# NASIONAL
Refleksi Hari Kesaktian Pancasila
Refleksi Hari Kesaktian Pancasila Oleh: Imam Suwandi, S.Sos.,M.I.Kom. 1 Oktober 2026 Hari Kesaktian Pancasila bukan sekadar momentum untuk mengenang sebuah peristiwa sejarah. Lebih dari itu, 1 Oktober adalah kesempatan bagi kita untuk kembali bertanya: sejauh mana Pancasila benar-benar hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan. Ia harus menjadi nilai yang hidup dalam tindakan: ketika kita menghargai perbedaan, menolak kekerasan, menjunjung keadilan, menghormati hukum, serta menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Di tengah derasnya arus informasi dan media sosial, tantangan terhadap nilai kebangsaan juga berubah. Hoaks, ujaran kebencian, polarisasi, fanatisme kelompok, dan politik identitas dapat dengan mudah memecah masyarakat apabila tidak disikapi secara kritis dan dewasa. Karena itu, kesaktian Pancasila sesungguhnya tidak hanya diuji oleh sejarah masa lalu. Pancasila diuji setiap hari oleh sikap kita hari ini. Ketika keadilan masih menjadi harapan sebagian masyarakat, ketika korupsi masih menjadi persoalan, ketika hukum dipertanyakan rasa keadilannya, dan ketika perbedaan mudah berubah menjadi pertentangan, di situlah nilai-nilai Pancasila harus semakin nyata diwujudkan. Pancasila akan menjadi kuat bukan karena sering diucapkan, tetapi karena diamalkan. Hari Kesaktian Pancasila hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan tanpa menghilangkan perbedaan, memperjuangkan demokrasi tanpa kebencian, serta membangun Indonesia yang adil dan bermartabat. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Mari menjaga Pancasila bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Pancasila bukan sekadar dasar negara. Pancasila adalah tanggung jawab kita bersama. (Red/Ims)*
Menjaga Integritas Peradilan : Komisi Yudisial Sebagai Pilar Independensi Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Jakarta β Sistem peradilan yang bersih dan tepercaya merupakan fondasi utama bagi berdirinya suatu negara hukum. Tanpa adanya jaminan keadilan, prinsip-prinsip demokrasi dan kesejahteraan masyarakat akan runtuh. Kesadaran mendasar inilah yang mengemuka dalam Kuliah Umum yang disampaikan oleh Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Prof. Dr. KPA. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H., di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar Sulawesi Selatan, Pada Hari Rabu, 30 September 2026. Kegiatan yang dibuka oleh Dekan FH Unhas, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP., serta dihadiri oleh jajaran pimpinan fakultas, pejabat Komisi Yudisial β termasuk Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., dan lebih dari 500 mahasiswa ini mengangkat tema strategis: _"Komisi Yudisial Sebagai Penyempurna Kekuasaan Kehakiman Guna Mewujudkan Judicial Independence Dalam Rangka Good Governance"._ *Dua Sisi Mata Uang: Independensi dan Akuntabilitas* Dalam pemaparannya, Ketua Komisi Yudisial menegaskan bahwa independensi peradilan _(judicial independence)_ adalah syarat mutlak dalam prinsip pemisahan kekuasaan _(separation of powers)._ Kekuasaan kehakiman harus berdiri bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun tekanan politik dan ekonomi. Namun, independensi tersebut tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan mutlak tanpa batas. Independensi dan akuntabilitas merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Kebebasan yang dimiliki oleh hakim dan lembaga peradilan harus senantiasa diiringi dengan pertanggungjawaban publik. Tanpa akuntabilitas, independensi berisiko berubah menjadi kesewenang-wenangan. Sebaliknya, melalui keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas, kepercayaan masyarakat _(public trust)_ terhadap sistem peradilan dapat terbangun secara kokoh. *Kedudukan Komisi Yudisial dan Penguatan Etika* Komisi Yudisial (KY) didirikan bukan sekadar sebagai ornamen kelembagaan atau pelengkap struktur ketatanegaraan semata. KY memiliki peran vital sebagai penjamin integritas moral, pengawal kebebasan yudisial, serta pelaksana pengawasan etik yang ketat terhadap para hakim. Penegakan hukum yang ideal tidak hanya cukup memenuhi aspek legalitas formal di atas kertas, tetapi juga harus memiliki legitimasi moral di mata masyarakat. Kehadiran KY memastikan bahwa supremasi hukum berjalan beriringan dengan etika, sehingga kemerdekaan kelembagaan _(institutional independence)_ dan kemerdekaan individu hakim _(personal independence)_ dapat terwujud secara nyata. Lebih jauh, kemerdekaan hakim pada dasarnya bukanlah sebuah hak istimewa _(privilege)_ atau pemberian dari negara. Kemerdekaan tersebut merupakan hak yang melekat _(inherent/indispensable right)_ demi menjamin hak asasi setiap warga negara untuk mendapatkan proses peradilan yang jujur, adil, dan tidak berpihak _(fair trial)._ *Hubungan Kausal antara _Judicial Independence dan Good Governance_* Terdapat hubungan kausal dan struktural yang sangat erat antara independensi peradilan dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik _(good governance)._ Kualitas suatu pemerintahan sangat ditentukan oleh sejauh mana sistem hukum dan peradilannya mampu berfungsi secara efisien dan imparsial. _Good governance_ ditandai oleh lima indikator utama, yakni: Keterbukaan (Transparansi), Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Efektivitas Institusi, dan Penegakan Hukum. Kelima indikator tersebut mustahil dapat dicapai jika sistem peradilannya rentan terhadap intervensi atau korupsi. Ketiadaan _judicial independence_ akan berdampak langsung pada merosotnya akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan secara keseluruhan. *Relevansi dengan Nilai-Nilai Pancasila* Gagasan mengenai independensi peradilan yang beretika ini selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab), menjamin hak warga negara untuk mendapatkan peradilan yang adil _(fair trial)_ merupakan bentuk nyata dari penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sejalan dengan itu, Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan), menekankan sistem peradilan yang akuntabel dan transparan mendukung jalannya demokrasi yang sehat serta berorientasi pada kemaslahatan publik. Sementara itu, Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) memberi landasan independensi hakim yang terbebas dari pengaruh modal dan kekuasaan memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Komisi Yudisial memegang peranan yang sangat signifikan dalam menyempurnakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dengan mengawal integritas etik para hakim dan menjaga independensi peradilan dari berbagai bentuk tekanan, KY turut meletakkan pilar utama bagi terciptanya _good governance._ Melalui peradilan yang mandiri, berkeadilan, dan berlandaskan Pancasila, cita-cita Indonesia sebagai negara hukum yang sejahtera dan bermartabat dapat diwujudkan secara berkelanjutan. Reporter : Redaksi
Tanah Adat Tanah Moi Bukan Komoditas : Negara Dituntut Berdiri Di Sisi Warga Masyarakat Adat
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Sorong PAPUA β Ratusan warga masyarakat adat Tanah Moi, yang terbagung dalam Aliansi Kaum Proletar dan Masyarakat Adat Tanah Moi, menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Pengadilan Negeri (PN) Sorong, Senin (28/9/2026). Mereka menyuarakan penolakan terhadap dugaan perampasan dan pengalihan hak atas tanah adat yang mereka persoalkan dalam perkara yang melibatkan Paulus George Hung alias Ting-Ting Ho alias Mr. Hung, seorang warga negara Malaysia yang oleh para pengunjuk rasa disebut sebagai βmafia tanahβ. Aksi tersebut berlangsung sejak pagi dan berjalan lancar di bawah pengamanan puluhan personel Polresta Sorong Kota dan Polda Papua Barat Daya. Empat tuntutan massa diterima langsung oleh Ketua PN Sorong, Helmin Somalay, S.H., M.H., didampingi sejumlah staf. Ketua PN Sorong menjelaskan bahwa pihak pengadilan akan menindaklanjuti poin-poin yang berada dalam lingkup tugas dan kewenangannya, terutama berkaitan dengan perkara praperadilan yang menjadi perhatian masyarakat. Bagi masyarakat adat Tanah Moi, persoalan ini bukan sekadar sengketa administratif mengenai sertifikat, surat pelepasan hak, izin reklamasi, atau dokumen pertanahan. Di balik dokumen-dokumen tersebut terdapat tanah yang selama turun-temurun menjadi ruang hidup, sumber pangan, tempat mencari nafkah, serta bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat adat. Tanah Moi sendiri merupakan wilayah adat yang berpusat di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan wilayah sekitarnya. Karena itu, ketika tanah adat dipindahtangankan atau dialihkan haknya melalui mekanisme yang dipersoalkan masyarakat, yang dipertaruhkan bukan hanya nilai ekonomi sebidang tanah, melainkan keberlangsungan komunitas dan martabat pemilik hak ulayat. Persoalan inilah yang mendapat perhatian serius dari Wilson Lalengke, aktivis hak asasi manusia yang selama ini menyuarakan perlindungan hak masyarakat adat Papua dan memiliki hubungan keluarga dengan dua putra asli Papua, Salam Gombo dan Kristian Gombo. Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu mengecam keras setiap praktik yang, apabila terbukti, menjadikan kelemahan masyarakat adat sebagai pintu masuk untuk menguasai tanah leluhur mereka. Menurutnya, tanah adat tidak boleh diperlakukan sebagai barang dagangan yang dapat berpindah tangan hanya karena seseorang memiliki dokumen administratif. Dalam pernyataan publiknya terkait persoalan tanah adat di Sorong, Wilson Lalengke sebelumnya menegaskan bahwa tanah adat tidak boleh dipermainkan oleh mafia tanah, pejabat, ataupun pihak yang bersembunyi di balik dokumen administratif. Ia juga menyebut praktik semacam itu sebagai pola klasik ketika masyarakat adat berada pada posisi yang lemah secara administratif dan hukum. βTanah adat bukan komoditas yang boleh dipermainkan. Kalau masyarakat adat terus kehilangan tanah leluhurnya sementara negara hanya sibuk memeriksa kelengkapan kertas, maka hukum telah kehilangan tujuan moralnya,β tegas Wilson Lalengke dari Jakarta, Pada Hari Senin (28/09/2026). Petisioner HAM PBB tahun 2025 ini juga mendesak pemerintah daerah di seluruh Tanah Papua agar tidak menjadi penonton ketika hak-hak masyarakat adat terancam. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, menurutnya, mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap proses pelepasan, pengalihan, pemanfaatan, maupun pemberian izin atas tanah ulayat benar-benar menghormati hak masyarakat adat. βJangan sampai orang asli Papua justru menjadi penumpang di tanah leluhurnya sendiri. Pemerintah daerah harus berdiri sebagai pelindung rakyat, bukan sekadar administrator dokumen. Kalau ada dugaan manipulasi, pemalsuan, atau rekayasa pengalihan hak, periksa sampai tuntas dan lindungi pemilik hak ulayat,β tambahnya. Sikap tersebut sejalan dengan pandangan Wilson Lalengke sebelumnya bahwa Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Ia pernah memperingatkan bahwa apabila negara terus abai terhadap persoalan tanah adat, keadaan tersebut dapat menjadi bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Yang juga menjadi sorotan adalah tuntutan masyarakat agar aparat penegak hukum tidak berhenti pada penerapan hukum secara formal. Wilson Lalengke mengingatkan, khususnya lembaga peradilan, agar tidak menjadikan proses hukum sebagai sekadar ritual administratif: menerima gugatan, memeriksa dokumen, mendengar saksi, lalu menjatuhkan putusan tanpa memahami sejarah dan konteks sosial tanah yang disengketakan. βHakim bukan mesin pembaca dokumen. Keadilan tidak boleh berhenti pada formalitas hukum. Hakim harus melihat manusia di balik perkara, sejarah masyarakat di balik tanah, dan hak leluhur di balik setiap dokumen,β jelas lulusan pasca sarjana bidang Etika Global dari Universitas Birmingham, Inggris, itu. Pandangan tersebut menemukan resonansi dalam pemikiran para filsuf besar. Aristoteles memandang keadilan sebagai persoalan memberikan kepada setiap orang apa yang memang menjadi haknya. John Rawls, melalui gagasan justice as fairness, mengingatkan bahwa institusi sosial harus dinilai dari bagaimana ia memperlakukan mereka yang berada dalam posisi paling rentan. Sementara Immanuel Kant menempatkan manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sekadar alat bagi kepentingan ekonomi atau kekuasaan. Dalam konteks Tanah Papua, ketiga gagasan tersebut menyampaikan pesan yang sama: hukum tidak boleh menjadi alat untuk mengubah manusia menjadi objek dan tanah leluhur menjadi sekadar angka dalam transaksi. Empat tuntutan Aliansi Kaum Proletar dan Masyarakat Adat Tanah Moi mencerminkan keresahan tersebut. Massa mendesak Kapolda Papua Barat Daya dan Kapolres Sorong Kota menindaklanjuti perkara yang mereka sebut sebagai praktik mafia tanah. Pengunjuk rasa meminta PN Sorong memperhatikan keberatan mereka dalam perkara praperadilan ; menolak izin reklamasi pantai seluas 24 hektare yang dikaitkan dengan Paulus George Hung dan PT Bagus Jaya Abadi di Distrik Maladumes, Kelurahan Suprau ; serta meminta Pemerintah Kota Sorong dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meninjau kembali izin reklamasi tersebut sesuai tata ruang. Seluruh tuduhan mengenai penguasaan tanah dan perizinan tersebut tentu harus diuji berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku. Namun satu hal tidak boleh ditawar: masyarakat adat berhak didengar. Wilson Lalengke menyerukan kepada aparat penegak hukum di Papua, terutama para hakim, agar menghadirkan keadilan substantif. βJangan gunakan hukum sekadar untuk mengatakan bahwa prosedur sudah dijalankan. Gunakan hukum untuk memastikan bahwa yang benar-benar memiliki hak tidak kehilangan haknya. Keadilan yang mengabaikan masyarakat adat bukanlah keadilan yang selesai; itu hanya formalitas yang diberi nama hukum,β katanya mengingatkan. Aksi damai Tanah Moi pada akhirnya menjadi pengingat bahwa persoalan tanah Papua tidak semata-mata mengenai batas-batas bidang tanah. Ia menyangkut pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah negara hadir untuk melindungi mereka yang haknya paling rentan, atau membiarkan kekuatan modal dan dokumen administratif menentukan siapa yang berhak atas tanah leluhur? Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya akan menentukan nasib satu perkara di Sorong. Ia akan menjadi ukuran nyata tentang seberapa serius negara menghormati masyarakat adat Papua dan konstitusi yang mengakui keberadaan serta hak-hak tradisional mereka. Reporter : Redaksi
Apresiasi Persisma : Wilson Lalengke Sambut Positif Dukungan Yunani Untuk Sahara Maroko
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Athena β Dukungan internasional terhadap rencana otonomi Sahara Maroko kembali menorehkan catatan penting dalam arena diplomasi global. Yunani secara resmi menegaskan kembali dukungannya terhadap usulan otonomi yang diajukan oleh Kerajaan Maroko, dengan menyatakan bahwa inisiatif tersebut merupakan "kontribusi yang serius dan kredibel" bagi proses perdamaian yang dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Yunani bahkan meyakini bahwa rencana otonomi ini bisa menjadi "solusi paling layak" (most feasible solution) untuk mengakhiri sengketa regional yang telah berlangsung lama atas wilayah tersebut. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Yunani, George Gerapetritis, dalam keterangan persnya usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri, Kerjasama Afrika, dan Warga Maroko di Luar Negeri, Nasser Bourita, di Athena, Pada Hari Senin, 07 September 2026. Gerapetritis menegaskan bahwa sejalan dengan posisi bersama Uni Eropa, Yunani mendukung penuh upaya Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk memfasilitasi negosiasi berbasis proposal otonomi Maroko guna mencapai solusi politik yang adil, langgeng, dan dapat diterima oleh semua pihak. Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2025β2026, Yunani juga menyambut baik pengadopsian Resolusi DK PBB Nomor 2797. Sikap konsisten ini memperkuat konsensus di antara 27 negara anggota Uni Eropa sekaligus memperkokoh momentum internasional di bawah kepemimpinan Raja Maroko, Yang Mulia King Mohammed VI. Secara filosofis, penyelesaian sengketa wilayah seperti Sahara Maroko membutuhkan pergeseran paradigma dari kontestasi kedaulatan mutlak menuju pragmatisme politik yang konstruktif. Dalam filsafat politik, konflik teritorial sering kali terjebak dalam dikotomi pemikiran abad ke-19 yang mengagungkan garis perbatasan kaku. Namun, realitas geopolitik modern menuntut pendekatan yang berlandaskan pada prinsip keadilan distributif (distributive justice) dan stabilitas sosial. Otonomi khusus di bawah kedaulatan Maroko mencerminkan sintesis filosofis antara menjaga integritas wilayah negara (territorial integrity) dan menjamin hak-hak tata kelola lokal (subsidiarity). Dalam kerangka ini, kedaulatan tidak lagi dipandang sebagai instrumen kekuasaan tunggal, melainkan sebagai wadah perlindungan, pembangunan, dan pemenuhan hak-hak sipil serta ekonomi masyarakat lokal. Ketika negara-negara seperti Yunani menilai proposal ini sebagai solusi paling realistis, hal tersebut menandai kemenangan atas dogma politik yang berkepanjangan, menggantikannya dengan pendekatan humanis yang memprioritaskan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut. Dinamika positif ini mendapat tanggapan hangat dari Indonesia. Wilson Lalengke, Presiden Indonesia-Moroccan Sahara Brotherhood (Persisma), memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas sikap tegas yang ditunjukkan oleh Yunani dan negara-negara sahabat lainnya dalam mendukung inisiatif Otonomi Khusus Sahara Maroko. Wilson Lalengke menyatakan bahwa dukungan dari negara-negara berpengaruh seperti Yunani sangat penting bagi keberlanjutan upaya Maroko dalam membangun dan memajukan wilayah Sahara Maroko, sebuah wilayah yang kerap menjadi objek kontestasi geopolitik oleh negara-negara tetangganya sendiri. Menurut aktivis HAM internasional itu, konflik yang berkepanjangan hanya akan merugikan masyarakat lokal dan menghambat potensi ekonomi kawasan Afrika Utara. "Sikap Yunani mempertegas bahwa dunia internasional semakin menyadari pentingnya kedamaian, kepastian hukum, dan stabilitas teritorial," ujar Wilson Lalengke dari Jakarta, Pada Hari Selasa, 08 September 2026. Ia menambahkan bahwa langkah Maroko menawarkan otonomi khusus di bawah kedaulatan kerajaannya merupakan solusi bijak yang mengakomodasi keberagaman budaya dan aspirasi lokal, tanpa mengorbankan integritas nasional. Oleh karena itu, Persisma menganggap dukungan Yunani sebagai pilar penting dalam mempercepat terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan. Wilson Lalengke yang dikenal sebagai tokoh pers nasional Indonesia ini juga menekankan bahwa keberhasilan diplomasi Maroko harus menjadi inspirasi bagi dunia internasional bahwa penyelesaian konflik tidak harus dicapai melalui perselisihan bersenjata, melainkan melalui dialog konstruktif, pengakuan kedaulatan, dan komitmen terhadap pembangunan inklusif. βLangkah strategis yang ditempuh Pemerintah Maroko dalam menyelesaikan masalah kewilayahan di Sahara Maroko dapat diadopsi oleh barbagai negara yang menghadapi persoalan serupa di wilayah teritorialnya, termasuk di wilayah Asia, Eropa, Timur Tengah, dan lainnya,β ujar Wilson Lalengke menutup pernyataannya. Dukungan Yunani di panggung DK PBB kian memperjelas arah penyelesaian sengketa Sahara Maroko. Dengan semakin kuatnya konsensus internasional di bawah kepemimpinan King Mohammed VI, masa depan Sahara Maroko kini bergerak mantap menuju era baru yang ditandai oleh stabilitas, pembangunan ekonomi, dan persaudaraan antar bangsa. Reporter : Redaksi
Konsistensi Guinea Di Dakhla : Simbol Solidaritas Dan Pengakuan Kedaulatan Maroko
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Conakry β Dukungan internasional terhadap kedaulatan Maroko atas wilayah Saharanya kembali mendapatkan dorongan diplomatik yang sangat kuat dari kawasan Afrika Barat. Republik Guinea secara tegas mengonfirmasi ulang sikap konsisten dan tak tergoyahkan dalam mendukung kedaulatan penuh Maroko atas wilayah Sahara Maroko. Pernyataan ini ditegaskan dalam Sidang Komisi Kerja Sama Bersama Maroko-Guinea ke-8 yang berlangsung di Conakry, pada Selasa, 8 September 2026. Sidang tingkat tinggi tersebut dipimpin bersama oleh Menteri Luar Negeri, Kerjasama Afrika, dan Warga Maroko di Luar Negeri, Nasser Bourita, serta Menteri Luar Negeri, Integrasi Afrika, dan Warga Guinea di Luar Negeri, Dr. Morissanda KouyatΓ©. Dalam pidato pembukanya, Dr. KouyatΓ© menyatakan bahwa Republik Guinea mendukung penuh inisiatif otonomi di bawah kedaulatan Maroko sebagai satu-satunya solusi nyata untuk mengakhiri sengketa regional tersebut. Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Guinea di Dakhla pada Januari 2020 ditegaskannya sebagai bukti konkret atas posisi prinsipil dan simbol solidaritas yang tak tergoyahkan dari Guinea terhadap Maroko. Menanggapi hal tersebut, Nasser Bourita menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan tanpa syarat yang secara konsisten ditunjukkan oleh Republik Guinea di berbagai forum regional maupun internasional. Sengketa wilayah seperti Sahara Maroko memberikan ruang refleksi yang mendalam jika ditinjau dari perspektif filsafat politik dan hukum internasional. Para filsuf dunia kerap menyoroti bahwa kedaulatan sebuah negara tidak semata-mata diukur dari batasan geografis kaku, melainkan dari kemampuan negara tersebut dalam menghadirkan keadilan, stabilitas, dan kesejahteraan bagi warganya. Dalam kerangka filsafat politik kontrak sosial yang diusung oleh pemikir seperti Thomas Hobbes dan John Locke, tujuan utama dari kedaulatan negara adalah menciptakan ketertiban umum dan melindungi hak-hak dasar masyarakat. Penawaran otonomi khusus di bawah kedaulatan Maroko mencerminkan pendekatan pragmatis yang sejajar dengan pandangan filsuf Immanuel Kant mengenai "Perdamaian Abadi" (Perpetual Peace). Kant menekankan pentingnya tatanan hukum dan diplomasi berbasis rasa saling menghormati untuk mencegah konflik yang berkepanjangan. Rencana otonomi Maroko menjembatani prinsip integritas teritorial negara sekaligus memberikan ruang tata kelola lokal yang inklusif, sehingga menciptakan harmonisasi antara kekuasaan negara dan hak-hak sipil warga lokal. Perkembangan diplomasi yang kian solid ini mendapat perhatian dan sambutan hangat dari Indonesia. Wilson Lalengke, Presiden Indonesia-Moroccan Sahara Brotherhood (Persisma), secara konsisten memberikan dukungan penuh terhadap setiap dinamika positif yang memperkuat kedamaian di kawasan Afrika Utara, khususnya terkait pengakuan internasional atas program otonomi khusus Sahara Maroko. Wilson Lalengke menyatakan bahwa penegasan sikap dari Republik Guinea, serta langkah berani pembukaan konsulat di Dakhla, merupakan bukti nyata bahwa komunitas internasional semakin memahami dan menerima kenyataan geopolitik di lapangan. βRencana otonomi khusus yang digagas oleh Pemerintah Maroko di bawah kepemimpinan Yang Mulia King Mohammed VI adalah langkah yang sangat realistis, berorientasi masa depan, dan mencerminkan komitmen terhadap pembangunan manusia,β ungkap tokoh pers nasional Indonesia itu dari Jakarta, Rabu, 9 September 2026. Persisma, lanjut Wilson Lalengke, mengapresiasi setinggi-tingginya konsistensi negara-negara sahabat seperti Guinea yang memilih jalan diplomasi damai dan mendukung penuh rencana otonomi khusus Maroko. βKepastian hukum dan kedaulatan yang jelas merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya pembangunan ekonomi, keamanan kawasan, serta kesejahteraan masyarakat di Sahara Maroko,β tambahnya. Wilson Lalengke juga menegaskan bahwa momentum dukungan internasional yang terus mengalir ini harus dijadikan teladan bagi upaya penyelesaian konflik global lainnya. Dengan mengedepankan dialog, pengakuan atas integritas wilayah, serta pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme otonomi, dunia dapat bergerak menuju tatanan yang lebih stabil dan harmonis. Menurutnya, dukungan konsisten dari Republik Guinea bersama dengan negara-negara anggota PBB lainnya kian memperkokoh legitimasi Maroko di panggung internasional. βLangkah-langkah strategis ini membuktikan bahwa pendekatan otonomi di bawah kedaulatan Maroko bukan hanya solusi politik yang paling efektif, melainkan juga fondasi utama dalam membangun masa depan yang damai, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat di wilayah Sahara Maroko,β tutup Wilson Lalengke. (TIM/Red)
Sinyal Kuat Dari Kopenhagen : Dukungan Denmark Memperkokoh Kedaulatan Maroko
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Kopenhagen Denmark β Dukungan internasional terhadap rencana otonomi Sahara Maroko kembali mendapatkan dorongan diplomatik yang signifikan. Denmark secara resmi memberikan pujian dan dukungan terhadap inisiatif tersebut sebagai dasar yang kokoh dan kredibel untuk mencapai solusi yang disepakati bersama oleh semua pihak terkait persoalan Sahara Maroko. Pernyataan tegas ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Denmark, Lars LΓΈkke Rasmussen, dalam keterangan persnya seusai bertemu dengan Menteri Luar Negeri, Kerjasama Afrika, dan Warga Maroko di Luar Negeri, Nasser Bourita, di Kopenhagen, Pada Hari Sabtu, 05 September 2026. Rasmussen menegaskan bahwa posisi Denmark sejalan dengan pandangan Uni Eropa, khususnya dalam menyambut baik pengadopsian Resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) Nomor 2797. Lebih lanjut, ia menyoroti proposisi otonomi Maroko sebagai langkah yang luar biasa, serius, dan memberikan kontribusi esensial bagi proses perdamaian yang dipimpin oleh PBB. Sebagai anggota DK PBB, sikap Denmark memperkuat momentum global di bawah kepemimpinan Raja Maroko, Yang Mulia King Mohammed VI dalam menegaskan kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara. *Apresiasi dari Indonesia-Morocco Sahara Brotherhood* Perkembangan diplomasi ini mendapat sambutan hangat dari Indonesia. Wilson Lalengke, Presiden Indonesia-Morocco Sahara Brotherhood (Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko - Persisma), memberikan apresiasi tinggi atas komitmen Maroko dan negara-negara sahabat dalam menciptakan dunia yang aman, damai, dan harmonis. Tokoh pers nasional Indonesia itu menyatakan bahwa dukungan Denmark terhadap rencana otonomi Maroko merupakan bukti nyata bahwa pendekatan dialogis berbasis saling menghormati adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa teritorial yang sensitif. Menurutnya, inisiatif Maroko memberikan teladan nyata bagaimana sebuah negara dapat menjaga kedaulatan teritorialnya sekaligus menawarkan solusi politik yang inklusif bagi integritas wilayah dan kesejahteraan masyarakat di wilayah terkait. Ia juga menambahkan bahwa Persisma terus berkomitmen untuk mendukung setiap langkah diplomasi damai yang memperkuat hubungan persahabatan antar-bangsa. βLangkah-langkah strategis yang diambil Maroko bersama para mitranya di panggung internasional, seperti Denmark dan PBB, adalah pijakan penting untuk merealisasikan perdamaian yang berkelanjutan, tidak hanya di kawasan Afrika Utara, tetapi juga sebagai inspirasi bagi penyelesaian konflik serupa di belahan dunia lainnya,β ungkap Wilson Lalengke dari Jakarta, Pada Hari Minggu, 06 September 2026. Aktivis HAM internasional itu juga menambahkan bahwa posisi Denmark memperkuat keyakinan bahwa perdamaian sejati lahir dari kesediaan untuk memahami dan menghormati perbedaan. Ia menggarisbawahi bahwa Indonesia, melalui Persisma, terus mendukung setiap langkah yang mengarah pada penyelesaian damai atas wilayah yang berstatus sengketa, termasuk Sahara Maroko. βUpaya Maroko dan Denmark menunjukkan bahwa diplomasi yang berlandaskan kejujuran dan saling menghormati dapat menjadi fondasi bagi perdamaian global. Dunia membutuhkan lebih banyak contoh seperti ini, di mana kekuatan moral dan intelektual mengalahkan ambisi politik sempit,β ujar Wilson Lalengke. Dukungan Denmark yang kian memperkokoh legitimasi internasional atas Sahara Maroko menandai babak baru dalam pencarian solusi permanen. Keberhasilan diplomasi ini membuktikan bahwa dedikasi terhadap prinsip-pragmatis, dialog konstruktif, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara adalah pilar utama dalam membangun persaudaraan antarbangsa serta menciptakan stabilitas global yang hakiki. *Perspektif Filosofis: Jalan Tengah Menuju Keadilan* Dalam pandangan filosofis, penyelesaian sengketa teritorial seperti Sahara Maroko menuntut pendekatan yang menggabungkan keadilan, kebijaksanaan, dan empati. Filsuf Yunani Aristoteles (384-322 SM) pernah menulis bahwa keadilan bukan sekadar memberi setiap orang apa yang menjadi haknya, tetapi juga menempatkan setiap pihak dalam posisi yang memungkinkan tercapainya harmoni sosial. Sementara Konfusius (551-479 SM) mengajarkan bahwa perdamaian yang langgeng hanya dapat dicapai bila manusia mampu menahan diri dari keserakahan dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Prinsip ini tercermin dalam langkah Maroko yang menawarkan otonomi luas bagi wilayah Sahara, tanpa mengorbankan integritas nasionalnya. Dalam konteks modern, gagasan ini sejalan dengan nilai-nilai multikulturalisme dan dialog antarperadaban yang menjadi ciri khas dunia kontemporer. Ketika negara-negara memilih jalan diplomasi daripada konflik, mereka sesungguhnya sedang menegakkan nilai tertinggi dari peradaban manusia: kemampuan untuk hidup berdampingan dalam perbedaan. Dukungan Denmark terhadap rencana otonomi Maroko memperkuat momentum internasional yang mengarah pada stabilitas kawasan Afrika Utara. Langkah ini juga menjadi contoh bagi negara-negara lain bahwa penyelesaian damai atas sengketa wilayah dapat dicapai melalui mekanisme hukum dan diplomasi, bukan melalui kekerasan. βKita harus belajar dari Maroko dan Denmark bahwa perdamaian bukanlah hasil dari kekuatan militer, melainkan dari kekuatan moral dan intelektual. Dunia yang damai hanya bisa dibangun oleh bangsa-bangsa yang berani menempatkan keadilan di atas kepentingan sempit,β ujar Wilson Lalengke menutup pernyataannya. Dengan demikian, posisi Denmark dan Maroko bukan hanya langkah diplomatik, tetapi juga simbol kebangkitan nilai-nilai kemanusiaan dalam politik global. Di tengah dunia yang sering terpecah oleh ambisi dan konflik, kerja sama semacam ini menjadi pengingat bahwa peradaban sejati tumbuh dari kemampuan untuk berdialog, menghormati, dan mencari jalan tengah. Reporter : Redaksi
Model Ideal Diplomasi Tetangga : Hubungan Maroko-Spanyol Dan Penguatan Stabilitas Geopolitik Global
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Rabat - Dinamika hubungan internasional di kawasan Laut Tengah kembali menunjukkan preseden penting bagi perdamaian dunia. Kementerian Luar Negeri, Kerjasama Afrika, dan Warga Maroko di Luar Negeri memberikan penegasan komprehensif mengenai perkembangan terbaru hubungan bilateral antara Kerajaan Maroko dan Kerajaan Spanyol. Dalam pernyataan resminya, Maroko menegaskan komitmennya untuk terus membina hubungan berbasis kesetaraan, saling percaya, pemahaman politik, serta kemitraan strategis di bidang ekonomi dan keamanan. Sikap kedaulatan Maroko ini mencapai puncaknya sejak dilakukannya Deklarasi Bersama pada 7 April 2022, pascapertemuan bersejarah antara pimpinan tertinggi Maroko, Yang Mulia King Mohammed VI dan Perdana Menteri Spanyol, H.E. Pedro Sanchez. Deklarasi ini membuka babak baru hubungan kedua negara yang bertumpu pada dialog berkelanjutan, kemitraan saling menguntungkan, serta penghormatan atas kedaulatan masing-masing. Pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Maroko yang dikeluarkan pada Kamis, 10 September 2026, menekankan hal penting bahwa berkat pendekatan yang proaktif dan tenang, kedua negara mampu mengidentifikasi perbedaan tanpa terjebak dalam upaya menciptakan fakta sepihak (fait accompli). Capaian nyata terlihat jelas di sektor ekonomi, di mana Spanyol menjadi mitra ekonomi utama Maroko, sementara Maroko berdiri sebagai mitra dagang terbesar kedua bagi Spanyol di luar kawasan Uni Eropa. Di bidang keamanan, kolaborasi erat kedua negara telah berhasil membongkar berbagai jaringan terorisme dan kejahatan lintas negara, meminimalisasi potensi ancaman keamanan di kawasan Semenanjung Iberia dan Afrika Utara. Terkait isu migrasi dan insiden yang terjadi pada Juli 2026 lalu, Maroko menegaskan perlunya investigasi menyeluruh untuk mengungkap fakta secara objektif. Pemerintah Maroko menyesalkan adanya narasi kaku dari segelintir lingkaran politik dan media di Spanyol yang memanfaatkan isu Maroko demi kepentingan politik domestik dan kontestasi pemilu. Maroko secara tegas menolak dijadikan komoditas politik (political pawn) maupun kambing hitam dalam perselisihan internal negara tetangganya. Kementerian Luar Negeri Maroko mengingatkan bahwa kedekatan geografis adalah realitas yang abadi yang tidak mungkin diubah. Keberanian serta visi para pemimpin politiklah yang mampu mengubah geografi tersebut menjadi aset masa depan, bukan justru membutakan strategi diplomasi yang berujung pada kecurigaan kronis. Perkembangan diplomasi di kawasan Afrika Utara dewasa ini mendapat sambutan hangat dari Indonesia. Wilson Lalengke, Presiden Indonesia-Sahara-Morocco Brotherhood (Persisma), menyampaikan rasa sukacita dan apresiasi yang mendalam atas kemajuan hubungan Maroko-Spanyol dalam mengatasi berbagai tantangan bersama. Wartawan senior Indonesia ini menilai bahwa dinamika hubungan Maroko dan Spanyol merupakan contoh teladan (role model) yang sangat luar biasa bagi dunia internasional dalam menyelesaikan sengketa kawasan, isu perbatasan, maupun dinamika migrasi antarnegara. "Persisma merasa bangga dan bersyukur melihat bagaimana Kerajaan Maroko di bawah kepemimpinan King Mohammed VI mengedepankan kebijaksanaan, transparansi, dan ketegangan diplomatik yang elegan. Model kemitraan Maroko-Spanyol ini membuktikan bahwa perbedaan tidak harus berujung pada konflik, melainkan dapat diselesaikan melalui dialog yang jujur, saling menghormati, dan pragmatisme yang berorientasi pada kesejahteraan bersama," ujar Wilson Lalengke dari Jakarta, Pada Hari Jumat, 11 September 2026. Pria yang juga menjabat sebagai Ketum PPWI itu menambahkan bahwa sikap Maroko yang menolak dijadikan alat politik domestik oleh pihak luar menunjukkan kematangan bernegara yang patut dicontoh oleh negara-negara lain di dunia, terutama dalam mengelola kawasan perbatasan yang rentan benturan geopolitik. Pendekatan diplomasi yang ditunjukkan oleh Maroko dan Spanyol sejalan dengan pandangan para pemikir besar dunia mengenai hubungan antarnegara dan etika ketetanggaan. Filsuf Jerman abad ke-18, Immanuel Kant (1724-1804), dalam karyanya _Toward Perpetual Peace_ (Menuju Perdamaian Abadi), menekankan prinsip _Hospitality_ (Keramahan Universal) dan pentingnya hukum antarnegara yang saling mengikat demi mencegah permusuhan permanen. Kant menyatakan bahwa kedekatan geografis memaksa manusia dan bangsa-bangsa untuk saling berdampingan secara damai. Keberhasilan Maroko dan Spanyol mengelola perbatasan Laut Tengah menunjukkan penerapan konkret dari filosofi Kantian ini, di mana batas wilayah tidak dijadikan tembok pemisah, melainkan jembatan kerja sama. Sementara itu, dalam filsafat hubungan internasional yang berakar pada pemikiran Realisme Etis (_Ethical Realism_), seperti yang dicetuskan oleh Reinhold Niebuhr (1892-1971), diplomasi yang efektif menuntut kejujuran intelektual dan kemampuan untuk melihat kepentingan bersama di atas ego politik jangka pendek. Ketika sebuah negara mampu menundukkan retorika populisme demi menjaga stabilitas kawasan, hal tersebut merupakan cerminan dari akal sehat (_common sense_) dan keberanian politik yang tertinggi. Langkah strategis Kerajaan Maroko dalam mempertahankan dialog yang tenang dan objektif bersama Spanyol mempertegas posisinya sebagai pilar stabilitas di kawasan Mediterania. Keberhasilan model diplomasi ini memberikan harapan baru bahwa dinamika geopolitik global dapat dikelola secara bermartabat, damai, dan saling menguntungkan. Reporter : Redaksi
Diplomasi Pewarta Warga : PPWI dan Kedubes Maroko Sepakati 9 Langkah Strategis Kemitraan Media PERS Dan Budaya
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Jakarta - Pertemuan bersejarah yang memperkuat hubungan diplomasi berbasis kemasyarakatan (_people-to-people diplomacy_) kembali terukir di Jakarta. Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) menggelar audiensi resmi dengan Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia, H.E. Dr. Redouane Houssaini. Pertemuan bilateral tersebut berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan di Kantor Kedutaan Besar Kerajaan Maroko, Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin, 7 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Dubes Redouane Houssaini didampingi langsung oleh Penasihat Komunikasi Kedubes Maroko, Mrs. Tamou Samri. Sementara itu, delegasi PPWI dipimpin langsung oleh Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, yang hadir didampingi Deputi Urusan PPWI International, Abdul Rahman Dabboussi, serta Wakil Sekretaris Jenderal PPWI, Julian Caisar. Pertemuan yang dimulai tepat pukul 13.00 WIB ini berlangsung dinamis dan menghasilkan serangkaian kesepakatan strategis di bidang publikasi, kebudayaan, dan edukasi publik. Audiensi intensif tersebut membuahkan hasil konkret yang dituangkan dalam Risalah Pertemuan (_Minutes of Meeting_) PPWi β Kedubes Maroko, tertanggal 7 September 2026. Kedua belah pihak menyepakati sembilan agenda kerja sama utama yang akan direalisasikan dalam kurun waktu mendatang. 1. Resepsi Pers Indonesia: Kedubes Maroko mengundang jajaran insan pers Indonesia dalam acara _Indonesian Press Reception__ bersama Dubes Maroko untuk Indonesia yang akan diselenggarakan di kediaman resmi Duta Besar Maroko, Jalan Mataram, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Pada Hari Selasa, 29 September 2026. 2. Talkshow Bipolar Otonomi Khusus: Penyelenggaraan diskusi publik bertajuk _"Special Autonomy: Perspectives of Two Muslim Countries, Indonesia and Morocco"_, yang akan membedah komparasi dan pengalaman pelaksanaan otonomi khusus di kedua negara sahabat. 3. Apresiasi Media Partner: Pemberian Penghargaan (_Letters of Appreciation_) kepada media-media mitra yang selama ini konsisten mendukung pemberitaan dan kegiatan diplomasi Kedutaan Besar Kerajaan Maroko di Indonesia. 4. Quarterly Press Briefing: Pelaksanaan taklimat media berkala setiap tiga bulan sekali bersama Duta Besar Maroko. Program ini akan dimulai perdana pada minggu keempat Oktober 2026 di Kantor Kedubes Maroko, Jakarta. 5. Pekan Kebudayaan "Moroccan Week": Gelaran festival budaya dan informasi bertajuk _Moroccan Week_ yang dijadwalkan berlangsung selama sepekan penuh, mulai 31 Oktober hingga 6 November 2026 di Jakarta. 6. Kunjungan Pers Indonesia ke Maroko: Program _Press Visit_ yang memberangkatkan empat jurnalis Indonesia terpilih untuk meliput secara langsung perkembangan pembangunan, sosial, dan budaya di Kerajaan Maroko yang direncanakan berlangsung pada minggu keempat Desember 2026. 7. Program "Ambassador Visit2Campus": Inisiatif kuliah umum di berbagai perguruan tinggi Indonesia dengan menghadirkan Dubes Redouane Houssaini sebagai pembicara utama, mengusung tema refleksi sejarah, masa kini, dan masa depan hubungan bilateral Indonesia-Maroko. 8. Publikasi Berkelanjutan: Komitmen publikasi secara berkala dan masif terkait kegiatan serta kebijakan Pemerintah Kerajaan Maroko melalui jaringan media yang tergabung dalam PPWI Media Group. 9. Kemitraan Jurnalis Lintas Negara: Penyelenggaraan kegiatan bersama antara jurnalis Indonesia dan Maroko guna mempererat jalinan silaturahmi serta pemahaman lintas budaya (_people-to-people ties_). Usai pertemuan, Wilson Lalengke dan Dubes Redouane Houssaini menyampaikan pernyataan bersama (_joint statement_) kepada awak media. Kedua tokoh tersebut saling menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas terwujudnya dialog konstruktif ini. Wilson Lalengke menegaskan bahwa PPWI sebagai organisasi wadah pewarta warga terbesar di Indonesia dan memiliki perwakilan di puluhan negara sahabat di luar negeri siap menjadi jembatan informasi yang objektif dan edukatif bagi publik Indonesia mengenai Kerajaan Maroko. "Kerja sama ini bukan sekadar kemitraan media, melainkan manifestasi nyata dari diplomasi publik yang melibatkan peran aktif masyarakat sipil. Kami optimis bahwa kolaborasi ini akan semakin mempererat ikatan persaudaraan antara rakyat Indonesia dan rakyat Maroko," ujar Wilson Lalengke. Sementara itu, Dubes Redouane Houssaini menyambut hangat inisiatif strategis yang dibawa oleh PPWI. Menurutnya, peran media dan jurnalis warga sangat krusial dalam membangun pemahaman yang tepat serta memperkuat fondasi kerja sama kedua negara yang telah terjalin harmonis sejak era Presiden Soekarno dan Raja Maroko, King Mohammed V. Kesepakatan bersejarah di Jakarta ini menjadi pijakan baru bagi PPWI dan Kedutaan Besar Kerajaan Maroko untuk terus mengelorakan semangat persahabatan antarbangsa, mengedepankan transparansi informasi, serta memperkokoh kemitraan strategis di panggung internasional. Reporter : Redaksi