BREAKING
NEWS
ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT 🔴 AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua 🔴 Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia 🔴 Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan 🔴 Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini 🔴 ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT 🔴 AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua 🔴 Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia 🔴 Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan 🔴 Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini 🔴 ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT 🔴 AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua 🔴 Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia 🔴 Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan 🔴 Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini 🔴
DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI •
📡 BMKG LIVE • Jakarta Pusat: Cerah Berawan 27°C (RH: 88%, Angin: 2.2 km/j)   ••   🌤️ Surabaya: Cerah Berawan 33°C   ••   🌧️ Bandung: Hujan Ringan 24°C   ••   ⛅ Medan: Berawan 31°C   ••   ☀️ Makassar: Cerah 30°C   ••   ⛈️ Palembang: Hujan Petir 27°C     |     📡 BMKG LIVE • Jakarta Pusat: Cerah Berawan 27°C (RH: 88%, Angin: 2.2 km/j)   ••   🌤️ Surabaya: Cerah Berawan 33°C   ••   🌧️ Bandung: Hujan Ringan 24°C   ••   ⛅ Medan: Berawan 31°C   ••   ☀️ Makassar: Cerah 30°C   ••   ⛈️ Palembang: Hujan Petir 27°C     |    

Menjaga Integritas Peradilan : Komisi Yudisial Sebagai Pilar Independensi Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Laporan Jurnalis: Aktivis Pers Indonesia
Terbit: 01 Oct 2026, 11:38 WIB • Dibaca 90 kali
Menjaga Integritas Peradilan : Komisi Yudisial Sebagai Pilar Independensi Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Foto: Dok. AKTIVIS PERS - INDONESIA
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Jakarta – Sistem peradilan yang bersih dan tepercaya merupakan fondasi utama bagi berdirinya suatu negara hukum. Tanpa adanya jaminan keadilan, prinsip-prinsip demokrasi dan kesejahteraan masyarakat akan runtuh. Kesadaran mendasar inilah yang mengemuka dalam Kuliah Umum yang disampaikan oleh Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Prof. Dr. KPA. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H., di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar Sulawesi Selatan, Pada Hari Rabu, 30 September 2026.

Kegiatan yang dibuka oleh Dekan FH Unhas, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP., serta dihadiri oleh jajaran pimpinan fakultas, pejabat Komisi Yudisial – termasuk Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., dan lebih dari 500 mahasiswa ini mengangkat tema strategis: _"Komisi Yudisial Sebagai Penyempurna Kekuasaan Kehakiman Guna Mewujudkan Judicial Independence Dalam Rangka Good Governance"._

*Dua Sisi Mata Uang: Independensi dan Akuntabilitas*

Dalam pemaparannya, Ketua Komisi Yudisial menegaskan bahwa independensi peradilan _(judicial independence)_ adalah syarat mutlak dalam prinsip pemisahan kekuasaan _(separation of powers)._ Kekuasaan kehakiman harus berdiri bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun tekanan politik dan ekonomi. Namun, independensi tersebut tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan mutlak tanpa batas.

Independensi dan akuntabilitas merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Kebebasan yang dimiliki oleh hakim dan lembaga peradilan harus senantiasa diiringi dengan pertanggungjawaban publik. Tanpa akuntabilitas, independensi berisiko berubah menjadi kesewenang-wenangan. Sebaliknya, melalui keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas, kepercayaan masyarakat _(public trust)_ terhadap sistem peradilan dapat terbangun secara kokoh.

*Kedudukan Komisi Yudisial dan Penguatan Etika*

Komisi Yudisial (KY) didirikan bukan sekadar sebagai ornamen kelembagaan atau pelengkap struktur ketatanegaraan semata. KY memiliki peran vital sebagai penjamin integritas moral, pengawal kebebasan yudisial, serta pelaksana pengawasan etik yang ketat terhadap para hakim.

Penegakan hukum yang ideal tidak hanya cukup memenuhi aspek legalitas formal di atas kertas, tetapi juga harus memiliki legitimasi moral di mata masyarakat. Kehadiran KY memastikan bahwa supremasi hukum berjalan beriringan dengan etika, sehingga kemerdekaan kelembagaan _(institutional independence)_ dan kemerdekaan individu hakim _(personal independence)_ dapat terwujud secara nyata.

Lebih jauh, kemerdekaan hakim pada dasarnya bukanlah sebuah hak istimewa _(privilege)_ atau pemberian dari negara. Kemerdekaan tersebut merupakan hak yang melekat _(inherent/indispensable right)_ demi menjamin hak asasi setiap warga negara untuk mendapatkan proses peradilan yang jujur, adil, dan tidak berpihak _(fair trial)._

*Hubungan Kausal antara _Judicial Independence dan Good Governance_*

Terdapat hubungan kausal dan struktural yang sangat erat antara independensi peradilan dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik _(good governance)._ Kualitas suatu pemerintahan sangat ditentukan oleh sejauh mana sistem hukum dan peradilannya mampu berfungsi secara efisien dan imparsial.

_Good governance_ ditandai oleh lima indikator utama, yakni: Keterbukaan (Transparansi), Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Efektivitas Institusi, dan Penegakan Hukum. Kelima indikator tersebut mustahil dapat dicapai jika sistem peradilannya rentan terhadap intervensi atau korupsi. Ketiadaan _judicial independence_ akan berdampak langsung pada merosotnya akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan secara keseluruhan.

*Relevansi dengan Nilai-Nilai Pancasila*

Gagasan mengenai independensi peradilan yang beretika ini selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab), menjamin hak warga negara untuk mendapatkan peradilan yang adil _(fair trial)_ merupakan bentuk nyata dari penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Sejalan dengan itu, Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan), menekankan sistem peradilan yang akuntabel dan transparan mendukung jalannya demokrasi yang sehat serta berorientasi pada kemaslahatan publik. Sementara itu, Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) memberi landasan independensi hakim yang terbebas dari pengaruh modal dan kekuasaan memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Komisi Yudisial memegang peranan yang sangat signifikan dalam menyempurnakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dengan mengawal integritas etik para hakim dan menjaga independensi peradilan dari berbagai bentuk tekanan, KY turut meletakkan pilar utama bagi terciptanya _good governance._

Melalui peradilan yang mandiri, berkeadilan, dan berlandaskan Pancasila, cita-cita Indonesia sebagai negara hukum yang sejahtera dan bermartabat dapat diwujudkan secara berkelanjutan.







Reporter : Redaksi
🏷️ TOPIK: #Hukum & Kriminal

📰 Baca Juga Berita Terkait

💬 0 Komentar Pembaca

Tinggalkan Balasan

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!