BREAKING
NEWS
ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT 🔴 AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua 🔴 Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia 🔴 Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan 🔴 Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini 🔴 ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT 🔴 AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua 🔴 Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia 🔴 Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan 🔴 Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini 🔴 ADA APA DENGAN OKNUM KOLONEL DI DAMPINGI OLEH DUA ANGGOTA PM TNI HENDAK EKSEKUSI MOBIL MILIK BERTI DI VILLA NUSA INDAH ..... ?????, KELUARGA PERTAHANKAN MOBIL, PUBLIK MENYOROTI ADANYA INDIKASI KUAT KETERLIBATAN APARAT OKNUM TNI BERPANGKAT 🔴 AUDIENSI BPPKB & AKTIVIS MASYARAKAT PEDULI UJUNG KULON : Tolak Keras Relokasi Badak Ke Wilayah Alas Purwo, Ungkap Jejak Sejarah Habitat Kedua 🔴 Ketua Umum APKOMINDO Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Syamsul Bahri Sebagai Ketua Umum GWI Seluruh Indonesia 🔴 Ketua BPPKB HDS Sukaresmi, Menolak Keras & Siap Perang Bilamana Pemindahan Hewan Badak Ujung Kulon Banten Ke Wilayah Alas Purwo Di Lakukan 🔴 Kapolda Jawa Tengah Beserta Jajaran Polres Harus Bertanggung Jawab Segera Penjarakan Para Mafia Solar Bersubsidi Secara Ilegal Untuk Di Kirim Ke Tambang Ilegal, Aktivis Pers Indonesia & Lembaga Aliansi Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam Atas Kasus Ini 🔴
DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI • DAERAH • EKONOMI • FINANCE • HUKUM & KRIMINAL • ILEGAL • KEDUTAAN BESAR INTERNASIONAL • KEJAKSAAN AGUNG • NASIONAL • OTOMOTIF • PEMERINTAHAN • POLITIK • PRESIDEN • TINDAK PIDANA KORUPSI • TNI / POLRI •
📡 BMKG LIVE • Jakarta Pusat: Cerah Berawan 27°C (RH: 88%, Angin: 2.2 km/j)   ••   đŸŒ¤ī¸ Surabaya: Cerah Berawan 33°C   ••   đŸŒ§ī¸ Bandung: Hujan Ringan 24°C   ••   ⛅ Medan: Berawan 31°C   ••   â˜€ī¸ Makassar: Cerah 30°C   ••   â›ˆī¸ Palembang: Hujan Petir 27°C     |     📡 BMKG LIVE • Jakarta Pusat: Cerah Berawan 27°C (RH: 88%, Angin: 2.2 km/j)   ••   đŸŒ¤ī¸ Surabaya: Cerah Berawan 33°C   ••   đŸŒ§ī¸ Bandung: Hujan Ringan 24°C   ••   ⛅ Medan: Berawan 31°C   ••   â˜€ī¸ Makassar: Cerah 30°C   ••   â›ˆī¸ Palembang: Hujan Petir 27°C     |    

KETUA BPK CAMPUR SARI TERINDIKASI KUAT TERLIBAT RANGKAP 2 JABATAN MENJADI GURU SMP NEGERI 02 BATU PUTIH

Laporan Jurnalis: Aktivis Pers Indonesia
Terbit: 14 Aug 2026, 16:08 WIB • Dibaca 415 kali
KETUA BPK CAMPUR SARI TERINDIKASI KUAT TERLIBAT RANGKAP 2 JABATAN MENJADI GURU SMP NEGERI 02 BATU PUTIH
Foto: Dok. AKTIVIS PERS - INDONESIA
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Campur Sari Berau Kalimantan Timur - Jabatan publik di Desa Campur Sari diduga dijadikan "pekerjaan sampingan". Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPK) setempat kepergok merangkap jabatan sebagai guru di SMP Negeri 02 Batu Putih.

Artinya, 1 orang pegang 2 kursi. 1 orang terima 2 sumber penghasilan. 1 orang disuruh fokus ke 2 tugas negara yang sama-sama vital.

"Apakah boleh 2 instansi menerima 2 gaji tersebut? Ini uang rakyat semua," kata sumber warga Campur Sari Kabupaten Berau Kalimantan Timur, Pada Hari Jum'at (14/08/2026).

Fungsi Pengawasan Lumpuh, Kualitas Mengajar Dipertaruhkan
Seharusnya BPK jadi rem dan pengawas Kepala Desa. Seharusnya guru fokus mendidik anak.
Nyatanya dua-duanya dikerjakan 1 orang.

Bagaimana mungkin sidang BPK soal APBDes bisa maksimal kalau bentrok jam mengajar? Bagaimana mungkin buat RPP dan koreksi tugas bisa fokus kalau malamnya rapat desa?

"Warga bingung pak. Kalau Rapat BPK jam kerja, terus di sekolah gimana? Jangan-jangan dua-duanya tidak maksimal. Ujungnya yang dirugikan rakyat sama murid," tegas salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya.

Tabrak Aturan atau Main Aman?
UU No. 06/2014 dan Permendagri 110/2016 jelas melarang BPK rangkap jadi Perangkat Desa. Untuk guru memang tidak disebut.

Tapi aturan ASN/PPPK jelas: Dilarang rangkap jabatan tanpa izin tertulis atasan. Dan dilarang jika mengganggu tugas pokok.

Pertanyaan paling penting: Sudah ada izin dari Dinas Pendidikan dan Pemkab Berau atau tidak? Dan apakah BPK Desa termasuk yang boleh menerima honor + gaji sekolah?

Trio Pejabat Bungkam
Hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan, Kepala SMPN 2 Batu Putih, dan Kepala Desa Campur Sari memilih bungkam. Tidak ada klarifikasi soal SK, jadwal, dan legalitas rangkap jabatan.

Warga menuntut Dinas PMD, Dinas Pendidikan, dan Inspektorat Kabupaten Berau segera audit.

"Kalau memang sah, tunjukkan aturannya. Kalau tidak, copot salah satunya. Jangan biarkan jabatan publik jadi ajang cari tambahan," desak warga.

Negara butuh pelayan yang profesional, bukan "kuli 2 tempat". Jika dibiarkan, ini preseden buruk: jabatan bisa ditumpuk, pengawasan bisa dibeli waktu, dan pendidikan bisa dikorbankan.



Reporter : Irwansyah & Hamsah
đŸˇī¸ TOPIK: #Korupsi

📰 Baca Juga Berita Terkait

đŸ’Ŧ 0 Komentar Pembaca

Tinggalkan Balasan

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!