KETUA BPK CAMPUR SARI TERINDIKASI KUAT TERLIBAT RANGKAP 2 JABATAN MENJADI GURU SMP NEGERI 02 BATU PUTIH
Foto: Dok. AKTIVIS PERS - INDONESIA
Aktivis Pers - Indonesia.Co.Id | Campur Sari Berau Kalimantan Timur - Jabatan publik di Desa Campur Sari diduga dijadikan "pekerjaan sampingan". Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPK) setempat kepergok merangkap jabatan sebagai guru di SMP Negeri 02 Batu Putih.
Artinya, 1 orang pegang 2 kursi. 1 orang terima 2 sumber penghasilan. 1 orang disuruh fokus ke 2 tugas negara yang sama-sama vital.
"Apakah boleh 2 instansi menerima 2 gaji tersebut? Ini uang rakyat semua," kata sumber warga Campur Sari Kabupaten Berau Kalimantan Timur, Pada Hari Jum'at (14/08/2026).
Fungsi Pengawasan Lumpuh, Kualitas Mengajar Dipertaruhkan
Seharusnya BPK jadi rem dan pengawas Kepala Desa. Seharusnya guru fokus mendidik anak.
Nyatanya dua-duanya dikerjakan 1 orang.
Bagaimana mungkin sidang BPK soal APBDes bisa maksimal kalau bentrok jam mengajar? Bagaimana mungkin buat RPP dan koreksi tugas bisa fokus kalau malamnya rapat desa?
"Warga bingung pak. Kalau Rapat BPK jam kerja, terus di sekolah gimana? Jangan-jangan dua-duanya tidak maksimal. Ujungnya yang dirugikan rakyat sama murid," tegas salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya.
Tabrak Aturan atau Main Aman?
UU No. 06/2014 dan Permendagri 110/2016 jelas melarang BPK rangkap jadi Perangkat Desa. Untuk guru memang tidak disebut.
Tapi aturan ASN/PPPK jelas: Dilarang rangkap jabatan tanpa izin tertulis atasan. Dan dilarang jika mengganggu tugas pokok.
Pertanyaan paling penting: Sudah ada izin dari Dinas Pendidikan dan Pemkab Berau atau tidak? Dan apakah BPK Desa termasuk yang boleh menerima honor + gaji sekolah?
Trio Pejabat Bungkam
Hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan, Kepala SMPN 2 Batu Putih, dan Kepala Desa Campur Sari memilih bungkam. Tidak ada klarifikasi soal SK, jadwal, dan legalitas rangkap jabatan.
Warga menuntut Dinas PMD, Dinas Pendidikan, dan Inspektorat Kabupaten Berau segera audit.
"Kalau memang sah, tunjukkan aturannya. Kalau tidak, copot salah satunya. Jangan biarkan jabatan publik jadi ajang cari tambahan," desak warga.
Negara butuh pelayan yang profesional, bukan "kuli 2 tempat". Jika dibiarkan, ini preseden buruk: jabatan bisa ditumpuk, pengawasan bisa dibeli waktu, dan pendidikan bisa dikorbankan.
Reporter : Irwansyah & Hamsah
Artinya, 1 orang pegang 2 kursi. 1 orang terima 2 sumber penghasilan. 1 orang disuruh fokus ke 2 tugas negara yang sama-sama vital.
"Apakah boleh 2 instansi menerima 2 gaji tersebut? Ini uang rakyat semua," kata sumber warga Campur Sari Kabupaten Berau Kalimantan Timur, Pada Hari Jum'at (14/08/2026).
Fungsi Pengawasan Lumpuh, Kualitas Mengajar Dipertaruhkan
Seharusnya BPK jadi rem dan pengawas Kepala Desa. Seharusnya guru fokus mendidik anak.
Nyatanya dua-duanya dikerjakan 1 orang.
Bagaimana mungkin sidang BPK soal APBDes bisa maksimal kalau bentrok jam mengajar? Bagaimana mungkin buat RPP dan koreksi tugas bisa fokus kalau malamnya rapat desa?
"Warga bingung pak. Kalau Rapat BPK jam kerja, terus di sekolah gimana? Jangan-jangan dua-duanya tidak maksimal. Ujungnya yang dirugikan rakyat sama murid," tegas salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya.
Tabrak Aturan atau Main Aman?
UU No. 06/2014 dan Permendagri 110/2016 jelas melarang BPK rangkap jadi Perangkat Desa. Untuk guru memang tidak disebut.
Tapi aturan ASN/PPPK jelas: Dilarang rangkap jabatan tanpa izin tertulis atasan. Dan dilarang jika mengganggu tugas pokok.
Pertanyaan paling penting: Sudah ada izin dari Dinas Pendidikan dan Pemkab Berau atau tidak? Dan apakah BPK Desa termasuk yang boleh menerima honor + gaji sekolah?
Trio Pejabat Bungkam
Hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan, Kepala SMPN 2 Batu Putih, dan Kepala Desa Campur Sari memilih bungkam. Tidak ada klarifikasi soal SK, jadwal, dan legalitas rangkap jabatan.
Warga menuntut Dinas PMD, Dinas Pendidikan, dan Inspektorat Kabupaten Berau segera audit.
"Kalau memang sah, tunjukkan aturannya. Kalau tidak, copot salah satunya. Jangan biarkan jabatan publik jadi ajang cari tambahan," desak warga.
Negara butuh pelayan yang profesional, bukan "kuli 2 tempat". Jika dibiarkan, ini preseden buruk: jabatan bisa ditumpuk, pengawasan bisa dibeli waktu, dan pendidikan bisa dikorbankan.
Reporter : Irwansyah & Hamsah
đ° Baca Juga Berita Terkait
Rohimat, Plt. Kepala SMPN 1 Rajeg: Dari Anak Petani hingga Memimpin Sekolah
Warga Sukadiri Gelar Aksi, Desak Penertiban Mobil Truck Pengangkut Tanah Urugan Dan 3 Fokus Utama
Penuh Haru dan Harapan, SMPN 1 Rajeg Gelar Lepas Sambut Kepala Sekolah
Mahasiswa KKN Global Institute Gelar Pengajaran Bahasa Inggris di Tiga SD Desa Muara
đŦ 0 Komentar Pembaca
Tinggalkan Balasan
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!