonesia. Karena itu, status belum terdata atau belum terverifikasi di Dewan Pers tidak serta-merta membuktikan bahwa sebuah media ilegal. Yang perlu diperiksa adalah pemenuhan persyaratan hukum, identitas perusahaan, pelaksanaan kerja jurnalistik, serta kepatuhan terhadap kode etik dan standar profesional yang berlaku. Persoalan menjadi serius apabila nama media, kartu pers, atau status sebagai wartawan digunakan untuk menekan narasumber, mengancam pemuatan berita demi keuntungan pribadi, atau memengaruhi penanganan suatu perkara. Perbuatan semacam itu harus ditangani berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang relevan, bukan dibiarkan berlindung di balik kebebasan pers. Jangan Biarkan Profesi Wartawan Menjadi Kedok Dewan Pers sendiri pernah mengingatkan mengenai praktik jurnalistik tidak etis yang memanfaatkan kemerdekaan pers untuk kepentingan pribadi, termasuk praktik yang berujung pada upaya pemerasan dan penyalahgunaan identitas wartawan. Oleh sebab itu, masyarakat, aparat penegak hukum, organisasi wartawan, dan perusahaan pers perlu bersama-sama menjaga integritas profesi. Setiap dugaan pemerasan, intimidasi, atau keterlibatan dalam kegiatan ilegal harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pengaduan dan proses hukum yang sesuai, dengan tetap menghormati hak jawab, asas praduga tak bersalah, dan kemerdekaan pers. Pers tidak boleh kehilangan keberaniannya dalam mengawasi kekuasaan. Namun, keberanian itu harus lahir dari fakta dan kepentingan publik, bukan dari ancaman atau tekanan terhadap pihak yang diberitakan. Demokrasi membutuhkan pers yang merdeka, bukan pers yang menakutkan. Masyarakat membutuhkan wartawan yang berintegritas, bukan oknum yang menjadikan profesi jurnalistik sebagai alat mencari keuntungan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan etika. Menjaga marwah pers bukan hanya tanggung jawab Dewan Pers, melainkan tanggung jawab seluruh insan jurnalistik. Sebab, ketika profesi wartawan disalahgunakan, yang dirugikan bukan hanya pihak yang menjadi sasaran, tetapi juga kepercayaan masyarakat dan masa depan demokrasi itu sendiri. Penulis : Pimpinan Redaksi

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  📅 26 Oktober 2026 BACA ANALISIS »

Pesan Bijak Antoni Silaban Di Acara Pelantikan PPBJS : Jadikan Empati Serta Kepedulian Bersama Sebagai Pijakan Hidup Di Perantauan

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Jakarta - Suasana penuh kehangatan, kebersamaan, dan rasa syukur mewarnai gelaran Acara Partangiangan sekaligus Pelantikan Pengurus Punguan Pomparan Borsak Jungjungan Silaban Boru Dohot Bere (PPBJS) wilayah Jabodetabek periode 2026–2030. Kegiatan yang memancarkan kekompakan keluarga besar ini berlangsung khidmat di Gedung Mulia, Jakarta Timur, Pada Hari Minggu Pagi ( 11 / Oktober / 2026 ). ​Sejak pukul 08.30 WIB, ribuan warga Silaban boru dohot bere dari berbagai sudut Jabodetabek tampak memadati lokasi acara. Panitia mencatat kehadiran peserta dan tamu undangan mencapai sekitar 3.500 orang, mencerminkan solidnya ikatan kekeluargaan organisasi ini. ​Diketahui sebagai Ketua Panitia, Meyer Silaban, dan Ketua Umum PPBJS Jabodetabek Antoni Silaban. Acara PPBJS Jabodetabek momen apresiasi yang sangat mendalam, antusiasme, dan partisipasi seluruh keluarga besar yang hadir untuk menyatukan doa dan menguatkan persaudaraan. ​"Mari terus hadir dan merayakan kebersamaan ini dalam kasih dan doa. Kehadiran seluruh anggota keluarga besar menjadi bukti nyata bahwa semangat persaudaraan kita tetap kokoh," ujar pengumuman resmi panitia di sela-sela kegiatan. *​Fokus Prioritas: Membangun Generasi Muda dan Kesejahteraan Bersama* ​Seusai prosesi pelantikan pengurus baru periode 2026–2030, Ketua Umum PPBJS Jabodetabek, Antoni Silaban, memaparkan arah kebijakan dan program prioritas organisasi untuk empat tahun ke depan. ​Antoni menegaskan bahwa langkah awal kepengurusannya adalah memperkuat konsolidasi internal guna memastikan seluruh warga Silaban boru dohot bere tetap kompak, guyub, dan bersatu di perantauan. ​"Fokus utama kami adalah menjaga kebersamaan dan kekompakan seluruh warga. Selain itu, misi strategis kami adalah mendorong kemajuan generasi muda dan anak-anak remaja agar dapat mengenyam pendidikan hingga jenjang tertinggi yang maksimal. Merekalah masa depan keluarga dan bangsa," jelas Antoni Silaban saat diwawancarai oleh para Awak Media Jurnalistik Wartawan. ​Lebih lanjut, beliau berkomitmen untuk menghadirkan program-program sosial yang berorientasi pada kesejahteraan anggota serta memupuk rasa empati antar sesama. ​"Suasana kekeluargaan ingin terus kita bangun melalui sikap saling mengasihi, merawat rasa kepedulian, dan senantiasa menolong satu sama lain," tambahnya. *​Semarak Pesta Kekeluargaan* ​Selain agenda ibadah doa (Partangiangan) dan prosesi organisasi, acara ini disemarakkan oleh pertunjukan seni musik daerah yang menghadirkan deretan musisi papan atas tanah air, antara lain Style Voice, Senada Trio, Laspados, serta penampilan memukau dari Reinhard Nainggolan (Amigos). ​Untuk membagikan kebahagiaan kepada seluruh warga yang hadir, panitia juga menyediakan ratusan doorprize menarik yang menambah keceriaan pesta kebersamaan tersebut. ​Mewakili seluruh jajaran pengurus, Antoni Silaban menyampaikan pesan hangat sebagai penutup: agar nilai-nilai luhur saling membantu, mengasihi, dan menopang satu sama lain senantiasa menjadi pijakan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Reporter : Redaksi

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  📅 12 Oktober 2026 BACA ANALISIS »

Sambut Kepemimpinan Baru Kapolri, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Aktivis Pers Indonesia & Ketua Divisi Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Julianta Sembiring Mendesak Kapolri Agar Secepatnya Melakukan Pemberantasan Kasus

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | JAKARTA - Ketua Lembaga Bantuan Hukum Aktivis Pers Indonesia & Ketua Divisi Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Julianta Sembiring, S.H., menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran Kepemimpinan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Bapak Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si. yang baru. Ucapan selamat tersebut secara khusus ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., serta Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Wahyu Hadiningrat, S.I.K., M.H., yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di istana negara pada tanggal 01 Oktober 2026 kemarin. Sebagai seorang aktivis dan pengacara yang konsisten dalam memantau anggaran negara, baik APBN maupun APBD, Julianta Sembiring menegaskan harapan besarnya agar pihak Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dapat bersinergi dengan masyarakat sipil. Menurutnya, kerja sama ini merupakan sebuah keharusan demi memberantas permasalahan korupsi yang masih marak terjadi di Indonesia. Pada Hari Minggu 04 Oktober 2026. “Permasalahan korupsi yang masih masif membutuhkan keterbukaan. Kami berharap pihak Polri dapat berkolaborasi dalam beberapa hal strategis,” ujar Julianta dalam keterangannya pada Suara Islam Indonesia(03/10). Julianta merincikan empat bentuk kolaborasi strategis yang dapat dibangun untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu: Sistem Pengawasan Bersama (Joint Monitoring): Pihak aktivis akan mendokumentasikan dan melaporkan indikasi pelanggaran, sementara Polri menindaklanjuti laporan tersebut secara transparan. Kanal Pengaduan Khusus: Menyediakan jalur komunikasi langsung yang aman bagi aktivis dan masyarakat sipil untuk melaporkan kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau kekerasan pada aktivis. Penyusunan Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM): Melibatkan aktivis dan akademisi dalam merumuskan standar operasional prosedur (SOP) kepolisian dalam hal menangani aksi-aksi massa yang tentunya juga dilakukan oleh aktivis untuk menekan para koruptor agar tindakan pidana korupsi dapat dijerat hukum oleh pihak kepolisian dan lainya. Diskusi dan Audiensi Rutin: Membangun ruang dialog berkala antara pimpinan Polri dan koalisi masyarakat sipil untuk mengevaluasi kasus-kasus mandek (stagnan) yang melibatkan pelaku korupsi. Diketahui, LSM NCW yang lahir pada tahun 2006 merupakan lembaga independen yang membiayai gerakannya secara mandiri. Fokus utama lembaga ini adalah menindaklanjuti tindakan white collar crime (kejahatan kerah putih) yang terjadi secara masif dan sistematis. Julianta menekankan bahwa menjadi kewajiban NCW untuk segera melaporkan temuan-temuan tersebut kepada penegak hukum, salah satunya adalah kepolisian. “Kami berharap kepemimpinan baru Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Wakapolri Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat dapat membawa angin segar bagi penegakan hukum yang lebih berintegritas, transparan, dan amanah,” tutup Julianta Sembiring. Langkah ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih serta penegakan hukum yang memihak pada keadilan rakyat, sejalan dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Reporter : Redaksi

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  📅 04 Oktober 2026 BACA ANALISIS »

Peringatan 30 September 1965, Ketum PPWI Wilson Lalengke : Jangan Jadi Pengkhianat Bangsa Indonesia, Harus Taati Hukum Dan Jalankan Wewenang Untuk Rakyat Masyarakat Indonesia

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Jakarta — Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A., mengajak masyarakat menjadikan peringatan 30 September 2026 sebagai momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus melakukan refleksi terhadap tanggung jawab setiap warga negara dalam menjaga bangsa dan negara. Wilson menyampaikan penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur dalam rangkaian peristiwa 30 September 1965. Menurutnya, pengorbanan para pahlawan seharusnya tidak hanya dikenang melalui upacara dan seremoni, tetapi juga diwujudkan melalui sikap nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pada peringatan 30 September ini, mari kita mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan. Kalau kita belum mampu berkorban sebesar pengorbanan mereka untuk bangsa dan negara, setidaknya jangan menjadi pengkhianat bangsa dengan melanggar aturan perundang-undangan, menyalahgunakan kewenangan, atau menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok,” ujar Wilson Lalengke, Pada Hari Rabu (30/09/2026). Ia menegaskan, setiap orang yang memperoleh amanah, jabatan, kewenangan maupun tanggung jawab publik harus tetap berada pada koridor hukum dan menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. “Jabatan adalah amanah. Kewenangan bukan hak untuk bertindak sesuka hati. Semakin besar kewenangan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk tunduk pada hukum dan melayani kepentingan masyarakat,” katanya. Penguasa Harus Mengingat Bahwa Kekuasaan Berasal dari Rakyat Wilson juga memberikan catatan kritis terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. Menurutnya, semangat mengenang pahlawan harus disertai komitmen untuk membangun pemerintahan yang taat hukum, transparan, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan masyarakat sesuai mandat konstitusi. Pandangan mengenai pemerintah sebagai pelayan masyarakat juga memiliki rujukan dari pemikiran tokoh dunia. Nelson Mandela, dalam pidatonya pada masa awal pemerintahan demokratis Afrika Selatan, menegaskan bahwa pemerintahan harus melayani seluruh rakyat, bukan hanya kelompok atau pendukungnya. Dalam catatan resmi Nelson Mandela Foundation, Mandela juga mengingatkan mengenai bahaya ketika pejabat pemerintahan menjauh dari masyarakat dan kehilangan akuntabilitas kepada rakyat. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln dalam Gettysburg Address pada 1863 menyampaikan gagasan tentang pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan diperuntukkan bagi rakyat. “Pemikiran para tokoh dunia tersebut relevan untuk menjadi bahan refleksi. Kekuasaan pada hakikatnya harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Karena itu, siapa pun yang memegang jabatan publik harus memahami bahwa kewenangan yang diberikan kepadanya bukan untuk disalahgunakan,” ujar Wilson Lalengke. Jangan Hanya Mengenang Pahlawan dalam Seremoni Wilson menilai, penghormatan terhadap pahlawan akan kehilangan makna apabila nilai pengorbanan mereka tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, masyarakat dapat menghormati jasa para pahlawan dengan menjaga persatuan, menaati hukum, menolak penyalahgunaan kekuasaan, serta berani menyampaikan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara bertanggung jawab. “Jangan hanya mengenang pahlawan melalui spanduk, upacara dan ucapan. Bentuk penghormatan yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga negara ini agar tetap berada di jalan hukum, keadilan dan kepentingan rakyat,” tegasnya. Wilson juga mengingatkan agar kritik terhadap pemerintah maupun aparat tidak dipandang semata-mata sebagai bentuk perlawanan. Dalam negara demokrasi, kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dan dilakukan secara bertanggung jawab merupakan bagian dari kontrol sosial. “Pers, masyarakat sipil dan lembaga sosial memiliki ruang untuk melakukan kontrol. Pemerintah dan aparat juga memiliki kewajiban untuk membuka ruang kritik dan memberikan penjelasan kepada masyarakat secara transparan,” katanya. Tercatat sebagai Petitioner pada Forum PBB Tahun 2025 Dalam konteks keterlibatannya di forum internasional, nama Wilson Lalengke tercantum dalam dokumen resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai salah satu petitioner yang terdaftar untuk agenda Komite Keempat Majelis Umum PBB pada 2025, dengan organisasi yang dicantumkan sebagai Indonesian Citizen Journalists Association. Forum tersebut merupakan Special Political and Decolonization Committee (Fourth Committee) yang antara lain menyelenggarakan sidang dengar pendapat bagi para petitioner. Karena itu, Wilson mengatakan bahwa perjuangan mengenai hak masyarakat, kepatuhan terhadap hukum, transparansi dan akuntabilitas harus terus ditempatkan dalam koridor hukum serta prinsip-prinsip kemanusiaan. “Bagi saya, penghormatan kepada pahlawan bukan sekadar mengenang siapa yang gugur. Kita harus mengambil nilai dari pengorbanan mereka untuk membangun kehidupan bernegara yang lebih baik. Jangan sampai ada orang yang mendapatkan kewenangan justru kemudian melanggar hukum atau menyalahgunakan kekuasaan,” ujarnya. Ia kemudian mengajak masyarakat memperingati 30 September 2026 dengan kepala tegak dan hati yang penuh penghormatan kepada para pahlawan. “Selamat memperingati 30 September 2026. Mari kita kenang jasa para pahlawan, jaga persatuan bangsa, hormati hukum, dan pastikan setiap kewenangan digunakan untuk kepentingan rakyat. Kalau belum mampu memberikan pengorbanan besar untuk negara, setidaknya jangan merugikan negara dan jangan menyalahgunakan amanah yang diberikan,” pungkasnya. Reporter : Redaksi

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  📅 01 Oktober 2026 BACA ANALISIS »

Ketua Umum Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia & Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia Menyampaikan Peran Penting Bangsa Indonesia Dalam Kebersamaan, Kesatuan Bernegara Untuk Indonesia Lebih Maju

Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Jakarta - Setiap tanggal 01 Oktober, warga masyarakat Bangsa Indonesia mengenang Hari Kesaktian Pancasila. Bukan sekadar peringatan rutin, melainkan momen merenungkan kembali fondasi tertinggi negara ini : Pancasila, yang terbukti tak tergoyahkan meski badai perpecahan sempat menerpa. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia & Pimpinan Redaksi Media Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id, Bapak Herry Setiawan, S.H., C.BJ., C.EJ. menyampaikan renungan mendalam tentang makna kesaktian yang sesungguhnya — bukan kekuatan gaib, melainkan kekuatan kebersamaan yang tak boleh pudar. Herry Setiawan menegaskan, Pancasila hidup bukan pada lambang atau prasasti saja, melainkan pada sikap setiap warga negara : “Kesaktian Pancasila bukan berarti ia kebal dari ujian. Ia tetap sakti selama kita menjaganya. Jika kita membiarkan perpecahan, membiarkan kebencian menguasai, maka Pancasila tinggal tulisan saja.” Lima sila bukan urutan kata yang kaku, melainkan satu kesatuan utuh: Ketuhanan, berarti tidak saling menindas atas nama Tuhan. Kemanusiaan, berarti tidak mendzalimi sesama, apa pun alasannya, Persatuan , berarti perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan perang, Kerakyatan berarti suara rakyat didengar, bukan dibungkam dan Keadilan, berarti yang lemah dilindungi, yang kuat tidak semena-mena. Pada Hari Kamis 01 Oktober 2026. Peringatan ini, menurut Herry Setiawan, seharusnya menyatukan, bukan memecah belah Bangsa Negara Indonesia : “Kita boleh berbeda pandangan tentang sejarah. Tapi satu hal yang tak boleh berbeda: tekad agar kejadian kelam tidak terulang. Mengenang korban tanpa menabur kebencian , itulah cara paling mulia menghormati mereka.”Hari Kesaktian Pancasila adalah pengingat: Bahwa perpecahan membawa kehancuran, persatuan adalah harga yang mahal dan NKRI berdiri di atas pengorbanan mereka yang meyakini kebersamaan lebih tinggi dari kepentingan kelompok. “Pancasila diuji setiap kali kita diam melihat ketidakadilan. Ia diuji setiap kali kita membenci sesama warga negeri. Itulah ujian sesungguhnya , apakah kita masih memegang teguh, atau mulai membiarkan negeri terpecah.” Panggilan Kembali ke Jalan Bersama Menutup peringatan ini, Herry Setiawan mengajak seluruh elemen Bangsa Negara Indonesia : “Mari kita jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai titik balik. Saling mengingatkan, saling mengoreksi, namun tetap bergandengan tangan. Pancasila sakti karena rakyatnya bersatu. Selama kita menjaga persatuan, tak ada yang bisa memecah belah negeri ini.” Hari Kesaktian Pancasila bukan milik satu golongan, satu kelompok, atau satu pandangan. Ia milik seluruh rakyat Indonesia — mereka yang menginginkan negeri ini tetap utuh, damai, adil & sejahtera. Reporter : Redaksi

✍️ Aktivis Pers Indonesia  •  📅 01 Oktober 2026 BACA ANALISIS »